Cirebon Economic Forum 2025: Pondasi Investasi Menuju Kabupaten Cirebon sebagai Jantung Ekonomi Rebana

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan Cirebon Economic Forum di ruang rapat Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).

Forum ini mengusung tema “One Step, One Vision: Aligning Cirebon’s Investment Future”, sebagai langkah awal menuju Cirebon Investment Summit yang direncanakan akan digelar pada November mendatang.

Bupati Cirebon, Imron, dalam sambutannya menegaskan kesiapan daerah untuk menerima investor. Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

“Kabupaten Cirebon ini memiliki potensi yang sangat besar. Ada sektor pertanian, perikanan laut, hingga tanah yang subur dan cocok untuk pengembangan investasi,” kata Imron.

Ia juga menyoroti keunggulan aksesibilitas Kabupaten Cirebon yang didukung banyak pintu tol, serta ketersediaan SDM dari sejumlah perguruan tinggi di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah, lanjutnya, telah membentuk tim percepatan investasi untuk mempermudah proses masuknya investasi.

Imron juga mengajak seluruh pejabat dan masyarakat untuk bersinergi mendukung program-program pembangunan demi kemajuan bersama.

Dalam semangat keterbukaan, ia menyatakan komitmen pemerintah daerah bersama Forkopimda untuk mendukung investor selama memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami membuka diri kepada investor. Mangga datang ke Kabupaten Cirebon. Kami dukung selama membawa manfaat untuk kemajuan masyarakat,” ujarnya.

Imron turut menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar membantu dan mempermudah segala proses perizinan investasi, serta mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi apabila terdapat hambatan di lapangan.

“Kami juga instrusikan kepada seluruh perangkat daerah, agar turut membantu dan memudahkan keinginan (investasi) juga dalam memprosesnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, menyampaikan bahwa forum ini merupakan kegiatan berkelanjutan sebagai pondasi strategis untuk memperkuat kesiapan Kabupaten Cirebon dalam menyambut dan melayani investasi.

“Forum ini bukan hanya soal potensi, tapi juga kesiapan narasi, data, hingga komunikasi. Ini adalah ajang pembuktian bahwa Kabupaten Cirebon serius dan siap melayani investasi secara menyeluruh,” ungkap Dede.

Dede menjelaskan, bahwa forum ini bertujuan menyatukan persepsi antar pemangku kepentingan, agar pesan yang disampaikan kepada investor solid dan selaras.

Selain itu, forum ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan ekonomi digital yang dapat didorong secara terarah.

Ia juga menegaskan pentingnya strategi promosi investasi yang terukur dan tidak asal-asalan.

Lebih jauh, kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha untuk saling memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain.

Dede menekankan, bahwa keberhasilan investasi memerlukan kolaborasi lintas perangkat daerah serta dukungan masyarakat luas. (din)

Read More

Bupati Imron Tinjau SDN 2 Kertawinangun, Pastikan Perbaikan Ruang Kelas dan Toilet

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, langsung bergegas usai mendapatkan laporan terkait kerusakan ruangan kelas dan fasilitas toilet di SDN 2 Kertawinangun, Kecamatan Kedawung.

Imron meninjau langsung sejumlah kerusakan di SDN 2 Kertawinangun, dan memastikan perbaikan ruangan kelas dan toilet yang rusak segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Pada hari ini saya kunjungan langsung ke SDN 2 Kertawinangun. Ini di Kedawung, berbatasan dengan kota (Cirebon),” ujar Imron saat meninjau langsung kerusakan di SDN 2 Kertawinangun, Kamis (12/6/2025).

“Saya ingin sekolah di Kedawung ini (memiliki fasilitas) baik dan anak-anaknya berprestasi, ternyata ada yang rusak,” kata Imron.

Di sela-sela peninjauan fasilitas yang rusak, Imron juga langsung menghubungi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Ronianto, melalui sambungan telepon.

Imron meminta agar Disdik Kabupaten Cirebon segera melakukan perbaikan ruangan kelas dan toilet yang rusak. Ronianto pun mengamini instruksi orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu.

“Ada dua ruangan yang rusak. Saya sudah telepon Kepala Dinas Pendidikan, ini akan diperbaiki. Toilet pun besok akan diperbaiki,” tuturnya.

Kepala SDN 2 Kertawinangun, Slamet Firdaus pun berterima kasih atas upaya Bupati Imron dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Terima kasih atas kunjungan Pak Bupati,” ucap Slamet.

