Lima Dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Ditunjuk Sebagai Reviewer Litapdimas 2025–2027

CIREBON, FC - UIN Siber Cirebon kembali menunjukkan eksistensinya dalam kancah akademik nasional. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya lima dosen dari berbagai rumpun keilmuan sebagai Reviewer Nasional Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat) untuk periode 2025–2027. 

Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1049 Tahun 2025 dan diumumkan secara resmi melalui surat B-231/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/04/2025.

Kelima dosen yang terpilih berasal dari disiplin ilmu yang beragam:

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. – Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag. – Psikologi Islam

Prof. Dr. Ria Tulia Gloria, M.Pd. – Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Widodo Winarso, M.Pd.I. – Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

Dr. Darwan, M.Kom. – Sains dan Teknologi

Penunjukan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kualitas tridharma perguruan tinggi, khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). 

Para reviewer akan berperan penting dalam proses penilaian proposal, evaluasi hasil akhir, serta memastikan relevansi akademik dan dampak sosial dari kegiatan riset dan pengabdian.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., yang juga menjadi salah satu reviewer terpilih, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Agama RI. 

“Penetapan ini adalah bentuk pengakuan terhadap kualitas sumber daya manusia di UIN Siber. Semoga kontribusi kami dapat memperkuat mutu riset dan pengabdian di level nasional,” ujarnya.

Dalam arahannya, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag RI, Prof. Dr. Phil. Sahiron, MA., menekankan pentingnya peran reviewer dalam mendorong kemajuan keilmuan dan dampak sosial dari setiap kegiatan penelitian. 

Ia menyampaikan bahwa Diktis kini tengah memetakan dosen-dosen dengan kemampuan bahasa Arab dan Inggris yang mumpuni untuk didorong mengikuti joint research dengan berbagai institusi luar negeri, seperti di Belanda, Maroko, Tunisia, dan Jerman. 

Selain itu, program seperti visiting professor, magang pengabdian masyarakat, hingga kolaborasi penulisan dengan mitra luar negeri juga tengah diperluas. Tujuannya adalah menghasilkan artikel-artikel ilmiah yang layak dipublikasikan di jurnal bereputasi tinggi seperti Scopus dan Web of Science.

Lebih lanjut, Prof. Sahiron juga memberikan wejangan yang sarat nilai-nilai etika akademik kepada para reviewer. Ia menekankan pentingnya kerendahan hati dan sikap terbuka dalam menilai karya ilmiah. 

“Sebagai reviewer, Bapak/Ibu harus tetap menjadi pribadi yang tawadu’. Ilmu, jabatan, dan kedudukan bisa menjadi sumber kesombongan. Jangan menjadi orang yang mutakabbir. Ingatlah bahwa peneliti seringkali lebih memahami substansi dalam bidangnya. Tugas reviewer adalah menilai secara objektif, terus belajar, dan menghargai keberagaman keilmuan,” terangnya.

Keterlibatan lima dosen UIN Siber dalam skema nasional ini menjadi bukti nyata bahwa institusi pendidikan tinggi berbasis digital seperti UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mampu mengambil peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam, tidak hanya dari sisi keilmuan, tetapi juga dalam membangun etika akademik dan jejaring kolaborasi global. (sin)

Read More

Transformasi Digital Penerimaan Mahasiswa Baru : UIN Siber Cirebon Luncurkan Pusat Admisi dan Promosi

 

CIREBON, FC – Dalam menyongsong era globalisasi dan transformasi digital yang semakin pesat, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon atau Cyber Islamic University (CIU) kembali menunjukkan langkah progresifnya. 

Salah satu terobosan penting yang baru saja diresmikan adalah pembentukan Pusat Admisi dan Promosi, unit baru yang menjadi ujung tombak dalam proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dari jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3).

Transformasi ini merupakan wujud komitmen kampus dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi layanan, dan memperluas jangkauan penerimaan mahasiswa dalam lanskap pendidikan tinggi yang kini serba digital. 

Melalui Keputusan Rektor Nomor 334 Tahun 2025, unit ini secara resmi ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses admisional dan promosi universitas.

