Komisi II Soroti Rendahnya PAD Perumda Pasar Berintan: Satu Pasar Harusnya Bisa Rp300 Juta

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon. 

Saat rapat kerja bersama jajaran Perumda Pasar, Karso mengungkapkan, total 10 pasar yang dikelola hanya mampu menghasilkan PAD sebesar Rp307 juta per tahun.

“Ini sangat miris. Di daerah lain, satu pasar saja bisa menyumbang PAD lebih dari Rp300 juta. Kita 10 pasar hanya menghasilkan Rp307 selama satu tahun,” ujar Karso usai rapat kerja Komisi II DPRD bersama jajaran Direksi Perumda Pasar di ruang rapat DPRD, Kamis (5/6/2025).

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam manajemen pasar. Ia meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus baik oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) maupun Direktur Utama Perumda Pasar Berintan.

“Perumda ini didirikan bukan hanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga untuk menghasilkan PAD bagi daerah. Kalau pasar sebagai sumber transaksasi ekonomi masyarakat saja tidak menguntungkan, bagaimana dengan sektor lain?” tegas Karso.

Ia juga menyebutkan bahwa beberapa potensi pasar belum digarap maksimal, seperti sistem sewa jangka panjang kios, retribusi harian, dan pengelolaan parkir. Bahkan, menurutnya, satu kios yang beroperasi 24 jam bisa memberikan kontribusi retribusi dua kali lipat dalam sehari.

“Potensi parkirnya luar biasa. Harusnya satu kawasan parkir di Pasar Jagasatru itu bisa menghasilkan lebih dari Rp300 juta per tahun. Tapi faktanya, beberapa pasar seperti Harjamukti dan Jagasatru justru pengelolaan parkirnya diserahkan kepada pihak ketiga,” ujarnya.

Karso menambahkan, untuk Pasar Harjamukti, pemerintah daerah sama sekali tidak menerima pajak maupun retribusi parkir karena sepenuhnya dikelola pihak swasta. Sedangkan di Pasar Jagasatru, pengelolaan sejak awal juga sudah dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Meski demikian, Karso optimistis ke depan akan ada perbaikan. Ia berharap kontrak pengelolaan Pasar Jagasatru yang akan berakhir tahun ini, tidak diperpanjang, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil alih pengelolaannya secara langsung.

Diketahui, pasar tradisional di Kota Cirebon sebagian besar dikelola pihak ketiga. Untuk Pasar Harjamukti masa sewa berakhir pada tahun 2032, Pasar Gunungsari Trade Center (GTC) berakhir pada tahun 2036, dan masa sewa Pasar Balong (lantai bawah) berakhir hingga 2033.

“Jika pengelolaan pasar dilakukan secara transparan dan profesional, saya yakin kontribusi PAD bisa meningkat hingga 10 kali lipat dari yang sekarang,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Sekhurohman, mengungkapkan rapat kerja bersama Komisi II DPRD memaparkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2025, sekaligus menyampaikan sejumlah program strategis ke depan.

Ia mengakui, realisasi PAD tahun 2024 tercatat sebesar Rp300 juta. Angka Tersebut dinilai masih jauh dari potensi riil yang dimiliki. Proyeksi program kerja Perumda Pasar Berintan ini adalah berupaya menerapkan e-retribusi. Akan tetapi, hal tersebut perlu adanya kerja sama dengan pihak vendor.

Untuk menerapkan e-retribusi, ia menyebut akan menjadikan satu hingga dua pasar menjadi model terlebih dahulu. Menurutnya, program ini ditujukan agar pendapatan asli daerah tidak ada lagi kebocoran.

“Tadi kami juga meminta agar keluhan para pedagang ini ditindaklanjuti, karena pasar tumpah cukup mengganggu aktivitas pasar resmi dan berpotensi merugikan PAD,” katanya. (din)

Read More

Tadris Kimia UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Raih Akreditasi 'Baik Sekali'

CIREBON, FC – Dalam pencapaian yang luar biasa, Prodi Tadris Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berhasil meraih akreditasi “Baik Sekali” dengan skor 307 pada akreditasi perdana. Prestasi ini diraih saat program studi tersebut bahkan belum meluluskan satu pun angkatan.

