Pemkab Cirebon Luncurkan IPKD - MPC 2025, Perkuat Pemerintahan Yang Akuntantabel

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan internal, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Upaya ini dilakukan melalui partisipasi dalam peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang dihadiri secara virtual oleh Bupati Cirebon Imron, Sekretaris Daerah (Sekda) Hilmy Riva’i, serta Inspektur Kabupaten Cirebon Iyan Ediyana di Command Center, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Rabu (5/3/2025).

Imron menegaskan, pengawasan internal harus menjadi prioritas utama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah (pemda).

Melalui MCP, tutur Imron, pemda bisa mendapatkan arahan dari KPK dan BPKP yang harus diimplementasikan agar sistem pemerintahan semakin kuat dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Imron pun mengungkapkan, bahwa saat ini nilai MCP Kabupaten Cirebon meningkat dari 87 persen menjadi 93 persen secara nasional, dan menjadi peringkat keempat di Jawa Barat.

“Ini menunjukkan, kita berada di jalur yang tepat dalam memperkuat pengawasan internal. Namun, pencapaian ini harus diiringi dengan langkah konkret di lapangan,” ujarnya.

Pelaksanaan MCP mencakup delapan area intervensi utama, salah satunya adalah pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Peran APIP dinilai sangat strategis dalam memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan sesuai aturan, serta mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan wewenang.

Ketua KPK RI, Setyo Budianto, dalam sambutannya menegaskan sistem pengawasan yang kuat akan membantu dalam upaya pemberantasan korupsi.

Setyo menyampaikan, pencegahan korupsi tidak hanya mengandalkan sanksi hukum, melainkan memerlukan sistem pengawasan internal yang efektif agar setiap kebijakan dapat dijalankan dengan transparan dan profesional.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, juga menekankan pentingnya efektivitas pengawasan internal.

“Nilai MCP yang tinggi harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika pengawasan internal diperkuat, maka dampaknya akan sangat besar bagi tata kelola pemerintahan daerah,” ucapnya.

Made mengingatkan APIP di daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

APIP harus menjadi pilar utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. (Ara)

Read More

Usai Sertijab, Bupati Imron Resmi Jalankan Tugasnya Untuk Periode 2025 - 2030

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron bersama Wakil Bupati Agus Kurniawan Budiman resmi menjalankan tugasnya untuk periode 2025-2030 setelah melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) di ruang Abhimata Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (5/3/2025).

Acara sertijab dan rapat paripurna tersebut dihadiri oleh jajaran DPRD Kabupaten Cirebon, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Imron menyampaikan pidato perdananya yang mengusung tema “Mewujudkan Kabupaten Cirebon Beriman”.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang telah memberikan kepercayaan dan mandat untuk memimpin lima tahun ke depan,” ujar Imron.

Ia mengatakan, momen tersebut merupakan suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus ditunaikan dengan dedikasi dan integritas.

Sebagai langkah strategis, pemerintah daerah telah merumuskan visi “Cirebon Beriman” yang berlandaskan lima pilar utama: Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, dan Aman.

Imron menuturkan, implementasi visi tersebut dituangkan dalam program prioritas yang mencakup pemerintahan berbasis digital, penguatan ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam pidatonya, Imron memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Cirebon selama periode 2019-2024. Beberapa di antaranya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,4 pada 2019 menjadi 72,30 pada 2024.

Kemudian penurunan angka kemiskinan dari 12,30% pada 2021 menjadi 11,00% pada 2024, serta pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi akibat pandemi, namun berhasil pulih ke angka 5,83% pada 2024.

“Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 10,35% pada 2019 menjadi 6,74% pada 2024,” katanya.

Pada bidang infrastruktur, Imron mengungkapkan sekitar 84,91% dari total panjang jalan 1.240 km telah berada dalam kondisi mantap, sementara sisanya akan diselesaikan dalam dua tahun mendatang.

“Pengelolaan keuangan daerah pun mencatat prestasi dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama empat tahun berturut-turut,” katanya.

Imron menegaskan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh elemen, termasuk DPRD, Forkopimda, sektor swasta, serta masyarakat.

