Tiga Cluster di RW 008 KBK Semangat Tadarus Meski Tanpa Mushola

CIREBON, FC — Semangat ibadah di bulan Ramadan terlihat begitu kuat di RW 008, meski warga di tiga cluster—RT 001 Cluster Cordelia, RT 002 dan 003 Cluster Manara, serta RT 004 Cluster Drosia KBK Sindangjawa — belum memiliki mushola. Namun, hal ini tidak mengurangi kekhusyukan mereka dalam menjalankan tadarus Al-Qur'an serta shalat Isya dan Tarawih berjamaah.

Setiap malam, rumah warga menjadi tempat berkumpul untuk mengaji dan beribadah bersama. Dengan penuh kebersamaan, warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, ikut serta dalam kegiatan ini.

“Kami memang belum memiliki mushola, tetapi semangat untuk beribadah tetap tinggi. Rumah warga kami jadikan tempat shalat dan tadarus bersama, sehingga silaturahmi antar warga juga semakin erat,” ujar Ucu, salah satu penggerak kegiatan ini.

Tadarus berlangsung dengan khidmat, di mana warga membaca Al-Qur'an secara bergiliran dan saling menyimak. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi ajang pembelajaran bagi anak-anak dan remaja untuk meningkatkan bacaan Al-Qur'an mereka.

“Kami berharap suatu hari nanti bisa memiliki mushola sendiri di RW 008 agar ibadah semakin nyaman. Namun, sementara ini, semangat dan kebersamaanlah yang menjadi kekuatan kami,” tambah Uus warga lainnya.

Sementara itu, kegiatan tadarus di tiga cluster RW 008 menjadi bukti bahwa keterbatasan fasilitas tidak menghalangi semangat beribadah. Dengan kebersamaan dan kekompakan, warga tetap menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan. (Hafiz)

Read More

Disdik Kota Cirebon Gelar Forum Perangkat Daerah untuk Mempertajam Indikator dan Target Kinerja Program 2026

Sekretaris Disdik Kota Cirebon, Sujana, A.Pd, M.Pd

CIREBON, FC – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon menggelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 di Aula Ki Hajar Dewantara, Disdik Kota Cirebon, pada Rabu (6/3/2025). 

Acara ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Sujana, S.Pd., M.Pd., dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

Forum ini bertujuan untuk memastikan penyelarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dijalankan oleh Perangkat Daerah. 

Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk mempertajam indikator program dan kegiatan agar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Kota Cirebon.

Dalam forum ini, terdapat empat poin utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu : Menselaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dengan hasil desk yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian mempertajam indikator program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Selain itu adalah mensinergikan program, kegiatan, dan sub-kegiatan antar Perangkat Daerah untuk mencapai indikator yang optimal dalam mendukung sasaran, prioritas, dan fokus pembangunan daerah.

Kemudian menyesuaikan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Disdik, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut Sujana, S.Pd, M.Pd bahwa Dinas Pendidikan Kota Cirebon berperan sebagai Perangkat Daerah Kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 

"Tugas pokoknya adalah membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di sektor pendidikan, termasuk dalam perumusan kebijakan, penyusunan program strategis, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kota Cirebon," ujarnya.

Sujana berharap, Forum Perangkat Daerah ini diharapkan mampu menghasilkan program dan kebijakan yang lebih tajam, terukur, dan efektif dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan di Kota Cirebon pada tahun 2026. 

"Dengan adanya sinergi antar Perangkat Daerah, diharapkan setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Cirebon," tandasnya. (din)

Read More

Pendamping P3H UIN Siber Cirebon Dukung 100 Hari Kerja Bupati Cirebon dengan Layanan Sertifikasi Halal

CIREBON, FC – Pendamping Proses Produk Halal (P3H) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon turut berperan aktif dalam mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2025-2030. 

Dalam kegiatan ini, P3H bersama tim memberikan layanan terpadu bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meliputi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPIRT), Sertifikat Halal, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Berlokasi di Pasar Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, program ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan sertifikasi halal secara gratis dan mudah. 

Warga yang ingin menghalalkan usahanya bisa langsung datang ke lokasi dan mendapatkan pendampingan dari tim ahli.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari realisasi kerja sama antara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

Diharapkan, melalui program ini, pelaku usaha kecil dapat lebih mudah mengembangkan usahanya dengan legalitas yang jelas dan produk yang terjamin kehalalannya.

