DAKOCAN Diluncurkan, Bupati Imron : KIA Jadi Basis Data Pendukung Sistem Pendidikan bagi Anak-anak

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi meluncurkan program Dokumen Adminduk KIA Bocah Kabupaten Cirebon (DAKOCAN) di SMP Negeri 1 Sumber, Selasa (22/4/2025).

Program ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus membangun basis data yang akurat untuk mendukung sistem pendidikan dan perlindungan anak di daerah.

Bupati Cirebon Imron mengatakan, program DAKOCAN bukan hanya sekadar program administrasi kependudukan, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merancang pembangunan sumber daya manusia sejak dini.

“Selama ini kita punya data umum penduduk, tetapi belum terpetakan secara rinci berapa anak-anak usia sekolah, mana yang SD, SMP, atau SMA. Dengan KIA, kita bisa melihat data itu secara jelas dan akurat,” ujar Imron.

Ia menjelaskan, melalui program ini pemerintah bisa mengetahui potensi anak-anak di Kabupaten Cirebon secara lebih terukur.

Data KIA akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“KIA ini menjadi pintu masuk untuk berbagai program. Misalnya, dalam hal bantuan pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, lomba, atau pembinaan anak berbakat, semua itu butuh data. Kalau datanya tidak jelas, kita susah menyusun kebijakan yang tepat,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya data anak yang valid, pemda bisa lebih mudah menjalin kerja sama lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

“Kita ingin semua anak punya identitas sejak dini. Ini juga penting untuk jaminan perlindungan hukum, akses layanan kesehatan, dan pendidikan,” tambahnya.

“Anak-anak ini aset kita. Maka kita harus tahu siapa mereka, di mana mereka, dan apa kebutuhannya,” tegas Imron.

Peluncuran program ini menjadi tonggak awal untuk penerbitan KIA secara kolektif di sekolah-sekolah. Dalam tahap awal, sasaran utamanya adalah siswa tingkat SMP.

“Hari ini kita mulai dari SMP Negeri 1 Sumber, nanti berlanjut ke SMP lainnya, lalu ke SMA. Kami ingin setiap anak di Kabupaten Cirebon memiliki KIA. Kami sangat mengapresiasi Disdukcapil yang menjalankan program ini secara proaktif,” tambahnya.

Imron juga menekankan, bahwa DAKOCAN mendukung sinkronisasi data antara sistem kependudukan dan sistem pendidikan nasional, terutama dalam menghadapi kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan yang mulai menerapkan ijazah digital.

“Kalau datanya tidak sinkron, anak bisa kesulitan saat lulus atau mendaftar sekolah. Nama berbeda di ijazah dan di akta, ini jadi masalah. KIA menyelesaikan itu. Jadi ini bukan soal administrasi saja, tapi juga menjamin hak anak mendapatkan layanan yang layak,” kata Imron.

Ia berharap, dengan dukungan seluruh sekolah, orang tua, dan aparatur di lapangan, program DAKOCAN bisa mencapai target 62% dari total anak usia 0–16 tahun di tahun ini.

“Kami yakin program inibisa sukses, karena ini untuk kepentingan anak-anak kita. Mari kita kawal bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon Iman Supriadi, menyebutkan bahwa saat ini sudah tercetak sekitar 420 ribu KIA.

Pihaknya tengah mengejar pencetakan tambahan sebanyak 300 ribu blanko untuk mencapai target total 639.333 anak tahun ini.

“Kami sudah siapkan sistem kolektif melalui sekolah. Anak cukup kirim pas foto, lalu KIA kami cetak dan distribusikan. Di dalam KIA sudah tercantum seluruh data penting anak, jadi tidak perlu lagi membawa akta atau KK ke mana-mana,” tutur Iman.

Peluncuran DAKOCAN turut mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Ronianto, yang menilai program ini mendukung sinkronisasi antara data pendidikan dan data kependudukan yang kini diwajibkan dalam sistem ijazah online.