Slamet mengaku sudah berupaya maksimal dan melaporkan kerusakan bangunan ke Disdik Kabupaten Cirebon sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia bersyukur SDN 2 Kertawinangun bakal segera diperbaiki.

“Toilet akan dibantu perbaikannya dalam waktu singkat. Pendidikan di Kabupaten Cirebon harus mendapatkan tempat yang baik untuk anak-anak kita, supaya mendapatkan ruang yang layak,” tukasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Genjot Aksi Terpadu Turunkan Angka Stunting

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengintensifkan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar di ruang rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pelaksanaan aksi konvergensi menjadi sangat krusial mengingat target penurunan prevalensi stunting secara nasional mencapai 18,8 persen pada 2025, dan 14,2 persen pada 2029 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

“Pemerintah daerah harus memastikan langkah-langkah percepatan penurunan stunting tetap terkonvergensi dan fokus pada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak usia bawah lima tahun, hingga remaja putri dan calon pengantin,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.

Data menunjukkan, prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon sempat mengalami penurunan signifikan dari 26,5 persen pada 2021 menjadi 18,6 persen di tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 22,9 persen pada 2023. Sementara data tahun 2024 belum dipublikasikan.

“Ini artinya kita tidak bisa lengah. Perlu kerja keras lintas sektor agar kita bisa mencapai target nasional, minimal 14,2 persen pada tahun 2029,” tegas Jigus.

Ia menekankan, upaya penurunan stunting bukan hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan dan instansi terkait, namun juga seluruh unsur pemerintah, swasta, akademisi hingga masyarakat.

Wabup Jigus meminta kepada semua perangkat daerah menjadikan aksi konvergensi stunting sebagai program prioritas dan strategis.

Pemkab Cirebon akan memperkuat peran TPPS dari tingkat kabupaten hingga desa, serta mendorong pendampingan keluarga melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) guna melakukan skrining dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

Selain itu, gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting juga akan terus digalakkan.

“Langkah lainnya adalah meningkatkan pelayanan program keluarga berencana, sistem rujukan kesehatan bagi keluarga tidak mampu, serta pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan dan penyuluhan sebagai bentuk intervensi langsung kepada kelompok sasaran,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengatakan pihaknya mendukung penuh target pembangunan keluarga berkualitas melalui lima program unggulan BKKBN seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), dan aplikasi digital “Keluarga Indonesia”.

“Kunci keberhasilan ada pada sinergi dan komitmen semua pihak. Konvergensi adalah pendekatan terbaik untuk memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan,” ungkap Eni.

Ia menjelaskan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam evaluasi dan pelaksanaan program stunting di seluruh tingkatan pemerintahan, dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

Koordinasi ini juga diharapkan memperkuat perencanaan terintegrasi serta menjamin optimalisasi alokasi sumber daya yang berkelanjutan, termasuk memastikan dukungan regulasi dan publikasi yang memperkuat akuntabilitas program kepada masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah terkait, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK, Direktur RSUD Arjawinangun dan Waled, perwakilan dunia usaha, serta akademisi dari Universitas Gunung Jati dan Universitas Muhammadiyah Cirebon, serta kepala UPTDP5A dan kepala Puskesmas dari 10 kecamatan. (Anin)

Read More

Bupati Imron Instruksikan Seluruh Perangkat Daerah Permudah Izin Investasi

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, memberikan instruksi kepada seluruh perangkat daerah untuk mempermudah izin investasi di Kabupaten Cirebon.

Hal ini disampaikan Imron pada gelaran Cirebon Economic Forum 2025 yang berlangsung di ruang rapat Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (12/6/2025).

“Kami juga instruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk turut aktif membantu dan memudahkan keinginan (investasi) dan memprosesnya,” kata Imron.

Imron mengungkapkan, Kabupaten Cirebon memiliki beragam potensi, sehingga perlu dioptimalisasi untuk kemajuan Kabupaten Cirebon.

Dirinya meminta masyarakat untuk terbuka menyambut investasi yang masuk ke Kabupaten Cirebon.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, yang akrab disapa Jigus. Ia meminta persoalan hambatan investasi di Kabupaten Cirebon harus segera diselesaikan.

“Mendukung semua investasi di Kabupaten Cirebon. Terkait keamanan, kami berkolaborasi dengan Forkopimda untuk menjamin keamanan dan kenyamanan,” ucap Jigus.