Dalam kesempatan ini, Muhammad Ade Syofyan, S.Ag., selaku Pendamping Proses Produk Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, turut hadir dan berperan dalam mendukung suksesnya program ini.

Bagi para pelaku usaha yang ingin produknya tersertifikasi halal, jangan ragu! Segera datang ke lokasi dan manfaatkan layanan ini. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Tinjau Pelaksanaan GPM di Bulan Ramadan

CIREBON – Dalam rangka memastikan stabilitas harga di bulan Ramadan, Pemerintah Kota Cirebon kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berlokasi di Lapangan Kesambi Dalam pada Kamis (6/3/2025). 

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, secara langsung meninjau pelaksanaan GPM. Berbeda dari pelaksanaan GPM sebelumnya yang dilaksanakan pada pagi hari, GPM di bulan Ramadan dilaksanakan pada sore hari.

GPM merupakan upaya kolaboratif Pemerintah Kota Cirebon bersama berbagai mitra dalam menghadirkan berbagai kebutuhan pangan pokok seperti beras berkualitas, telur, bawang, minyak goreng dan lainnya, dengan harga lebih murah di bawah pasaran. 

Di saat yang bersamaan, GPM juga adalah upaya untuk menjaga Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat produsen dan konsumen.

Dalam pernyataannya, Siti Farida berharap bahwa GPM ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan. 

Diakui oleh Siti Farida bahwa beberapa bahan pokok mengalami kekosongan dan kenaikan harga, tetapi dirinya optimis bahwa masalah tersebut dapat diatasi dengan berbagai intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon, salah satunya melalui pelaksanaan GPM.

“Semoga, masyarakat semua dapat menikmati belanja murah di GPM ini,” pungkasnya. (Azis)

Read More

Pemkab Cirebon Luncurkan IPKD - MPC 2025, Perkuat Pemerintahan Yang Akuntantabel

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan internal, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Upaya ini dilakukan melalui partisipasi dalam peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang dihadiri secara virtual oleh Bupati Cirebon Imron, Sekretaris Daerah (Sekda) Hilmy Riva’i, serta Inspektur Kabupaten Cirebon Iyan Ediyana di Command Center, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Rabu (5/3/2025).

Imron menegaskan, pengawasan internal harus menjadi prioritas utama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah (pemda).

Melalui MCP, tutur Imron, pemda bisa mendapatkan arahan dari KPK dan BPKP yang harus diimplementasikan agar sistem pemerintahan semakin kuat dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Imron pun mengungkapkan, bahwa saat ini nilai MCP Kabupaten Cirebon meningkat dari 87 persen menjadi 93 persen secara nasional, dan menjadi peringkat keempat di Jawa Barat.

“Ini menunjukkan, kita berada di jalur yang tepat dalam memperkuat pengawasan internal. Namun, pencapaian ini harus diiringi dengan langkah konkret di lapangan,” ujarnya.

Pelaksanaan MCP mencakup delapan area intervensi utama, salah satunya adalah pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Peran APIP dinilai sangat strategis dalam memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan sesuai aturan, serta mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan wewenang.

Ketua KPK RI, Setyo Budianto, dalam sambutannya menegaskan sistem pengawasan yang kuat akan membantu dalam upaya pemberantasan korupsi.

Setyo menyampaikan, pencegahan korupsi tidak hanya mengandalkan sanksi hukum, melainkan memerlukan sistem pengawasan internal yang efektif agar setiap kebijakan dapat dijalankan dengan transparan dan profesional.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, juga menekankan pentingnya efektivitas pengawasan internal.

“Nilai MCP yang tinggi harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika pengawasan internal diperkuat, maka dampaknya akan sangat besar bagi tata kelola pemerintahan daerah,” ucapnya.

Made mengingatkan APIP di daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

APIP harus menjadi pilar utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. (Ara)

Read More

Usai Sertijab, Bupati Imron Resmi Jalankan Tugasnya Untuk Periode 2025 - 2030

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron bersama Wakil Bupati Agus Kurniawan Budiman resmi menjalankan tugasnya untuk periode 2025-2030 setelah melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) di ruang Abhimata Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (5/3/2025).

