Pemkab Cirebon Terus Percepat Turunkan Angka Stunting

 

KABUPATEN CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E, M.Si menyebutkan, sepanjang 2023 ini pemerintah daerah sudah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke 15 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Menurut Wabup Cirebon yang akrab disapa Ayu ini, penurunan angka stunting merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. 

Instruksi tersebut disampaikan presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 pada Rabu (25/1/2023).

Dalam instruksinya itu, Presiden RI menekankan, pada tahun 2024 angka gagal tumbuh atau stunting harus berada pada angka 14 persen. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu bagian yang turut andil dalam penurunan angka tersebut.

“Tahun ini adalah tahun terberat untuk berupaya menurunkan angka stunting,” kata Ayu saat melakukan monev ke Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jum'at (13/10/2023).

Berdasarkan data, pada 2023 ini jumlah angka stunting di Kabupaten Cirebon sebanyak 14.014 atau 8,59 persen dari jumlah balita (hasil EPPGBM). Puluhan ribu balita tersebut, menyebar di 28 desa dari sembilan kecamatan.

Ayu berharap, seluruh jajaran yang bertugas mempercepat penurunan angka tersebut tidak hanya sekadar melakukan seremoni saja, melainkan paham akan langkah kerja yang harus digulirkan.

"Upaya penurunan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor. Semua pihak berperan, dari mulai pemerintah daerah, desa, dan tentunya masyarakat," ungkap Ayu.

Ia menambahkan, bahwa pemerintah desa harus mempunyai data yang valid untuk dijadikan sasaran. Perlu pengkategorian data untuk menjadi sasaran dalam penanganan stunting. 

Pengkategorian data ini mencakup data remaja, calon pengantin (catin), ibu hamil, dan balita, baik balita yang underweight, wasting dan stunting. Hal ini agar memudahkan dalam melakukan intervensi, serta capaian kinerja yang jelas. 

Terhadap balita stunting, lanjut Ayu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa adalah merujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penatalaksanaan gizi. Namun pastikan, balita tersebut memiliki BPJS dan administrasi kependudukan yang valid. 

"Sementara untuk balita resiko stunting, dapat diberikan PMT berupa makanan bergizi seimbang yang bersumber dari pangan lokal, serta dipantau status gizinya," tambahnya. (Aida)

Read More

Warga Babakan Keluhkan Jalan Rusak, Bupati Cirebon Diminta Segera Turun Tangan

CIREBON, FC - Belum juga ada tindakan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk perbaikan jalan yang rusak membuat warga mulai resah.

Banyak masyarakat di depan pabrik gula Tersana Baru atau kita kenal dengan Rajawali, sambil berbelanja buah mereka banyak berbincang mengenai kerusakan parah pada jalan tersebut. Bahkan kepada awak media pun menyatakan sangat prihatin dengan kondisi jalan ini. 

Pertanyaan warga sangat sederhana, bahkan lumrah untuk didengar, kapan pemerintah mau turun untuk memperbaiki kerusakan jalan yang sudah parah ini ?. 

Pertanyaan warga ini seharusnya menjadi atensi pemerintah, karena sudah sangat menggangu dalam aktifitas warga. Baik kenyamanan dalam berkendara, maupun rasa dan bau debu yang bisa saja dapat menggangu pernafasan. 

Keluhan warga di wilayah timur Kabupaten Cirebon ini, sebenarnya hanya berharap agar Bupati, Wakil Bupati segera turun tangan dan berkoordinasi dengan PUTR, agar segera memperbaiki jalan tersebut.

Apa lagi sekarang sudah memasuki musim hujan, sangat dikhawatirkan akan kendaraan yang tergelincir akibat jalanan licin. 

Sementara itu, berdasarkan data di lapangan jalan jalan yang rusak tersebut di mulai dari Kec.Babakan sampai ke Kec.Waled, atau di depan RSU Waled dengan panjang kurang lebih 12 KM, dan  panjang-lebarnya sekitar 7,5 M. (I'ing Solihin)

Read More

FUAD IAIN Cirebon Gelar Seminar dan Bedah Buku Radikalisme Di Media Sosial

CIREBON, FC - Fakultas Ushuluddin dan Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Menggelar Seminar Nasional dan bedah buku yang bertajuk “Radikalisme di Media Sosial”. Acara prestisius ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Rektor IAIN Syekh Nurjati, Direktur Pascasarjana, para dekan, undangan dari tokoh masyarakat, dosen, dan mahasiswa. Auditorium FITK, 12 Oktober 2023.