Ia menekankan pentingnya evaluasi untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan, seperti dinamika kebijakan makro, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi.

Sementara itu, Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak selama ia menjabat.

Ia berharap, kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan serta menyempurnakan program pembangunan yang telah dirancang.

“Tantangan ke depan tentu tidak mudah, namun dengan kebersamaan dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, saya yakin Kabupaten Cirebon akan semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujar Wahyu. (Ara)

Read More

UIN Siber Cirebon Gelar Kick-Off Audit KAP Abdul Hamid & Rekan atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2024

CIREBON, FC -Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon atau dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU) menggelar Kick-Off Audit KAP Abdul Hamid & Rekan atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Acara ini dilakukan secara daring pada Selasa, 4 Maret 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan dan Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Satuan Pengawas Internal (SPI), para Kepala Bagian dan Sub Bagian, Tim Perencanaan, para Pengelola Keuangan dan BLU, para Pengelola Aset dan BMN, serta Tim Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum, Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag., menekankan pentingnya proses audit ini dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan universitas. 

Ia berharap bahwa audit yang dilakukan oleh KAP Abdul Hamid & Rekan dapat membantu meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik di UINSiber Syekh Nurjati Cirebon.

Ketua Satuan Pengawas Internal, Budi Affandi, S.Ag., M.Pd.I., menyampaikan bahwa Kick-Off Audit ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi rutin terhadap laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. 

Ia juga menegaskan bahwa selama dua tahun berturut-turut, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.

Audit ini dilaksanakan berdasarkan beberapa ketentuan, antara lain:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, khususnya Pasal 270 Ayat 6.

Surat Dewan Pengawas BLU UIN SSC Nomor B-4883/In.08/KM.01/09/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Hasil Evaluasi dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik.

SK Rektor UIN SSC Nomor 1057 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 yang menetapkan KAP Abdul Hamid & Rekan sebagai auditor.

Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan BLU UIN SSC Tahun Anggaran 2024 Nomor 009/AHR/SK/I/2025 tanggal 14 Januari 2025.

Rangkaian proses audit ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

Kick-Off Meeting Online: Selasa, 4 Maret 2025.

Pekerjaan Lapangan (Fieldwork): Senin – Kamis, 17 – 20 Maret 2025.

Penyusunan Laporan Akhir: 5 Mei 2025.

KAP Abdul Hamid & Rekan diwakili oleh Abdul Hamid Cebba, Tumiran, Wilda Farah, Irma Nuranisa, serta tim lainnya. KAP ini berbasis di Jalan Ir. H. Juanda No.50, Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok C30, Kota Tangerang Selatan.

Dengan dilaksanakannya audit ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BLU serta memastikan keberlanjutan institusi sebagai universitas siber yang unggul.

Read More

Pemerintah Kota Cirebon Siap Bersinergi untuk “Jabar Istimewa"

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo,  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan TNI, POLRI, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Jawa Barat Istimewa" yang dipimpim langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Selasa (4/3/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Husni Hamid, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Gubernur Jawa Barat, dalam arahannya, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dalam tata kelola pemerintahan. Dedi mengaku lebih memilih turun langsung ke lapangan dan berdiskusi dengan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan rapat formal.

“Saya mengubah rapat dengan pola ngobrol, tapi tetap menghasilkan solusi,” ujarnya.

Pada kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Barat mengajak segenap unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dan Forkopimda Se-Jawa Barat untuk dapat berkomitmen untuk bersinergi dalam pembangunan ”Jabar Istimewa” sesuai dengan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Ada beberapa hal yang disoroti oleh Gubernur Jawa Barat, misalnya terkait perubahan tata ruang sebagai upaya adaptasi terhadap banjir, pengelolaan tenaga kerja, distribusi bantuan sosial, dan ketertiban umum. 

Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk bekerja jujur dan transparan kepada rakyat. 

“Setiap pembangunan, termasuk perbaikan jalan dan penyediaan air bersih, harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk sumber anggarannya,” tegas Dedi Mulyadi.

