Festival Kuliner Jalur Rempah, Simpul Rasa Nusantara dalam Arus Sejarah

CIREBON –  Festival Kuliner Jalur Rempah (FKJR) 2025 resmi digelar untuk kedua kalinya, membawa pesan yang lebih dalam dari sekadar pesta rasa. Ini adalah selebrasi warisan, identitas, dan ketahanan budaya. Kali ini, FKJR digelar di Gedung DPRD Kota Cirebon dan sekitarnya, Kamis-Sabtu (17-19/7/2025) dengan tema "Wastra Nusantara".

Festival ini merupakan bagian dari agenda strategis tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon yang tahun ini mengusung semangat ketahanan pangan, pelestarian budaya kuliner, dan pemberdayaan ekonomi lokal. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya FKJR 2025.

"Kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah berkontribusi dan mendukung festival ini. FKJR bukan hanya agenda rutin, tapi sebuah cermin perjalanan sejarah. Cirebon, dalam catatan sejarah, adalah simpul penting jalur perdagangan rempah. Dari pelabuhan ini, aroma cengkeh, pala, dan lada mengarungi lautan dan menyentuh dunia,” ujarnya 

Agus menambahkan bahwa peran Cirebon dalam jalur rempah bukan hanya ekonomis, tapi juga kultural. Kota ini menjadi tempat pertemuan dan akulturasi agama, budaya, hingga kuliner yang menjadikannya “Sarumban”, sebuah istilah yang berarti campuran atau pertemuan.

“FKJR tahun ini tidak hanya menyajikan kuliner tradisional, tetapi juga lomba foto-video, pagelaran seni tari dan musik, workshop melukis topeng, launching maskot Kota Cirebon, fashion show, lomba tumpeng mini, hingga bazar UMKM. Kami juga mengangkat tema besar ketahanan pangan dan menghidupkan kembali Wastra Nusantara sebagai wujud cinta pada akar kita sendiri,” imbuh Agus.

Festival ini turut melibatkan berbagai komunitas, termasuk asosiasi perias dan pelaku budaya, yang menghadirkan nuansa lokal dalam balutan semangat nasional.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dalam pidato pembukaan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh unsur masyarakat dan panitia yang telah menyukseskan acara ini.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Cirebon, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, para pelaku UMKM, komunitas budaya, media, dan para sponsor yang dengan tulus mencintai dan menjaga warisan bangsa kita,” ujar Wali Kota.

Wali Kota menegaskan bahwa FKJR 2025 bukan sekadar festival, melainkan pernyataan jati diri sebuah kota yang berakar pada sejarah besar Nusantara. Melalui festival ini, Wali Kota ingin menegaskan bahwa kuliner adalah kekayaan intelektual, bagian dari identitas yang hidup. 

“Jalur rempah bukan hanya jalur dagang, tapi jalur peradaban. Ia membawa cita rasa, ilmu, dan nilai-nilai. Maka, dapur rakyat bukan sekadar ruang memasak, tapi juga ruang mencipta sejarah," tuturnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa FKJR 2025 dirancang sebagai ruang dialog budaya, penguatan jejaring antardaerah, dan sarana pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis lokal.  

Sejalan dengan visi SETARA BERKELANJUTAN yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan, Pemkot Cirebon ingin menjadikan Cirebon sebagai destinasi budaya dan kuliner yang autentik.

“Kita ingin Kota Cirebon hadir sebagai simpul rasa Nusantara. Sebuah kota pelabuhan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga berakar dalam budaya," tegasnya.

Mengakhiri pidatonya, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya untuk hadir dan terlibat aktif.

“Mari kita rayakan kekayaan rasa dan sejarah kita. Hadiri festival ini, dukung UMKM lokal, dan banggakan warisan kuliner kita. Tunjukkan kepada dunia bahwa Kota Cirebon bukan sekadar persinggahan, tapi rumah bagi cita rasa dan budaya yang abadi,” tutupnya.