Dari Verifikasi Digital hingga Branding Global

Berbeda dengan sistem konvensional sebelumnya, Pusat Admisi dan Promosi kini mengelola seluruh proses seleksi secara terintegrasi dan digital, mulai dari verifikasi data, validasi hasil seleksi, hingga penetapan mahasiswa aktif yang langsung terhubung dengan sistem akademik universitas.

Namun tugas unit ini tak hanya berhenti di urusan seleksi. Dengan mandat promosi yang kuat, Pusat Admisi dan Promosi juga bertanggung jawab dalam membangun citra institusional, memperluas branding universitas, dan melaksanakan kampanye penerimaan mahasiswa secara nasional dan internasional.

“Unit ini adalah wajah pertama yang akan dilihat oleh calon mahasiswa dan publik. Maka, kecepatan, transparansi, dan profesionalitas adalah harga mati,” ujar Basiran, S.Ag., M.A., yang kini memimpin unit ini sebagai Kepala Pusat, didampingi oleh Oktavianus Bere, S.Sos. sebagai Sekretaris.

Gerbang Digital Menuju Kampus Masa Depan

Sebagai universitas Islam negeri berbasis siber pertama di Indonesia, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki visi besar untuk menjadi kampus yang menyelenggarakan pendidikan tinggi daring secara penuh (fully online) maupun hybrid. 

Dengan hadirnya Pusat Admisi dan Promosi, proses masuk ke universitas ini kini semakin mudah diakses, efisien, inklusif, dan berbasis teknologi.

“Ini bukan sekadar perubahan nama unit, melainkan transformasi paradigma. Kami ingin menjadikan proses penerimaan mahasiswa sebagai pengalaman yang nyaman, modern, dan membanggakan,” tegas Rektor Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dalam peluncuran unit ini.

Pusat Admisi dan Promosi juga akan berperan strategis dalam menyebarluaskan program-program unggulan universitas ke berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. 

Dengan semangat inklusivitas dan digitalisasi, universitas membuka pintu selebar-lebarnya bagi generasi muda yang ingin menempuh pendidikan tinggi Islam yang unggul dan berbasis teknologi.

Untuk informasi lengkap mengenai penerimaan mahasiswa baru di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, masyarakat dapat mengakses laman resmi Pusat Admisi dan Promosi di: https://pmb.uinssc.ac.id/ Digital PMB UIN Siber Cirebon Luncurkan Pusat Admisi dan Promosi

CIREBON, FC – Dalam menyongsong era globalisasi dan transformasi digital yang semakin pesat, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon atau Cyber Islamic University (CIU) kembali menunjukkan langkah progresifnya. 

Salah satu terobosan penting yang baru saja diresmikan adalah pembentukan Pusat Admisi dan Promosi, unit baru yang menjadi ujung tombak dalam proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru dari jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3).

Transformasi ini merupakan wujud komitmen kampus dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi layanan, dan memperluas jangkauan penerimaan mahasiswa dalam lanskap pendidikan tinggi yang kini serba digital. 

Melalui Keputusan Rektor Nomor 334 Tahun 2025, unit ini secara resmi ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses admisional dan promosi universitas.

Dari Verifikasi Digital hingga Branding Global

Berbeda dengan sistem konvensional sebelumnya, Pusat Admisi dan Promosi kini mengelola seluruh proses seleksi secara terintegrasi dan digital, mulai dari verifikasi data, validasi hasil seleksi, hingga penetapan mahasiswa aktif yang langsung terhubung dengan sistem akademik universitas.

Namun tugas unit ini tak hanya berhenti di urusan seleksi. Dengan mandat promosi yang kuat, Pusat Admisi dan Promosi juga bertanggung jawab dalam membangun citra institusional, memperluas branding universitas, dan melaksanakan kampanye penerimaan mahasiswa secara nasional dan internasional.

“Unit ini adalah wajah pertama yang akan dilihat oleh calon mahasiswa dan publik. Maka, kecepatan, transparansi, dan profesionalitas adalah harga mati,” ujar Basiran, S.Ag., M.A., yang kini memimpin unit ini sebagai Kepala Pusat, didampingi oleh Oktavianus Bere, S.Sos. sebagai Sekretaris.

