21 Kecamatan Bersaing Dalam Lomba Penanganan Stunting

 

KABUPATEN CIREBON -- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengapresiasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Cirebon yang menggelar lomba penanganan stunting antar kecamatan.

Menurut Imron, stunting menjadi persoalan yang harus ditangani bersama. Oleh karena itu, kesadaran dan pengetahuan yang mencangkup penyebab serta penanganannya harus terus digencarkan oleh pemerintah.

“Camat harus tahu angka stunting di wilayahnya dan menyadarkan banyak pihak untuk melakukan upaya bersama mencegahnya," ujar Imron.

"Salah satunya melalui lomba penanganan stunting tingkat kecamatan ini, semoga Kabupaten Cirebon bebas stunting,” lanjut Imron saat membuka kegiatan penilaian lomba penanganan stunting antar kecamatan di Ruang Paseban, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (7/11/2023).

Ketua Korpri Kabupaten Cirebon, H. Hendra Nirmala, S.Sos, M.Si menyebutkan, lomba antar kecamatan tersebut digelar dalam rangka HUT ke-52 Korpri, yang jatuh pada tanggal 29 November 2023 nanti.

Pihaknya sengaja memilih lomba tersebut, karena dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan mempercepat penanganan stunting.

“Biasanya, dalam setiap peringatan HUT Korpri, kami menggelar olahraga atau gerak jalan, tetapi kali ini berbeda,” kata Hendra yang juga merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon.

Menurut Hendra, pemerintah pusat sudah menggelontorkan banyak anggaran untuk penanganan stunting di Kabupaten Cirebon. Salah satunya, dana sebesar Rp20 miliar untuk pengadaan antropometri.

Berdasarkan data, lanjut Hendra, angka stunting di Kabupaten Cirebon sekitar 14.000 atau 8,59 persen dari total balita. 

“Harus ada kerja keras untuk menekan angka tersebut,” ujarnya.

Dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, lanjut Hendra, hanya 21 kecamatan yang mengikuti lomba tersebut. Padahal, ajang tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja kecamatan dalam penanganan stunting tersebut.

“Pengumuman akan dilakukan saat puncak peringatan HUT Korpri pada tanggal 29 November 2023. Disiapkan hadiah, yakni juara pertama Rp10 juta, juara dua Rp7,5 juta, dan juara tiga Rp5 juta," jelas Hendra.

"Mudah-mudahan menjadi motivasi dan semangat dalam melakukan penanganan stunting,” tutupnya. (din)

Read More

Diseminasi Audit Kasus Stunting, Wabup Ayu: 2024 Bisa 11 Persen

 

KABUPATEN CIREBON -- Diseminasi audit kasus stunting tahap kedua tahun 2023 dilaksanakan di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Senin (6/11/2023).

Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua TPPS Kabupaten Cirebon yang sekaligus Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih S.E., M.Si.

Menurut Ayu--sapaan akrab Wabup Cirebon, tujuan diseminasi audit kasus stunting ini untuk mengetahui faktor-faktor resiko dan penyebab resiko Stunting dari mulai sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, baduta maupun balita.

Ayu mengungkapkan, terkait prevelensi stunting Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebesar 16,8%, masih berada di atas prevelensi stunting pemerintah pusat.

Pemkab Cirebon memerlukan strategi yang komprehensif dalam percepatan penurunan stunting, agar mencapai angka prevelensi di bawah 14% pada tahun 2024 dan mewujudkan "zero new stunting" di Jawa Barat.

“Percepatan penurunan stunting, saya pastikan telah menjadi salah satu prioritas, yaitu sejalan dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi tematik sesuai arahan pemerintah pusat,” tegasnya.

Ia berharap, mudah-mudahan, karena pihaknya sangat optimis, tahun 2024 kasus stunting di Kabupaten Cirebon turun hingga 11 persen. Ayu mengakui, meskipun di tengah jalan banyak kendala dan hambatan. 

"Sesungguhnya kita harus tahu penyebabnya, yaitu dari hulu, diantaranya adalah pemberian tablet tambah darah (TTD) kepada anak-anak SMP dan SMA," kata Ayu.