“Dengan KIA, kami bisa pastikan nama anak, tanggal lahir, hingga nama orang tua sesuai. Ini penting untuk menghindari residu data,” ucap Ronianto.

“Saat ini masih ada sekitar 600 siswa yang data Dapodiknya belum cocok dengan data Capil,” tukasnya.

Read More

Bupati Imron Resmikan 25 Proyek Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2024

 

KABUPATEN CIREBON — Sebanyak 25 proyek pembangunan fisik yang dikerjakan selama tahun anggaran 2024 diresmikan oleh Bupati Cirebon Imron.

Peresmian dilakukan melalui penandatanganan prasasti di Lobby Kantor Bupati Cirebon, Senin (21/4/2025), yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon.

Imron menegaskan, pembangunan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kualitas hidup masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi merata hingga ke pelosok desa. Semua ini dilakukan demi mempercepat kemajuan Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Dari total proyek yang diresmikan, sebagian besar merupakan revitalisasi infrastruktur pendidikan. Sebanyak 11 sekolah dasar dan menengah direvitalisasi, antara lain SD Negeri Gegunung di Kecamatan Sumber, SD Negeri 2 Panggangsari di Kecamatan Losari, hingga SMP Negeri 1 Astanajapura.

Revitalisasi ini dilakukan guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan lebih layak.

Menurut Imron, pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. “Kami percaya, pembangunan sumber daya manusia dimulai dari ruang kelas yang memadai. Maka, sekolah-sekolah yang rusak harus dibenahi,” ujarnya.

Di sektor penanggulangan bencana, Pemkab Cirebon meresmikan gedung sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kecamatan Greged. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kebakaran dan evakuasi di wilayah timur Kabupaten Cirebon.

Pemerintah daerah juga memperkuat dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif melalui pengembangan Gedung Ekonomi Kreasi.

Gedung ini ditujukan sebagai ruang kolaborasi bagi seniman, pelaku UMKM, dan komunitas budaya lokal. “Kami ingin Kabupaten Cirebon menjadi pusat kreativitas yang bisa membanggakan daerah dan menciptakan lapangan kerja,” kata Imron.

Di bidang kesehatan, dua infrastruktur penting turut diresmikan, yakni Gedung Public Safety Center (PSC) 119 dan Unit Transfusi Darah di RSUD Waled.

Pembangunan ini menjadi bagian dari strategi peningkatan layanan darurat dan pemenuhan kebutuhan darah yang aman dan cepat.

Sementara itu, sejumlah jembatan penting juga telah selesai ditingkatkan. Di antaranya jembatan pada ruas Munjul–Gemulung Tonggoh, Cempaka–Karangsari, dan Keduanan–Kasugengan Kidul.

Peningkatan ini ditujukan untuk memperlancar konektivitas antarwilayah serta menunjang distribusi ekonomi lokal.

Peningkatan tiga instalasi pengolahan air (IPA) di Desa Pamengkang, Desa Gegunung, dan Desa Tukmudal turut menjadi fokus pembangunan infrastruktur dasar.

Uprating IPA ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang layak konsumsi bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Mundu dan Sumber.

Pemkab Cirebon juga meresmikan rehabilitasi jaringan irigasi di dua lokasi, yakni D.I Ciwado dan D.I Jatisawit. Proyek ini menjadi bagian dari strategi penguatan sektor pertanian agar para petani bisa mengakses air secara berkelanjutan.

Normalisasi Kali Soka di Kecamatan Plered juga turut diresmikan. Proyek ini berfungsi sebagai langkah pengendalian banjir musiman yang sering melanda daerah padat penduduk dan lahan pertanian.

