Safari Pembangunan 2024, Pj Bupati Cirebon Tinjau Langsung Revitalisasi Sekolah Hingga Pasar

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya bersama jajaran pejabat pemerintah, serta Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH melaksanakan safari pembangunan, meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan di wilayahnya, Sabtu (21/12/2024).

Safari pembangunan tersebut dalam rangka peninjauan sejauh mana progres beberapa proyek di sejumlah titik di wilayah Cirebon Barat.

Seperti peningkatan infrastruktur jalan di Kecamatan Arjawinangun, penataan infrastruktur dasar di wilayah permukiman kumuh di Desa Waruroyom Kecamatan Depok, serta pembangunan gedung perpustakaan Kecamatan Sumber.

Kemudian, revitalisasi bangunan sekolah (SDN 3 Kenanga, SMPN 1 Dukupuntang, dan SDN 2 Palimanan Barat), revitalisasi Pasar Minggu Palimanan, normalisasi Kali Soka Plered, pengembangan Gedung Ekonomi Kreasi Kecamatan Weru, hingga Tempat Pembuangan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R).

“Kami berkeliling dari pagi bersama-sama, mencoba melihat sejauh mana progres pembangunan di 2024. Dari mulai sekolah SD dan SMP, kemudian juga di lingkungan kumuh, perpustakaan dan di sini pasar (Pasar Minggu Palimanan),” kata Wahyu usai meninjau revitalisasi Pasar Minggu Palimanan.

Wahyu mengaku telah memberikan catatan untuk mengevaluasi progres pembangunan yang telah dilakukan. Salah satunya soal pembangunan TPS 3R. Ia mengatakan, Pemkab Cirebob harus membuat pengadaan alat untuk TPS 3R.

“Untuk yang di pasar ini (Palimanan), memang belum selesai, karena masih berkontrak hingga 26 Desember. Jadi, kita melihat progres saat ini,” sambungnya.

Ia menyebut, pihaknya akan membuka lelang untuk pengerjaan lanjutan revitalisasi Pasar Minggu Palimanan, setelah kontrak pengerjaan tahun ini selesai. Proses lelang dini itu bertujuan, agar pengerjaan selanjutnya bisa dilaksanakan pada Januari 2025.

“Nah, ada beberapa yang memang alokasi dari APBD 2025. Jadi, ada beberapa titik, mulai dari pemagaran, lantai, nanti kita lelang dini, sekarang (2024). Mudah-mudahan awal Januari kita lanjutkan untuk penyelesaiannya,” ungkap Wahyu.

“Beberapa titik perlu tindak lanjut, kami coba segera selesaikan, termasuk yang di sini (Pasar Minggu Palimanan),” tuturnya.

Revitalisasi Pasar Minggu Palimanan bersumber dari bantuan Provinsi Jabar. Namun, untuk lanjutan pengerjaannya bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.

“Kenapa harus lelang dini, supaya tidak terlalu lama masyarakat menunggu. Kemudian di awal tahun, sudah bisa kita lakukan tindak lanjut kembali, sehingga bisa segera selesai,” kata Wahyu.

Ia juga mengevaluasi tentang pembangunan rehabilitasi sekolah. Ia berharap ke depan, pembangunan ruangan sekolah tidak lagi menggunakan genting yang berat, sehingga kejadian sekolah ambruk pun tak terulang lagi.

“Gunakan genting ringan. Mudah-mudahan secara struktur, saat mulai direhab, dari yang struktur penyangganya dulu, sehingga kokoh,” ujarnya. (din)

Read More

Peringati HKSN 2024, Pemkab Cirebon Gelar Kerja Bakti Di 40 Kecamatan

KABUPATEN CIREBON — Puluhan ribu orang dari berbagai unsur turun langsung melaksanakan kerja bakti membersihkan gorong-gorong dan saluran air yang disinyalir rawan bencana banjir secara serentak di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jumat (20/12/2024).

Kegiatan yang diikuti seluruh perangkat daerah, kecamatan dan pemerintah desa, TNI/Polri, pilar-pilar sosial (Tagana, PKH, Karang Taruna, TKSK, Puskesos, PSM, relawan sosial), hingga lembaga kemasyarakatan desa ini merupakan bagian dari peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.

Dalam sambutan Menteri Sosial RI yang dibacakan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM mengatakan, pelaksanaan kerja bakti ini dilakukan sesuai dengan amanat Presiden Prabowo, bahwa prioritas kerja pemerintah harus berdampak langsung kepada masyarakat.