Namun, masih kata Ayu, di lapangan ternyata 24,5 persen anak-anak di Kabupaten Cirebon tidak mau minum TTD. Maka, perlu kerja keras di tahun 2023 in, agar jangan sampai keluarga lemah ekonomi juga akhirnya berujung stunting anaknya. 

"Di Sumber, kasus stuntingnya tinggi. Setelah diinventarisir, karena pola asuh, pola asuh berkaitan dengan SDM. Edukasi kita harus gencar memberikannya, seperti pemberian makanan yang bergizi," lanjutnya.

Sementara, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, SKM., M.Kes mengatakan, audit kasus stunting tahun kedua merupakan kegiatan prioritas. 

Dengan adanya kegiatan audit stunting ini, bisa secara gamblang melakukan aksi terkait dengan audit kasus stunting ini. 

"Audit kasus stunting merupakan identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber daya lainnya," jelas Eni.

"Identifikasi kasus stunting adalah menemukan atau mengetahui resiko-resiko potensial penyebab langsung, baik itu melalui asupan maupun ada penyakit lainnya, dan penyebab tidak langsung pada calon pengantin, ibu hamil dan lainnya," sambungnya.

Berdasarkan hasil survei di tahun 2024, Kabupaten Cirebon bisa zero new stunting. Pasalnya, pada tahun 2021 kasus stunting berada di 26,05 persen, 2022 turun menjadi 16,08 persen. 

"Mudah-mudahan di tahun 2023 sesuai dengan target menjadi 11 persen, dan tidak ada lagi kasus stunting," harapnya. (din)

Read More

Deklarasi Damai Pemilu 2024, Bupati Imron: Persatuan dan Kondusifitas Daerah Harus Dijaga

KABUPATEN CIREBON -- Bupati Cirebon Drs. H. Imron. M.Ag bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu serta perwakilan dari partai politik, menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Mapolresta Cirebon, Senin (6/11/2023).

Deklarasi yang juga serentak dilaksanakan di sejumlah wilayah lainnya di Indonesia ini, dilakukan melalui video konferensi bersama Kapolda Jabar, Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K, M.Si, M.M, dan Kasad, Jenderal Agus Subiyanto.

Bupati Imron mengatakan, bahwa deklarasi yang sudah diucapkan secara bersama-sama ini, harus diikuti dan dilaksanakan sebaik mungkin. Harapannya, deklarasi ini bisa menjaga persatuan dan kesatuan, serta kondusifitas di daerah.

"Isi deklarasi ini, harus dilakukan sebaik mungkin, agar persatuan, kesatuan dan kondusifitas daerah bisa terjaga," kata Imron.

Menanggapi mengenai larangan ASN untuk berpolitik, Imron menyebut, bahwa hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh ASN yang ada. Ia juga yakin bahwa para ASN sudah mengerti apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan.

Oleh karena itu, ia mendorong semua ASN untuk bisa bersikap dengan baik dan memilih secara rasional. Karena walaupun tidak boleh berpolitik secara langsung, namun para ASN masih memiliki hak pilih.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, mengatakan, Deklarasi Pemilu Damai tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana sejuk dan kondusif menjelang, saat dan pasca Pemilu 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon.

Pihaknya juga mengharapkan, agar seluruh komponen yang terlibat bisa mendukung dan membantu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, demi tercapainya situasi kamtibmas Kabupaten Cirebon yang aman, damai, dan sejuk.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Cirebon untuk dapat melakukan pesta demokrasi secara profesional, proporsional dan taat hukum, serta mementingkan kepentingan masyarakat luas," ujar Arif. (din)

Read More

Altet Muda Taekwondo IAIN Cirebon Sumbang Medali Perak di Porsi Jawara

FOKUS CIREBON, FC - Syahlaa Alya Zain  Atlet muda taekwondo IAIN Syekh Nurjati Cirebon berhasil meraih medali perak di Pekan Olahraga, Seni dan Ilmiah se-Jawa dan Madura (Porsi Jawara) I di UIN Kiai Achmad Siddiq Jember Jawa Timur. Sabtu, 04 November 2023.

Mahasiswi semester 5 Prodi KPI FDKI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ini menyabet medali perak Taekwondo nomor Freestyle Poomsae Individual Putri yang dipertandingkan pada Sabtu (04/11/2023). 