Acara sertijab dan rapat paripurna tersebut dihadiri oleh jajaran DPRD Kabupaten Cirebon, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Imron menyampaikan pidato perdananya yang mengusung tema “Mewujudkan Kabupaten Cirebon Beriman”.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang telah memberikan kepercayaan dan mandat untuk memimpin lima tahun ke depan,” ujar Imron.

Ia mengatakan, momen tersebut merupakan suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus ditunaikan dengan dedikasi dan integritas.

Sebagai langkah strategis, pemerintah daerah telah merumuskan visi “Cirebon Beriman” yang berlandaskan lima pilar utama: Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, dan Aman.

Imron menuturkan, implementasi visi tersebut dituangkan dalam program prioritas yang mencakup pemerintahan berbasis digital, penguatan ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam pidatonya, Imron memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Cirebon selama periode 2019-2024. Beberapa di antaranya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,4 pada 2019 menjadi 72,30 pada 2024.

Kemudian penurunan angka kemiskinan dari 12,30% pada 2021 menjadi 11,00% pada 2024, serta pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi akibat pandemi, namun berhasil pulih ke angka 5,83% pada 2024.

“Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 10,35% pada 2019 menjadi 6,74% pada 2024,” katanya.

Pada bidang infrastruktur, Imron mengungkapkan sekitar 84,91% dari total panjang jalan 1.240 km telah berada dalam kondisi mantap, sementara sisanya akan diselesaikan dalam dua tahun mendatang.

“Pengelolaan keuangan daerah pun mencatat prestasi dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama empat tahun berturut-turut,” katanya.

Imron menegaskan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh elemen, termasuk DPRD, Forkopimda, sektor swasta, serta masyarakat.

Ia menekankan pentingnya evaluasi untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan, seperti dinamika kebijakan makro, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi.

Sementara itu, Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak selama ia menjabat.

Ia berharap, kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan serta menyempurnakan program pembangunan yang telah dirancang.

“Tantangan ke depan tentu tidak mudah, namun dengan kebersamaan dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, saya yakin Kabupaten Cirebon akan semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujar Wahyu. (Ara)

Read More

UIN Siber Cirebon Gelar Kick-Off Audit KAP Abdul Hamid & Rekan atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2024

CIREBON, FC -Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon atau dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU) menggelar Kick-Off Audit KAP Abdul Hamid & Rekan atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Acara ini dilakukan secara daring pada Selasa, 4 Maret 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan dan Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Satuan Pengawas Internal (SPI), para Kepala Bagian dan Sub Bagian, Tim Perencanaan, para Pengelola Keuangan dan BLU, para Pengelola Aset dan BMN, serta Tim Humas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum, Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag., menekankan pentingnya proses audit ini dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan universitas. 

Ia berharap bahwa audit yang dilakukan oleh KAP Abdul Hamid & Rekan dapat membantu meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik di UINSiber Syekh Nurjati Cirebon.

Ketua Satuan Pengawas Internal, Budi Affandi, S.Ag., M.Pd.I., menyampaikan bahwa Kick-Off Audit ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi rutin terhadap laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. 

Ia juga menegaskan bahwa selama dua tahun berturut-turut, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.

Audit ini dilaksanakan berdasarkan beberapa ketentuan, antara lain:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, khususnya Pasal 270 Ayat 6.

Surat Dewan Pengawas BLU UIN SSC Nomor B-4883/In.08/KM.01/09/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Hasil Evaluasi dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik.

SK Rektor UIN SSC Nomor 1057 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 yang menetapkan KAP Abdul Hamid & Rekan sebagai auditor.

Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan BLU UIN SSC Tahun Anggaran 2024 Nomor 009/AHR/SK/I/2025 tanggal 14 Januari 2025.

Rangkaian proses audit ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

Kick-Off Meeting Online: Selasa, 4 Maret 2025.

Pekerjaan Lapangan (Fieldwork): Senin – Kamis, 17 – 20 Maret 2025.

Penyusunan Laporan Akhir: 5 Mei 2025.

KAP Abdul Hamid & Rekan diwakili oleh Abdul Hamid Cebba, Tumiran, Wilda Farah, Irma Nuranisa, serta tim lainnya. KAP ini berbasis di Jalan Ir. H. Juanda No.50, Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok C30, Kota Tangerang Selatan.

Dengan dilaksanakannya audit ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BLU serta memastikan keberlanjutan institusi sebagai universitas siber yang unggul.

Read More