UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Kirim Delegasi ke Jerman, Perkuat Kerjasama Global

JERMAN – Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan keterlibatan internasional, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, mengirimkan lima delegasi terbaiknya dalam kegiatan “Kunjungan Internasional Pendidikan dan Visitasi Universitas, Industri, serta Kerjasama” di Schwarzwald-Baar-Heuberg, Jerman.

Kegiatan ini berlangsung dari 3 hingga 15 November 2024, berlokasi di Albert-Schweitzer-Straße 18, 78052 Villingen-Schwenningen, Jerman.

Dipimpin oleh Prof. Dr. Hajam, M.Ag., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, delegasi ini terdiri dari pejabat penting UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Turut serta dalam rombongan adalah Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si. (Ketua LPM), Lala Bumela, M.Pd., Ph.D. (Kepala Pusat International Office & Partnership), Wahyono, M.Pd.I (Kepala Pusat Bimbingan Karier dan Kewirausahaan), serta Dr. Jaja Suteja, M.Pd.I. (Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam).

Prof. Dr. Hajam menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan langkah tindak lanjut dari perjanjian kerjasama dengan Wirtschaftsförderung dan Global Katalyst e.V Germany yang sebelumnya telah ditandatangani pada 8 Agustus 2024.

“Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk kunjungan balasan tetapi juga sebagai upaya kami untuk memperkuat kerjasama internasional, mempelajari kemajuan teknologi, serta mengembangkan wawasan terkait inovasi pendidikan di Eropa,” ujarnya.

Agenda utama kunjungan ini mencakup kegiatan visitasi ke sejumlah universitas dan industri terkemuka, sekaligus eksplorasi peluang kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Eropa. 

Selain itu, delegasi juga dijadwalkan untuk mengunjungi mahasiswa asal Indonesia yang saat ini menempuh pendidikan vokasi dan pelatihan industri di beberapa perusahaan di Jerman.

Prof. Dr. Hajam, juga menegaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan langkah persiapan bagi mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk program magang serta penyaluran alumni ke lembaga pendidikan dan industri yang relevan dengan keilmuan yang dikembangkan di kampus. 

“Kunjungan ini menjadi langkah penting untuk membuka akses bagi mahasiswa dan alumni agar memiliki peluang lebih besar berkiprah di tingkat internasional,” tegas Prof. Hajam.

Langkah ini merupakan upaya UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk memperluas jejaring dan akses ke teknologi serta sistem pendidikan terkini, yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan dan daya saing mahasiswa di kancah internasional. (din)

Read More

UIN Siber Cirebon Sukseskan Ujian Pengetahuan PPG, Siapkan Guru PAI Profesional

CIREBON, FC – Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang juga dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), sukses menyelenggarakan Ujian Pengetahuan (UP) bagi para peserta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Ujian yang berlangsung serentak ini merupakan bagian dari agenda nasional yang digelar oleh Panitia Nasional UKMPPG se-Indonesia Kementerian Agama RI. Sebanyak 307 guru PAI dari Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, serta Tasikmalaya mengikuti ujian ini di LPTK UINSSC sebagai rangkaian terakhir dalam proses PPG. Sabtu, (02/11/2024).

Pelaksanaan UP berlangsung lancar dan kondusif, mendapat perhatian khusus dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dr. Khaerul Umam, M.Ud., Kasubdit PAI pada Pusat Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTU) Kemenag RI, turut hadir dan memantau langsung pelaksanaan ujian tersebut. 

“Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan UP PPG di UIN Siber Cirebon. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas guru PAI di Indonesia,” ujar Dr. Khaerul Umam, memberikan apresiasi atas profesionalisme UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam memfasilitasi para peserta.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Saifuddin, M.Ag., menegaskan bahwa ujian ini menjadi momen penting bagi calon guru PAI dalam memperkuat kompetensi dan kualitas diri. 

“Ujian ini merupakan tahap penting dalam proses pembentukan guru PAI yang berkualitas. Kami berharap para peserta dapat lulus dengan hasil yang memuaskan dan siap mengabdi sebagai pendidik yang inspiratif,” ungkapnya. 