Syahlaa berhasil memenangkan pertandingan dengan penilaian accuracy 3.050, presentation 4.616, dan total score 7.666. Nilainya beda tipis dengan atlet taekwondo asal UIN Jember yakni tuan rumah Porsi Jawara I, accuracy 3.050, presentation 4.699, dan total score 7.749.

Poomsae adalah serangkaian gerakan atau pola yang dilakukan dalam taekwondo dengan tujuan mengembangkan keterampilan teknis dan kekuatan fisik. Kategori Freestyle Poomsae memungkinkan peserta untuk mengekspresikan gerakan-gerakan tersebut dengan gaya pribadi, sambil tetap mempertahankan elemen-elemen inti dari poomsae tersebut.

Warek III IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. Hajam, M.Ag menyatakan, pestasi cabang olahraga Taekwondo nomor Freestyle Poomsae Individual putri yang meraih mendali perak dalam Porsi Jawara I adalah sebuah prestasi dan kebanggan bagi kita semuanya.

"Ini adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan semangat juang atlet-atlet muda IAIN Cirebon,” ungkap Prof Hajam.

Pihaknya berharap prestasi yang di torehkan Syahlaa Alya Zain ini, akan menjadi inspirasi bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon lainnya, dan tentunya kemampuan Syahlaa akan terus di asah dan kami dorong untuk terus berprestasi di berbagai evant lainnya. 

“Kami berterima kasih kepada pelatih Syahlaa dan tim akademik yang telah berkontribusi dalam meraih kesuksesan ini,” pungkas Prof Hajam. (din)

Read More

Program Mubeng Cara Pemkab Cirebon Serap Aspirasi Masyarakat Hingga Desa

KABUPATEN CIREBON -- Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menggelar program Mudun Bareng (Mubeng). Kali ini, wilayah yang disasar, yaitu Kecamatan Talun, Kecamatan Greged, dan Kecamatan Mundu.

Rombongan Mubeng sendiri start dari Pendopo Bupati Cirebon menuju kantor Kecamatan Talun, Pasar Durajaya Greged, Kantor Desa Gemulung Tonggoh Kecamatan Greged, dan Desa Penpen Kecamatan Mundu.

Dalam kegiatan Mubeng ini, rombongan Bupati Cirebon, Wakil Bupati Cirebon, Sekda Kabupaten Cirebon bersama jajaran Forkopimda serta perwakilan perangkat daerah, memberikan nasi barokah sekaligus melakukan operasi pasar di lokasi yang dikunjunginya.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron,M.Ag mengatakan, Mubeng ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya.

Menurutnya, dengan adanya Mubeng ini, Pemkab Cirebon  mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat di lapangan (wilayahnya).

"Mubeng ini melibatkan Forkopimda dan seluruh kepala SKPD. Selain bersilahturahmi, kami juga menjaring aspirasi mengenai permasalahan dan potensi yang ada di daerah yang kami kunjungi," ujar Imron, Sabtu (4/11/2023).

Selain itu, lanjut Imron, di acara Mubeng ini juga, pihaknya  tidak lupa memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. 

"Kami memberikan sembako, kursi roda dan bantuan rutilahu kepada masyarakat yang tidak mampu," lanjutnya.

Imron mengungkapkan, banyak permasalahan di daerah yang dirinya tidak mengetahuinya. Seperti halnya di Kecamatan Greged, angka stunting dan kemiskinannya cukup tinggi.

"Kita menemukan masalah, yakni di Kecamatan Greged, angka stuntingnya cukup tinggi dan angka kemiskinan mencapai 20 persen. Ini menjadi kerja keras semua pihak, agar kasus tersebut bisa teratasi dengan baik," ungkap Imron.

Ia mengatakan, pihaknya meminta kepada Camat Greged untuk mencari faktor apa yang menyebabkan angka stunting dan kemiskinan cukup tinggi di wilayah tersebut. 

"Mata rantai penyebab stunting harus kita putus dan pentingnya penyuluhan. Selain itu, kita juga mencari potensi apa yang ada di Greged, agar bisa menangani kemiskinan," sambungnya.

Lebih lanjut, Imron mengatakan, jumlah rutilahu di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi, yakni diangka 10.000an. 

