Tinjau Lokasi Sekolah Rakyat, Wali Kota : Langkah Nyata Pemerintah Wujudkan Pendidikan Gratis dan Berkualitas

 PRESS RELEASE

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, bersama sejumlah kepala perangkat daerah, melakukan peninjauan terhadap lokasi lahan yang direncanakan untuk Program Sekolah Rakyat, Rabu (19/3/2025). 

Lokasi yang dikunjungi yakni rumah susun yang terletak di belakang Terminal Harjamukti dan SMPN 18 Kota Cirebon.

Wali Kota menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah menginisiasi Program Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah.

"Saya menyambut baik inisiatif besar ini. Peninjauan lokasi ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo untuk memulai realisasi Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Kami berharap, program ini bisa memberikan peluang pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di sekitar sini," ujar Wali Kota.

Pemerintah kota terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan sesuai rencana. Menurut Wali Kota, Sekolah Rakyat adalah salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia dan memberikan masa depan yang lebih cerah.

"Ini adalah komitmen kami untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” jelas Wali Kota.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Barat bersama kepala daerah se-Jawa Barat belum lama ini mengatakan, bahwa program ini menjadi langkah strategis untuk pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Pria yang kerap disapa Gus Ipul ini menyatakan bahwa Sekolah Rakyat dapat berdiri di setiap kabupaten/kota, dengan target 30 sekolah untuk Provinsi Jawa Barat.

"Satu kabupaten, satu Sekolah Rakyat. Sekolah ini dirancang untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, terutama yang tinggal di dekat lokasi Sekolah Rakyat. Kami akan pastikan bahwa sekolah ini sepenuhnya gratis, dari asrama hingga peralatan sekolah," ujarnya.

Untuk diketahui, konsep Sekolah Rakyat memang dirancang untuk memberikan pendidikan gratis dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama bagi siswa yang berasal dari keluarga yang membutuhkan. Untuk anak-anak yang masih duduk di bangku SD, orang tua mereka tetap bisa mengunjungi dan menengok secara berkala.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa pemerintah akan menentukan indikator kemiskinan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), untuk memastikan bahwa mereka yang membutuhkan mendapatkan kesempatan terbaik melalui program ini. 

"Kami menargetkan bahwa setiap Sekolah Rakyat bisa menampung sekitar 1.000 siswa, dengan masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA memiliki kapasitas 300-500 siswa," tambahnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan langkah besar yang juga didorong oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah pernyataan di hadapan para guru dan pegawai di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Presiden Prabowo beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa ia memiliki rencana untuk membangun sekolah-sekolah berasrama yang memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menawarkan pendidikan formal, tetapi juga pembekalan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Ia berharap para siswa yang belajar di Sekolah Rakyat dapat berkembang menjadi individu yang siap menghadapi tantangan kehidupan dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

"Sekolah Rakyat adalah solusi untuk mengurangi ketimpangan pendidikan di negara kita. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," tuturnya.

Read More

UIN Siber Cirebon Targetkan Akreditasi 'Unggul' untuk Prodi Tadris IPS melalui Asesmen Lapangan LAMDIK

CIREBON, FC – Program Studi S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguaruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon melaksanakan Asesmen Lapangan (AL) sebagai bagian dari proses akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). 

Kegiatan ini berlangsung pada 18 hingga 19 Maret 2025 dan dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait, termasuk pimpinan universitas, dosen, mahasiswa, alumni, serta stakeholder yang mendukung keberhasilan akreditasi.

Acara pembukaan asesmen ini dihadiri oleh Rektor UIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. Dalam sambutannya, Prof. Aan memberikan penguatan kepada Program Studi Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, untuk mempertahankan predikat akreditasi "Unggul", serta menekankan pentingnya persiapan untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dengan target yang sama, yaitu "Unggul". 

Selain itu, ia juga berharap agar hasil asesmen ini dapat semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Tim Asessor yang dihadirkan untuk proses akreditasi ini terdiri dari dua pakar pendidikan yang sangat berkompeten, yaitu Dr. Taat Wulandari, S.Pd., M.Pd. dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan Dr. Alfiana Yuli Efiyanti, MA. dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Keduanya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang mencakup kualitas pengajaran, fasilitas pendukung, serta capaian pembelajaran mahasiswa.

Acara ini juga dihadiri oleh para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, serta dosen-dosen, mahasiswa, alumni, dan berbagai pihak terkait yang turut memberikan dukungan dalam proses akreditasi ini. 