Seusai kegiatan, Wali Kota Cirebon menyatakan bahwa Pemerintah Kota Cirebon akan berkomitmen untuk bersinergi dalam pembangunan ”Jabar Istimewa” sesuai dengan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan masing-masing.

"Sesuai arahan Pak Gubernur tadi, tentu kita akan bersinergi mewujudkan "Jabar Istimewa" melalui pemberantasan Aksi Premanisme yang terorganisasi dan tidak terorganisasi dalam menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif di Provinsi Jawa Barat, pembangunan pendidikan istimewa, pembangunan kesehatan istimewa, pembangunan infrastruktur istimewa, dan bentuk-bentuk pembangunan daerah lainnya dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dasar," ungkap Edo. (din)

Read More

Effendi Edo di Rapat Paripurna, Sampaikan Visi Cirebon Setara-Berkelanjutan

CIREBON – Rapat paripurna DPRD Kota Cirebon pidato pertama Walikota Cirebon masa jabatan 2025-2030, Effendi Edo SAP MSi. Walikota menyampaikan visi Cirebon Setara Berkelanjutan, Selasa (4/3/2025) di Griya Sawala gedung DPRD.

Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE menjelaskan, rapat pidato pertama ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan surat edaran Nomor 100.2.4.3/4378/SJ terkait pengesahan kepala daerah.

Bahwa, bagi walikota terpilih yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan pada sidang paripurna setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama.

“Rapat kali ini untuk mendengarkan pidato Walikota Cirebon termasuk penyampaian visi misi di dalamnya,” kata Andrie.

Andrie berharap, Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, Effendi Edo SAP MSi dan Siti Farida Rosmawati SPdI mampu mengemban tugas dengan baik untuk kemajuan Kota Cirebon.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Pj Walikota Cirebon Dr Drs H Agus Mulyadi MSi yang telah memimpin jalannya pemerintahan daerah selama masa transisi.

“Kami berharap, kepala daerah terpilih dapat bersama-sama dengan DPRD membangun kota Cirebon, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi menyampaikan, selama masa kepemimpinannya akan selaras dengan arahan pemerintah pusat.

Salah satu fokus utama adalah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, ia memaparkan visi Kota Cirebon yang tertuang dalam konsep ‘Setara Berkelanjutan’ yang bertujuan menciptakan kesetaraan dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

“Guna mencapai tujuan visi, kami merancang lima misi utama yang mencakup peningkatan kualitas SDM, produktivitas ekonomi berbasis kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang bebas KKN, kelestarian lingkungan hidup, serta pemberdayaan sosial dan budaya,” ujarnya.

Selain efisiensi belanja, Edo juga menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan. Pihaknya menekankan agar RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 akan menjadi landasan awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

“Dengan perencanaan yang matang, kami optimistis Kota Cirebon dapat berkembang lebih maju dan berdaya saing di tingkat nasional,” paparnya.

Edo juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan visi Kota Cirebon yang lebih sejahtera, tertata, aspiratif, religius, aman dan berkelanjutan.

“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat, kami yakin kebijakan efisiensi ini akan berdampak positif bagi pembangunan daerah,” katanya. (din)

Read More

FPD Bappelitbangda Kota Cirebon, Komisi II DPRD Tekankan Empat Klausul Dasar

CIREBON – Komisi II DPRD menghadiri acara Forum Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon, Kamis (27/2/2025) di ruang Gotra Sawala gedung Bappelitbangda.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP menekankan empat klausul dasar terhadap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan oleh Bappelitbangda.

“Saya tekankan bahwa perencanaan ke depan tentunya harus selaras dan harmonis, karena berkaitan dengan progres SKPD ke depan. Selain itu, dalam perencanaan penting memiliki empat klausul dasar,” kata Andru, sapaan akrabnya.

Menurut Andru, empat klausul tersebut yaitu meliputi tertib perencanaan, tertib administrasi, tertib pelaksanaan, dan tertib evaluasi.

Dalam tertib perencanaan, ia menekankan agar SKPD tidak melakukan praktik copy paste dalam penyusunan program kerja, akan tetapi melihat skala prioritas. Sehingga, tahapan selanjutnya pun akan berjalan baik.