Festival Kuliner Jalur Rempah 2025 akan berlangsung selama tiga hari ke depan, diisi dengan berbagai pertunjukan budaya, kompetisi kreatif, hingga pameran produk-produk lokal unggulan. (Ara)

Read More

Bupati Imron Dukung Menko PM Perkuat Peran Pesantren Atasi Kemiskinan

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, yang mendorong pesantren naik kelas menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Imron saat menyambut Menko PM dalam agenda Rembug Warga bertajuk “Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Berbasis Pesantren” yang digelar di Pondok Pesantren Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kamis (17/7/2025).

“Kami menyambut baik kedatangan Bapak Menko ke Cirebon, terutama dengan membawa agenda yang sangat relevan bagi daerah kami sebagai kota santri,” kata Imron.

Imron menjelaskan, Kabupaten Cirebon memiliki karakteristik wilayah pesisir yang menghadapi beragam tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya daya saing SDM, hingga tingginya angka kemiskinan.

“Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih 11 persen atau sekitar 245 ribu jiwa. Namun kami optimistis, pesantren bisa menjadi motor penggerak dalam menurunkan angka ini,” ujarnya.

Ia menyebut, ratusan pesantren yang tersebar di wilayahnya tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga aktif membangun ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemerintah daerah siap mendukung setiap langkah peningkatan kapasitas pesantren.

“Dengan pesantren ekonomi, warga mendapatkan pengaruh positif yang signifikan. Harapannya, pesantren dapat naik level sebagai game changer dalam pengentasan kemiskinan,” ucapnya.

Selain itu, Pemkab Cirebon juga mendukung penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi sebagai basis penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan agar lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Menko PM, Muhaimin Iskandar menyatakan, pondok pesantren memiliki sejarah panjang dalam membantu rakyat kecil melalui pendidikan tanpa diskriminasi, bahkan sejak sebelum kemerdekaan.

“Pesantren telah lama menjadi tempat bagi siapa pun, termasuk masyarakat miskin, untuk mengakses pendidikan. Ini kunci penting dalam memotong rantai kemiskinan,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Ia menambahkan, pesantren perlu dikembangkan menjadi pusat pelatihan kerja, inkubator usaha, dan jaringan distribusi produk lokal.

Dengan transformasi ini, pesantren tidak hanya mencetak santri yang alim, tetapi juga santri yang mandiri secara ekonomi.

Kemenko PM, lanjut Cak Imin, akan terus mengorkestrasikan dukungan lintas kementerian/lembaga, guna memperkuat peran pesantren dalam memberdayakan masyarakat.

Upaya ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2026.

“Mari kita perkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan, agar seluruh lapisan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” ujarnya. (din)

Read More

1.735 Tenaga Honorer Resmi Dilantik Jadi PPPK, Kabupaten Cirebon Raih Penghargaan dari BKN

 

KABUPATEN CIREBON — Momen bersejarah terjadi di Stadion Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, pada Rabu (16/7/2025).

Sebanyak 1.735 tenaga honorer resmi dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Bupati Cirebon, Imron.

Pelantikan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan karier ribuan tenaga honorer yang selama ini telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Suasana penuh haru dan bahagia tampak mewarnai acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh jajaran pejabat pemerintah daerah serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam sambutannya, Bupati Imron menyampaikan, bahwa pengadaan PPPK tahun anggaran 2024 ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat pelayanan publik dan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Cirebon.

“Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengadaan PPPK dengan menitikberatkan pada formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan,” ujar Imron.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan formasi tambahan untuk tahun 2024, yakni 97 formasi tenaga guru, 50 formasi tenaga kesehatan, dan 1.893 formasi tenaga teknis.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.735 orang telah lolos tahapan seleksi dan kini resmi diangkat sebagai PPPK.

Imron menekankan pentingnya peran PPPK dalam mendukung jalannya roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Saya minta kepada seluruh PPPK yang hari ini dilantik, agar benar-benar bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Tunjukkan dedikasi dan loyalitas, karena kalian adalah orang-orang terpilih,” pesannya.