FUA dengan semangat transformasi kelembagaan IAIN Cirebon menjadi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC), seminar nasional dan bedah buku ini menghadirkan narasumber utama, Dr. H. M. Nuruzzaman, S.Ag., M. Si., yang merupakan staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia dan juga penulis dari buku Radikalisme di Media Sosial. 

Dr. Nuruzzaman sesuai dengan rencana akan memberikan paparan mendalam tentang dampak radikalisme di media sosial, menggali akar permasalahan, serta solusi untuk menghadapinya.

Dalam sambutannya, Rektor IAIN Syekh Nurjati, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. menekankan pentingnya terobosan-terobosan dan inovasi dalam menjadi rujukan proyek siber. 

Prof Aan menggarisbawahi perlunya mengembangkan bahan ajar dalam bentuk digital dan multimedia serta memanfaatkan platform digital untuk kursus, pelatihan prakerja, dan pengembangan institusi.

Sofi Mubarok, M.H.I., yang bertindak sebagai moderator membuka diskusi dengan menyampaikan pandangannya tentang radikalisme di media sosial, dengan menyoroti perilaku “self-radicalism” yang muncul dan bagaimana media sosial telah membuka ruang geografis dalam konteks global village. 

”Interaksi di media sosial kini memiliki posisi yang sangat vital dalam menyebarkan pandangan agama dan keyakinan,” tutur Sofi.

Sementara Dr. Nuruzzaman dalam paparannya mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan mayoritas manusia Indonesia menganggap agama sangat penting, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara seperti Pakistan dan Bangladesh. 

Ia juga menyatakan bahwa orang Indonesia adalah salah satu kelompok paling dermawan di seluruh dunia. Namun, ia juga menyoroti kelompok yang rentan terhadap radikalisme, yaitu orang-orang yang tinggal di kota, anak muda, dan perempuan. Akses media sosial dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pandangan radikal. paparnya.

Selanjutnya, Dr. Nuruzzaman menyatakan perlunya Universitas Islam Negeri (UIN) untuk mengarahkan perkembangannya kepada penyediaan ekosistem digital sebagai sarana pengembangan institusi pendidikan. 

Ia menggarisbawahi pentingnya tradisi pendidikan yang semakin bergantung pada alat-alat digital. ujar kang Zaman sapaan akrab beliau.

Sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta seminar dan narasumber berlangsung hangat. Beberapa pertanyaan berkisar eco-chamber dan pendefenisian serta bentuk distingtif radikalisme apa yang dimaksud oleh narasumber. 

Dr. Nuruzzaman memberikan penjelasan mendalam mengenai arti radikalisme sebagai tahapan intoleransi dan bagaimana piagam Madinah menjadi dasar toleransi yang diusung oleh Nabi Muhammad. Ia juga menekankan bahwa setelah radikalisme, terorisme bisa berkembang.

“Eco chamber atau ruang ekokomunikasi juga menjadi fokus diskusi, dengan penekanan pada peran penting para influencer dalam membentuk pandangan keagamaan dan keyakinan di masa depan. Media sosial juga dinilai memiliki posisi strategis dalam hal ini”. pungkas kang Zaman.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA), Dr. Anwar Sanusi, mengungkapkan apresiasi yang tinggi terhadap kesuksesan acara seminar nasional dan bedah buku ini. Dr. Anwar Sanusi menilai acara ini memberikan wawasan berharga dalam menangani tantangan radikalisme di era digital.

“Pentingnya menghadirkan tawaran alternatif wacana keagamaan yang moderat sebagai solusi untuk meredakan radikalisme di media sosial. Dalam era digital ini, penyebaran pesan-pesan moderat dianggap kunci untuk menghadapi tantangan radikalisme”. ungkapnya. (din)

Read More

Aktifis Mahasiswa IAIN Cirebon Kritisi Baliho Kampanye 2024 Yang Banyak Bertebaran di Kota

Salah satu foto Caleg Pemilu 2024 di salah satu ruas jalan Kota Cirebon, terlihat oleh mata, termasuk poster dan baligho yang masih banyak berebaran di sudut-sudut dan di tengah kota.

CIREBON, FC - Maulana Yusuf (Mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon) Mengkritik Pemasangan baliho kampanye partai politik dan bakal calon legislatif di kota cirebon sebelum masa kampanye 2024 berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilu. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024 dan tahapan kampanye akan berlangsung dimulai dari tanggal 28 November 2023 - 10 Februari 2023.