Maka dari itu, dengan semangat kesetiakawanan sosial, HKSN 2024 diperingati dengan menggelar bhakti sosial nasional serentak se-Indonesia. Di Kabupaten Cirebon sendiri dilakukan serentak di 40 kecamatan.

“Kami bersama-sama membersihkan gorong-gorong dan saluran air yang rawan bahaya banjir, serta pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon, dengan jumlah personel 20.000 orang,” ujar Fitri–sapaan akrab Kepala Dinsos, saat pencanangan HKSN 2024 tingkat Kabupaten Cirebon di Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu.

Dirinya tak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh perangkat daerah, serta para camat dan kuwu yang telah mengerahkan semua potensinya untuk melaksanakan kegiatan peringatan HKSN ini.

Ia terus mengimbau kepada masyarakat, agar bersinergi dalam menjaga lingkungan. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan bahaya lainnya.

“Harapannya, bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan saat HKSN. Tapi, bisa dirutinkan masyarakat, baik secara mingguan ataupun bulanan. Menjaga kebersihan saluran air dan gorong-gorong kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pelaksanaan HKSN merupakan upaya dalam menumbuhkan jiwa dan semangat kebersamaan, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan kerelaan berkorban tanpa pamrih.

Peringatan HKSN 2024 tahun ini mengangkat tema “Kuatkan Solidaritas Menuju Indonesia Emas 2024”. Jadi, lanjut dia, setiap individu bisa berkontribusi untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik dan inklusif.

“Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan keterlibatannya dalam kebijakan. Tujuannya memberikan informasi yang relevan dan mendukung pembangunan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

“Mari kita jadikan rangkaian kegiatan HKSN ini sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan, memperkuat sinergi lintas sektor, dan memastikan solidaritas menjadi motor penggerak kebijakan sosial di semua level,” pungkasnya.

Harapannya, melalui HKSN, Indonesia menjadi bangsa yang semakin kokoh, sejahtera, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (din)

Read More

Hakordia 2024, Pj Bupati Cirebon Tekankan Pentingnya Substansi Antikorupsi

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang digelar oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon di Mega Mendung Room, Hotel Patra Cirebon, Rabu (18/12/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh kepala perangkat daerah, camat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Wahyu menegaskan pentingnya upaya pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan integritas.

Menurutnya, peringatan Hakordia 2024 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kita bersama-sama memperingati Hari Antikorupsi Sedunia ini dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat. Prinsipnya, perayaan ini tidak boleh sekadar seremonial, tetapi harus masuk ke substansi,” katanya.

“Kita harus berupaya mencegah korupsi, memperbaiki diri, dan terus berintegritas dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam memberantas korupsi, baik melalui peningkatan kesadaran individu maupun pembenahan sistem.

“Korupsi harus dicegah dari hulu hingga hilir, dengan membangun sistem yang transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan,” tambahnya.

Wahyu memaparkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022, IPK Indonesia berada di angka 34 dari skala 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara.

Sedangkan pada tahun 2023, meskipun nilai IPK tetap di angka 34, peringkat Indonesia turun menjadi 115.

Selain itu, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) nasional pada tahun 2023 mencapai 3,92 dari target RPJMN sebesar 4,09. Sementara pada 2024, angka tersebut turun menjadi 3,85 dari target 4,14.

Di tingkat daerah, Pemkab Cirebon mencatatkan peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pada 2022, SPI Pemkab Cirebon berada di angka 64,98 dari skala 100, dan naik menjadi 67,69 pada 2023.

Kendati demikian, Kabupaten Cirebon masih berada di peringkat 26 dari 28 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Untuk Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai MCP Kabupaten Cirebon pada 2023 mencapai 89 dari skala 100. Sementara hingga 10 Desember 2024, nilai tersebut berada di angka 83 dari skala 100.

Wahyu menambahkan, Pemkab Cirebon terus berkomitmen meningkatkan kinerja dalam pencegahan korupsi melalui pengawasan dan evaluasi yang konsisten.

“Kita harus terus memperbaiki sistem layanan publik, memastikan transparansi, dan memperkuat integritas di semua lini,” ujarnya.