Kehadirannya memperlihatkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Asesmen Lapangan ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa Program Studi Tadris IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dapat terus berkembang dengan kualitas yang unggul, serta siap menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan yang terus berubah. 

"Semoga hasil asesmen ini memberikan kontribusi positif bagi peningkatan mutu pendidikan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon," tandasnya.

Read More

Motif Batik Cirebon Diakui sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk perlindungan terhadap motif batik khas daerah tersebut.

Sertifikat tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jabar Asep Sutandar kepada Bupati Cirebon Imron di ruang rapat Bupati Cirebon, Rabu (19/3/2025).

Imron mengatakan, sertifikat ini menjadi bukti kalau pemerintah daerah telah bekerja secara maksimal untuk melindungi motif batik khas Cirebon sebagai produk budaya yang harus dilestarikan.

Dengan diraihnya sertifikat KIK, menurut Imron, motif batik khas Cirebon resmi mendapatkan persetujuan dan perlindungan hukum.

“Kami mengucapkan terima kasih. Ini membuktikan, batik Cirebon adalah bagian dari budaya yang harus kita banggakan. Kami akan terus mendorong perlindungan karya budaya lainnya,” katanya.

Imron menyatakan dengan pengakuan ini, motif batik Cirebon semakin diakui sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus warisan budaya yang harus dipromosikan lebih luas lagi.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Dadang Raiman, menambahkan pihaknya awalnya mengusulkan 70 motif batik. Dari jumlah tersebut, tiga motif yang telah lolos dan mendapat sertifikat KIK, antara lain Tebu Sekeret, Bintulu, serta Jangkar Cina.

Dadang menuturkan, prestasi ini menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang konsen dalam perlindungan produk budaya, khususnya batik.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar Asep Sutandar menyebutkan, sertifikasi ini merupakan langkah penting dalam menjaga warisan budaya Cirebon.

Ia meyakini, sertifikasi KIK ini juga akan berdampak positif bagi industri batik di Cirebon, karena bisa meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk budaya tersebut.

“Ini adalah prestasi bagi masyarakat Cirebon yang telah lama menciptakan motif-motif batik khas. Dengan adanya KIK, motif-motif batik ini mendapatkan perlindungan hukum dan terhindar dari klaim pihak lain,” ujar Asep.

Read More

Jaga Inflasi-Permudah Warga Dapatkan Bapokting, Pemkab Cirebon Gelar GPM di Desa Dawuan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Dawuan, Kecamatan Tengahtani, Selasa (18/3/2025).

Kegiatan yang digagas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon itu bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan memudahkan warga untuk mendapatkan bahan pokok penting (bapokting).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Hilmy Riva’i mengatakan, GPM telah digelar sebanyak dua kali hingga triwulan pertama 2025.

Hilmy menjamin harga bapokting di GPM sangat terjangkau bagi masyarakat. Bahkan, jauh dari harga pasar yang saat ini mengalami kenaikan di beberapa komoditas.

“Kalau saya menyebutnya menembus harga pasar, karena tidak ada rumus dalam pasar lokal ataupun pasar nasional di Ramadan ini harga (komoditas) yang turun. Pasti harga seluruhnya naik,” tukas Hilmy.

“Tapi, atas inisiasi teman-teman DKPP dan seluruh jajaran dikolaborasikan dengan vendor hingga bumdes, kita mampu melaksanakan gerakan pangan murah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hilmy menjelaskan tentang tiga tujuan utama digelarnya GPM. Ia menjelaskan, GPM merupakan kegiatan yang dijadikan sebagai alat pengendali inflasi di Kabupaten Cirebon.

Kendati saat ini inflasi di Kabupaten Cirebon terbilang rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun, lanjut Hilmy, Pemkab Cirebon perlu menjaga stabilitas inflasi tersebut.

“Kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bapokting. Di pasaran ada produk bapokting, tapi ada juga yang sulit didapatkan. Ini salah satu upaya memberikan kemudahan bapokting,” kata Hilmy.

“Kemudian, harga bapokting. Harganya jauh sekali (lebih murah). Misalnya, bawang merah di pasaran Rp46 ribu (per kilogram), di kita (GPM) Rp30 ribu (per kilogram). Selisihnya lumayan banyak,” jelas Hilmy.

“Beras selisihnya Rp1.200 (per kilogram), satu kantong lima kiloan, jadi hampir Rp5 ribuan,” ucap Hilmy menambahkan.