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Prodi PPG, H. Farouk Imam A., M.Pd.I., M.Pd., yang menambahkan bahwa program PPG ini tidak hanya fokus pada penguasaan materi pelajaran, tetapi juga pada peningkatan kompetensi pedagogik dan profesionalisme.

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mempersiapkan fasilitas yang lengkap dan berkualitas untuk mendukung kelancaran ujian. 

Dari ruang ujian yang nyaman hingga perangkat laptop yang memadai, segala persiapan telah dilakukan demi kenyamanan peserta. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon juga memberikan perhatian khusus bagi peserta dengan kebutuhan khusus, dan sebanyak 28 peserta telah terakomodasi dengan fasilitas yang sesuai.

Kesuksesan pelaksanaan UP PPG ini menjadi bukti komitmen UINSSC dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan agama Islam. 

“Melalui pelaksanaan PPG ini, kami berharap dapat terus berkontribusi bagi dunia pendidikan,” ujar Dr. Saifuddin. 

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program PPG yang inovatif dan relevan, guna mencetak generasi pendidik yang kompeten dan profesional dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia. (din)

Read More

UPTD PPA Berkomitmen Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan dan Pelecehan

KABUPATEN CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan maupun pelecehan. 

Pemkab Cirebon berencana membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Rencana pembentukan UPDT PPA itu dibahas dalam rapat koordinasi para pemangku layanan PPA yang digagas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, di Hotel Apita Cirebon. Rapat koordinasi itu dihadiri perwakilan Kementerian Pemberdayaan PPA.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengapresiasi sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan pembentukan UPDT PPA. 

Wahyu menegaskan, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk mengoptimalkan segala sumber daya dalam melindungi perempuan dan anak.

“Kemudian beberapa hal lainnya yang terus bisa kita lakukan, kita coba lakukan pembentukan UPTD PPA. Mudah-mudahan nantinya lembaganya terbentuk, semakin bisa mengoptimalkan perlindungan bagi perempuan dan anak,” kata Wahyu usai menghadiri rapat koordinasi layanan PPA.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan, Pemkab Cirebon mengapresiasi masyarakat yang berani melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak. 

Ia tak ingin kasus kekerasan perempuan dan anak tak terlaporkan, sehingga tidak bisa ditangani oleh Pemkab Cirebon dan pihak yang berwajib.

“Memang yang paling bagusnya adalah tidak ada lagi kasus pelecehan dan kekerasan, atau segala bentuk seperti itu,” ucap Wahyu.

Wahyu lantas menjelaskan soal data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara data, lanjut dia, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor sepanjang Januari hingga Oktober 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sepanjang 2024, Pemkab Cirebon menerima laporan sebanyak 31 kasus. Sedangkan, pada 2021 sebanyak 101 kasus, dan 2023 sebanyak 107 kasus.

“Jadi, kalau dilihat dari yang melaporkan, sebetulnya turun. Pada 2022 hingga 2023, rata-rata antara delapan sampai dengan sembilan (kasus) dalam satu bulan. Tahun ini rata-rata tiga kasus dalam satu bulannya,” beber Wahyu.

Ia pun mengapresiasi kinerja DPPKBP3A dan lembaga lainnya yang turut membantu dalam hal penanganan perlindungan PPA. Kebijakan serta inovasi yang dilakukan Pemkab Cirebon, dikatakan Wahyu, berpengaruh terhadap penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Oleh karena itu, sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada tim yang bekerja dengan baik. Tetapi, kita juga mewaspadai jangan sampai ada korban yang tidak melaporkan,” tutup Wahyu.

Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemberdayaan PPA, Dwi Budi Prasetyo Supardi mengapresiasi langkah Pemkab Cirebon yang berhasil menurunkan angka kasus kekerasan perempuan dan anak.

Kementerian Pemberdayaan PPA juga mengapresiasi upaya Pemkab Cirebon untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak.

“Secara survei, Alhamdulillah, Bu Eni (Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon) menyampaikan adanya penurunan (kasus). Pada tahun 2021 ada sekitar 26 persen prevalensi kekerasan, dan di 2024 menjadi 24 persen,” katanya.