Selain itu, dirinya memberikan tiga kepastian, yakni kepastian hukum, waktu, dan biaya bagi para investor. Jigus menyebut, dirinya tidak ingin investasi yang masuk di Kabupaten Cirebon terganggu.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk mendampingi investor. Jigus juga meminta untuk membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha.

“Supaya investor yang datang ke Kabupaten Cirebon terjamin keamanan dan kenyamanannya. Kami pemerintah daerah membantu semaksimal mungkin,” tutupnya.  (din)

Read More

Silaturrahmi Antar Media: LBH KERIS Perkuat Sinergi dan Rasa Kekeluargaan

CIREBON, FC – Suasana kehangatan dan kekeluargaan begitu terasa dalam kegiatan silaturrahmi antar media yang digagas oleh Lembaga Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Keadilan Rakyat Indonesia (LPKBH KERIS). 

Acara tersebut dikemas dalam bentuk makan bersama yang dihadiri sejumlah tokoh dan insan media di Kabupaten Cirebon, Selasa, 11 Juni 2025.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Dewan Kehormatan LPKBH KERIS, Hartono Supandi, Ketua DPD Himpunan Insan Pers dan Wartawan Indonesia (HIPWI) Jawa Barat, dan Ketua Umum LPKBH KERIS Umar Amaro SH, Pimpinan Redaksi Koran Cirebon, Firda Asih, Dewan Penasehat LPKBH KERIS, Drs. Mahmud Mansyur, M.Pd, serta para aktivis dan jurnalis dari berbagai media cetak maupun online di Kabupaten Cirebon.

LPKBH KERIS sendiri merupakan lembaga bantuan hukum yang bernaung di bawah Perhimpunan Advokat Indonesia. Lembaga ini berkomitmen memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum secara adil dan merata, khususnya kepada masyarakat kecil dan kelompok marjinal.

Dalam suasana santai namun sarat makna tersebut, tampak satu sama lain saling berdialog dan berkomunikasi hangat, mempererat hubungan dan memperkuat sinergitas antarmedia serta lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum dan jurnalistik.

Ketua Umum LPKLBH KERIS, Umar Amaro, SH, dalam sambutannya memberikan sejumlah masukan konstruktif demi kemajuan bersama. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara KERIS, HIPWI, serta media cetak dan online beserta para jurnalisnya agar tetap solid, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi sosialnya.

“Silaturrahmi seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi dan kekeluargaan. Kita berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi bisa menjadi agenda rutin setiap tiga bulan sekali,” ungkap Umar Amaro.

Menurutnya, kegiatan makan bersama yang berlangsung sederhana namun penuh makna ini menjadi momen reflektif sekaligus inspiratif bagi para jurnalis dan aktivis yang hadir. 

Tak hanya mempererat hubungan personal, acara ini juga membuka ruang dialog lintas organisasi dan profesi demi kemajuan bersama.

LPKBH KERIS berharap, kegiatan seperti ini ke depannya dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sebagai bagian dari penguatan solidaritas dan rasa memiliki terhadap rumah besar media di Kabupaten Cirebon.

Rencananya, kegiatan serupa akan dijadwalkan ulang setiap tiga bulan sekali sebagai agenda rutin LPKBH KERIS bersama jaringan media di Kabupaten Cirebon, demi memperkuat sinergi, menjaga kekompakan, serta mempererat rasa kekeluargaan dalam dunia pers dan advokasi. 

Senada dengan hal tersebut, Dewan Kehormatan LPKBH Keris, Hartono Supandi, menyambut baik inisiatif LPKBH KERIS yang mampu menjadi ruang berkumpulnya berbagai elemen media dan aktivis. Ia menilai, kegiatan ini menjadi bagian penting dari pembangunan ekosistem pers yang sehat dan berwawasan kebangsaan.

Ia menilai forum semacam ini sangat penting sebagai wadah komunikasi dan konsolidasi antarmedia dan lembaga pendamping masyarakat.

Sementara itu, Firda Asih dan Drs Mahmud Mansyur, M.Pd mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai langkah awal membangun “rumah besar” silaturrahmi antar insan pers di Cirebon. Mereka sepakat bahwa kegiatan semacam ini perlu dilanjutkan secara berkala. (din)

Read More

Bupati Imron Pastikan SPMB 2025 Tanpa Pungutan dan Titipan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggelar deklarasi bersama dan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Cirebon 2025 yang bersih, berkualitas, dan berintegritas, di SMPN 1 Suranenggala, Rabu (11/6/2025).

