Wamen P2MI Secara Resmi Luncurkan LPK Berbasis Pesantren Pertama di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Sebuah langkah baru dalam pemberdayaan pesantren dan peningkatan kualitas tenaga kerja migran resmi dimulai di Kabupaten Cirebon.

Launching Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang berbasis pesantren digelar di Pondok Pesantren Gedongan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Minggu (15/6/2025).

LPK ini menjadi yang pertama di Kabupaten Cirebon yang menjalin kerja sama langsung dengan pihak Jepang.

Peresmian LPK tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmadi Tawalla.

Dalam sambutannya, Dzulfikar menekankan pentingnya nilai moral pesantren yang menjadi bekal utama bagi santri yang akan bekerja di luar negeri, terutama di Jepang.

“Pesantren itu punya satu nilai plus, yaitu basis moral yang kuat. Harapan kami, moralitas ini menjadi landasan paling dasar bagi para santri ketika mereka ditempatkan di luar negeri,” ujar Dzulfikar.

Ia menambahkan, para pekerja migran yang berasal dari lingkungan pesantren diharapkan tetap menjaga gaya hidup dan pergaulan yang baik selama berada di negeri orang, serta mampu membawa perubahan positif ketika kembali ke kampung halaman.

Lebih lanjut, Dzulfikar menyampaikan bahwa dengan penempatan kerja di luar negeri, para pekerja bisa meningkatkan keterampilan, menambah jejaring, serta memperluas wawasan.

Hal ini, menurutnya, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong peningkatan kualitas penempatan dan perlindungan pekerja migran sejak kementeriannya naik kelas dari badan menjadi kementerian.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk kepolisian dan Kemendagri, agar informasi terkait migrasi tenaga kerja dapat tersebar hingga ke tingkat kepala desa,” tuturnya.

Ia juga mendorong agar seluruh akun media sosial Kementerian P2MI aktif 24 jam dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi atau pengaduan.

Menurut Dzulfikar, pendekatan digital ini telah berhasil menjangkau berbagai kasus migran yang sebelumnya menjadi sorotan, seperti kasus pekerja di Kamboja dan Myanmar.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyambut baik hadirnya LPK berbasis pesantren ini.

Pria yang akrab disapa Jigus ini menyampaikan apresiasi dan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pelatihan dan perlindungan bagi warga Kabupaten Cirebon yang ingin bekerja ke luar negeri.

“Alhamdulillah, saya mewakili Pak Bupati hadir langsung di acara launching ini. Pak Bupati sangat mengapresiasi Pesantren Gedongan yang telah membantu pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas,” ujar Jigus.

Menurutnya, hadirnya LPK berbasis pesantren yang menjalin kerja sama dengan Jepang merupakan yang pertama di Kabupaten Cirebon.

Pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri, kata Jigus, terus mendorong peningkatan jumlah pekerja migran yang memiliki skill dan kesiapan moral.

Bahkan, di tahun ini, Pemkab Cirebon telah memberangkatkan sebanyak 130 orang ke Jepang melalui skema yang difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah.

“Kita ingin ke depan, tidak ada lagi persoalan-persoalan hukum ataupun perlindungan terhadap tenaga kerja kita. Karena itu, pelatihan, pendampingan hukum, dan kolaborasi dengan pesantren sangat penting,” tambahnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Gedongan, Kyai Ade, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi pelopor pesantren, yang tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga mampu bersaing secara global.

“Ponpes Gedongan ini pernah mewakili Jawa Barat dalam lomba sains bidang kimia tingkat nasional. Kami terus bertransformasi menjadi pesantren enterpreneur yang membekali santri dengan skill dunia kerja, termasuk bahasa asing seperti Jepang,” ujarnya.

Ia menyebut, hadirnya LPK berbasis pesantren ini merupakan bagian dari visi besar Pesantren Gedongan untuk mencetak generasi santri yang mandiri, kompeten, dan siap bersaing di kancah internasional. (din)

Read More

Lepas 55 Kafilah Kota Cirebon Menuju MTQH Jabar, Sekda : Lebih dari Lomba, Ini Jalan Dakwah dan Pembinaan Akhlak

CIREBON – Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Agus Mulyadi, secara resmi melepas Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) Kota Cirebon untuk berlaga pada MTQH XXXIX Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Sabtu (14/6/2025). 