Berdasarkan Keputusan LAMDIK Nomor 731/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2025 yang dikeluarkan pada 5 Juni 2025, Prodi Tadris Kimia resmi menyandang predikat akreditasi “Baik Sekali” hingga 4 Juni 2030. 

Proses asesmen lapangan yang berlangsung pada 23–24 April 2025 ini dinilai langsung oleh dua pakar ternama, yakni Prof. Dr. Hari Sutrisno, M.Si. dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Prof. Dr. Agung Purwanto, M.Si. dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Rektor UIN Siber, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menyatakan kebanggaannya. Menurutnya, ini adalah bukti nyata bahwa kualitas pendidikan tidak selalu harus menunggu waktu lama. Kami membuka Prodi Tadris Kimia dengan standar tinggi sejak awal, dan pengakuan ini membuktikan bahwa pilihan kami tepat."

Keberhasilan ini semakin istimewa mengingat program studi ini belum memiliki alumni sama sekali. Dr. Azmi Azhari, M.Si., Ketua Prodi Tadris Kimia, menjelaskan:

"Kami fokus pada pembangunan sistem pendidikan yang solid sejak awal. Mulai dari kurikulum terintegrasi, fasilitas laboratorium mumpuni, hingga tim pengajar berkualitas. Predikat 'Baik Sekali' ini menjadi pengakuan atas kerja keras kami bersama," terangnya.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. H. Saifuddin, M.Ag., turut memberikan apresiasi mendalam atas capaian ini:

"Hasil akreditasi ini adalah refleksi dari kerja kolektif seluruh sivitas akademika. Kami percaya bahwa mutu pendidikan adalah hasil dari kolaborasi yang terencana dan visioner. Tadris Kimia adalah contoh konkret bahwa dengan perencanaan matang, sinergi tim, dan kepemimpinan akademik yang kuat, prestasi luar biasa dapat dicapai bahkan pada tahap awal," katanya.

Dengan pencapaian ini, Tadris Kimia UIN Siber Cirebon langsung menempatkan diri sebagai salah satu program studi pendidikan kimia yang mumpuni di Indonesia, siap bersaing dengan program studi yang telah lama berdiri. Pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk meraih kualitas pendidikan terbaik. (Ara)

Read More

Audiensi Bersama Para Mahasiswa, Bupati Imron Bahas Program 100 Hari Kerja

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, mengapresiasi langkah para mahasiswa untuk beraudiensi terkait program 100 hari kerja dan upaya pemerintah daerah dalam mengurai persoalan yang ada di masyarakat.

Audiensi bersama mahasiswa itu digelar di ruang Paseban Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Selasa (10/6/2025).

Imron mengatakan, audensi dengan para mahasiswa merupakan lanjutan dari demonstrasi yang dilakukan pada 2 Juni 2025.

“Para mahasiswa ingin mengetahui tentang 100 hari kerja kami,” ucap Imron usai audiensi.

Imron mengaku mengundang para kepala perangkat daerah untuk menjelaskan kepada mahasiswa secara gamblang tentang program yang akan dan sudah berjalan.

Ia mengatakan, dirinya sengaja mengundang para kepala perangkat daerah agar para mahasiswa bisa mengetahui lebih detail tentang program-program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk menyejahterakan masyarakat.

“Saya instruksikan kepada perangkat daerah, apabila itu ada usulan dari mahasiswa dan ada di masyarakat harus kita tindak lanjuti,” ucap Imron.

“Misal soal sampah, masalah sampah silakan kemukakan bagaimana permasalahannya dan penanganannya. Kalau belum selesai, sebabnya apa, maka silakan jelaskan,” tuturnya.