Tak hanya itu, Imron juga mengajak para pegawai yang baru dilantik untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan bekerja dengan semangat serta integritas.

“Jadikan momentum ini untuk membangun kapasitas diri, bekerja dengan cerdas dan sepenuh hati. Mari kita bersama-sama membawa Kabupaten Cirebon menuju arah yang lebih baik,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemkab Cirebon dalam melakukan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Formasi Tahun 2024.

Predikat tersebut diberikan oleh Kantor Regional III BKN, dan menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu instansi terbaik dalam proses pengadaan ASN.

Kini, dengan status yang lebih pasti, mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih maksimal untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

UIN Siber Cirebon Jadi Tuan Rumah Seminar Internasional Etika Siber dan Informasi

CIREBON, FC — Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon menjadi  pelopor kampus digital keislaman di Indonesia. 

Melalui Perpustakaan Pusat dan berkolaborasi dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), UIN Siber Cirebon menjadi tuan rumah Seminar Internasional bertajuk “Navigating the Landscape of Cyber Ethics and Information Ethics: Exploring the Challenges, Management Strategies, and Policies in the Realm of Digital Libraries”, Rabu (17/07/2025).

Berlokasi di Gedung SBSN lantai 8, seminar ini diikuti lebih dari 110 peserta dari 58 perguruan tinggi di Indonesia, baik secara luring maupun daring. Selain itu, sebanyak 40 perguruan tinggi turut menandatangani nota kesepahaman (MoA) sebagai upaya memperkuat jejaring perpustakaan digital nasional.

Seminar ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Gunawan, ATD, DEA, yang hadir mewakili Wali Kota Cirebon. 

Ia mengapresiasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon atas penyelenggaraan seminar yang dinilai strategis di tengah era disrupsi digital.

“Kegiatan ini sangat positif dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya kota Cirebon. Ini mencerminkan peran nyata UIN Siber dalam membangun ekosistem pengetahuan digital berbasis etika dan nilai,” ujar Gunawan.

Seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai institusi internasional, antara lain: Amir Hussain Md Ishak, Chief Librarian Asia e University Malaysia, Dr. Labibah, M.LIS, President SLA (Special Library Association) Asian Community, Prof. Dr. H. Didin Nurul Rosyidin, Ph.D, Dosen UIN Siber Cirebon dan Moderator : Lala Bumela, Ph.D, Direktur International Office UIN Siber Cirebon.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, menyampaikan bahwa seminar ini sekaligus menjadi ajang afirmasi pencapaian UIN Siber sebagai perguruan tinggi berbasis digital pertama di bawah naungan Kementerian Agama.

“Tepat satu tahun sejak ditetapkan melalui Perpres No. 60 Tahun 2024, kami berhasil meraih akreditasi UNGGUL dari BAN-PT. Ini bukti bahwa transformasi digital yang kami jalankan berhasil mengangkat kualitas pendidikan tinggi Islam ke tingkat global,” ujarnya.

Ketua Pelaksana sekaligus Kepala Perpustakaan Pusat UIN Siber Cirebon, Syibli Maufur, M.Pd, menyatakan bahwa seminar ini menjadi tonggak penting dalam menyikapi tantangan etika informasi di era perpustakaan digital.

“Tema seminar ini sangat relevan dan menjawab kebutuhan akan kebijakan informasi yang etis, adaptif, serta manajemen literasi digital yang berkelanjutan,” jelas Syibli.

Sementara itu, Ketua FPPTI Pusat, Mariyah, S.Sos., M.Hum, yang hadir secara daring, menyampaikan apresiasi atas inisiatif UIN Siber Cirebon dalam memperkuat literasi informasi yang berlandaskan etika di lingkungan perguruan tinggi.