Acara pelepasan ini berlangsung khidmat di Masjid Al-Kautsar Setda Kota Cirebon dan turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Sutikno, serta para orang tua peserta dan jajaran pemerintah kota.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh anggota kafilah yang telah menunjukkan dedikasi tinggi selama proses persiapan. 

Ia menyebutkan bahwa keberangkatan mereka bukan sekadar untuk meraih juara, tetapi membawa misi yang lebih besar sebagai duta-duta Qur’ani dari Kota Cirebon.

“Kepada Kafilah Kota Cirebon, kalian berangkat membawa harapan banyak orang. Bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk menunjukkan bahwa Kota Cirebon punya generasi yang memiliki kemampuan, karakter, dan semangat juang yang luar biasa,” ujarnya.

Sekda juga menekankan bahwa MTQH bukanlah ajang perlombaan biasa, melainkan wahana pembinaan akhlak dan spiritualitas. 

“Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis bukan semata lomba. Lebih dari itu, ini adalah wahana bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa kita, selaku umat Islam, terus menjaga dan memuliakan kitab suci sebagai pedoman hidup,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon akan terus mendukung kegiatan keagamaan yang dapat memperkuat fondasi spiritual masyarakat. Lebih lanjut, 

Sekda mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan semangat dalam menjalani kompetisi ini. Sebagai duta Qur’ani, kata Sekda, harus bisa menjaga kekompakan, adab, dan tetap rendah hati di manapun berada. 

"Insyaallah dengan usaha dan doa, hasil terbaik akan kita raih. Kami dan seluruh masyarakat Kota Cirebon mendoakan agar keberangkatan kafilah dapat terlaksana dengan baik, diberikan kesehatan, keselamatan, dan bisa pulang dengan membawa kebanggaan untuk kita semua. Selamat jalan, selamat berjuang," tuturnya.

Sementara itu, Aspemkesra Kota Cirebon, Sutikno, menjelaskan bahwa kafilah yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi berjenjang, dimulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. 

“Kami telah melakukan pembinaan intensif dan seleksi yang ketat demi menjaga kualitas peserta. Ini bukan proses yang singkat, tetapi rangkaian panjang yang kami awali dari MTQ tingkat kelurahan hingga ke tingkat kota,” jelasnya.

Menurut Sutikno, kafilah Kota Cirebon tahun ini berjumlah 55 orang yang akan berlaga di berbagai cabang lomba, termasuk Tilawah Qur’an, Qira’at Qur’an, Tahfizh Qur’an, Fahmil Qur’an, Syarhil Qur’an, Kaligrafi, Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an, dan Hadist. Mereka akan bertanding di Soreang, Kabupaten Bandung, mulai tanggal 15 hingga 22 Juni 2025.

Sutikno juga mengapresiasi para orang tua yang telah memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka. 

“Kami sampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mengantarkan dan terus mendampingi putra-putrinya. Dukungan keluarga sangat penting dalam keberhasilan mereka,” tuturnya. (din)

Read More

Menteri Lingkungan Hidup Tinjau TPA Kopiluhur, Dorong Transformasi Sistem Pengelolaan Sampah Kota Cirebon

CIREBON – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur yang terletak di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pada Jumat (13/6/2025). 

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong perbaikan tata kelola sampah di daerah, khususnya dalam transformasi sistem dari open dumping menuju sanitary landfill.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon Yuni Darti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam laporannya, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di wilayahnya masih menghadapi beberapa tantangan utama, terutama dalam hal pengangkutan dan ketersediaan alat berat di TPA.

“Terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Sekda Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya. Di lapangan, kami masih menemui kendala dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA," ujar Wali Kota.

Tidak hanya itu, lanjut Wali Kota, kondisi armada pengangkut sudah tua dan butuh peremajaan. Begitu juga alat berat di TPA.

"Namun kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar sampah dari TPS dapat terangkut seluruhnya ke TPA,” ungkap Wali Kota.

Ia menambahkan bahwa Pemkot Cirebon rutin melaksanakan kegiatan bebersih lingkungan di tingkat kelurahan dan kecamatan setiap pekan. 

"Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan mulai tumbuh. Ini menjadi modal penting bagi kami untuk mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menekankan pentingnya penguatan pengelolaan sampah di tingkat hulu, seperti pemilahan di TPS 3R, lingkungan sekitar, hingga rumah tangga. Ia berharap upaya ini dapat menekan volume sampah yang berakhir di TPA.

“Kalau hanya mengandalkan pengelolaan di hilir, biayanya akan sangat tinggi. Kota Cirebon harus memaksimalkan pengelolaan di sumbernya. Sampah makanan dari rumah tangga harus ditekan seminimal mungkin," ujar Herman.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dalam arahannya meminta Pemerintah Kota Cirebon segera menyusun desain perubahan sistem pengelolaan sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill. Menurutnya, Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dengan karakter masyarakat yang heterogen memerlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan sampah.

“Kami sudah meminta Pemkot Cirebon untuk menyusun desain sistem baru dan langsung mengeksekusinya. Kami paham penanganan sampah di setiap daerah berbeda-beda. Karena itu, pendekatan operasional harus disesuaikan dengan karakter masyarakat," tuturnya.

Menteri LH juga menekankan penerapan TPS 3R. Ia mengimbau bahwa jangan sampai seluruh beban sampah hanya dipikul di hilir, karena biayanya sangat tinggi. 

"Penguatan sistem di hulu harus menjadi prioritas,” tegas Hanif.

Ia juga berharap ke depan pengelolaan sampah di Cirebon dapat bertransformasi dari yang sepenuhnya bergantung pada APBD menjadi pola swakelola berbasis masyarakat.

“Pemda harus bijaksana dalam mengelola sampah. Kegotongroyongan, kesiapsiagaan masyarakat, serta intensifikasi penanganan di hulu harus segera dilakukan. Kami beri waktu enam bulan untuk perbaikan di TPA Kopiluhur. Setelah itu, tim pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan evaluasi,” tandas Hanif.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, diharapkan permasalahan sampah di Kota Cirebon dapat ditangani lebih baik, sehingga memberikan dampak positif bagi kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Gandeng Swasta Siapkan 130 Pekerja Magang ke Jepang

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggandeng pihak swasta untuk menyiapkan 130 pencari kerja dalam program pelatihan dan pemagangan ke Jepang.

Program ini menyasar masyarakat tidak mampu namun berprestasi, sebagai upaya nyata menurunkan angka pengangguran.

“Ini tindak lanjut dari program Bupati Cirebon untuk pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran, khususnya yang ingin ke luar negeri,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, usai penandatanganan kerja sama di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (13/6/2025).

Dalam program ini, Pemkab Cirebon bekerja sama dengan Yayasan Dewa Aksara Nusantara, LPK ISO Jepang, dan LPPR Indonesia.

Kolaborasi ini difokuskan pada pelatihan keterampilan, penguatan karakter kerja, hingga penempatan magang di sejumlah perusahaan di Jepang.

Awalnya, kata Novi, hanya 40 orang yang direncanakan mengikuti program. Namun setelah dilakukan kajian mendalam, jumlah peserta yang memenuhi syarat dan layak ikut pelatihan meningkat menjadi 130 orang.

“Karena keterbatasan anggaran, kami hanya menangani aspek pelatihannya. Untuk biaya penempatan ke Jepang, menggunakan skema mandiri, yang pembayarannya baru dilakukan saat peserta sudah bekerja,” jelas Novi.

Ia mengatakan, proses penjaringan peserta sudah dimulai sejak Januari 2025, dengan mekanisme seleksi terbuka dan berbasis minat masyarakat yang cukup tinggi terhadap program kerja luar negeri, khususnya Jepang.

Novi menyebut, skema pembiayaan tanpa uang muka ini menjadi poin penting dalam membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat tidak mampu yang ingin mengubah nasib lewat jalur kerja luar negeri.

Selain menekan pengangguran, lanjut Novi, program ini juga memberi efek domino terhadap daerah lain. “Sudah banyak pemda lain yang mengkaji program serupa, karena dampaknya sangat konkret,” ungkapnya.

Bupati Cirebon, Imron, menyampaikan bahwa pengangguran masih menjadi tantangan besar di wilayahnya.

Karena itu, ia menilai kerja sama lintas sektor ini sangat strategis untuk menyiapkan tenaga kerja berkualitas yang siap bersaing secara global.

