Pemkab Cirebon Raih Penghargaan Pencapaian Prestasi Leves 3 UKPBJ

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima penghargaan atas pencapaian prestasi level 3 atas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Proaktif tahun 2024 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa dan Plt Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP RI, Hermawan memberikan Penghargaan Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) di Karawang Jawa Barat pada Jumat (26/4/2024).

Penghargaan tersebut diberikan kepada seluruh UKPBJ Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang telah mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif). Penghargaan berupa Sertifikat dari LKPP RI dan trophy dari Biro PBJ Setda Provinsi Jawa Barat.

“Semoga dengan diberikannya penghargaan tersebut, seluruh UKPBJ Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat terus meningkatkan pencapaian yang lebih maksimal kedepannya,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemberian penghargaan ini sangat penting, karena pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dalam meningkatkan pelayanan publik, serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

“Pencapaian atas prestasi tersebut merupakan kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Pemkab Cirebon, terutama pengelola PBJ, dalam menerjemahkan perintah Bupati, sehingga target yang diinginkan tercapai,” katanya.

Hermawan menyebut, apresiasi ini dapat semakin memacu UKPBJ Pemkab Cirebon untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses PBJ di Kabupaten Cirebon.

“Adapun kriteria penilaian didasarkan pada beberapa faktor, yaitu tingkat kematangan proaktif pada tahun 2024, tingkat keterisian pejabat fungsional PBJ minimal 60 persen, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik (lebih dari 70 persen), serta pimpinan tertinggi tidak terjerat permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelasnya.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, Kabupaten Cirebon mendapatkan penghargaan tingkat kematangan level 3 proaktif, karena telah menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.

Menurut Imron, terlibatnya UKPBJ sejak identifikasi kebutuhan, perencanaan, penganggaran sampai dengan proses evaluasi merupakan bagian dari penilaian indikator ini.

“Terimakasih atas dukungan dan support dari seluruh stakeholder, sehingga Kabupaten Cirebon dapat mencapai level ini,” ungkap Imron.

Imron mengatakan, target setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan level 3, yaitu Proaktif untuk dapat disebut sebagai UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence).

Hal ini juga sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Berupa arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L/Pemda dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

“Salah satu ukuran keberhasilannya adalah tercapainya tingkat kematangan UKPBJ minimal level 3 (Level Proaktif),” ujarnya. (din)

Read More

Prof Dr Kartimi MPd Berhasil Lolos Seleksi Administrasi International Doctoral Supervision Bootcamp 2024

Prof Dr Kartimi, M.Pd pada kegiatan IDSB 2024, Bali.

CIREBON, FC – Guru Besar Pendidikan IPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr Kartimi MPd berhasil lolos seleksi administrasi International Doctoral Supervision Bootcamp (IDSB) 2024 di Bali.

Kegiatan yang dipusatkan di Swiss-Belhotel Tuban, Bali ini berlangsung dari Rabu sampai Sabtu (24-27/4/2024). Partisipasi Kartimi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Asian Education Symposium (AES).

Di saat yang sama, IAIN Cirebon menjadi anggota konsorsium AES melalui keikutsertaan Kartimi. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Pakuan (UNPAK).

Kartimi menjelaskan tujuan IDSB untuk melatih supervisor atau pembimbing doktoral agar memiliki kemampuan yang kuat dalam membimbing tesis dan disertasi. Kartimi menekankan pentingnya peran supervisor dalam mencetak doktor yang berkualitas.

“Kalau kita ingin mencetak doktor yang tangguh, maka supervisornya harus tangguh terlebih dahulu,” kata Kartimi.

Dia menambahkan luaran dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh sertifikat bagi para supervisor atau pembimbing doktoral internasional.

Sebab mereka akan memberikan pengakuan atas kemampuan dalam membimbing mahasiswa program doktoral.

Partisipasi Kartimi dalam IDSB 2024 menjadi bukti nyata komitmen IAIN Cirebon dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Di lain sisi juga memperkuat jaringan internasional dalam bidang pendidikan. (din)

Read More

M.H.Arifin Lolos Mengikuti Pelatihan Teknis Keprotokolan Kehumasan Angkatan 1 Tahun 2024

Mohamad Arifin, Pranata Humas Ahli Muda dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

JAKARTA, FC - Mohamad Arifin, Pranata Humas Ahli Muda dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, telah berhasil lolos verifikasi untuk mengikuti Pelatihan Teknis Keprotokolan Dalam Kehumasan Angkatan I Tahun 2024. Pelatihan ini merupakan bagian dari program yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. Senin, (25/03/2024).