Terakhir, pembangunan gedung Dekopinda Kabupaten Cirebon juga menjadi bagian dari proyek yang diresmikan. Gedung ini akan dimanfaatkan sebagai pusat koordinasi kegiatan koperasi dan UMKM. (sin)

Read More

Kolaborasi Pemerintah dan Ketenagakerjaan, Dorong Atasi Pengangguran di Kota Cirebon

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi membuka Rapat Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Cirebon yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon, Selasa (22/4/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan pentingnya pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal, khususnya di wilayah Ciayumajakuning.

“Pelatihan itu penting, tapi jangan asal. Harus sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri,” ujar Wali Kota.

Ia berharap kolaborasi antara lembaga ketenagakerjaan dan pemerintah bisa berjalan lebih erat demi menekan angka pengangguran yang masih menjadi tantangan bersama.

Wali Kota menyebutkan bahwa penurunan angka pengangguran di tahun 2024 merupakan bukti bahwa upaya yang dilakukan sudah berada di jalur yang benar. Ia pun mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja dan para mitranya atas kerja keras selama ini. 

“Insya Allah, mudah-mudahan semua sepakat. Kita ingin bangun kerja sama yang lebih kuat,” ucapnya.

Senada dengan Wali Kota, Kepala Disnaker Kota Cirebon, Agus Suherman, menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Cirebon mengalami penurunan cukup signifikan. 

“Pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,6 persen atau sekitar 13.800 orang. Tahun 2024 turun menjadi 6,29 persen, setara dengan 12.500 orang,” terangnya.

Agus menambahkan, penurunan ini tidak lepas dari kontribusi para mitra kerja Disnaker yang aktif membantu membuka peluang kerja. 

Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lingkungan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. BKK ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara pencari kerja muda dengan dunia industri.

Lebih lanjut, Disnaker juga mendorong sinergi regional melalui forum ketenagakerjaan Ciayumajakuning. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, termasuk dalam memperluas kesempatan kerja di wilayah tersebut.

“Kami juga fokus menjaga komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja, agar tidak terjadi konflik yang bisa mengganggu iklim kerja. Kondusifitas kota tetap jadi prioritas,” kata Agus. 

Ia menyebut prinsip hubungan industrial Pancasila tetap menjadi dasar yang dipegang dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Agus juga menegaskan bahwa di Kota Cirebon, praktik seperti penahanan ijazah oleh perusahaan ataupun kesenjangan yang terlalu jauh antara hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha terus diupayakan untuk dicegah. 

“Hubungan yang harmonis itu kunci. Kita ingin semua pihak merasa aman dan dihargai,” ujarnya.

Melalui forum dan rapat kerja seperti ini, Pemkot Cirebon berharap kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja bisa semakin solid. 

Harapannya, langkah ini bisa mempercepat penurunan pengangguran sekaligus menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan di Kota Cirebon. (din)

Read More

Komisi II DPRD Desak Pemkot Prioritaskan Perbaikan Tata Kelola BUMD Kota Cirebon

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mendesak kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk memperbaiki tata kelola keuangan lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.

Hal itu disampaikan saat rapat dengan pendapat (RDP) dengan Paguyuban Masyarakat Cirebon (PAMACI) Gema Damar membahas isu yang berkembang di Kota Cirebon, Selasa (22/4/2025), di ruang Griya Sawala DPRD.

Pada RDP tersebut, Komisi II DPRD didorong untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Cirebon. Hal itu sekaligus sebagai tuntutan PAMACI dan lintas ormas kepada Komisi II DPRD.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, pembenahan terhadap lima BUMD milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon merupakan salah satu prioritas walikota dan wakil walikota Cirebon terpilih, yakni Effendi Edo dan Siti Farida Rosmawati.

Perbaikan yang dilakukan itu, dimulai dengan inventarisasi persoalan yang terjadi di setiap internal BUMD sebagai bahan perbaikan dan menyelesaikan dengan solusi yang terbaik.