Sedangkan, untuk harga komoditi di pasar tradisional, kata Imron, harganya masih cukup stabil. "Kami juga tidak lupa mengecek harga kebutuhan pokok di pasar, harganya cukup stabil," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Mubeng sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, S.Pd., MM mengatakan, Pemkab Cirebon rutin melakukan Mubeng, untuk mengetahui potensi dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah.

"Mubeng ini untuk menjalin silahturahmi semua pihak, serta untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Karena, Pak Bupati juga ingin mengetahui aspirasi masyarakat dan apa yang dibutuhkan di daerah, dengan cara datang langsung, sehingga diharapkan persoalan cepat terselesaikan," singkatnya. (din)

Read More

Para Pencita Tembakau Padati Cirebon Tobacco Fest 2023, KPTNI Sukses Menggelar Kegiatan di Cirebon

CIREBON, FC - Warga Cirebon, khususnya para Pencita tembakau tak mau ketinggalan dalam moment penting yang digagas KPTNI dalam kegiatan Cirebon Tobacco Fest yang berlangsung pada 4-5 November 2023.

Mereka dari berbagai penjuru datang berbondong-bondong mendatangai kegiatan tersebut. Kumpulan Pecinta Tabacum Nusantara Indonesia (KPTNI) pun sukses menggelar kegiatan ini, dan berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin sebagai upaya menjaga keberlangsungan eksistensi tembakau. 

Dalam penyelenggaraan dengan konsep pameran bazzar ini, KPTNI turut menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Cirebon, Bea Cukai Kota Cirebon dan HAKI Bekraf.

“Kami berharap dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah dan lembaga terkait, petani tembakau, UMKM dan seluruh konsumen untuk bersama-sama menjaga eksistensi tembakau. Tembakau bukan sekadar komoditas perkebunan tapi juga telah menopang ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, dan telah turun-temurun menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia yang harus dilestarikan,” tegas Eggy Bp, Ketua KPTNI.

Eggy juga menekankan bahwa sebagai konsumen produk tembakau, KPTNI dan seluruh komunitas pertembakauan adalah pengguna produk yang legal, bercukai. Bahwa konsumen sejatinya taat pada aturan dan kebijakan.

“Konsumen tembakau selalu distigma negatif. Begitu juga dengan tembakau selalu dikelilingi dengan peraturan yang sangat ketat bahkan cenderung tidak masuk akal. Dapat kita lihat bahwa pemerintah saat ini sedang mengejar perampungan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksana UU Kesehatan No.17 Tahun 2023 yang mana di dalamnya mengatur tembakau. Kami mohon pemerintah agar memisahkan tembakau dalam peraturan tersendiri yang lebih adil dan berimbang,”papar Eggy.

“Sebagai pengguna produk legal, yang taat membayar cukai dan pajak, kami berharap pemerintah harus fair dan konsisten dalam perlindungan konsumen termasuk konsumen tembakau. Di RPP Kesehatan, kami melihat bahwa peraturan ini tidak memberikan ruang yang adil dan berimbang pada tembakau sebagai produk dan aktivitas pertembakauan itu sendiri,” tambahnya.

Kumpulan Pecinta Tabacum Nusantara Indonesia (KPTNI) mendorong pemerintah untuk melindungi keberlangsungan ekonomi kerakyatan lewat eksistensi tembakau.

Menurut Eggy Bp, tembakau bukan sekadar komoditas perkebunan, tapi juga telah menopang ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.

Eksistensinya telah turun-temurun menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia yang harus dilestarikan.

“Kami berharap dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah dan lembaga terkait, petani tembakau, UMKM dan seluruh konsumen untuk bersama-sama menjaga eksistensi tembakau," kata Eggy lewat keterangan tertulisnya yang diterima Tribunnews.com, Selasa (7/11/2023).

Eggy juga menekankan bahwa sebagai konsumen produk tembakau, KPTNI dan seluruh komunitas pertembakauan adalah pengguna produk yang legal, bercukai, bahwa konsumen sejatinya taat pada aturan dan kebijakan.

“Konsumen tembakau selalu distigma negatif. Begitu juga dengan tembakau selalu dikelilingi dengan peraturan yang sangat ketat bahkan cenderung tidak masuk akal," papar Eggy.