Gerbang Digital Menuju Kampus Masa Depan

Sebagai universitas Islam negeri berbasis siber pertama di Indonesia, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki visi besar untuk menjadi kampus yang menyelenggarakan pendidikan tinggi daring secara penuh (fully online) maupun hybrid. 

Dengan hadirnya Pusat Admisi dan Promosi, proses masuk ke universitas ini kini semakin mudah diakses, efisien, inklusif, dan berbasis teknologi.

“Ini bukan sekadar perubahan nama unit, melainkan transformasi paradigma. Kami ingin menjadikan proses penerimaan mahasiswa sebagai pengalaman yang nyaman, modern, dan membanggakan,” tegas Rektor Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dalam peluncuran unit ini.

Pusat Admisi dan Promosi juga akan berperan strategis dalam menyebarluaskan program-program unggulan universitas ke berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. 

Dengan semangat inklusivitas dan digitalisasi, universitas membuka pintu selebar-lebarnya bagi generasi muda yang ingin menempuh pendidikan tinggi Islam yang unggul dan berbasis teknologi.

Untuk informasi lengkap mengenai penerimaan mahasiswa baru di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, masyarakat dapat mengakses laman resmi Pusat Admisi dan Promosi di: https://pmb.uinssc.ac.id/

Read More

Kendalikan Laju inflasi, Pemkab Gelar Gerakan Pangan Murah

KABUPATEN CIREBON — Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kecamatan Weru, Selasa (22/4/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengendalian laju inflasi daerah.

Sambutan Bupati Cirebon Imron yang dibacakan oleh Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam menjaga stabilitas pangan, baik dari sisi produsen maupun konsumen.

“Dalam rangka menjaga ketahanan pangan, pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen, serta mewujudkan keterjangkauan pangan masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan,” ujar Erus.

Ia menambahkan, diperlukan sinergi dan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau.

“Untuk peningkatan aksesibilitas masyarakat guna memperoleh bahan pangan pokok strategis yang berkualitas dengan harga terjangkau dan di bawah harga pasar, diperlukan upaya berkesinambungan dan sinergi guna memenuhi konsumsi masyarakat,” jelasnya.

GPM menjadi salah satu program yang mendukung langkah tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Erus menjelaskan, GPM bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta sebagai bentuk pengendalian inflasi daerah.

“Tujuan diselenggarakannya kegiatan Gerakan Pangan Murah adalah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta upaya pengendalian laju inflasi daerah dan menyediakan bahan pangan pokok strategis dengan harga yang terjangkau dan berkualitas,” jelasnya.

Melalui pelaksanaan GPM, pemerintah berharap kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara merata, sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika harga pasar. (din)

Read More

DAKOCAN Diluncurkan, Bupati Imron : KIA Jadi Basis Data Pendukung Sistem Pendidikan bagi Anak-anak

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi meluncurkan program Dokumen Adminduk KIA Bocah Kabupaten Cirebon (DAKOCAN) di SMP Negeri 1 Sumber, Selasa (22/4/2025).

Program ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus membangun basis data yang akurat untuk mendukung sistem pendidikan dan perlindungan anak di daerah.

Bupati Cirebon Imron mengatakan, program DAKOCAN bukan hanya sekadar program administrasi kependudukan, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merancang pembangunan sumber daya manusia sejak dini.

“Selama ini kita punya data umum penduduk, tetapi belum terpetakan secara rinci berapa anak-anak usia sekolah, mana yang SD, SMP, atau SMA. Dengan KIA, kita bisa melihat data itu secara jelas dan akurat,” ujar Imron.

Ia menjelaskan, melalui program ini pemerintah bisa mengetahui potensi anak-anak di Kabupaten Cirebon secara lebih terukur.

Data KIA akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“KIA ini menjadi pintu masuk untuk berbagai program. Misalnya, dalam hal bantuan pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, lomba, atau pembinaan anak berbakat, semua itu butuh data. Kalau datanya tidak jelas, kita susah menyusun kebijakan yang tepat,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya data anak yang valid, pemda bisa lebih mudah menjalin kerja sama lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

“Kita ingin semua anak punya identitas sejak dini. Ini juga penting untuk jaminan perlindungan hukum, akses layanan kesehatan, dan pendidikan,” tambahnya.