“Pembenahan ini merupakan garapan besar bagi Komisi II DPRD Kota Cirebon. Terlebih ini salah satu program kerja pasangan walikota dan wakil walikota Cirebon. Dengan harapan pembenahan BUMD bisa secara terstruktur dan sehat,” tutur pria yang akrab disapa Andru.

Pihaknya juga mengaku terbuka, apabila ada masukan-masukan yang berkaitan dan pembenahan BUMD dari seluruh elemen untuk dibahas di Komisi II dan menjadi rekomendasi Pemkot Cirebon, terlebih walikota Cirebon sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) di BUMD.

“Segala masukan yang masuk terkait pembenahan BUMD, kami tunggu dari seluruh elemen masyarakat, karena untuk menunjang visi Setara dengan target agar BUMD bisa memberikan deviden yang besar untuk kas daerah,” ungkapnya.

Perihal membentuk pansus, lanjut Andru, berkaitan dengan perkara dugaan penggelapan di tubuh PAM Tirta Giri Nata atau BUMD lainnya, Komisi II akan menindaklanjuti dengan rapat internal, dan hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD.

“Pimpinan DPRD yang memandang perlu ada atau tidak membentuk pansus. Tetapi untuk PAM Tirta Giri Nata Komisi II sudah melakukan telaah awal dan sudah mendesak untuk menyelesaikan masalah ini,” jelas Andru.

Andru menambahkan, akan ada rapat lanjutan tanggal 5 Mei mendatang. Ada dua poin yang menjadi pembahasan utama, yakni kinerja direksi dan proses hukumnya.

Ketua Harian Pamaci, Adji Priatna mengatakan, pada rapat dengar pendapat ini menuntut beberapa hal, salah satunya meminta Komisi II membenahi BUMD-BUMD yang ada.

Adji juga menyebutkan, pembenahan menyeluruh tersebut termasuk perkara hukum di internal PAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon.

“Benahi secara terstruktur, sehingga BUMD bisa menyumbang PAD secara maksimal. Kami juga akan datang lagi pada 5 Mei mendatang,” katanya.

Hadir juga saat rapat Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto SE MMTr, Abdul Wahid Wadinih S.Sos. (Ara)

Read More

Pemerintah Kabupaten Cirebon Lakukan Survei Awal Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial (Dinsos) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas PUTR, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan survei awal lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Selasa (22/4/2025).

Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 5,7 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.

“Hari ini kita mendapat kunjungan dari Kementerian PUPR untuk mensurvei calon lokasi Sekolah Rakyat yang Insyaa Allah akan dibangun di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk masyarakat miskin, khususnya yang termasuk dalam desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Harapannya, kata dia, generasi muda dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Cirebon bisa tumbuh menjadi agen perubahan.

“Anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapat akses pendidikan yang layak, sehingga mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya dan menjadi generasi yang lebih maju,” tambahnya.

Sementara itu, Tim Surveyor Kementerian PU, Nikolas Ananto menyampaikan, survei yang dilakukan merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi kesiapan lahan.

“Kami identifikasi apakah lahan sudah aman secara sertifikat, cukup dari sisi luas, dan bagaimana kondisi kontur serta batas-batasnya. Dari hasil pengamatan hari ini, lahan tersebut secara umum sudah memenuhi kriteria,” jelasnya.

Ia menyebutkan, meskipun lahan ideal yang disyaratkan adalah 6,38 hektare, lahan seluas 5 hektare masih dapat digunakan sebagai batas minimum.

“Kontur lahan datar dan berada di kawasan permukiman, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan pembangunan,” katanya.

Rencana pembangunan fisik Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai pada Agustus 2025 dan berlangsung hingga Mei 2026, dengan target operasional pada tahun ajaran 2026.

“Pembangunannya akan mencakup fasilitas pendidikan seperti ruang belajar, laboratorium, asrama, lapangan, serta rumah dinas kepala sekolah dan guru,” pungkas Nikolas. (din)

Read More

Peringatan Hari Jadi ke-543, Gubernur Jawa Barat Apresiasi Capaian Pemkab Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Memperingati Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon meneguhkan komitmen untuk terus bergerak maju menuju pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Momentum ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon, Senin (21/4/2025).