Mohamad Arifin akan bergabung dengan puluhan peserta lainnya untuk mengikuti pelatihan yang berlangsung dari Senin hingga Kamis, 25-28 Maret 2024. Acara tersebut akan dilaksanakan secara tatap muka di Pusdiklat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Barat.

Pelatihan ini, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, mencakup berbagai topik penting, termasuk penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pemerintahan, pelayanan prima di era digital, teknik lobby, negosiasi, diplomasi, keprotokolan dalam humas, serta penyusunan strategi komunikasi dasar.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi ASN, TNI, dan Polri dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Salah satu fokus utama dari pelatihan ini adalah penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam konteks pemerintahan dan keprotokolan.

Ketua Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Teknis, Charviano Hardika, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga pengajar yang kompeten dalam program GTA (Digital Talent Scholarship) khususnya dalam penerapan AI di pemerintahan. Selain itu, pelatihan teknis diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku ASN dalam melayani masyarakat dengan baik, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi digital.

Peserta pelatihan terdiri dari 24 orang yang berasal dari ASN di berbagai lembaga pemerintahan dan praktisi, serta 143 orang ASN dari lingkungan internal Kementerian Kominfo dan lembaga/instansi lainnya. Mereka akan diajarkan oleh para ahli dalam bidangnya masing-masing, baik secara tatap muka maupun daring.

Dalam sambutannya, Baso Saleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang diwakili oleh Kepala Tata Usaha, Isnaldi S.Kom, M.T.I., menyampaikan pentingnya program Digital Talent Scholarship (DTS) yang dimiliki oleh Kementerian Kominfo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mutu di berbagai instansi pemerintahan dengan menghadirkan program-program pelatihan yang relevan.

Seluruh peserta diharapkan akan memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep AI, penerapannya dalam berbagai konteks pemerintahan, serta etika penggunaannya. Selain itu, mereka juga akan dilatih untuk menjadi tenaga pengajar yang handal setelah mengikuti Training Of Trainer (TOT) dalam pelatihan tersebut.

Pelatihan ini juga merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Dengan memberikan peluang kepada para ASN untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Semoga pelatihan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kompetensi para peserta, sehingga mereka (peserta diklat) dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memajukan pelayanan publik di Indonesia. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Peringati Hari Otonomi Daerah Ke XXVIII 2024

KABUPATEN CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXVIII tahun 2024 dengan menggelar upacara di halaman kantor Bupati Cirebon, Kamis (25/4/2024).

Dalam upacara peringatan yang mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat” tersebut, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd inspektur upacara.

Sekda Hilmy dalam hal ini membacakan arahan dari Menteri Dalam Negeri, yang menyebut tema Hari Otonomi Daerah ke-XXVIII ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah, serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal.

Serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

“Perjalanan kebijakan Otonomi Daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari otonomi daerah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Menurutnya, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945.

“Berangkat dari prinsip dasar inilah, otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, termasuk diantaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi,” lanjutnya.

Dari segi tujuan kesejahteraan, masih kata Hilmy, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development), serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (sustainable).

Lebih lanjut, pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan atau urusan yang dapat dikelola bersama antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ke tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel serta responsif.

“Dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society,” jelasnya.

Proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung yang akan dilaksanakan nanti di bulan November 2024.

Penyusunan Perda mengenai APBD sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, pada akhirnya akan menumbuhkan komitmen, kepercayaan (trust), toleransi, kerjasama, solidaritas serta rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah.

“Berkorelasi positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi mendorong partisipasi masyarakat, kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat memperbaiki tata hubungan pusat-daerah, sehingga menjadi lebih proporsional, harmonis dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, tujuan otonomi daerah ini tidak bersifat eksklusif atau terpisah satu sama lain, namun pencapaian satu tujuan secara tidak langsung akan mempengaruhi percepatan pencapaian tujuan lainnya.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik dan iklim politik yang kondusif dan demikian pula sebaliknya,” imbuhnya.

“Penguatan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis dapat menciptakan daerah yang ramah investor (investment-friendly), sehingga dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Hilmy menyebut, dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045.

“Kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan, termasuk melalui transformasi produk unggulan, dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui, seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Hilmy, kebijakan Otonomi Daerah juga memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau.

“Seperti penggunaan energi terbarukan, contohnya energi matahari (solar panel), penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil, pengolahan limbah yang ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dan manajemen limbah bangunan,” ujarnya.