“Anak-anak ini aset kita. Maka kita harus tahu siapa mereka, di mana mereka, dan apa kebutuhannya,” tegas Imron.

Peluncuran program ini menjadi tonggak awal untuk penerbitan KIA secara kolektif di sekolah-sekolah. Dalam tahap awal, sasaran utamanya adalah siswa tingkat SMP.

“Hari ini kita mulai dari SMP Negeri 1 Sumber, nanti berlanjut ke SMP lainnya, lalu ke SMA. Kami ingin setiap anak di Kabupaten Cirebon memiliki KIA. Kami sangat mengapresiasi Disdukcapil yang menjalankan program ini secara proaktif,” tambahnya.

Imron juga menekankan, bahwa DAKOCAN mendukung sinkronisasi data antara sistem kependudukan dan sistem pendidikan nasional, terutama dalam menghadapi kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan yang mulai menerapkan ijazah digital.

“Kalau datanya tidak sinkron, anak bisa kesulitan saat lulus atau mendaftar sekolah. Nama berbeda di ijazah dan di akta, ini jadi masalah. KIA menyelesaikan itu. Jadi ini bukan soal administrasi saja, tapi juga menjamin hak anak mendapatkan layanan yang layak,” kata Imron.

Ia berharap, dengan dukungan seluruh sekolah, orang tua, dan aparatur di lapangan, program DAKOCAN bisa mencapai target 62% dari total anak usia 0–16 tahun di tahun ini.

“Kami yakin program inibisa sukses, karena ini untuk kepentingan anak-anak kita. Mari kita kawal bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon Iman Supriadi, menyebutkan bahwa saat ini sudah tercetak sekitar 420 ribu KIA.

Pihaknya tengah mengejar pencetakan tambahan sebanyak 300 ribu blanko untuk mencapai target total 639.333 anak tahun ini.

“Kami sudah siapkan sistem kolektif melalui sekolah. Anak cukup kirim pas foto, lalu KIA kami cetak dan distribusikan. Di dalam KIA sudah tercantum seluruh data penting anak, jadi tidak perlu lagi membawa akta atau KK ke mana-mana,” tutur Iman.

Peluncuran DAKOCAN turut mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Ronianto, yang menilai program ini mendukung sinkronisasi antara data pendidikan dan data kependudukan yang kini diwajibkan dalam sistem ijazah online.

“Dengan KIA, kami bisa pastikan nama anak, tanggal lahir, hingga nama orang tua sesuai. Ini penting untuk menghindari residu data,” ucap Ronianto.

“Saat ini masih ada sekitar 600 siswa yang data Dapodiknya belum cocok dengan data Capil,” tukasnya.

Read More

Bupati Imron Resmikan 25 Proyek Pembangunan Fisik Tahun Anggaran 2024

 

KABUPATEN CIREBON — Sebanyak 25 proyek pembangunan fisik yang dikerjakan selama tahun anggaran 2024 diresmikan oleh Bupati Cirebon Imron.

Peresmian dilakukan melalui penandatanganan prasasti di Lobby Kantor Bupati Cirebon, Senin (21/4/2025), yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon.

Imron menegaskan, pembangunan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kualitas hidup masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi merata hingga ke pelosok desa. Semua ini dilakukan demi mempercepat kemajuan Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Dari total proyek yang diresmikan, sebagian besar merupakan revitalisasi infrastruktur pendidikan. Sebanyak 11 sekolah dasar dan menengah direvitalisasi, antara lain SD Negeri Gegunung di Kecamatan Sumber, SD Negeri 2 Panggangsari di Kecamatan Losari, hingga SMP Negeri 1 Astanajapura.

Revitalisasi ini dilakukan guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan lebih layak.

Menurut Imron, pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. “Kami percaya, pembangunan sumber daya manusia dimulai dari ruang kelas yang memadai. Maka, sekolah-sekolah yang rusak harus dibenahi,” ujarnya.