Perayaan hari bersejarah ini diawali dengan Upacara Peringatan Hari Jadi di halaman Kantor Bupati Cirebon, dilanjutkan dengan prosesi budaya Mapag Kanjeng Dalem dan Gamelan Renteng, serta ditutup dengan Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

Usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Kang Dedi Mulyadi (KDM) sapaan akrabnya, menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih Kabupaten Cirebon.

Ia juga mengungkapkan visi besar untuk menjadikan Cirebon sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Barat, dengan menyebutnya sebagai “Yogyakartanya Jawa Barat”.

“Cirebon memiliki sejarah, budaya, dan potensi luar biasa. Banyak kemajuan yang telah diraih, namun kita tidak boleh berpuas diri. Harus ada semangat baru untuk menjadikan Cirebon lebih hebat lagi, yang berpotensi menjadi “Yogyakartanya Jawa Barat”,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur sebagai kunci pengembangan daerah, termasuk penataan bangunan dengan mengedepankan arsitektur khas Cirebon.

“Infrastruktur bukan hanya jalan, tetapi juga wajah kota. Bangunan-bangunan perlu ditata ulang agar mencerminkan identitas budaya lokal yang kuat,” tambahnya.

KDM juga menyoroti sektor kuliner yang menjadi salah satu kekuatan Cirebon. Ia menilai makanan khas Cirebon telah berhasil menembus pasar nasional, namun masih membutuhkan penataan ruang dan fasilitas pendukung yang layak.

“Kuliner Cirebon sudah dikenal secara nasional. Pemerintah daerah harus menata outlet-outletnya dengan baik, termasuk trotoarnya. Pemprov Jawa Barat siap mendukung desain tata ruangnya agar menjadi daya tarik wisata,” ungkapnya.

Selain itu, kawasan batik Trusmi juga menjadi perhatian khusus. Ia meminta agar kawasan ini segera ditata, agar mampu mengangkat nilai ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

“Sentra Batik Trusmi harus dibenahi, begitu pula dengan pasar-pasar tradisionalnya. Semua harus dikelola dengan rapi, agar menjadi magnet wisata yang membanggakan,” tegasnya.

Menanggapi persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi keluhan masyarakat, dirinya memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan dukungan konkret.

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi dan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Kami akan evaluasi bersama. Tapi perbaikannya bertahap, disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Provinsi Jabar juga sedang menyelesaikan jalan provinsi terlebih dahulu, baru kita intervensi ke jalan kabupaten di tahun 2026 dan ditargetkan selesai di 2027,” jelas KDM.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan arahan Gubernur Jawa Barat. Dia menegaskan, bahwa sinergi antara Pemprov dan Pemkab menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan.

Sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, untuk melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Ia berkomitmen untuk turun langsung ke lapangan guna mengecek kondisi jalan dan kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Yang paling utama adalah kehadiran pemerintah. Pemerintah tidak boleh absen dari permasalahan masyarakat. Kalau jalannya rusak, kita cek langsung. Kalau masyarakat butuh solusi, kita hadir,” ujarnya.

“Pemerintah kabupaten dan provinsi telah duduk bersama membahas tahapan perbaikannya. Fokus tahun ini dimulai dari titik-titik prioritas, terutama di wilayah Cirebon Timur,” tutur Imron.

“Dengan bantuan provinsi, kami optimistis pada 2027 seluruh jalan bisa selesai diperbaiki,” ucapnya menambahkan.

Ia juga mengakui keterbatasan anggaran saat ini, namun menyatakan optimisme melalui strategi pengelolaan anggaran yang tepat.

“Kami mulai perbaikan dengan pergeseran anggaran secara efisien. Ini langkah awal, dan kami yakin dua tahun ke depan, kondisi jalan akan jauh lebih baik,” pungkasnya.

