Pemkab Cirebon Siap Wujudkan Kabupaten Sehat

KAB CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar Rapat Persiapan Verifikasi Kabupaten Sehat Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2024.

Kegiatan yang digelar di Hotel Apita Cirebon ini bertujuan mempersiapkan segala hal penting untuk meraih penghargaan Swasti Saba Wistara.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs H Mochamad Syafrudin, menyampaikan bahwa kabupaten sehat merupakan proses menciptakan lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang sehat.

Menurutnya, kabupaten sehat harus dimulai dari keluarga yang sehat dan memahami perilaku hidup bersih. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan kabupaten sehat.

“Kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sangat penting dalam menciptakan kabupaten sehat,” ujarnya.

Hal senada diutarakan Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, dr H Neneng Hasanah MM, menjelaskan bahwa KKS memiliki sembilan tatanan, meliputi kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, perumahan dan fasilitas umum, pasar sehat, satuan pendidikan, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, serta penanggulangan bencana.

Neneng menegaskan, bahwa penyelesaian KKS lebih mengutamakan proses daripada target. Penyelesaian dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kegiatan yang strategis.

“Kabupaten Cirebon telah meraih penghargaan Swasti Saba Wistara tiga kali berturut-turut (2013, 2015, 2017). Tahun ini, Kabupaten Cirebon menargetkan meraih kembali penghargaan tersebut dengan capaian ODF (Open Defecation Free) sebesar 97,64 persen,” tuturnya.

Capaian ODF tersebut mencakup 407 desa yang telah mendeklarasikan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Namun, masih ada 10 desa di enam kecamatan yang belum melaksanakannya.

Kabupaten Cirebon, lanjut Neneng, optimis meraih penghargaan Swasti Saba Wistara tahun 2025 dengan dukungan dari semua pihak.

Dalam rapat tersebut, ia juga menyampaikan syarat verifikasi KKS untuk tahun 2025, terdiri dari kategori Padapa (80 persen desa/kelurahan ODF dengan capaian indikator pokok dan setiap tatanan 71-80 persen).

Kemudian, kategori Wiwerda (90 persen desa/kelurahan ODF dengan capaian indikator pokok dan setiap tatanan 81-90 persen), dan kategori Wistara (100% desa/kelurahan ODF dengan capaian indikator pokok dan setiap tatanan minimal 91 persen).

“Dengan capaian yang telah diraih, Kabupaten Cirebon siap untuk mewujudkan visi Cirebon Berprestasi melalui kabupaten sehat,” tutupnya. (Nur)

Read More

Pemkab Cirebon Kembali Torehkan Prestasi Gemilang Tingkat Nasional

 

KAB CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menyabet penghargaan terbaik 1 bidang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas upaya Pemkab Cirebon dalam pencegahan dan penanganan kecurangan dalam program JKN.

Selain itu, juga atas komitmen Pemkab Cirebon dalam menjaga keberlanjutan program, perlindungan kesehatan masyarakat, dan mendukung transparansi di sektor kesehatan.

Torehan prestasi gemilang tersebut diterima Pemkab Cirebon dalam acara Penyerahan Penghargaan Hari AntiKorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar oleh BPJS Kesehatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.

Melalui penghargaan ini, BPJS Kesehatan memberikan pengakuan kepada daerah-daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap keberhasilan implementasi JKN dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan upaya preventif terhadap penyalahgunaan dana.

Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung keberhasilan tersebut.

Wahyu menyebut, penghargaan ini bukan hanya menjadi sebuah prestasi dari Pemkab Cirebon semata, melainkan menjadi bukti kerja keras bersama dalam memberikan perlindungan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

“Penghargaan ini juga merupakan wujud dari kerja keras bersama dalam memberikan perlindungan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, serta menciptakan transparansi dalam pelaksanaan program JKN,” ujar Wahyu.

Selain dihadiri oleh Pj Bupati Cirebon, acara yang juga dalam rangka memperingati Hakordia ini dihadiri oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, serta BPJS Kesehatan Cirebon.