Imron memastikan, segala upaya yang telah dilakukan Pemkab Cirebon untuk mengurai persoalan di masyarakat harus terbuka dan transparan.

Ia juga berharap, para mahasiswa bisa mengetahui upaya dari pemkab dan kendala yang dihadapi di lapangan.

“Supaya para mahasiswa tahu, bahwa sehabat apapun bupati memiliki programnya, apabila masyarakatnya tidak merespons, itu akan kesulitan,” ujarnya.

“Misalnya, masalah sampah. Kami sudah ada program di desa, tapi tidak berjalan, karena masih ada masyarakat yang tidak disiplin membuang sampah pada tempatnya,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, mengapresiasi kritik dan saran yang telah disampaikan mahasiswa.

Ia berharap, hasil audiensi dengan para mahasiswa ini bisa ditindaklanjuti.

“Saran dan kritik itu menjadi bahan untuk tindakan. Akan lebih berkulitas ketika teman-teman mahasiswa ini tahu lebih dalam yang disoroti. Misal soal sampah, seperti apa kendalanya,” ujar Iwan.

Iwan juga mengajak para mahasiswa untuk turut aktif terlibat dalam membangun kemajuan Kabupaten Cirebon, salah satunya terlibat dalam penanganan sampah. (Ara)

Read More

Mahasiswa UIN Siber Cirebon, Ahmad Yani Torehkan Prestasi Menjadi Duta Motivator Pendidikan 2025

CIREBON, FC - Sejumlah mahasiswa UIN Siber Cirebon merasa bangga dengan torehan prestasi yang diraih oleh salah satu mahasiswa yang tengah menuntut ilmu di kampus Siber ini. 

Tentu dari kebahagiaan ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan katena Ahmad Yani, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2024, resmi terpilih sebagai Duta Motivator Pendidikan 2025. 

"Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat, dedikasi, dan komitmen Ahmad Yani terhadap dunia pendidikan mampu menginspirasi banyak pihak," terang Agus, mahasiswa setempat.

Hal senada disampaikan mahasiswa lainya, Wawan, bahwa dengan semangat yang tinggi dan visi yang jelas, Ahmad Yani menunjukkan bahwa generasi muda mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, khususnya dalam ranah pendidikan.

Sementara menurut Humas UIN Siber Cirebon, H.M.Arifin M.Ag, semoga amanah yang kini diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan terus memberi kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

"Kami percaya, di tangan para pemuda seperti Ahmad Yani, masa depan pendidikan Indonesia akan semakin cerah. Teruslah menjadi inspirasi dan bawa semangat perubahan menuju arah yang lebih baik!l. Selamat dan sukses, Ahmad Yani!UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bangga padamu," ujar,H.M.Arifin kepada Fokus Cirebon. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Gercep Jemput 25 Warga yang Terlantar di Subang

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bergerak cepat menjemput 25 warganya yang terlantar di Kabupaten Subang, Jawa Barat, setelah menjadi korban penipuan lowongan kerja fiktif di proyek pembangunan pabrik mobil listrik.

Salah satu korban penelantaran pekerja, Nadmudin, membagikan kisah menyedihkan yang dialaminya bersama puluhan rekan lainnya.

Mereka awalnya dijanjikan pekerjaan di proyek pembangunan perusahaan otomotif yang berlokasi di Desa Sawangan, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang.

Namun, kenyataan pahit harus mereka terima. Dari total sekitar 30 orang yang datang, hanya tiga orang yang diterima bekerja oleh pihak perusahaan.

Sisanya termasuk Nadmudin yang ditelantarkan begitu saja, tanpa diberikan kejelasan maupun makanan.

“Kami semua datang dengan harapan tinggi, tapi ternyata cuma tiga orang yang diterima. Sisanya, ya ditelantarkan. Tidak diberi makan, tidak tahu harus ke mana,” ujar Nadmudin di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Selasa (10/6/2025).

Sebagian besar dari mereka datang dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Tidak ada cukup uang untuk pulang, bahkan untuk sekadar makan pun harus mengandalkan solidaritas sesama.