Di sektor penanggulangan bencana, Pemkab Cirebon meresmikan gedung sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kecamatan Greged. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat penanganan kebakaran dan evakuasi di wilayah timur Kabupaten Cirebon.

Pemerintah daerah juga memperkuat dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif melalui pengembangan Gedung Ekonomi Kreasi.

Gedung ini ditujukan sebagai ruang kolaborasi bagi seniman, pelaku UMKM, dan komunitas budaya lokal. “Kami ingin Kabupaten Cirebon menjadi pusat kreativitas yang bisa membanggakan daerah dan menciptakan lapangan kerja,” kata Imron.

Di bidang kesehatan, dua infrastruktur penting turut diresmikan, yakni Gedung Public Safety Center (PSC) 119 dan Unit Transfusi Darah di RSUD Waled.

Pembangunan ini menjadi bagian dari strategi peningkatan layanan darurat dan pemenuhan kebutuhan darah yang aman dan cepat.

Sementara itu, sejumlah jembatan penting juga telah selesai ditingkatkan. Di antaranya jembatan pada ruas Munjul–Gemulung Tonggoh, Cempaka–Karangsari, dan Keduanan–Kasugengan Kidul.

Peningkatan ini ditujukan untuk memperlancar konektivitas antarwilayah serta menunjang distribusi ekonomi lokal.

Peningkatan tiga instalasi pengolahan air (IPA) di Desa Pamengkang, Desa Gegunung, dan Desa Tukmudal turut menjadi fokus pembangunan infrastruktur dasar.

Uprating IPA ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang layak konsumsi bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Mundu dan Sumber.

Pemkab Cirebon juga meresmikan rehabilitasi jaringan irigasi di dua lokasi, yakni D.I Ciwado dan D.I Jatisawit. Proyek ini menjadi bagian dari strategi penguatan sektor pertanian agar para petani bisa mengakses air secara berkelanjutan.

Normalisasi Kali Soka di Kecamatan Plered juga turut diresmikan. Proyek ini berfungsi sebagai langkah pengendalian banjir musiman yang sering melanda daerah padat penduduk dan lahan pertanian.

Terakhir, pembangunan gedung Dekopinda Kabupaten Cirebon juga menjadi bagian dari proyek yang diresmikan. Gedung ini akan dimanfaatkan sebagai pusat koordinasi kegiatan koperasi dan UMKM. (sin)

Read More

Kolaborasi Pemerintah dan Ketenagakerjaan, Dorong Atasi Pengangguran di Kota Cirebon

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi membuka Rapat Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Cirebon yang digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon, Selasa (22/4/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan pentingnya pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan agar penyerapan tenaga kerja lebih optimal, khususnya di wilayah Ciayumajakuning.

“Pelatihan itu penting, tapi jangan asal. Harus sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri,” ujar Wali Kota.

Ia berharap kolaborasi antara lembaga ketenagakerjaan dan pemerintah bisa berjalan lebih erat demi menekan angka pengangguran yang masih menjadi tantangan bersama.

Wali Kota menyebutkan bahwa penurunan angka pengangguran di tahun 2024 merupakan bukti bahwa upaya yang dilakukan sudah berada di jalur yang benar. Ia pun mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja dan para mitranya atas kerja keras selama ini. 

“Insya Allah, mudah-mudahan semua sepakat. Kita ingin bangun kerja sama yang lebih kuat,” ucapnya.

Senada dengan Wali Kota, Kepala Disnaker Kota Cirebon, Agus Suherman, menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Cirebon mengalami penurunan cukup signifikan. 

“Pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,6 persen atau sekitar 13.800 orang. Tahun 2024 turun menjadi 6,29 persen, setara dengan 12.500 orang,” terangnya.

Agus menambahkan, penurunan ini tidak lepas dari kontribusi para mitra kerja Disnaker yang aktif membantu membuka peluang kerja. 

Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK) di lingkungan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. BKK ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara pencari kerja muda dengan dunia industri.

Lebih lanjut, Disnaker juga mendorong sinergi regional melalui forum ketenagakerjaan Ciayumajakuning. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, termasuk dalam memperluas kesempatan kerja di wilayah tersebut.