Dengan langkah ini, lanjut Wahyu, diharapkan Pemkab Cirebon dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Nur)

Read More

DPMPTSP Kabupaten Cirebon Gelar Gebyar Pelayanan Terpadu 2024

KABUPATEN CIREBON — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon menggelar Gebyar Pelayanan Terpadu (GPT) 2024 di Gedung Olahraga Desa Dukupuntang, Kecamatan Dukupuntang, Selasa (17/12/2024).

Acara ini dihadiri oleh 150 peserta dan bertujuan untuk meningkatkan akses layanan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah tersebut.

Dalam acara GPT ini menawarkan berbagai layanan, seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT), dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dalam sambutan Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Drs Hafidz Iswahyudi MSi, menyampaikan bahwa target penerbitan NIB tahun 2024 di Kabupaten Cirebon mencapai 60.288.

Hingga saat ini, realisasinya telah mencapai 50.523 NIB atau sekitar 83,8 persen.

“Pemerintah terus berupaya mempermudah proses perizinan melalui layanan langsung, demi mendukung pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing,” katanya.

Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Nining Yulistiani, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya UMK sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Online Single Submission (OSS), sebanyak 99 persen pelaku usaha yang terdaftar merupakan UMK.

“Mereka menyerap 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, legalitas usaha seperti NIB, menjadi krusial untuk membantu UMK mengakses fasilitas pemerintah, perbankan, dan pasar,” jelas Nining.

DPMPTSP Jawa Barat juga melakukan survei di 27 kabupaten/kota, yang menunjukkan bahwa pelaku UMK membutuhkan layanan, seperti akses perbankan, pelatihan, dan legalisasi usaha.

Dalam GPT kali ini, disediakan 16 jenis layanan perizinan, termasuk penerbitan NIB, sertifikasi halal, izin edar dari BPOM, hingga konsultasi usaha.

“Bank BJB dan BRI turut hadir untuk memberikan akses pembiayaan super mikro dengan kisaran Rp5-10 juta, guna mendukung pengembangan usaha mereka,” tambahnya.

GPT 2024 juga menjadi momen pemberian penghargaan kepada pelaku usaha maupun kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori, termasuk akselerasi penerbitan NIB, kinerja penanaman modal, dan kompetisi videografi UMK.

Hingga saat ini, Jawa Barat telah menerbitkan 2,37 juta NIB, setara dengan 21 persen dari total penerbitan NIB nasional yang mencapai 11 juta.

Acara ini juga menghadirkan talkshow mengenai akses pembiayaan dengan kredit murah dan rantai pasok otomotif. Diskusi ini diharapkan, dapat membuka peluang bagi UMK Jawa Barat untuk terhubung dengan sektor otomotif, serta memperluas jangkauan usaha mereka.

GPT 2024 akan digelar serentak di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan total partisipasi lebih dari 5.500 pelaku UMK.

Read More

Pemkab Cirebon Serahkan Penghargaan Sekolah Adiwiyata 2024

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata 2024 di Hotel Sutan Raja Cirebon, Selasa (17/12/2024).

Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengapresiasi dedikasi berbagai pihak yang telah berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs H Mochamad Syafrudin, menekankan pentingnya kolaborasi semua elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Ia menjelaskan, lingkungan yang bersih dan sehat tidak dapat terwujud tanpa peran serta semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Penghargaan ini bukan sekadar apresiasi, melainkan menjadi pengingat akan tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan lingkungan demi generasi mendatang,” ujarnya.

Pemkab Cirebon juga menyoroti peran strategis program Sekolah Adiwiyata sebagai media edukasi lingkungan yang efektif.

Melalui program ini, generasi muda bisa belajar tentang pentingnya pelestarian lingkungan, serta menanamkan budaya peduli lingkungan yang mengakar di masyarakat.

Ia menuturkan, penghargaan ini dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

“Mari kita jadikan penghargaan ini sebagai pijakan untuk membangun Kabupaten Cirebon yang lebih hijau, bersih, dan lestari,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan SSos MSi menambahkan, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap pihak-pihak yang secara aktif, bahkan mandiri, melakukan pengelolaan lingkungan.

“Kami ingin kegiatan ini menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Jika tidak dimulai sekarang, kita akan mewariskan lingkungan yang buruk kepada generasi berikutnya,” ujar Iwan.

Menurut Iwan, penilaian Sekolah Adiwiyata didasarkan pada indikator yang mencakup pengelolaan sampah, penghijauan, serta keberhasilan menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya lingkungan.

Sekolah yang berprestasi memiliki peluang untuk melanjutkan ke jenjang penghargaan yang lebih tinggi setiap tahunnya.