Namun ia melihat realitas dilapangan banyak parpon dan bacaleg yang curi start kampanye dengan memasang baliho, tentu hal tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat pelaksanaan kampanye belum dimulai, jika kita perhatikan terpampang jelas logo dan nomor urut partai politik dalam spanduk atau baliho yang terpajang di beberapa sudut Kota Cirebon,” jelas Yusuf dalam kritiknya

Tindakan tersebut dapat dikategorikan upaya meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program dan atau citra diri peserta pemilu. 

"Sikap atau perilaku pengurus parpol tersebut tidak dibenarkan menurut hukum, secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 492 UU nomor 7 Tahun 2017, bahkan perilaku seperti itu dapat dikenakan sanksi pidana,” ujar Yusuf.

Sebagai mahasiswa hukum tata negara, dirinya menyarankan kepada badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon agar terus melakukan penegakan hukum baik konteksnya persuasif dan preventif, sehingga  potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak dini.

"Ya, sekalipun pada tanggal 25 September 2023 Bawaslu Kota Cirebon telah menertibkan baliho kampanye di beberapa tempat, hal itu harus rutin dilakukan agar pemilu tahun 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang yang sudah ditetapkan karena melihat masih banyaknya baliho kampanye  bertebaran di beberapa sudut jalanan kota cirebon," pungkasnya. (Ara)

Read More

IAIN Cirebon Bangun Sinergitas Dengan Kepolisian Resort Cirebon Kota

FOKUS CIREBON, FC - Tahun ini IAIN Syekh Nurjati Cirebon kembali bangun sinergitas dengan Kepolisian Resort Cirebon Kota. Menurut Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr H Aan Jaelani, M.Ag ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam momen ini, pertama mudah-mudahan IAIN Cirebon bisa segera bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon yang sudah dilakukan pembahasan di Kementerian dan informasi terakhir sudah masuk ke Kementerian Sekretariat Negara, Kamis, (12/10/2023).

Ini menandakan bahwa kemitraan publik, kemitraan home industri dan kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat harus dilakukan dalam konteks bagaimana nanti UIN bisa bersinergi dan bersama-sama membangun memberikan kontribusi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat secara khusus. 

Yang kedua, bahwa IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini PTKIN yang memang diberikan amanah sebagai file project untuk membangun Universitas Islam Siber dan di tempatkannya di IAIN Cirebon. 

Ini menandakan bahwa bukan hanya sirkulasi mahasiswa tetapi juga perkembangan dan inovasi pendidikan tinggi khususnya yang terhubung dengan teknologi digital dan ini menjadi program yang akan kita desain, kita rencanakan untuk memberikan kontribusi penting, terutama adalah dalam percepatan program prioritas transformasi digital di perguruan tinggi. 

Seiring dengan itu program-program pengembangan Siber Islamic University yang sudah berjalan kita sudah memiliki program Studi S1 PJJ PAI. 

"Alhamdulillah tahun ini sudah tiga angkatan sekitar 3600 dan dari jumlah mahasiswa itu terutama terbanyak di luar wilayah Jawa dan sasaran dari Kementerian adalah daerah yang 3T, karena tahun 2021 itu sekitar 80 guru-guru, Pondok Pesantren dan madrasah yang tidak memiliki akses pendidikan, tidak memiliki kesempatan biaya sehingga program prioritas Siber Islamic University yang diberikan IAIN ini sekiranya bisa memberikan manfaat besar, karena itu mereka dari 3000 lebih itu diberikan beasiswa full sampai 4 tahun mendatang," jelasnya.

Kemudian satu bulan lalu kita melakukan koordinasi dan ternyata diberikan kewenangan dan sudah memproses akan ada program studi tambahan selain prodi PAI. Nanti akan ada program studi hukum keluarga Islam, program studi sejarah.  peradaban Islam dan program studi pendidikan bahasa Arab, dan beberapa program studi lainnya, bahkan ditambahkan untuk S2 PJJ PAI. 

Rangkain ini menjadi satu dan mudah-mudahan dengan doa bersama kita, Perpres UIN Sibernya turun kemudian 6 Prodi PJJ PAI juga bisa turun dan semoga terutama Gedung Sibernya dapat diselesaikan, baik, aman dan dapat memberikan manfaat di masa mendatang.

Bahwa satu graind desain kita adalah bukan hanya Siber Islamic University tetapi juga membangun apa yang disebut Green Campus atau kampus hijau. 