Ia juga memastikan, untuk MinyaKita dijual sesuai takaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pihaknya mengaku telah mengukur takaran MinyaKita. Sehingga, masyarakat tak perlu khawatir untuk membeli MinyaKita di GPM.

Senada disampaikan Kepala DKPP Kabupaten Cirebon Erus Rusmana. Pemkab Cirebon berencana menggelar kembali GPM di Desa Sigong, Kecamatan Lemahabang pada kamis (20/3/2025).

“GPM ini bertujuan dalam rangka membantu masyarakat menghadirkan bapokting yang dibutuhkan dengan harga terjangkau dibanding harga pasar,” ucap Erus.

“Kemudian, dalam rangka pengendalian angka inflasi daerah. Karena Kabupaten Cirebon dan wilayah lainnya berkaitan dengan angka inflasi ini relatif stabil, malah rendah. Secara teori terlalu rendah kurang baik, tentu perlu ada upaya dari pemda soal pengendalian harga. Dan, memastikan daya beli masyarakat kuat,” tutur Erus.

Read More

Pemkab Cirebon Bantu Mediasi Pekerja dan Manajemen PT Yihong Novatek Indonesia

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara pekerja dan manajemen PT Yihong Novatek Indonesia.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas investasi sekaligus melindungi hak-hak tenaga kerja.

Selain Bupati Cirebon Imron, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto, dalam audiensi tersebut turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon Mochamad Syafrudin, Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon Imam Ustadi, serta perwakilan Polresta Cirebon.

Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto, menyampaikan bahwa audiensi yang dilakukan di ruang rapat Bupati Cirebon, Senin (17/3/2025), merupakan bagian dari tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.

“Pemerintah berupaya menjadi penengah dengan mendengarkan aspirasi dari serikat pekerja maupun manajemen perusahaan. Tujuan kami adalah mencari solusi terbaik agar keberlangsungan kerja para pekerja tetap terjaga,” ujar Novi usai audiensi.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawas ketenagakerjaan, termasuk permintaan untuk mempekerjakan kembali 617 karyawan yang terdampak kebijakan perusahaan.

Terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.126 buruh sebagaimana yang beredar, pihak perusahaan sejauh ini belum mengeluarkan keputusan resmi.

Novi menyebutkan, meskipun beberapa rekomendasi telah ditindaklanjuti, masih ada beberapa aspek yang masih dalam proses penyelesaian oleh manajemen perusahaan.

Menanggapi hal ini, Pemkab Cirebon berupaya membantu agar produksi tetap berjalan, sehingga peluang kerja tetap tersedia.

“Kondusivitas perusahaan padat karya harus tetap dijaga. Pemerintah siap memfasilitasi komunikasi agar tercapai solusi yang menguntungkan semua pihak,” tambah Novi.

Ia menekankan peran Pemkab Cirebon dalam persoalan ini adalah sebagai mediator, dengan harapan proses negosiasi berjalan cepat dan menghasilkan kesepakatan yang adil bagi pekerja maupun perusahaan.

Pada prinsipnya, manajemen perusahaan tersebut masih melakukan proses evaluasi dan introspeksi.

Oleh karena itu, Pemkab Cirebon berharap para buruh tetap tenang dan kondusif, serta tidak terpancing atau terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Pemkab Cirebon juga berupaya agar para pekerja tetap memiliki kesempatan bekerja, dan perusahaan dapat terus beroperasi secara berkelanjutan. (sin)

Read More

Jaga Kelancaran Arus Lebaran 2025, Komisi VI DPR RI Herman Khaeron Tekankan Pentingnya Ketersediaan BBM.di Jalur Mudik

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menekankan pentingnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di jalur mudik sebagai faktor utama dalam menjaga kelancaran arus kendaraan selama Lebaran 2025. 

Ia meminta PT Pertamina (Persero) memastikan stok BBM tetap aman dan mengoptimalkan distribusi, termasuk menambah armada pengiriman menggunakan kendaraan roda dua ke titik-titik rawan macet.

“Kemacetan sering kali diperparah oleh kendaraan yang kehabisan bahan bakar, sehingga solusi ini harus diantisipasi dengan baik,” ujar Herman dalam pernyataannya, Senin (17/3).

Selain itu, ia juga mengusulkan berbagai strategi lain untuk memperlancar arus mudik dan balik, yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 28 Maret (H-3) dan 6 April (H+5). Salah satunya adalah pemberian diskon tarif tol sebesar 20% tidak hanya saat puncak arus mudik dan balik, tetapi juga pada hari-hari sebelum dan sesudahnya.