Selain Pemkab Cirebon, penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Kota Tegal sebagai peraih terbaik 2 dan Kota Depok sebagai peraih terbaik 3. Di mana masing-masing daerah tersebut telah menunjukkan pencapaian signifikan dalam pengelolaan JKN.

Gelaran acara tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk terus mendukung Program JKN, yang merupakan salah satu pilar utama dalam pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. (din)

Read More

Dinkes Kabupaten Cirebon Gelar Rapat Persiapan Penyelenggaraan Kabupaten Cirebon Sehat

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar Rapat Persiapan Verifikasi Kabupaten Sehat Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2024, Rabu (11/12/2024).

Kegiatan yang digelar di Hotel Apita Cirebon ini bertujuan mempersiapkan segala hal penting untuk meraih penghargaan Swasti Saba Wistara.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs H Mochamad Syafrudin, menyampaikan bahwa kabupaten sehat merupakan proses menciptakan lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang sehat.

Menurutnya, kabupaten sehat harus dimulai dari keluarga yang sehat dan memahami perilaku hidup bersih. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan kabupaten sehat.

“Kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sangat penting dalam menciptakan kabupaten sehat,” ujarnya.

Hal senada diutarakan Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, dr H Neneng Hasanah MM, menjelaskan bahwa KKS memiliki sembilan tatanan, meliputi kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, perumahan dan fasilitas umum, pasar sehat, satuan pendidikan, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, serta penanggulangan bencana.

Neneng menegaskan, bahwa penyelesaian KKS lebih mengutamakan proses daripada target. Penyelesaian dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kegiatan yang strategis.

“Kabupaten Cirebon telah meraih penghargaan Swasti Saba Wistara tiga kali berturut-turut (2013, 2015, 2017). Tahun ini, Kabupaten Cirebon menargetkan meraih kembali penghargaan tersebut dengan capaian ODF (Open Defecation Free) sebesar 97,64 persen,” tuturnya.

Capaian ODF tersebut mencakup 407 desa yang telah mendeklarasikan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Namun, masih ada 10 desa di enam kecamatan yang belum melaksanakannya.

Kabupaten Cirebon, lanjut Neneng, optimis meraih penghargaan Swasti Saba Wistara tahun 2025 dengan dukungan dari semua pihak.

Dalam rapat tersebut, ia juga menyampaikan syarat verifikasi KKS untuk tahun 2025, terdiri dari kategori Padapa (80 persen desa/kelurahan ODF dengan capaian indikator pokok dan setiap tatanan 71-80 persen).

Kemudian, kategori Wiwerda (90 persen desa/kelurahan ODF dengan capaian indikator pokok dan setiap tatanan 81-90 persen), dan kategori Wistara (100% desa/kelurahan ODF dengan capaian indikator pokok dan setiap tatanan minimal 91 persen).

“Dengan capaian yang telah diraih, Kabupaten Cirebon siap untuk mewujudkan visi Cirebon Berprestasi melalui kabupaten sehat,” tutupnya. (din)

Read More

Perkuat Kerukunan Beragama, Lakpesdam NU Kota Cirebon Gelorakan Gebyar Toleransi melalui Festival Seni dan Budaya

FOKUS CIREBON, FC - Lakpesdam NU Kota Cirebon menggelar kegiatan Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama yang bertempat di Aula Pascasarjana Lt. 3 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. 

Kegiatan ini didukung penuh oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI kerjasama RMB Sejati dan berkolaborasi dengan HMJ IQTAF UIN SSC, Lesbumi NU Kota Cirebon, Lazisnu Kota Cirebon, dan IPPNU Kota Cirebon. Kegiatan gebyar toleransi dibuka dengan doa bersama lintas iman oleh para tokoh pemuka agama, seperti Js. Suryana Erawan (Konghucu), PMd. Toto Sutanto

(Budha), Made Supartini, S.Ag. (Hindu), Pdt. Heru Kusumo (Kristen), Romo Antonius Haryanto. Pr. (Katolik), Kiai Miftah Faqih (Islam). (11/12) 