Dengan terselenggaranya seminar ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memperkuat posisinya sebagai pionir dalam pengembangan budaya akademik digital dan etika informasi di tingkat nasional maupun internasional. (din)

Read More

Persetujuan Tiga Raperda, Wujud Komitmen terhadap Tata Kelola dan Pembangunan Daerah

CIREBON — Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan legislasi daerah pada Kamis (17/7/2025). 

Dalam rapat tersebut, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis disetujui bersama, menandai komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif untuk memperkuat tata kelola serta pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tiga Raperda yang disetujui meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Cirebon, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Ketiganya dinilai sangat relevan dalam menjawab tantangan dan kebutuhan strategis Kota Cirebon saat ini.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa persetujuan Raperda ini bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan semangat kolaboratif dalam menghadirkan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada masyarakat. 

“Paripurna hari ini adalah bentuk nyata dari sinergi kita dalam mewujudkan regulasi yang lahir dari aspirasi publik, bukan dari ruang kosong,” ujarnya.

Raperda lalu lintas, menurut Wali Kota, diarahkan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi. 

Sementara pembentukan BPR Bank Cirebon menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil. Sedangkan Raperda Pertanggungjawaban APBD mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Proses penyusunan dua Raperda substansi tersebut telah melalui tahapan harmonisasi dan fasilitasi yang ketat, termasuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Kanwil Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat. 

“Kami pastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Wali Kota.

Apresiasi pun disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Cirebon, terutama Panitia Khusus dan Badan Anggaran, yang telah bekerja keras selama proses pembahasan. 

“Terima kasih atas dedikasi dan kesungguhan seluruh pihak yang telah terlibat, termasuk tim teknis dari eksekutif,” tambahnya.

Wali Kota juga menegaskan pentingnya tindak lanjut setelah persetujuan Raperda ini. Ia menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk segera menyiapkan langkah operasional dan regulasi turunan yang dibutuhkan, seperti Peraturan Kepala Daerah dan petunjuk teknis. 

“Perda bukan sekadar produk hukum, tapi harus hadir dalam bentuk layanan konkret yang dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.

Wali Kota mengingatkan bahwa kekuatan sebuah regulasi akan sangat bergantung pada pelaksanaannya. Untuk itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, kepemimpinan teknis, dan semangat birokrasi yang berorientasi pada hasil. “Mari pastikan bahwa kebijakan ini berdampak nyata dan positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Wali Kota mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga integritas dalam proses legislasi daerah. 

“Setiap Raperda yang disusun dan disahkan adalah bagian dari amanah publik yang tidak bisa kita abaikan. Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini menjadi bukti bahwa kerja sama yang solid antara pemerintah dan legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang progresif dan berakar pada kebutuhan riil masyarakat. (din)

Read More

Keuntungan Indonesia dalam Kemitraan Ekonomi IEU-CEPA

JAKARTA – Pemerintah Indonesia baru saja menyepakati kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Apa saja keuntungan Indonesia dari kerja sama strategis ini?

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal menyampaikan, salah satu dampak positif utama dari IEU-CEPA adalah potensi peningkatan ekspor Indonesia hingga 50% dalam tiga hingga empat tahun ke depan. 

Hal ini dimungkinkan karena sekitar 80% produk unggulan Indonesia—seperti minyak kelapa sawit berkelanjutan, tekstil, alas kaki, hasil perikanan, makanan olahan, dan produk pertanian—akan mendapat bebas tarif atau preferensi tarif di pasar Eropa.

Dampak turunannya adalah penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor seperti industri manufaktur, pertanian dan perikanan, serta jasa profesional dan logistik. “Potensi penyerapannya bisa mencapai satu juta tenaga kerja,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (17/7).

Keuntungan lainnya adalah dukungan terhadap pengembangan ekonomi hijau. IEU-CEPA diharapkan mempercepat investasi dan pertumbuhan di sektor energi terbarukan, industri hijau, serta pertanian berkelanjutan. Ini merupakan langkah penting dalam transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

“Kita bisa leverage kapasitas institusional untuk memenuhi standar Uni Eropa, baik dalam hal lingkungan, kelembagaan, maupun tata kelola,” jelas Fithra. “Hal ini akan memperkuat governance dan mempercepat transformasi menuju ekonomi berkelanjutan.”