Disamping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional, meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah, serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

“Pemerintah Pusat menargetkan tahun 2024 angka stunting anak turun menjadi 14 persen secara nasional. Untuk itu, koordinasi dan sinergitas seluruh jajaran forkopimda provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di wilayah masing-masing, antara lain dukungan arah kebijakan dan anggaran untuk perbaikan pola asuh dan lingkungan, penanganan kurang gizi dan anemia tepat sasaran kepada ibu dan anak,” tambah Hilmy.

Hilmi mengatakan, setelah 28 tahun berlalu, Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.

“Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut, diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahterakan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain,” katanya.

“Kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien,” pungkasnya. (din)

Read More

Prestasi Gemilang Prof Dr Kartimi M.Pd di IDSB 2024, Membawa Nama Harum IAIN Cirebon

BALI, FC - Sebagai salah satu prestasi gemilang, Profesor Dr. Kartimi, M.Pd., seorang guru besar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, telah berhasil lolos seleksi administrasi untuk mengikuti kegiatan International Doctoral Supervision Bootcamp (IDSB) 2024. 

Acara ini dijadwalkan berlangsung dari Rabu hingga Sabtu, 24-27 April 2024, di Swiss-Belhotel Tuban, Bali dengan menghadirkan seorang trainer  Prof. Benny Tjahyanto, Ph.D., dari Coventry University, UK. Rabu (24/04/2024).

Partisipasi Prof. Kartimi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Asian Education Symposium (AES), di mana IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah menjadi anggota konsorsium AES melalui keikutsertaan beliau. 

Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Pakuan (UNPAK).

Prof. Kartimi menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk melatih supervisor atau pembimbing doktoral agar memiliki kemampuan yang kuat dalam membimbing tesis dan disertasi. Beliau menekankan pentingnya peran supervisor dalam mencetak doktor yang berkualitas.

“Kalau kita ingin mencetak doktor yang tangguh, maka supervisornya harus tangguh terlebih dahulu,” tegas Prof. Kartimi.

Beliau juga menambahkan bahwa output dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh sertifikat bagi para supervisor atau pembimbing doktoral internasional, yang akan memberikan pengakuan atas kemampuan mereka dalam membimbing mahasiswa program doktoral.

Partisipasi Prof. Kartimi dalam International Doctoral Supervision Bootcamp 2024 menjadi bukti nyata komitmen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, serta memperkuat jaringan internasional dalam bidang pendidikan. (din)

Read More

Peringati Hari Kartini Ke 145, Wabup Ayu : Perempuan Harus Bangkit dan Mandiri

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memperingati Hari Kartini ke-145 tahun 2024 di ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Senin (22/4/2024).

Pada peringatan Hari Kartini tersebut, dihadiri oleh Wakil Bupati Cirebon, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah serta perwakilan Forkopimda, PKK, GOW dan organisasi wanita lainnya.

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si mengatakan, pihaknya mengakui bahwa jasa Raden Ajeng Kartini cukup besar.

Pasalnya, RA. Kartini mampu mengubah tatanan yang sudah berbentuk tembok tradisi yang sulit ditembus, dengan berupaya membangun semangat kaum perempuan untuk dapat berperan dalam memberdayakan diri, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum laki-laki.

“Filosofi seperti itu pada zaman sekarang, lazim disebut kesetaraan dan keadilan gender tanpa membedakan jenis kelamin dalam menegakkan hak dan kewajiban sebagai warga negara,” katanya.

Ia mengungkapkan, bahwa kaum perempuan di negara-negara lain yang lebih dahulu mengenal kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Maka di Indonesia, terutama pada zaman penjajahan, kedudukan kaum laki-laki dan perempuan mengalami pemisahan secara signifikan.

Sehingga, lanjut Ayu–sapaan akrab Wabup Cirebon, hal ini memang menjadi konsep dan strategi kaum penjajah yang menghendaki kehidupan kaum pribumi harus dijauhkan dari segala bentuk pengenalan terhadap pengetahuan dan teknologi.

Dengan harapan, agar tidak akan pernah muncul kesadaran mereka untuk memperkuat kemampuan diri perempuan sebagai sumber daya manusia yang kompeten.

“RA. Kartini menangkap fenomena ini sebagai bentuk kezaliman sosial yang diciptakan kaum kolonial. Jiwa patriotiknya berontak, dengan keadaan akan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kaum perempuan,” ujarnya.

“Agar mereka dapat aktivitas dengan posisi yang modern, serta mampu mendobrak batasan tradisi keluarga, guna memperoleh kesempatan belajar, meskipun dengan cara dan metode sederhana,” sambungnya.

Lebih lanjut, kata Ayu, pemerintah menyadari bahwa, partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan yang luas, menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan.