Gelaran ini juga dihadiri sekitar 150 orang penonton dan dimeriahkan oleh berbagai pementas seni dan budaya se-Wilayah Ciayumajakuning dengan jumlah 11 penampil, di antaranya Tari Medley Wonderful Indonesia (Mahasiswa PIAUD), Tari Buyung (Paseban Cigugur Kuningan), Wushu (Majelis Agama Konghuchu Indonesia), Tari Jauk Manis dari Bali (Polresta Cirebon), Musik Tradisional Kontemporer (Gardu Musik), Puisi monolog (Mahasiswa IAT), Arabic Song (Mahasiswa IAT), Solo Vocal (Siswa SD Santa Maria), PSM Kidung Kinasih (Mahasiswa UIN SSC), Seni Beladiri Tangan Kosong (IPPNU Kota Cirebon), dan Tari Topeng (UKM Theater Awal).

Ketua Lakpesdam NU Kota Cirebon, Mohamad Yahya, menekankan pentingnya menjaga indeks toleransi di wilayah Ciayumajakuning dan mengajak para audiens untuk mengawal kebhinekaan serta nilai-nilai toleransi di setiap lini kehidupan.

“Kegiatan ini menjadi penting dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Indeks toleransi di Ciayumakuning perlu kita kawal terlebih lagi terdapat kasus terbaru yang akan mempengaruhi indeks toleransi menjadi menurun. Hal ini harus menjadi perhatian Bersama kita dalam mengawal semangat kebhinekaan dan nilai-nilai toleransi,” ujar Yahya. 

Sejalan dengan itu, Kiai Mustofa Rajid, Ketua PCNU Kota Cirebon, menyampaikan ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan gebyar toleransi dan eksistensi NU Kota Cirebon harus dijaga dalam menjaga kerukunan umat beragama sebagaimana telah terjalin dengan semua agama.

"Kota Cirebon menjadi incaran pemahaman dari luar karena posisinya sebagai kota metropolis di wilayah Ciayumajakuning. Oleh karenanya, melalui kegiatan ini rasa syukur dipanjatkan karena sebagai pengikat kebersatuan di dalam membangun umat di Kota Cirebon ini," tegas Mustofa.

Seraya membuka acara, Wakil Rektor II UIN SSC, Ilman Nafi'a, menceritakan betapa besarnya perjuangan PMII Kota Cirebon mengadakan pertemuan dialog agama pertama kali sekitar 1993-1994 dan berharap pertemuan saat ini dapat memperkuat frekuensi Bhineka Tunggal Ika. 

"Perjuangan pertama pertemuan dialog agama dilakukan oleh teman-teman PMII di PCNU Kota Cirebon saat dikepung oleh tentara dan polisi karena dianggap membahayakan negara.  Seiring berjalannya waktu, ikatan pemuda lintas iman akhirnya bersama hingga saat ini," ungkap Ilman.

Diakhir sesi talkshow, Romo Toto Sutanto, Pemuka Agama Budha, berharap hal-hal yang berkaitan dengan agama agar lebih waspada dan perlu penanaman moderasi beragama agar menjadi umat yang moderat.

"Hal-hal yang bersifat agama, kita harus lebih berhati-hati. Pelajari wawasan seputar moderasi beragama versi Kemenag agar kita bisa mengetahui perkembangan agama," ujar Romo Toto.

Bersamaan dengan itu, Satori, Densus 88 Kota Cirebon, memberikan apresiasi terhadap para penyelenggara yang terlibat dan besar harapan agar pemahaman agama masyarakat menjadi moderat.

"Saya mengapresiasi terhadap Lakpesdam NU Kota Cirebon dan instansi terkait. Pesan saya kepada mahasiswa dan seluruh masyarakat Ciayumajakuning selaku aparatur agar menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah," pungkas Satori. [Hamid]

Read More

UIN Siber Cirebon Dorong Pencapaian SDGs Melalui Digitalisasi dan Pemberdayaan di Kawasan Sunan Gunung Jati

FOKUS CIREBON, FC  – Dalam upaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 1: No Poverty, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meluncurkan gerakan sosial inovatif bertajuk Gerak Jati (Gerakan Nurani Gunung Jati). 