“Kedua, tertib administrasi. Kendati sebagus apapun perencanaan jika administrasi tidak baik, maka akan resisten jadi temuan ke depan, seperti yang terjadi di DPUTR di 2023,” ujarnya.

Selanjutnya, ia juga mengingatkan dalam tahap pelaksanaan agar disesuaikan dengan skema yang telah ditentukan. Sebab, pada tahap evaluasi seluruh aspek akan menjadi penilaian untuk perencanaan selanjutnya.

“Kami menaruh harapan besar, karena dapur perencanaan Kota Cirebon di sini (Bappelitbangda). Kalau di sini tidak siap, ya, secara otomatis timeline APBD akan bergeser,” tuturnya.

Andru juga berpesan, agar Bappelitbangda memperbanyak kajian-kajian, terutama pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, hal itu dapat mengantisipasi terjadi kebocoran PAD.

“Selain itu, inovasi juga penting dilakukan terutama dalam bidang ekonomi kreatif. Sebab hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon Drs Agus Herdyana Msi menyebut masih memetakan program prioritas imbas adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.

Kendati demikian, Bappelitbangda juga menyampaikan telah merumuskan program untuk perencanaan tahun 2026 dengan memerhatikan tujuh prioritas pembangunan.

“Yaitu penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan ekonomi, pemerataan infrastruktur, pemajuan budaya dan sejarah, profesionalisme ASN, dan stabilitas politik daerah,” katanya.

Hadir pula anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Abdul Wahid Wadinih SSos. (Ara)

Read More

Pidato Perdana Walikota Effendi Edo di Rapat Paripurna, Sampaikan Visi Cirebon Setara-Berkelanjutan

CIREBON – Rapat paripurna DPRD Kota Cirebon pidato pertama Walikota Cirebon masa jabatan 2025-2030, Effendi Edo SAP MSi. Walikota menyampaikan visi Cirebon Setara Berkelanjutan, Selasa (4/3/2025) di Griya Sawala gedung DPRD.

Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE menjelaskan, rapat pidato pertama ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan surat edaran Nomor 100.2.4.3/4378/SJ terkait pengesahan kepala daerah.

Bahwa, bagi walikota terpilih yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan pada sidang paripurna setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama.

“Rapat kali ini untuk mendengarkan pidato Walikota Cirebon termasuk penyampaian visi misi di dalamnya,” kata Andrie.

Andrie berharap, Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, Effendi Edo SAP MSi dan Siti Farida Rosmawati SPdI mampu mengemban tugas dengan baik untuk kemajuan Kota Cirebon.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Pj Walikota Cirebon Dr Drs H Agus Mulyadi MSi yang telah memimpin jalannya pemerintahan daerah selama masa transisi.

“Kami berharap, kepala daerah terpilih dapat bersama-sama dengan DPRD membangun kota Cirebon, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi menyampaikan, selama masa kepemimpinannya akan selaras dengan arahan pemerintah pusat.

Salah satu fokus utama adalah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, ia memaparkan visi Kota Cirebon yang tertuang dalam konsep ‘Setara Berkelanjutan’ yang bertujuan menciptakan kesetaraan dalam pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

“Guna mencapai tujuan visi, kami merancang lima misi utama yang mencakup peningkatan kualitas SDM, produktivitas ekonomi berbasis kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang bebas KKN, kelestarian lingkungan hidup, serta pemberdayaan sosial dan budaya,” ujarnya.

Selain efisiensi belanja, Edo juga menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan. Pihaknya menekankan agar RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 akan menjadi landasan awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

“Dengan perencanaan yang matang, kami optimistis Kota Cirebon dapat berkembang lebih maju dan berdaya saing di tingkat nasional,” paparnya.

Edo juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan visi Kota Cirebon yang lebih sejahtera, tertata, aspiratif, religius, aman dan berkelanjutan.

“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat, kami yakin kebijakan efisiensi ini akan berdampak positif bagi pembangunan daerah,” katanya. (Azis)

Read More