Budi menerangkan, bahwa hasil koordinasi dengan DPPKBP3A Kabupaten Cirebon sesuai dengan mandat Undang-undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pemkab Cirebon bakal membentuk UPTD PPA.

Di mana unit ini secara langsung melayani penanganan kasus yang menjerat perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon.

Ia juga mengapresiasi kebijakan pro perempuan dan anak yang dilakukan Kabupaten Cirebon melalui Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan (UPTD) Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Kabupaten Cirebon.

Namun, lanjut dia, untuk memaksimal pemberdayaan dan pelindungan perempuan-anak perlu juga dibentuk UPTD PPA.

Sehingga nantinya, kalau dari sisi penganggaran pemerintah, DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk perlindungan perempuan dan anak, baik fisik maupun nonfisik bisa dilakukan. Salah satunya soal shelter, itu bisa didanai secara DAK fisik.

“Memang di 2025, Kabupaten Cirebon tidak mendapatkan alokasi (DAK). Tetapi mudah-mudahan, tahun 2026, tentunya dengan hadirnya UPTD PPA tadi tinggal finalisasi untuk penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) dan juga komitmen daerah,” ucapnya.

“Selain ada satgas dan juga Montekar tingkat desa, yang menjadi salah satu kriteria digelontorkannya DAK fisik,” imbuhnya.

Read More

Kuatkan Kerjasama Di Asia Tenggara, UIN Siber Cirebon Dan KUPU-SB Tandatangani MoU Pengembangan Pendidikan Islam

Bandar Seri Begawan - Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC), Prof. Dr. Aan Jaelani, dalam lawatan hari kedua di Brunei Darussalam, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU-SB), Rabu, 30 Oktober 2024, di kampus KUPU-SB. 

Penandatanganan ini menandai langkah penting dalam mengukuhkan kerjasama antara dua institusi pendidikan Islam terkemuka di kawasan Asia Tenggara.

Acara tersebut dihadiri oleh Dr. Haji Abang Hadzmin Bin Haji Abang Taha, yang menjabat sebagai Penolong Ra’es atau Wakil Rektor bidang Penyelidikan, Pengantarabangsaan, dan Perkhidmatan, serta sejumlah pejabat KUPU-SB lainnya.

KUPU-SB, sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Brunei yang memiliki mandat khusus dari Kesultanan Brunei Darussalam untuk mengeluarkan sertifikat guru agama, menyambut hangat inisiatif kerjasama ini, dengan harapan dapat memperkuat pendidikan Islam di kedua negara.

MoU yang ditandatangani ini mencakup beberapa poin utama, di antaranya adalah pelaksanaan program visiting lecturer, mobilitas mahasiswa dan dosen (International mobility program), serta penyelenggaraan seminar kolaboratif. 

Fokus utama dari kerjasama ini terletak pada penguatan pendidikan, penelitian kolaboratif, dan pengabdian masyarakat yang melibatkan para dosen dan mahasiswa dari kedua lembaga. 

Dalam hal pendidikan, pihak KUPU-SB berkomitmen untuk memfasilitasi mahasiswa UINSSC dalam praktik Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di sekolah-sekolah yang ada di Brunei. 

Hal ini merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa UINSSC untuk merasakan pengalaman belajar di lingkungan pendidikan Brunei yang unik dan berorientasi Islam.

Penguatan kompetensi kebahasaan juga menjadi topik penting dalam diskusi antara pimpinan kedua lembaga. Kedua belah pihak sepakat bahwa peningkatan kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab, sangat penting bagi mahasiswa dari kedua universitas dalam menghadapi tuntutan pendidikan global. 

Penguatan kebahasaan ini akan melibatkan program khusus yang difokuskan untuk memperkaya kemampuan bahasa asing mahasiswa, sehingga mereka dapat lebih siap bersaing di panggung internasional.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Aan Jaelani menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas terjalinnya kerjasama ini. Beliau berharap bahwa MoU ini akan menjadi landasan kuat bagi pengembangan pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing global. 