Gerakan ini berfokus pada pemberdayaan sosial-ekonomi pengemis di kawasan wisata religi Sunan Gunung Jati melalui pendekatan berbasis data dan partisipasi lintas sektor. Rabu, (11/12/2024).

Tim PkM yang digawangi oleh Turasih, M.Si., Varidlo Fuad, M.Pd., dan Muhammad Ikhsan Ghofur, M.A., bersama mahasiswa, telah mengembangkan empat peta digital berbasis citra satelit. Peta ini memetakan 61 titik lokasi pengemis, yang terdiri atas:

• 25 titik pengemis lansia,

• 23 titik pengemis usia produktif,

• 13 titik pengemis anak-anak.

Pemetaan ini memberikan gambaran akurat tentang konsentrasi dan pola aktivitas pengemis yang bervariasi berdasarkan periode waktu, seperti hari biasa, hari besar keagamaan, atau periode khusus seperti Kliwonan, ketika jumlah pengunjung meningkat.

Pendekatan Data dan Partisipasi Lintas Sektor

Sebagai langkah pendukung, tim juga akan melakukan asesmen pengalaman wisatawan untuk memahami dampak keberadaan pengemis terhadap kualitas pengalaman wisata. "Gerak Jati tidak hanya melihat pengemis sebagai tantangan sosial, tetapi juga sebagai peluang untuk mendorong pemberdayaan yang berkelanjutan," ujar Turasih, M.Si., Koordinator Tim PKM.

Ia menambahkan, “Pemetaan digital dan asesmen ini akan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang berbasis data dan partisipasi masyarakat.”

Menuju Rencana Aksi Partisipatif

Hasil pemetaan dan asesmen tersebut akan dipresentasikan dalam Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor yang direncanakan pada Januari 2025. FGD ini akan melibatkan:

• Pemerintah daerah,

• Pengelola wisata,

• Organisasi masyarakat sipil,

• Akademisi,

• Perwakilan masyarakat setempat.

Diskusi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menyusun rencana aksi bersama yang partisipatif dan berkelanjutan.

Harapan Masa Depan

Melalui langkah-langkah strategis ini, Gerak Jati diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan sosial-ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal. Gerakan ini menjadi contoh nyata bagaimana institusi pendidikan tinggi dapat berperan aktif dalam mendorong perubahan sosial yang berdampak luas.

Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon optimis Gerak Jati akan menjadi model pemberdayaan berkelanjutan yang mampu memberdayakan masyarakat marginal sekaligus meningkatkan kualitas wisata di kawasan Sunan Gunung Jati. (Nur)

Read More

UIN Siber Cirebon Lakukan Re-Sertifikasi ISO 9001:2015, Wujudkan Budaya Mutu

FOKUS CIREBON, FC  – Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang juga dikenal dengan Cyber Islamic University (CIU), kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan mutu dengan sukses melaksanakan Expo Hasil Kegiatan Re-Sertifikasi Audit ISO 9001:2015. 

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Senin-Selasa (9-10 Desember 2024), dihadiri oleh berbagai stakeholder penting di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selasa, (10/12/2024).

Melalui Lembaga Penjamin Mutu (LPM), re-audit ini mencakup sejumlah unit kerja strategis, antara lain :

• Bagian Akademik & Kemahasiswaan

• Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA)

• Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

• Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI)

• Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD)

• Pusat Inovasi Pembelajaran Digital (PIPD)

• Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

• Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

• Internasional Office & Patnership (IOP)

• Pusat Pengembangan Bahasa (PPB)

• Bagian SDM Aparatur (Kepegawaian)

• Bagian Umum (TUPRT)

• Pusat Perpustakaan

• Pascasarjana

• Bagian Perencanaan & Keuangan

• Bagian Humas

Hasil Audit : Memenuhi Standar ISO dengan Catatan Perbaikan Minor

Penyampaian hasil audit dilakukan oleh dua auditor independen, Agustian Bustami dan Abdul Wahid, yang memberikan evaluasi mendalam terhadap data dan dokumen setiap unit kerja.

“Secara umum, unit kerja yang di-re-audit telah memenuhi standar ISO 9001:2015. Namun, ada beberapa catatan kecil yang perlu diperbaiki untuk melengkapi dokumen,” ujar Abdul Wahid, Ketua Auditor ISO 9001:2015.

