Pj Sekda Dilantik, Wali Kota Tekankan Fokus Akselerasi Pembangunan dan Harmonisasi Pemerintahan

CIREBON - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, melantik Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, di Balai Kota, Selasa (21/10/2025). 

Pelantikan ini menandai langkah strategis pemerintah kota untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, dan memastikan kelancaran pembangunan di berbagai sektor.

Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi administratif. Seperti yang diketahui, Sekretaris Daerah merupakan simpul koordinasi yang menghubungkan visi kepala daerah dengan pelaksanaan kebijakan, sekaligus menjadi penjaga ritme birokrasi agar tetap adaptif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.

Wali Kota menekankan bahwa Pj Sekda memiliki peran vital dalam memastikan stabilitas pemerintahan. 

“Saya berharap Bapak Sumanto dapat menjadi penggerak koordinasi lintas perangkat daerah, menjaga integritas birokrasi, serta memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kota Cirebon saat ini berada pada fase penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat layanan publik, dan menjaga daya saing kota di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah. 

“Pelantikan Pj Sekda menjadi bagian dari strategi kami untuk memperkuat fondasi birokrasi, agar pembangunan berjalan lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan,” kata Wali Kota.

Menurut Wali Kota, setiap capaian yang sudah diraih menjadi fondasi yang harus terus dibangun. 

“Jabatan ini bukan hanya ruang untuk mengatur, tetapi juga kesempatan memberi makna bagi organisasi, ASN, dan masyarakat Kota Cirebon,” tambahnya.

Wali Kota mengingatkan bahwa pembangunan kota bukan hanya tentang visi, tetapi juga disiplin pelaksanaan dan semangat kebersamaan. 

“Mari kita lanjutkan kerja kolaboratif ini, sehingga Kota Cirebon mampu mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kota Cirebon, Sumanto menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang diberikan dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja birokrasi melalui koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, Forkopimda, instansi vertikal, serta mitra pemerintah lainnya.

“Arahan Bapak Wali Kota untuk akselerasi pembangunan dan harmonisasi internal menjadi pedoman utama saya. Saya akan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sinergis demi kemajuan Kota Cirebon,” ujarnya.

Pj Sekda menekankan pentingnya respons cepat terhadap tantangan, menjaga kesinambungan program, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. 

“Semua ini hanya bisa tercapai melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik antarperangkat daerah,” jelas Sumanto. (din)

Read More

Abdul Jaenudin Resmi Dilantik, Warga Cirebon Girang Harapkan Kinerja yang Amanah dan Melayani

 

CIREBON, FC – Suasana penuh khidmat dan haru menyelimuti Balai Desa Cirebon Girang saat prosesi pelantikan perangkat desa baru, Abdul Jaenudin, digelar. 

Dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta jajaran perangkat desa lainnya itu, seluruh hadirin menyambut hangat hadirnya sosok baru yang siap mengabdikan diri untuk kemajuan desa.

Kepala Desa Cirebon Girang dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Abdul Jaenudin atas amanah baru yang diemban. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas, tanggung jawab, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

“Menjadi perangkat desa bukan sekadar jabatan, tapi ladang pengabdian. Kami berharap Pak Abdul bisa bekerja dengan hati, melayani warga dengan sepenuh jiwa, dan menjadi bagian dari semangat perubahan positif di Cirebon Girang,” ujarnya.

Sementara itu, Abdul Jaenudin yang baru saja dilantik mengungkapkan rasa syukur dan tekadnya untuk menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan.

“Ini amanah besar yang harus saya jaga. InsyaAllah, saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya, membantu masyarakat dan bersinergi dengan seluruh perangkat demi kemajuan Desa Cirebon Girang,” ungkapnya dengan haru.

Usai prosesi, acara dilanjutkan dengan doa bersama dan ramah tamah sederhana. Banyak warga yang hadir menyampaikan harapan agar sosok Abdul Jaenudin bisa membawa semangat baru dan memperkuat pelayanan publik di tingkat desa.

Dengan semangat gotong royong dan komitmen pelayanan yang tinggi, diharapkan kehadiran Abdul Jaenudin sebagai perangkat Desa Cirebon Girang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Sementara itu, prosesi kegiatan pelantikan perangkat baru ini dihadiri oleh Camat Talun, Abdul Roup, Ketua BPD, dan keluarga Abdul Jaenudin. (Bambang HS)

Read More

Bupati Imron Dorong Percepatan Sertifikasi Higienitas dan Sanitasi untuk Dapur MBG

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya untuk segera menuntaskan proses Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar dan sesuai target nasional.