Bupati Cirebon, Imron, memastikan pelaksanaan SPMB tahun 2025 menjunjung tinggi keadilan dan tanpa pungutan biaya.

Imron mengatakan, pemkab menggandeng Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sepakat menggelar deklarasi, serta penandatanganan pakta integritas terkait pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon 2025.

“Intinya adalah kita deklarasi bersama bahwa penerimaan siswa baru itu tidak ada diskriminasi masyarakat, yang kaya atau anak pejabat, atau orang miskin,” ucap Imron.

Imron juga menegaskan pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon 2025 tidak memungut biaya. Dari pendaftaran hingga proses akhir penerimaan siswa baru tak ada pungutan biaya.

“Kita sama sesuai aturan dan tidak ada pungutan. Ini kesepatan se-Kabupaten Cirebon. Tidak ada titip menitip dan tidak ada pungutan. Semua gratis,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Ronianto, menjelaskan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen semua pihak agar menciptakan pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon 2025 bersih, berkualitas, dan berintegritas.

Ronianto berharap pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon berjalan sesuai aturan dan menjunjung keadilan.

“Kami jangan diintervensi apapun. Biarkan kami bekerja dengan tenang sesuai dengan regulasi,” kata Ronianto.

Ia juga mengatakan, pelaksanaan SPMB berbeda dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jalur zonasi diganti dengan jalur domisili.

“Perbedaaan sedikit dari tahun sebelumnya. Sekarang ada desa kedudukan. Desa kedudukan ini, contohnya SMPN 1 Suranenggala ini berada di Desa Keraton, maka anak-anak dari Desa Keraton jadi prioritas. Zonasi tidak ada, tapi berubah domisili,” jelasnya.

Untuk mengetahui informasi lengkap mengenai jadwal, pendaftaran, hingga persyaratan mengenai SPMB jenjang sekolah menengah pertama (SMP) bisa kunjungi langsung situs resmi pelaksanaan SPMB Kabupaten Cirebon 2025.

Berikut link resmi SPMB Kabupaten Cirebon 2025 tingkat SMP, https://spmbsmp.disdik.cirebonkab.go.id/. (Ara)

Read More

Wakil Wali Kota Buka Sosialisasi SPMB, Akses Pendidikan Harus Setara untuk Semua

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pendidikan secara resmi menggelar kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. 

Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, di Aula Dinas Pendidikan, Rabu (11/6/2025), sebagai langkah awal menyambut perubahan besar dalam mekanisme penerimaan peserta didik baru di wilayah Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa SPMB merupakan sistem baru yang menggantikan skema lama, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. 

Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah administratif, namun mencerminkan semangat reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh.

"SPMB dirancang untuk lebih inklusif, adil, dan transparan. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Kota Cirebon memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas, tanpa hambatan sosial ataupun ekonomi," ujar Wakil Wali Kota dalam pidatonya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa SPMB menyediakan berbagai jalur penerimaan seperti jalur prestasi, jalur domisili, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. 

Masing-masing jalur memiliki fungsi strategis untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat tidak mampu, siswa berprestasi, serta keluarga yang berpindah tempat tinggal karena alasan pekerjaan atau lainnya.

Namun demikian, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan SPMB. 

"Kebijakan pendidikan tidak akan berarti jika tidak dipahami dan didukung oleh masyarakat. Sosialisasi ini menjadi jembatan penting antara pemerintah, satuan pendidikan, dan warga," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, hingga orang tua murid. 

Ia mengajak dan memastikan proses selama SPMB berjalan transparan, akuntabel, dan ramah bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. 

"Hindari segala bentuk kecurangan karena hal itu justru merugikan masa depan anak-anak kita," katanya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem SPMB dengan prinsip-prinsip utama yang kuat. 

"Kami berkomitmen penuh bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada asas objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi," ujar Kadini.

Kadini juga menambahkan bahwa seluruh informasi pendaftaran akan diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi Disdik. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini.

"Mari kita jaga agar pelaksanaannya berjalan lancar, jujur, dan menjunjung tinggi etika serta semangat gotong royong," tuturnya.

Dengan semangat Kota Cirebon Setara Berkelanjutan, Pemkot Cirebon berharap SPMB tidak hanya menjadi instrumen seleksi, tetapi juga menjadi refleksi dari karakter masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kepedulian sosial. (din)

Read More