Oleh karenanya, secara terus menerus pemerintah memberikan peran yang luas kepada kaum perempuan untuk bersama-sama kaum pria untuk menata kondisi kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan seimbang.

“Kini kita memiliki banyak institusi, yang dibentuk khusus mewadahi partisipasi kaum perempuan dalam gerak pembangunan. Semua itu dilakukan, agar kaum perempuan memperoleh fasilitas, dan keleluasaan dalam mengembangkan kreativitas,” ungkapnya.

“Guna pembangunan yang efektif serta berkeyakinan, bahwa upaya ini akan dapat memberikan dorongan yang kuat kepada kaum perempuan untuk menemukan kemandirian, serta bangkit dan berkarya secara profesional,” jelas Ayu.

Sehingga, lanjutnya, dengan berdayanya kaum perempuan akan berdampak pada perlindungan terhadap dirinya sendiri, serta anggota keluarganya, khususnya anak-anak.

“Oleh karenanya, kami sangat sependapat, bahwa isu sentral yang harus dikembangkan oleh kaum perempuan pada saat ini, harus diisi dengan pemikiran dan gagasan untuk meningkatkan keberdayaan pada setiap aspek kehidupan, termasuk peran ganda pada lingkungan keluarga yang menjadi tanggung jawab utama,” tukasnya.

“Karena keluarga, merupakan tonggak utama dan pertama yang harus mendapat perhatian. Karena melalui keluarga yang berkualitas, tangguh dan mandiri, maka akan tercapai tujuan pembangunan. Disinilah kepiawaian perempuan sebagai salah satu motor penggerak keluarga sangat dibutuhkan untuk mencapai keluarga yang diharapkan,” tambahnya.

“Sekarang banyak tugas kaum perempuan yang tak dapat tergantikan oleh kaum pria. Peningkatan kualitas hidup kaum perempuan berperan aktif dalam pembangunan menuju kesejahteraan melalui peranannya dalam keluarga,” pungkasnya.

Read More

Rektor IAIN Cirebon Gelar Rakor Percepat Jurnal Menuju Pengindekaan Internasional Melalui Scopus

CIREBON, FC -Dalam upaya meningkatkan kualitas publikasi akademik yang diakui secara internasional di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, rektor bersama para pengelola jurnal menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat jurnal-jurnal menuju pengindeksan internasional melalui Scopus. 

Rapat tersebut berlangsung pada Jumat, 19 April 2024, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci termasuk rektor, Ketua LP2M, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Pusat Jaminan Mutu Audit, serta pengelola jurnal.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menjelaskan beberapa program prioritas untuk tahun 2024, salah satunya adalah percepatan jurnal menuju indeksasi internasional yang terkemuka seperti Scopus/WoS. 

Untuk mencapai percepatan ini, rektor mendorong para pengelola jurnal untuk merancang rencana kerja dan timeline yang jelas. Beliau menekankan bahwa timeline ini akan memandu para pengelola jurnal menuju pencapaian target yang diinginkan.

Selain itu, Prof. Aan mendorong para pengelola jurnal untuk mengambil peran mereka secara serius dalam pengelolaan jurnal. 

“Kami akan mengalokasikan anggaran yang diperlukan bagi para pengelola jurnal, sehingga mereka harus lebih serius dalam mengelola jurnal,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua LP2M, Dr. H. Faqihuddin Abdul Kadir,Lc., MA., menekankan bahwa anggaran yang dialokasikan dari rektor harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing jurnal. “Anggarannya tidak boleh sama, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jurnal,” tegasnya.

Kapuslit (Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), Mujib Ubaidillah, M.Pd., menyebutkan bahwa saat ini ada dua jurnal yang siap dipercepat menuju jurnal internasional, yaitu Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI dan Jurnal Ileal. Selain itu, beberapa jurnal lainnya juga sedang didorong untuk mendapatkan akreditasi di SINTA 2.

Dr. Ahmad Arifuddin, M.Pd., yang merupakan salah satu pengelola jurnal dan Editor-in-Chief Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI, menyambut baik program prioritas rektor untuk mempercepat jurnal menuju status internasional yang terkemuka. 

Beliau mengucapkan terima kasih kepada rektor, Ketua LP2M, dan Kapuslit atas pemilihan Jurnal Al Ibtida sebagai salah satu jurnal yang akan dipercepat menuju pengindeksan internasional yang terkemuka di Scopus. “Insya Allah, kami siap,” tegasnya.

Dengan harapan agar program prioritas rektor untuk mempercepat jurnal-jurnal menuju pengindeksan internasional yang terkemuka di Scopus dapat berhasil, para pemangku kepentingan menyatakan optimisme dan komitmennya dalam upaya ini.

Read More