“Kami akhirnya memutuskan keluar dari kawasan proyek, karena tidak tahu harus bagaimana. Jalan kaki sejauh 30 kilometer, karena memang tidak punya ongkos pulang,” tambahnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, mengatakan bahwa peristiwa ini menjadi atensi serius, karena biasanya penanganan pekerja terlantar dilakukan terhadap warga yang berada di luar negeri, namun kali ini terjadi di dalam negeri.

“Ini memilukan. Mereka dijanjikan oleh seseorang warga negara Cina untuk bekerja di proyek pabrik. Awalnya diminta 30 orang, lalu dikurangi menjadi 25, dan ternyata hanya tiga orang yang benar-benar diterima bekerja,” katanya.

Menurutnya, karena rasa solidaritas terhadap teman-temannya yang tidak diterima, ketiga orang yang sempat diterima pun akhirnya menolak bekerja. Seluruhnya pun akhirnya ditelantarkan oleh pihak yang merekrut.

Para korban tidak diberikan makan maupun ongkos untuk kembali ke Cirebon. Bahkan mereka terpaksa berjalan kaki sejauh 30 km untuk mencari bantuan.

Beruntung, dalam perjalanan ada warga yang menolong dan mengantarkannya ke Kota Subang. Namun karena tidak memiliki kenalan di sana, mereka kembali terlantar hingga akhirnya diarahkan oleh anggota kepolisian ke Dinsos Subang.

Hilmy mengatakan, kasus ini kemudian menjadi viral di media sosial, dan langsung mendapat atensi dari pemerintah daerah melalui Dinsos Kabupaten Cirebon.

“Mereka semua dalam kondisi sehat meski sempat terlantar tiga hari. Mereka berasal dari wilayah Talun, Sumber, Sedong, Plered, dan Beber,” jelas Hilmy.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, menjelaskan pihaknya menerima laporan dari Dinsos Subang pada Selasa pagi sekitar pukul 07.36 WIB, bahwa ada 25 warga Kabupaten Cirebon yang sedang ditangani.

“Lima orang sebelumnya sudah lebih dulu pulang sendiri dengan menumpang truk. Sementara 25 orang lainnya ditampung sementara di Kantor Dinsos Subang,” katanya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinsos Kabupaten Cirebon mengirim empat mobil dan delapan petugas gabungan untuk menjemput para korban ke Subang. Penjemputan dilakukan setelah data dan identitas korban diverifikasi lewat WhatsApp.

“Pukul 10.38 WIB tim kami sampai di Subang dan melakukan briefing singkat. Sekitar pukul 13.30 WIB, para korban sudah tiba di kantor Dinsos Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Setibanya di Cirebon, para korban langsung difasilitasi proses reunifikasi dengan pihak desa dan keluarga masing-masing.

Dinsos Kabupaten Cirebon juga akan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait ketenagakerjaan.

“Atas dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, kami bisa memulangkan kembali 25 warga yang terlantar dan bahkan masing-masing dari korban juga mendapatkan pengganti ongkos dari BAZNAS Kabupaten Cirebon,” tuturnya.

Pemkab Cirebon mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja dari pihak yang tidak resmi, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (din)

Read More

Pembahasan Penyusunan RIPARDA Kota Cirebon Libatkan Akademisi

CIREBON – DPRD Kota Cirebon kembali menggelar rapat gabungan membahas Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA), Rabu (5/6/2025). Pada rapat kali ini, DPRD melibatkan sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Cirebon.

Beberapa institusi pendidikan tinggi yang turut hadir di antaranya Universitas Gunung Jati (UGJ), UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Universitas 17 Agustus (Untag) Cirebon, Sekolah Tinggi Teknik Cirebon (STTC), serta Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Prima Internasional.

Rapat gabungan RIPARDA melibatkan Komisi I, II dan III DPRD Kota Cirebon dan sejumlah perangkat daerah terkait seperti Disbudpar, Bappelitbangda, BPKPD, DPUTR, DPRKP, dan RSD Gunungjati.