Selain penghargaan untuk sekolah, Pemkab Cirebon memberikan apresiasi kepada desa-desa yang aktif dalam Program Kampung Iklim (ProKlim).

Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim melalui aksi adaptasi dan mitigasi berbasis pemberdayaan komunitas.

“Desa-desa yang menerima penghargaan ProKlim telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan,” pungkasnya.

Berikut daftar penerima penghargaan yang diberikan dalam acara tersebut :

Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten:

SMPN 2 Palimanan, Palimanan

SMAN 1 Lemahabang, Lemahabang

SDN 1 Sitiwinangun, Jamblang

MIS Al-Ishlah Bobos, Dukupuntang

SMPN 1 Waled, Waled

SMPN 1 Arjawinangun, Arjawinangun

SD Islam Terpadu Asy-Syafi’iyah, Karangsembung

SMPN 1 Pabuaran, Pabuaran

SDN 1 Kalikoa, Kedawung

SMPN 1 Klangenan, Klangenan

SDN 1 Panggangsari, Losari

Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi:

MTsN 1 Cirebon, Babakan

SMAN 1 Beber, Beber

Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional

SMAN 1 Jamblang, Jamblang

Penghargaan Adiwiyata Tingkat Mandiri:

SMPN 1 Dukupuntang, Dukupuntang

Penghargaan ProKlim Kategori Pratama:

Dusun Tengah Desa Jatirenggang, Kecamatan Pabuaran

Desa Cikeusal, Kecamatan Gempol

Penghargaan ProKlim Kategori Madya:

RW 03 Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang

Dusun 2 Karang Glindingan, Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu.

(Nur)

Read More

Seluruh Fraksi DPRD Kota Cirebon Setujui Tiga Raperda Inisiatif Eksekutif

CIREBON, FC – Seluruh fraksi di DPRD Kota Cirebon menyetujui tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif eksekutif untuk segera dibahas di tingkat panitia khusus (pansus) DPRD.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Griya Sawala, Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (16/12/2024).

Di antara ketiga raperda yang disetujui adalah Raperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistyo SE, yang memimpin rapat menyatakan bahwa pengajuan usulan raperda ini telah sesuai dengan amanat Peraturan DPRD Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD, khususnya pada Pasal 11.

"Setelah mendapatkan persetujuan fraksi-fraksi, ketiga raperda ini akan dibahas secara intensif melalui pansus DPRD. Harapannya, raperda ini dapat menjadi perda yang bermanfaat dan masuk ke dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda)," kata Andrie.

Selain pembahasan raperda, DPRD juga menyampaikan hasil reses masa persidangan I tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada 19-22 November 2024. Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH, menyatakan bahwa laporan hasil reses akan segera disampaikan kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk ditindaklanjuti.

"Persoalan air di wilayah Harjamukti, Kalijaga, dan Argasunya menjadi aspirasi yang mendominasi saat reses. Kami berharap ketiga raperda ini dapat membantu menyelesaikan persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pada tahun 2024," ujarnya.

Dukungan dan Catatan Fraksi

Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon turut memberikan pandangan umum terkait raperda yang diusulkan. Wakil Ketua Fraksi NasDem, Rizki Putri Mentari SH, mengapresiasi inisiatif tersebut, terutama karena berfokus pada sarana dan prasarana umum serta peningkatan kinerja SDM Pemda Kota Cirebon. Namun, ia menyoroti persoalan seperti praktik parkir liar dan minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas.

"Masalah ini membutuhkan penyelesaian lintas sektoral karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon," kata Rizki.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKS Nurani, Leni Rosliani SIP, juga menyoroti isu pelintasan sebidang dan maraknya parkir liar di Kota Cirebon. Ia berharap raperda LLAJ dapat menjadi payung hukum untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.

"Fraksi PKS Nurani menyetujui raperda inisiatif eksekutif ini untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pansus," tegasnya.

Dukungan Eksekutif

Pj Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi, menyampaikan bahwa ketiga raperda tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat. Ia berharap raperda-radaperda ini dapat menjadi landasan hukum yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

"Melalui pembangunan hukum berbasis raperda ini, Pemerintah Kota Cirebon diharapkan memiliki regulasi yang lebih jelas dan memberikan jaminan kepastian hukum," tutup Agus. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Raih Penghargaan Di Ajang BPH Migas Awards 2024

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima penghargaan pada ajang BPH Migas Awards 2024 yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-22 BPH Migas.