“Peluang kerja di Jepang masih sangat terbuka. Maka ini adalah langkah konkret kami memberi pilihan hidup yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

Ia berharap, pelatihan ini bisa menjadi jembatan perubahan hidup, sekaligus mengangkat citra positif pekerja Indonesia di luar negeri.

Imron menekankan bahwa peserta yang lolos merupakan SDM terpilih, dengan kombinasi potensi dan semangat.

“Tujuan akhirnya bukan hanya menurunkan pengangguran, tetapi membangun generasi pekerja Kabupaten Cirebon yang unggul, mandiri, dan menjadi kebanggaan daerah,” ucapnya menambahkan. (din)

Read More

Wali Kota Serahkan SK Pensiun dan Tanda Penghargaan kepada 29 ASN Purna Tugas

 

CIREBON  — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyerahkan Surat Keputusan Pensiun dan Tanda Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang purna tugas, Kamis (12/6/2025). 

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdian. 

Ia menegaskan bahwa menjadi ASN bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara. 

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dedikasi dan pengabdian Bapak dan Ibu selama ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Wali Kota menyampaikan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari kontribusi seseorang terhadap lingkungan. Justru, dengan pengalaman panjang yang dimiliki, para pensiunan tetap dapat berperan aktif dalam masyarakat. 

“Saya yakin, ilmu, kebijaksanaan, dan pengalaman Bapak dan Ibu akan tetap bermanfaat, baik di tengah keluarga maupun lingkungan sosial,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar nilai-nilai positif yang telah ditunjukkan para ASN purna tugas bisa menjadi teladan bagi generasi ASN yang masih aktif saat ini. 

Menurutnya, dedikasi, loyalitas, dan etika kerja para pensiunan adalah pondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional.

“Ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan regulasi. Kita butuh karakter ASN yang kuat, berintegritas, dan punya semangat melayani. Nilai-nilai itulah yang telah diwariskan oleh Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Wali Kota.

Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, saat ini tengah berkomitmen dalam melanjutkan agenda reformasi birokrasi melalui penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur. Tujuannya tak lain adalah untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang Setara Berkelanjutan, yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Wali Kota mengajak para pensiunan untuk tetap menjaga silaturahmi dan kedekatan dengan instansi. 

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi Bapak dan Ibu untuk tetap menjadi bagian dari keluarga besar Pemerintah Kota Cirebon. Jangan sungkan untuk datang, berbagi cerita, dan terus menjaga semangat kebersamaan,” ucapnya penuh kehangatan.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati mengungkapkan bahwa pada kesempatan ini terdapat 29 ASN yang akan memasuki masa purna tugas per 1 Juli 2025. 

“Hari ini, kita memberikan penghargaan kepada 29 ASN yang telah mencapai batas usia pensiun. Ini bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama puluhan tahun,” katanya.

Acara ini menjadi momen reflektif, bukan hanya bagi para pensiunan, tapi juga bagi seluruh ASN aktif untuk terus menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas negara. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Apresiasi Seminar Internasional Paliatif, Perpaduan Teknologi dan Kemanusiaan

CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati menghadiri Seminar Internasional yang digelar Institut Teknologi dan Kesehatan (ITEKES) Mahardika di Grage Hotel, Kamis (12/6/2025). 

Kegiatan yang bertemakan “The Future of Palliative Care: Technology, Innovation, and a Holistic Approach” ini dihadiri oleh para akademisi, hingga praktisi kesehatan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada ITEKES Mahardika, khususnya Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, atas penyelenggaraan seminar yang dinilai sangat relevan dengan tantangan dunia kesehatan saat ini. 

"Seminar seperti ini merupakan refleksi nyata dari semangat kemajuan, kolaborasi, dan dedikasi akademik yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman," ujar Wakil Wali Kota.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelayanan paliatif bukan hanya menyangkut perawatan bagi pasien di akhir hayat, tetapi merupakan wujud empati tertinggi dalam praktik keperawatan. 

“Ketika sains bertemu dengan rasa kemanusiaan, di situlah nilai sejati pelayanan paliatif bekerja. Ini bukan hanya soal medis, tapi juga menyentuh aspek spiritual, sosial, dan emosional,” tambahnya.

Namun demikian, ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan layanan paliatif, seperti perubahan demografi, meningkatnya prevalensi penyakit kronis, hingga keterbatasan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang ini.