“Kerjasama dengan KUPU-SB ini adalah langkah awal yang sangat berarti bagi UINSSC. Kami percaya, kolaborasi ini akan menghasilkan banyak inisiatif positif yang mendukung kemajuan pendidikan Islam di kedua negara,” ujar Prof. Aan.

Dr. Haji Abang Hadzmin Bin Haji Abang Taha juga menyatakan antusiasmenya terhadap kerjasama ini. 

Menurutnya, kerjasama dengan UINSSC merupakan kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan pendidikan Islam yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Ia menekankan pentingnya mobilitas mahasiswa dan dosen, serta pertukaran pengetahuan melalui seminar-seminar kolaboratif yang akan diadakan ke depannya.

Penandatanganan MoU ini menjadi bukti komitmen UINSSC dan KUPU-SB untuk terus berinovasi dan mengembangkan pendidikan Islam berbasis kolaborasi internasional. Dengan MoU ini, kedua lembaga berharap dapat membangun pendidikan Islam yang inklusif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sejalan dengan visi UINSSC sebagai Cyber Islamic University yang unggul di tingkat global. (din)

Read More

Pemuda Harus Mengambil Peran Dalam Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 di halaman kantor Bupati Cirebon, Senin (28/10/2024). Wahyu Mijaya menyampaikan pesan dan nilai-nilai kepemudaan sesuai dengan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Dalam amanat yang disampaikan, Wahyu bersyukur bisa memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. Tepat di hari ini, lanjut dia, Indonesia memperingati peristiwa penting dalam sejarah bangsa, yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928. Peristiwa yang menggambarkan kekuatan dan tekad pemuda untuk bersatu di tengah keragaman demi memerdekakan bangsa Indonesia.

“Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928 ini harus selalu didengungkan berkali-kali di setiap waktu, untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi pelbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat, yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia. Tentunya, untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari,” ucap Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan tentang momentum Sumpah Pemuda pada 2024 yang berbarengan dengan masa transisi pemerintah baru. Pemuda tentu harus mengambil peran dalam mewujudkan target pembangunan jangka menengah. Sehingga, menjadi landasan untuk mewujudkan target pembangunan jangka panjang, yakni Indonesia Emas 2045.

“Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik posisi pemuda dalam subjek maupun objek pembangunan,” ucapnya.

Ia lantas menerangkan soal peran pemuda sebagai subjek pembangunan. Di mana sebagian pemuda Indonesia aktif di berbagai sektor pembangunan, salah satunya agenda Sustainable Development Goals (SDGs), yang merupakan agenda Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kemudian, sebagai objek, tentunya pemuda masih membutuhkan layanan pemberdayaan hingga kebijakan yang pro.

“Harapan pada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional adalah tepat adanya. Karena pada hakikatnya, pemuda adalah pemilik masa depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan soal capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Indonesia. Pada tahun ini, IPP mencapai 56,33 persen. Rinciannya, IPP di bidang pendidikan mencapai 70 persen, kesehatan sebesar 65 persen, gender dan diskriminasi sebesar 53,33 persen.

Sementara itu, domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45 persen, partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 persen.

“Capaian IPP perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya pengembangan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan masif. Seluruh pemangku kepentingan, pemerintahan, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media harus bergerak secara sinergis terpadu serta holistik, sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif,” tukasnya.

Wahyu juga mengatakan, tema yang diangkat dalam peringatan Sumpah Pemuda tahun ini, yakni ‘Maju Bersama Indonesia Raya’ sangatlah tepat untuk menjawab tantangan pemuda ke depan. Ia menyebut, peran pemerintah daerah sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan.

“Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik, dan berkesinambungan. Serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP, yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” kata dia.

“Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Karena hal ini akan berdampak pada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan semakin luas, sehingga tidak ada satu orang pemuda yang tidak mendapat pelayanan,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan agar pemuda bisa berpartisipasi sesuai dengan kompetensi dan passion (gairah) masing-masing untuk membangun Indonesia. Dan, amanat Menpora yang disampaikan Wahyu itu ditutup dengan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemangku kebijakan yang telah memberikan pelayanan kepemudaan dalam berbagai bidang pembangunan. (din)

Read More

DPW dan TP PKK Kab Cirebon Adakan Kegiatan Bakti Sosial PMT Bagi 12 Anak Stunting

CIREBON, FC- Dalam rangka memperingati HUT ke-25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Cirebon, DWP bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Cirebon mengadakan kegiatan bakti sosial Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi 12 anak stunting di Puskesmas Ciwaringin.

Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Risfa Eka Putri Wahyu Mijaya, menyampaikan apresiasinya kepada para ibu yang hadir membawa anak-anak mereka dalam upaya memperbaiki kondisi kesehatan dan gizi.

“Kami memberikan semangat kepada ibu-ibu, karena kondisi stunting ini tidak hanya memengaruhi perkembangan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan kemampuan sosial anak,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masalah stunting di Kabupaten Cirebon diharapkan dapat ditekan.

Risfa juga mengajak para ibu untuk bersemangat dalam berkonsultasi mengenai kebutuhan gizi anak-anak mereka. “Kader-kader PKK sudah dibekali ilmu tentang gizi dan penanganan anak stunting,” tuturnya.

Senada dengan Risfa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr Hj Neneng Hasanah MM, menegaskan pentingnya penanganan stunting sebagai investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.

“Pemerintah menargetkan pada 2045, anak-anak kita sehat dan cerdas, sehingga mampu menjadi calon pemimpin bangsa. Jangan khawatir jika anak stunting, karena masih dapat ditangani sebelum usia dua tahun,” kata Neneng.

Ia juga menyebutkan, bahwa faktor penyakit menular merupakan salah satu penyebab tingginya angka stunting. 

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan di Posyandu guna mencegah dan menurunkan kasus stunting,” tukasnya.

Read More

Datangi Kantor DPRD, Aliansi Mahasiswa Cirebon Tolak Kenaikan Tarif PPN 12 Persen

CIREBON, FC – Aksi unjukrasa mahasiswa di kantor DPRD Kota Cirebon mendapat perhatian khusus dari sejumlah pihak. Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Cirebon (AMC) ini  mendatangi kantor DPRD Kota Cirebon untuk menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

Di gedung DPRD, mahasiswa langsung melakukan orasi dari masing-masing pesrra. Aksi pada pukul 13.00 WIB kemudian dilanjut dengan audiensi bersama pimpinan DPRD Kota Cirebon.

Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH menemui langsung massa aksi dan mendengarkan dengan saksama aspirasi yang disampaikan di depan gedung DPRD, Senin (28/10/2024).

Menurut Harry, adanya kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen berdasarkan UU Nomor 7/2021 tentang harmonisasi dan peraturan perpajakan (HPP).

Kendati demikian, isu kenaikan tarif PPN merupakan hal yang kompleks, mengingat dampak yang ditimbulkan dari aturan tersebut dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Aksi kali ini berkaitan dengan penolakan mahasiswa terhadap PPN sebesar 12 persen. Memang, pertambahan PPN berada pada kondisi yang diyakini mahasiswa dan sebagian masyarakat dapat berimplikasi pada kenaikan berbagai macam barang,” ujarnya.

Harry juga menyampaikan, isu kenaikan tarif PPN sudah menjadi diskusi di DPRD, bahkan sebelum adanya aksi dari para mahasiswa. Karena itu, ia berharap pemerintah dan DPR dapat mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Sehingga, dengan adanya aksi demo mahasiswa semakin menguatkan DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait keberatannya terhadap kenaikan PPN ke DPR RI.

“Kami tentu akan membantu menyalurkan aspirasi aksi massa ke DPR RI yang menyuarakan penolakan kenaikan tarif ppn sebesar 12 persen,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator aksi Gesang Al-Katiri menuturkan, kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen diyakini dapat mempengaruhi komoditas barang lain, khususnya bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Menurutnya, masih ada waktu bagi pemerintah dan DPR RI untuk mengubah atau menunda terkait kebijakan tersebut agar tidak merugikan masyarakat.

“Kami hari ini melakukan aksi, menuntut pemerintah lewat DPRD Kota Cirebon menyampaikan aspirasi menolak kenaikan PPN sebesar 12 persen, karena itu jelas memberatkan masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya. (Ara)

Read More