“(Usulan kebijakan) diskon ini bertujuan untuk menyebar kepadatan kendaraan sehingga arus mudik dan balik lebih merata,” jelasnya.

Herman juga mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam meningkatkan koordinasi antar-lembaga guna memastikan kesiapan infrastruktur jalan tol.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur harus didukung dengan evaluasi penerapan sistem contraflow, agar tidak malah memperparah kepadatan lalu lintas di titik keluar.

Selain itu, ia mengusulkan optimalisasi exit tol agar antrean kendaraan tidak menghambat jalur utama, dengan memastikan petugas di lapangan mampu mengatur arus kendaraan secara efektif. Untuk meningkatkan kenyamanan pemudik, ia juga mendorong penambahan mobile toilet di sepanjang jalur mudik, terutama di luar rest area utama, guna mengurangi antrean panjang yang sering menjadi sumber ketidaknyamanan.

Dengan berbagai strategi ini, Herman berharap arus mudik Lebaran 2025 dapat berlangsung lebih lancar dan nyaman.

“Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pemudik bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan tanpa hambatan yang berarti,” pungkasnya.

Read More

UIN Siber Cirebon Bangun Sinergi dengan Bank Indonesia untuk Penguatan Kurikulum

CIREBON, FC - Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan Sosialisasi Mahasiswa Baru Program Doktor dan Magister Ekonomi Syariah serta Curah Pendapat terkait Masukan Kurikulum. 

Acara yang berlangsung di Kantor Bank Indonesia Wilayah Cirebon ini bertujuan untuk memperkenalkan visi, misi, serta struktur akademik program studi kepada mahasiswa baru, sekaligus mendapatkan masukan dari praktisi industri terkait relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Selasa, (11/03/2025).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah akademisi dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, antara lain:

• Prof. Dr. Sugianto, S.H., M.H. (Wakil Direktur Program Pascasarjana)

• Prof. Dr. Abdul Aziz, S.Ag., S.M., M.Ag. (Ketua Program S2 dan S3 Ekonomi Syariah)

• Dr. Ahmad Yani, M.Ag. (Ketua Program Doktor Hukum Keluarga Islam)

• Dr. Siti Fatimah, M.Hum. (Ketua Program Doktor Pendidikan Agama Islam)

• Dr. Mumun Munawaroh, M.Si. (Ketua Program Magister Pengembangan Masyarakat Islam)

• Dr. Iwan Ahenda, M.Ag. (Sekretaris Program Doktor Pendidikan Agama Islam)

• Dr. Rosidi Rido, M.Ag. (Sekretaris Program Magister Pendidikan Agama Islam)

• Nasrullah, S.Ag., M.Pd. (Kasubag Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon)

Dari pihak Bank Indonesia Wilayah Cirebon, hadir:

• Jajang Hermawan (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon)

• Agung Budiaksono (Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon)

Diskusi Interaktif dan Masukan untuk Kurikulum

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari perwakilan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan Pimpinan Bank Indonesia Wilayah Cirebon. Prof. Dr. Sugianto, S.H., M.H., dalam sambutannya, menekankan pentingnya kegiatan ini dalam menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri keuangan syariah. 

“Kami ingin memastikan bahwa program ini mampu mencetak lulusan yang tidak hanya unggul dalam teori tetapi juga memiliki keterampilan yang aplikatif di dunia industri,” ujarnya.

Sementara itu, Jajang Hermawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung pengembangan akademik yang berbasis pada kebutuhan industri.

“Kolaborasi antara akademisi dan praktisi merupakan kunci dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan berdaya saing,” katanya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Agung Budiaksono, menegaskan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan dunia industri sangat penting dalam membentuk lulusan yang siap menghadapi tantangan global. 

“Kami berharap masukan yang diberikan dapat diterapkan dalam kurikulum sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ungkapnya.

Hasil dan Rekomendasi

Dalam sesi diskusi, para mahasiswa baru diberikan kesempatan untuk menyampaikan harapan dan tantangan yang mereka prediksi akan dihadapi selama menempuh studi. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat aspek praktis dalam kurikulum, seperti:

• Integrasi praktik industri dalam mata kuliah inti

• Penguatan materi terkait fintech syariah

• Peningkatan program magang di lembaga keuangan syariah

Hasil dari diskusi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan industri keuangan syariah.

Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan Program Doktor dan Magister Ekonomi Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dapat terus berkontribusi dalam mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja, khususnya di sektor ekonomi syariah yang terus berkembang pesat di Indonesia.

Read More