Harmonisasi lingkungan ini menjadi bagian penting hingga apa yang menjadi tugas kita dan kemudian kita alami hari ini, bisa menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya di lAIN Syekh Nurjati Cirebon, sehingga desain program mulai perencanaan pelaksanaan ini harus terjalin sinergitas dengan stakeholder, dengan para pemangku kepentingan dengan masyarakat dan warga sekitar sehingga kehadiran IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini betul betul bisa memberikan maslahat bagi seluruh kehidupan masyarakat. 

"Dalam konteks bersinergi ini, kami dari unsur pimpinan mohon diberikan masukan, usulan, kebaikan dan juga peningkatan program terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi ini, baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat mungkin bisa disinergitaskan terkait program kampus belajar merdeka, bisa juga magang, PPL, riset dosen dan mahasiswa yang bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia," pintanya. (din)

Read More

Kota Cirebon Mendapatkan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penurunan Stunting

CIREBON, FC – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon mendapatkan insentif fiskal atau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk daerah berdasarkan kriteria tertentu, dengan kategori Kinerja Penurunan Stunting dan Kinerja Percepatan Belanja Daerah.

Insentif Fiskal diterima langsung Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, M.A.P., saat Rapat Koordinasi Nasional Percepatan (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Eti mengatakan, insentif fiskal sebesar Rp 6.838.177.000 ini, akan digunakan untuk percepatan stunting di Kota Cirebon. khususnya, beberapa program yang perlu intervensi, agar cakupan dan kualitas pelaksanaan lebih efektif.

“Langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan dalam percepatan penurunan stunting. Kami yakin upaya ini mampu mempercepat penurunan stunting di Kota Cirebon,” kata Eti.

Pada intervensi spesifik, misalnya, masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di posyandu. Selain itu, perangkat medis di puskesmas, sehingga pemantauan status gizi bisa dilakukan secara cepat dan akurat.

“Kami harapkan dengan alat yang lebih lengkap, kader bisa memetakan lebih spesifik. Sehingga intervensi program penurunan stunting tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan, target penurunan prevalensi stunting menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia.

Sebab, permasalahan stunting berkaitan erat dengan permasalahan gizi buruk. Untuk mengejar target tersebut, diperlukan kerja bersama dari semua pihak sebagai kuncinya.

“Saya tegaskan bahwa peran aktif, serta sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi,” tegas Wapres RI.

Sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, Wapres memandang, perlu penuntasan persoalan gizi termasuk stunting. Tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, namun tugas kemanusiaan berkelanjutan sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan.

Wapres dalam penurunan stunting, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penggerak di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia juga meminta, upaya percepatan penurunan stunting mengoptimalkan pendekatan legal formal dan politik hingga sosial-kultural dan keagamaan.

“Melalui mereka, kita harus pastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan betul-betul telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh target sasaran,” katanya. (din)

Read More

Bupati Imron Dorong Guru Honorer PAI jadi PPPK

 

KABUPATEN CIREBON -- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mendorong guru honorer Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Cirebon menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasalnya, keberadaan guru mata pelajaran PAI di sekolah sangat penting, karena bisa menumbuhkankembangkan akidah, pengetahuan, hingga pengamalan tentang agama Islam.

Imron berharap, guru honorer PAI yang nantinya berganti status menjadi PPPK tetap bisa menjadikan para peserta didiknya terus beriman dan taat kepada Allah SWT.

“Yang terpenting, guru PAI harus tetap menjaga pola pikir generasi penerus dan menjadi perekat bangsa,” kata Imron saat menghadiri Tasyakuran Tahadust Binimah guru PPPK GPAI Sekolah Dasar di Pendopo Bupati Cirebon, Senin (9/10/2023).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, S.Pd, M.M menyebutkan, hingga Senin 9 Oktober 2023 ini, sudah ada 351 guru honorer PAI yang sudah mendaftar untuk mengikuti seleksi tersebut.

Sementara, jumlah formasi yang dibutuhkan untuk guru mata pelajaran tersebut sebanyak 256 orang. 

“Berarti nanti, sisa guru honorer PAI sebanyak 95 orang,” ujar Ronianto.

Setelah dinyatakan lulus menjadi pegawai, kata Ronianto, pihaknya mendorong agar guru tersebut meningkatkan produktivitasnya, dikarenakan meningkat pula gaji setiap bulannya.

Selain itu, guru saat ini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada peserta didik, agar tidak melakukan atau menjadi korban praktik perundungan.

“Guru itu menjadi tonggak pertama, apalagi sekarang lagi marak bullying. Jangan sampai melempem,” ungkap Ronianto. (din)

Read More