Dari hasil audit, disimpulkan :

• 3 praktek baik yang patut diapresiasi.

• 9 rekomendasi perbaikan untuk peningkatan ke depan.

• 1 minor finding yang perlu segera dilengkapi.

Namun demikian, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dinyatakan layak memegang sertifikat ISO 9001:2015 dengan kategori “Baik”.

Partisipasi Luas dan Dukungan Pimpinan

Acara ini dihadiri oleh Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., yang didampingi oleh para dekan fakultas, Ketua LPM dan LP2M, kepala pusat, kepala bagian, hingga tenaga fungsional perencanaan, dan humas.

Dalam sambutannya saat menutup acara, Prof. Aan menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini.

“Alhamdulillah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon telah berhasil memenuhi standar internasional ISO 9001:2015. Terima kasih kepada para auditor atas masukan berharga mereka. Ke depan, kami akan melengkapi dan memperbaiki dokumen untuk mempertahankan standar ini,” ujarnya.

Mendorong Budaya Mutu di Lingkungan Kampus

Expo ini menjadi bukti nyata komitmen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam meningkatkan tata kelola berbasis mutu dan standar internasional. 

Keberhasilan ini tidak hanya menjadi prestasi institusi, tetapi juga memberikan motivasi bagi seluruh civitas akademika untuk terus menjaga budaya mutu dalam seluruh aspek kegiatan akademik dan non-akademik.

Selamat kepada UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon atas keberhasilan resertifikasi ISO 9001:2015 dengan hasil “Baik”. Pencapaian ini menjadi langkah penting menuju visi universitas sebagai institusi unggul dan mendunia. (Nur)

Read More

Diskominfo Kabupaten Cirebon Gelar Rapat Evaluasi E-Monev Tahun 2024

KABUPATEN CIREBON — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Evaluasi E-Monev Tahun 2024 dan Penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (11/12/2024).

Acara ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik dan transparansi pemerintahan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’I MPd menyampaikan, bahwa dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Cirebon telah berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui E-Monev.

“Kita patut bersyukur atas capaian yang telah kita raih, terutama dalam tiga tahun terakhir,” ujarnya.

Beberapa capaian tersebut, meliputi perbaikan tata kelola informasi berkala melalui situs web resmi pada 2022.

Kemudian, peningkatan kontribusi perangkat daerah hingga 85 persen dengan inovasi aplikasi Superapps pada 2023, serta peningkatan kontribusi hingga 90 persen dan pengembangan inovasi aplikasi Cikadigi pada 2024.

Hilmy memyebutkan, Kabupaten Cirebon telah meraih predikat informatif selama tiga tahun berturut-turut. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti keterlambatan penyerahan dokumen dan ketidakhadiran PIC dalam rapat koordinasi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH melalui Sekretaris Diskominfo Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno SSi menyatakan bahwa kegiatan monev ini sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik.

“Kita harus meningkatkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, seperti meningkatkan peran dan kontribusi PPID perangkat daerah, pengelolaan website sebagai pusat informasi publik secara lebih baik, serta menyusun draft Surat Keputusan Daftar Informasi yang Dipublikasikan (SK DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Pemkab Cirebon, lanjutnya, berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui implementasi E-Monev dan keterbukaan informasi publik.

Fajar mengatakan, Rapat Evaluasi E-Monev 2024 ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen semua pihak dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kabupaten Cirebon siap melangkah lebih baik ke depan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik dan transparansi pemerintahan,” tuturnya.

Diskominfo Kabupaten Cirebon pun mengajak semua pihak untuk berkomitmen, berkolaborasi dan bersinergi bersama, dalam upaya mendukung dan mewujudkan kabupaten yang lebih baik.

Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Cirebon dapat menjadi contoh baik dalam implementasi keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintahan.

Perlu diketahui, rapat ini dihadiri oleh para narasumber, seperti Ketua Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, Muhammad Idrus MAg, Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Cirebon, Dra Hj Eni Seniwati MSi, dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon, Agung Hariaji SH MPA. (din)

Read More