Memimpin langsung jalannya rapat, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan akademisi dalam menyusun RIPARDA secara komprehensif dan aplikatif.

“RIPARDA ini sangat penting bagi perencanaan masa depan pariwisata di Kota Cirebon. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen, termasuk kalangan akademisi, untuk duduk bersama dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini,” ujar Yusuf.

Yusuf juga menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menghasilkan konsep pembangunan pariwisata yang tertata rapi dan berkelanjutan.

“Kami perlu memikirkan bersama konsep pembangunan kepariwisataan yang tidak hanya bagus, tapi juga bisa diimplementasikan secara terarah. Dengan demikian, arah pembangunan pariwisata di Cirebon akan lebih tertata,” tambahnya.

Melalui forum ini, DPRD berharap RIPARDA yang sedang disusun mampu menjawab tantangan dan kebutuhan sektor pariwisata di Kota Cirebon secara menyeluruh, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya SSos MSi mengatakanm, RIPARDA terus dimatangkan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melibatkan kalangan perguruan tinggi dalam proses perencanaan hingga pengembangan ke depan.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata menyangkut kepentingan banyak pihak. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi penting sejak awal perencanaan.

“Beberapa tahapan awal sudah kami lakukan, mulai dari rapat pembahasan dengan perangkat daerah, pelaku industri pariwisata, dan hari ini bersama kalangan perguruan tinggi,” ujarnya, Senin (10/6/2025).

Menurut Agus, keterlibatan akademisi memiliki korelasi erat dengan kajian teknis pengembangan pariwisata jangka panjang. Masukan dari perguruan tinggi akan memperkuat substansi RIPARDA, terutama dalam hal konsep pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Agus menambahkan, Disbudpar bersama Komisi III DPRD Kota Cirebon akan terus mendorong agar isu pengembangan pariwisata menjadi perhatian bersama, mengingat sektor ini melibatkan banyak pihak dan berpotensi besar bagi kemajuan daerah.

“Alhamdulillah, perwakilan perguruan tinggi menyambut baik upaya ini. Ke depan, kerja sama bisa dalam bentuk kajian teknis, seperti pengembangan SDM pariwisata dan sebagainya,” jelasnya.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II M Handarujati Kalamullah SSos MAP, Sekretaris Komisi III R. Endah Arisyanasakanti SH dan Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Stanis Klau. (din)

Read More

Akademisi Didorong Terlibat dalam Pengembangan Pariwisata Jangka Panjang

 

CIREBON, FC - Keterlibatan akademisi dinilai memiliki korelasi erat dengan penyusunan kajian teknis dalam pengembangan pariwisata jangka panjang. 

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, masukan dari kalangan perguruan tinggi akan memperkuat substansi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA), khususnya dalam aspek konsep pengembangan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

"Kontribusi akademisi sangat penting, terutama dalam memberikan perspektif ilmiah dan teknis yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan," ujarnya.

Agus menambahkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) bersama Komisi III DPRD Kota Cirebon akan terus mendorong agar isu pengembangan pariwisata menjadi perhatian bersama. 

Sektor ini, kata dia, melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan daerah.

“Alhamdulillah, perwakilan perguruan tinggi menyambut baik inisiatif ini. Ke depan, bentuk kerja sama bisa berupa kajian teknis, seperti pengembangan SDM pariwisata dan program lainnya,” jelasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah, S.Sos., M.AP., Sekretaris Komisi III, R. Endah Arisyanasakanti, S.H., serta Anggota Komisi III, Stanis Klau. 

Sementara itu, Beberapa institusi pendidikan tinggi yang turut hadir di antaranya Universitas Gunung Jati (UGJ), UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Universitas 17 Agustus (Untag) Cirebon, Sekolah Tinggi Teknik Cirebon (STTC), serta Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Prima Internasional. (din)

Read More