 "Perlu ada terobosan. Di sinilah peran teknologi menjadi kunci, mulai dari artificial intelligence, telemedicine, hingga wearable devices yang harus dipadukan dengan pendekatan budaya dan spiritual yang tepat," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cirebon terus berkomitmen dalam mendorong penguatan sektor kesehatan yang berpihak pada kelompok rentan dan pasien dengan kebutuhan khusus. 

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara akademisi, tenaga kesehatan, masyarakat, dan pemerintah adalah pilar penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berkesinambungan,” ujarnya.

Dengan semangat kolaboratif dan visi yang menyatukan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan, seminar ini diharapkan menjadi titik awal bagi transformasi pelayanan paliatif di Indonesia. 

“Mari kita jadikan forum ini sebagai pijakan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih adaptif dalam dunia kesehatan,” ajaknya.

Sementara itu, Rektor ITEKES Mahardika, Yani Kamasturyani dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya memperluas wawasan, tetapi juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

“Semoga acara ini dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa, dosen, dan seluruh peserta. Melalui kehadiran para narasumber internasional, kita bisa memperluas cakrawala dan mengadopsi pendekatan baru dalam praktik pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Yani juga berharap agar seminar ini tidak berhenti pada tataran diskusi teoritis saja, melainkan dapat menghasilkan aksi nyata yang berdampak langsung pada sistem kesehatan.

"Baik dalam bentuk pengembangan kurikulum, riset terapan, hingga pengabdian kepada masyarakat," harapnya. (Ara)

Read More

LPKBH-KERIS : Hadir untuk Rakyat, Bangun Sinergi dengan Pemerintah Wilayah III Cirebon

CIREBON, FC — Lembaga Pengkajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum - Komunitas Rakyat Independen Strategis (LPKBH-KERIS) menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah se-Wilayah III Cirebon dalam berbagai program strategis pembangunan. 

Kolaborasi ini meliputi sektor pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, peningkatan mutu pendidikan, hingga pendampingan hukum dan advokasi kepada masyarakat.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum LPKBH-KERIS, Umar Amaro, SH, menegaskan bahwa lembaganya siap mendukung publikasi dan sosialisasi seluruh kebijakan serta rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Termasuk pula pencapaian-pencapaian yang telah berhasil diraih dalam rangka memajukan wilayah.

“Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi terkait kemajuan dan rencana pembangunan yang pro-rakyat. Namun tentu saja, LPKBH-KERIS tetap menjaga jati dirinya sebagai lembaga yang lahir dari kepentingan rakyat,” tegas Umar.

Lebih lanjut, Umar menyampaikan bahwa meskipun LPKBH-KERIS membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, namun lembaganya tidak akan meninggalkan komitmen kritis terhadap ketidakadilan maupun kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. 

“Kami tetap menjadi bagian dari kontrol sosial yang konstruktif. Mengkritisi kebijakan yang tidak adil adalah bagian dari tanggung jawab kami demi tegaknya keadilan dan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.

Guna memperkuat peran dan efektivitas kerja organisasi, LPKBH-KERIS terus melakukan konsolidasi internal melalui penguatan komunikasi antar pengurus dan aktivis. 

Berbagai program kerja serta kegiatan silaturrahmi rutin dilakukan untuk mempererat solidaritas dan memastikan seluruh elemen organisasi tetap solid dalam menjalankan misi sosial dan kemasyarakatan.

Dengan semangat kolaboratif namun tetap kritis, LPKBH-KERIS diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Sementara itu, Pimprus Koran Cirebon, Firda Asih menyambut baik langkah LPKBH-KERIS untuk menggandeng Pemda Sewilayah III Cirebon. 

Langkah ini kata Firda merupakan bukti jika LPKBH-KERIS yang di dalamnya terdapat organ-organ media dan wartawan bisa bekerjasama dengan dalam rangka percepatan pembangunan dan kemajuan daerah. 

"Sebagai pemilik perusahaan media dan para awak media menyambut baik langkah ini, karena kerjasama tersebut adalah sebuah bukti untuk turut memajukan daerah dari berbagai bidang yang ada. Semoga langkah ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah, dan kolaborasi ini bisa segera terjalin," tandasnya. (din)

Read More