Dengan semangat Peringatan Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon terus menatap masa depan dengan optimisme dan komitmen tinggi untuk menjadi salah satu kabupaten terdepan di Jawa Barat. (Maulan)

Read More

UM-PTKIN 2025 Segera Dibuka, UIN Siber Cirebon Tawarkan Puluhan Prodi Unggulan

 

CIREBON, FC — Jalur penerimaan mahasiswa baru Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) tahun 2025 resmi akan dibuka pada Selasa, 22 April 2025. 

Momen ini menjadi kesempatan emas bagi calon mahasiswa di seluruh Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi berbasis keislaman dengan standar mutu nasional dan internasional.

Salah satu kampus yang turut ambil bagian dalam UM-PTKIN 2025 adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang dikenal luas sebagai Cyber Islamic University (CIU). 

Kampus ini menjadi pelopor perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis digital pertama di Indonesia dan memiliki puluhan program studi unggulan yang telah terakreditasi Unggul dan Baik Sekali.

“UM-PTKIN 2025 menjadi pintu masuk generasi baru yang siap bersaing secara global, dan kami di UIN Siber Cirebon siap memberikan layanan akademik yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ungkap Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

UIN Siber Cirebon melalui FITK menawarkan berbagai prodi pendidikan yang sudah terbukti kualitasnya, seperti:

• Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris IPS, Tadris Biologi, PGMI, dan Tadris Bahasa Indonesia (Akreditasi Unggul)

• Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika, PAUD, dan Manajemen Pendidikan Islam (Baik Sekali)

• Selain itu, tersedia juga program PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) untuk PAI, PBA, dan PGMI (Baik)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menjawab kebutuhan dunia industri halal dan keuangan syariah, fakultas ini menghadirkan:

• Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah (Baik Sekali)

• Akuntansi Syariah dan Pariwisata Syariah (Baik)

Fakultas Syariah

Memperkuat basis hukum Islam di Indonesia, fakultas ini memiliki:

• Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) (Unggul)

• Hukum Ekonomi Syariah (Baik Sekali)

• Hukum Tata Negara Islam, Ilmu Falak, dan PJJ Hukum Keluarga Islam (Baik)

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam

Fakultas ini memfokuskan diri pada komunikasi publik dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai Islam:

• Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Bimbingan dan Konseling Islam (Baik Sekali)

• Sosiologi Agama (Baik)

Fakultas Ushuluddin dan Adab

Menjadi pusat studi keislaman klasik dan kontemporer, fakultas ini memiliki prodi unggulan:

• Sejarah Peradaban Islam dan Aqidah dan Filsafat Islam (Unggul)

• Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Ilmu Hadits (Baik Sekali)

• Bahasa dan Sastra Arab, Tasawuf dan Psikoterapi, serta PJJ SPI (Baik)

Sebagai kampus cyber-based, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyediakan layanan digital learning, sistem pembelajaran fleksibel, dan platform akademik berbasis teknologi informasi yang mendukung pembelajaran jarak jauh, sehingga sangat cocok untuk generasi muda yang dinamis.

“Kami bukan hanya membuka akses pendidikan, tapi juga membuka jalan menuju masa depan. UIN Siber Cirebon adalah pilihan cerdas untuk masa depan yang lebih berdaya saing,” ujar Mohamad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I, Penanggung Jawab Humas PMB UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Pendaftaran UM-PTKIN 2025 dilakukan secara daring melalui laman resmi https://um.ptkin.ac.id, dan terbuka bagi lulusan MA, MAN, SMA, SMK sederajat tahun 2023, 2024, dan 2025.

Jangan lewatkan kesempatan emas ini! Daftarkan dirimu dan jadilah bagian dari kampus Islam digital pertama di Indonesia yang siap mencetak generasi unggul, moderat, dan melek teknologi. (din)

Read More