Kemitraan ini juga diyakini akan meningkatkan daya saing industri nasional. Standar IEU-CEPA yang tinggi membuka peluang alih teknologi dan peningkatan standar produksi di dalam negeri.

“Ini menciptakan sinyal positif dan bandwagon effect, tidak hanya untuk investasi dari Uni Eropa tapi juga dari negara-negara lain yang melihat Indonesia sebagai mitra dagang yang memenuhi standar internasional tertinggi,” ujar Fithra.

Selain memperkuat pasar utama, perjanjian kerja sama IEU-CEPA juga membuka peluang untuk ekspansi ke pasar-pasar baru yang selama ini belum tergarap secara optimal. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ke-33 sebagai mitra dagang Uni Eropa, sementara Uni Eropa merupakan mitra dagang kelima terbesar bagi Indonesia.

“Jadi dengan perluasan pasar yang sifatnya belum optimal itu bisa meningkatkan peluang ekspor kita juga ke luar negeri. Jadi tidak tergantung atau terkonsentrasi ke satu negara saja,” katanya.

Penandatanganan exchange letter yang menjadi pedoman akselerasi perjanjian IEU-CEPA dilakukan pada Minggu, 13 Juli 2025, usai pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Kantor Pusat Uni Eropa, Berlaymont Building, Brussel.

Dokumen ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan European Union Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič. (din)

Read More

Jelang Ujian, UIN Siber Cirebon Gelar Technical Meeting PJJ Secara Daring

CIREBON, FC – Menjelang pelaksanaan ujian Computer Based Test (CBT) dan wawancara Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), Program Sarjana Pendidikan Jarak Jauh (S1 PJJ) UIN Siber Cirebon menggelar technical meeting secara daring pada Rabu, 16 Juli 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh panitia, pengawas, serta peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Technical meeting tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan teknis dan pemahaman bersama menjelang pelaksanaan ujian yang akan berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2025.

Ujian akan dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi CBT pada pukul 08.30 WIB, dan dilanjutkan dengan sesi wawancara pukul 13.00 hingga 16.00 WIB.

Dalam sambutannya, Kepala UPT PJJ UIN Siber Cirebon, Dr. Muslihuddin, M.Ag, menekankan posisi strategis kampus sebagai pelopor pendidikan tinggi berbasis teknologi dalam lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama.

“UIN Siber Cirebon adalah PTKIN pertama yang menyelenggarakan sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Ini bukan hanya metode pembelajaran, tapi bagian dari visi besar transformasi pendidikan tinggi keislaman di era digital,” ujar Muslihuddin.

Ia menambahkan, sistem PJJ yang dikembangkan memberikan fleksibilitas maksimal kepada mahasiswa, memungkinkan mereka mengikuti perkuliahan dari mana saja tanpa harus hadir secara fisik di kampus.

“Efisiensi waktu dan fleksibilitas ritme belajar membuat mahasiswa bisa mengatur sendiri waktu belajarnya. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih personal, efektif, dan efisien,” lanjutnya.

Muslihuddin juga menegaskan bahwa PJJ di UIN Siber Cirebon tidak hanya menekankan pada kemajuan teknologi, tetapi juga integrasi nilai-nilai keislaman. Hal ini, menurutnya, penting untuk mencetak generasi pembelajar yang adaptif sekaligus berakhlak mulia.

“Melalui PJJ, kami ingin membentuk generasi yang tidak hanya cakap teknologi, tapi juga memiliki nilai spiritual dan etika Islam yang kuat,” pungkasnya.

Dengan komitmen tersebut, UIN Siber Cirebon terus mengukuhkan perannya sebagai pionir dalam pendidikan tinggi berbasis digital yang inklusif dan bernilai. (Nur)

Read More