Sementara menurut Mei Hari Sumarna, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Kota Cirebon turut menyampaikan dukungan kepada KPTNI yang menginisiasi Cirebon Tobacco Fest sebagai salah satu cara edukasi terhadap masyarakat luas khususnya kepada para pelaku usaha pertembakauan.

“Prioritas kami adalah pengawasan peredaran produk tembakau. Kami terbuka lebar menjadikan KPTNI sebagai mitra Bea Cukai khususnya dalam pemberantasan rokok ilegal yang marak," ujar Mei. 

Agus Sukmanjaya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon menyebutkan bahwa gelaran kegiatan ini menunjukkan nilai positif tembakau yang telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Baik dari sisi kelestarian budaya maupun pengembangan ekonomi kreatif . (din)

Read More

Banyak Membuat Terobosan, Bupati Imron Apresiasi Dinkes Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON -- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron mengapresiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) yang telah membuat terobosan-terobosan, terutama dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon.

Salah satunya adalah pembentukan tim koordinasi kesehatan jiwa masyarakat (TKKJM) serta peluncuran aplikasi bantu SIMADU LAN SEJIWA (Sistem Informasi Terpadu Layanan Kesehatan Jiwa). 

Peluncuran aplikasi tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Apita Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kamis (2/11/2023).

"Dengan dibentuknya TKKJM, saya harapkan hal-hal mengenai koordinasi dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi," kata Imron.

Menurutnya, TKKJM yang dibentuk merupakan satgas gabungan dari seluruh stakeholder, diantaranya meliputi dunia usaha, pers, dan LSM. 

Dengan konsep pentahelix dalam TKKJM ini, lanjut Imron, diharapkan menjadi motor penggerak yang mampu memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cirebon.

"Saya titip ini, tidak hanya terbentuk SK-nya saja, tetapi 40 kecamatan, 412 desa, serta 12 kelurahan wajib mempunyai TKKJM dan dapat berjalan dengan efektif, kondusif serta  dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr. Hj. Neneng Hasanah, M.M mengatakan, saat ini di bidang kesehatan sedang menghadapi “triple burden disiase”, yaitu beban tiga kali lipat berbagai masalah penyakit.

Pertama, adanya penyakit infeksi: new emerging dan re-emerging. Kedua, penyakit menular yang belum teratasi dengan optimal. Dan ketiga, penyakit tidak menular yang cenderung meningkat setiap tahunnya, seperti masalah kesehatan jiwa.

Menurut Neneng, kesehatan jiwa masyarakat merupakan kondisi kesejahteraan mental dan emosional masyarakat dalam suatu wilayah atau populasi. Hal ini mencakup pemahaman, promosi, perlindungan, dan perawatan kesehatan mental dalam konteks komunitas.

"Kondisi saat ini, gangguan kesehatan jiwa dengan status ODGJ pada tahun 2022 sebanyak 2906 kasus, dan sampai triwulan 3 tahun 2023 sebanyak 2488 kasus," jelas Neneng.

"Tingginya kasus ODGJ di Kabupaten Cirebon tersebut, tentunya merupakan permasalahan sekaligus sebagai tantangan kita bersama dalam pembangunan sumber daya manusia," sambungnya.

Oleh karenanya, lanjut Neneng, diperlukan pengelolaan yang baik, melibatkan berbagai teknis dan strategi yang bertujuan untuk mempromosikan, melindungi, mencegah, dan memberikan perawatan kesehatan mental kepada masyarakat.

Salah satunya dengan menyediakan kebijakan yang membantu pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa masyarakat.

"Kami atas nama keluarga besar Dinas Kesehatan, mengapresiasi yang setinggi-tinginya kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang telah menerbitkan Peraturan  Bupati Nomor 84 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Kesehatan Jiwa Masyarakat," ujar Neneng.

Masih dikatakan Neneng, salah satu komitmen dalam menindaklanjuti Perbup tersebut, Dinkes Kabupaten Cirebon selenggarakan “Gerakan bersama menuju sehat melalui Program Ceria“.

"Untuk mendukung program tersebut, kami luncurkan aplikasi pengelolaan kesehatan jiwa masyarakat, yaitu Sistem Informasi Terpadu Pelayanan Kesehatan Jiwa masyarakat, yang kita beri nama inovasi ini dengan SIMADU LAN SEJIWA berbasis  IT," pungkasnya. (din)

Read More