Acara ini berlangsung pada Jumat, 13 Desember 2024, di Grand Ballroom InterContinental Jakarta, DKI Jakarta.

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kategori “Pemerintah Daerah yang Berperan Aktif dalam Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, serta Penyaluran Jenis BBM Tertentu Melalui Aplikasi XStar BPH Migas.”

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung didampingi oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, serta perwakilan dari Mabes TNI dan Mabes Polri.

Wakil Menteri ESDM, Juliot Tanjung memberikan apresiasi kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha atas kontribusi mereka dalam menjaga kelancaran, penyaluran, dan pengawasan BBM bersubsidi.

Yuliot Tanjung menyebut bahwa upaya bersama ini telah membantu pemerintah menjaga ketahanan energi, khususnya di sektor minyak dan gas bumi.

“Kami mengucapkan selamat kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha yang telah menerima penghargaan BPH Migas Awards 2024. Ini adalah bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ungkapnya.

Dalam laporan yang disampaikan, hingga November 2024, realisasi penyaluran BBM subsidi dan gas bumi menunjukkan hasil yang signifikan, di antaranya BBM tertentu mencapai 16,6 juta kiloliter atau 85% dari total kuota sebesar 19,58 juta kiloliter.

Lalu BBM khusus penugasan (seperti Pertalite) terealisasi sebesar 27,33 juta kiloliter atau 86% dari kuota. BBM umum telah mencapai 30,7 juta kiloliter, juga setara 85% dari kuota.

“Di sektor gas bumi, realisasi distribusi melalui pipa hingga triwulan III 2024 mencapai 921,2 juta Mscv untuk peningkatan gas bumi melalui pipa. Kemudian 277,8 juta Mscv untuk niaga gas bumi melalui pipa,” terangnya.

Yuliot berharap, BPH Migas Awards dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkontribusi dalam penguatan ketahanan energi nasional.

Penghargaan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah, daerah, dan badan usaha dalam mewujudkan penyaluran energi yang tepat sasaran dan berkeadilan.

“Semoga apresiasi ini mendorong semua pihak untuk meningkatkan peran mereka, khususnya dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Bersama-sama, kita akan terus menjaga ketahanan energi nasional demi keberlanjutan pembangunan bangsa,” tutup Yuliot.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH menyampaikan, penghargaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Cirebon, karena hanya dua daerah di Indonesia yang mendapatkan penghargaan serupa, yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pati.

“Kedua pemerintah daerah ini dinilai berhasil dan aktif dalam menerapkan sistem aplikasi XStar sebagai upaya memastikan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran oleh Kementerian ESDM,” ungkapnya.

Bambang juga menjelaskan, penerapan aplikasi XStar di Kabupaten Cirebon telah dimulai sejak Februari 2024 lalu. Kabupaten Cirebon juga menjadi lokasi peluncuran perdana aplikasi XStar oleh BPH Migas, yang digelar di Desa Bungko Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Komite BPH Migas, Abdul Halim, dan menandai dimulainya penerapan aplikasi secara resmi di wilayah tersebut.

Sekadar diketahui, aplikasi XStar dikembangkan oleh BPH Migas bekerja sama dengan pemerintah daerah dan badan usaha penugasan guna mempermudah akses masyarakat terhadap BBM.

“Tujuan aplikasi adalah mempermudah akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi, memastikan penyaluran yang tepat sasaran, serta mengintegrasikan pembelian BBM subsidi dan kompensasi negara secara transparan,” paparnya.

Ia menyampaikan, ada beberapa keunggulan aplikasi ini, di antaranya surat rekomendasi BBM bersubsidi dilengkapi dengan QR code dan barcode.

Kemudian aplikasi XStar memastikan volume, manfaat, dan sasaran penyaluran BBM subsidi tepat. Serta mempermudah konsumen, khususnya nelayan, dalam mendapatkan BBM bersubsidi langsung di SPBU atau SPBUN.

“Melalui aplikasi ini, proses dokumentasi dan pengawasan menjadi lebih efisien, mendukung program pemerintah untuk memberikan subsidi BBM yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Drs Erus Rusmana MSi menuturkan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Cirebon dalam mendukung program nasional di sektor energi.

“Dengan keberhasilan ini, diharapkan Kabupaten Cirebon terus menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan” pungkasnya. (Nur)

Read More