“Kami juga fokus menjaga komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja, agar tidak terjadi konflik yang bisa mengganggu iklim kerja. Kondusifitas kota tetap jadi prioritas,” kata Agus. 

Ia menyebut prinsip hubungan industrial Pancasila tetap menjadi dasar yang dipegang dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Agus juga menegaskan bahwa di Kota Cirebon, praktik seperti penahanan ijazah oleh perusahaan ataupun kesenjangan yang terlalu jauh antara hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha terus diupayakan untuk dicegah. 

“Hubungan yang harmonis itu kunci. Kita ingin semua pihak merasa aman dan dihargai,” ujarnya.

Melalui forum dan rapat kerja seperti ini, Pemkot Cirebon berharap kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja bisa semakin solid. 

Harapannya, langkah ini bisa mempercepat penurunan pengangguran sekaligus menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan di Kota Cirebon. (din)

Read More

Komisi II DPRD Desak Pemkot Prioritaskan Perbaikan Tata Kelola BUMD Kota Cirebon

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mendesak kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk memperbaiki tata kelola keuangan lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.

Hal itu disampaikan saat rapat dengan pendapat (RDP) dengan Paguyuban Masyarakat Cirebon (PAMACI) Gema Damar membahas isu yang berkembang di Kota Cirebon, Selasa (22/4/2025), di ruang Griya Sawala DPRD.

Pada RDP tersebut, Komisi II DPRD didorong untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kota Cirebon. Hal itu sekaligus sebagai tuntutan PAMACI dan lintas ormas kepada Komisi II DPRD.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, pembenahan terhadap lima BUMD milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon merupakan salah satu prioritas walikota dan wakil walikota Cirebon terpilih, yakni Effendi Edo dan Siti Farida Rosmawati.

Perbaikan yang dilakukan itu, dimulai dengan inventarisasi persoalan yang terjadi di setiap internal BUMD sebagai bahan perbaikan dan menyelesaikan dengan solusi yang terbaik.

“Pembenahan ini merupakan garapan besar bagi Komisi II DPRD Kota Cirebon. Terlebih ini salah satu program kerja pasangan walikota dan wakil walikota Cirebon. Dengan harapan pembenahan BUMD bisa secara terstruktur dan sehat,” tutur pria yang akrab disapa Andru.

Pihaknya juga mengaku terbuka, apabila ada masukan-masukan yang berkaitan dan pembenahan BUMD dari seluruh elemen untuk dibahas di Komisi II dan menjadi rekomendasi Pemkot Cirebon, terlebih walikota Cirebon sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) di BUMD.

“Segala masukan yang masuk terkait pembenahan BUMD, kami tunggu dari seluruh elemen masyarakat, karena untuk menunjang visi Setara dengan target agar BUMD bisa memberikan deviden yang besar untuk kas daerah,” ungkapnya.

Perihal membentuk pansus, lanjut Andru, berkaitan dengan perkara dugaan penggelapan di tubuh PAM Tirta Giri Nata atau BUMD lainnya, Komisi II akan menindaklanjuti dengan rapat internal, dan hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD.

“Pimpinan DPRD yang memandang perlu ada atau tidak membentuk pansus. Tetapi untuk PAM Tirta Giri Nata Komisi II sudah melakukan telaah awal dan sudah mendesak untuk menyelesaikan masalah ini,” jelas Andru.

Andru menambahkan, akan ada rapat lanjutan tanggal 5 Mei mendatang. Ada dua poin yang menjadi pembahasan utama, yakni kinerja direksi dan proses hukumnya.

Ketua Harian Pamaci, Adji Priatna mengatakan, pada rapat dengar pendapat ini menuntut beberapa hal, salah satunya meminta Komisi II membenahi BUMD-BUMD yang ada.

Adji juga menyebutkan, pembenahan menyeluruh tersebut termasuk perkara hukum di internal PAM Tirta Giri Nata Kota Cirebon.

“Benahi secara terstruktur, sehingga BUMD bisa menyumbang PAD secara maksimal. Kami juga akan datang lagi pada 5 Mei mendatang,” katanya.

Hadir juga saat rapat Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto SE MMTr, Abdul Wahid Wadinih S.Sos. (Ara)

Read More