Hal itu disampaikan Imron saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral bersama Sekretaris Daerah, para kepala SPPG dan ahli gizi di masing-masing SPPG, bertempat di Ruang Paseban Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (21/10/2025).

Ia menegaskan, program MBG merupakan salah satu strategi pemerintah pusat untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, dengan memastikan masyarakat memperoleh asupan gizi yang cukup dan aman.

“Negara yang maju harus disiapkan sumber daya manusianya. SDM yang sehat dan cerdas hanya bisa tercapai jika masyarakat mendapatkan makanan bergizi,” kata Imron.

Menurut Imron, keberhasilan program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu membangkitkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku makanan.

“SPPG diharapkan membeli bahan baku dari petani dan pelaku usaha di sekitarnya. Dengan begitu, ekonomi lokal ikut tumbuh,” ujarnya.

Imron juga meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk Dinas Kesehatan dan koordinator wilayah program gizi, untuk memastikan proses sertifikasi SLHS berjalan cepat tanpa kendala administrasi yang berlarut.

“Program yang bagus dari pemerintah pusat ini jangan sampai terhambat hanya karena persoalan teknis. Semua pihak harus bekerja sama dan saling berkoordinasi,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya pengawasan dan komunikasi antarlembaga agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Cirebon berjalan efektif dan tidak menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat.

“Seluruh yang terlibat harus bekerja dengan baik, berkoordinasi, dan memastikan distribusi makanan bergizi ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala menyebutkan, bahwa dari 48 SPPG yang mengajukan SLHS, baru 22 yang telah diterbitkan. Sementara 26 lainnya masih dalam proses inspeksi Dinas Kesehatan.

Ia menjelaskan, sejumlah SPPG masih harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kepemilikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), peralatan dapur berbahan stainless steel, hingga pengelolaan sampah yang sesuai standar kesehatan.

Selain kendala teknis, Hendra menyoroti kurangnya komunikasi antara koordinator wilayah dari pihak penyelenggara program gizi nasional dan pemerintah daerah, yang membuat beberapa SPPG terlambat dalam proses pengajuan.

“Kami tetap berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan menciptakan generasi yang produktif serta berdaya saing tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni menyampaikan, total SPPG yang direncanakan mencapai 179 unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 45 unit telah beroperasi, 44 unit siap diluncurkan, dan 48 unit tengah mengajukan SLHS. Setiap SPPG menargetkan melayani 3.000-4.000 penerima manfaat.

“Penerima manfaat program MBG meliputi siswa TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, peserta SLB, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita,” tuturnya.

Untuk mempercepat penerbitan sertifikasi, Dinas Kesehatan telah melakukan sejumlah langkah seperti pembinaan kepada SPPG, inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan, serta pemeriksaan sampel air, makanan, dan peralatan memasak bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dinas Kesehatan memberikan sejumlah saran, di antaranya agar SPPG meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, segera menuntaskan proses sertifikasi, serta melaporkan segera jika terjadi kasus keracunan makanan untuk dilakukan penanganan bersama fasilitas kesehatan. (Nurdin)

Read More

Kasad Ajak Perwira Muda Jadi Pemimpin Visioner dan Penggerak Satuan

 

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa seorang perwira harus memiliki cara pandang yang visioner serta mampu hadir sebagai motor penggerak satuan, pembentuk semangat juang prajurit, dan teladan di lingkungannya.

Hal tersebut disampaikan Kasad saat melantik 1.268 Perwira Remaja TNI Angkatan Darat yang terdiri dari lulusan Pendidikan Pembentukan Perwira (Diktukpa) Gelombang II dan Pendidikan Pembentukan Perwira Khusus (Diktukpasus) TNI AD Tahun 2025.

Upacara pelantikan digelar dengan khidmat di Lapangan Krida Wiradhika, Secapaad Bandung Selasa, (21/10/25).

“Hadirlah sebagai sosok perwira yang visioner dan mampu menjadi agen perubahan, motor penggerak budaya kerja yang sehat, dan penjaga semangat juang satuan,” tegas Kasad.

Upacara yang ditandai dengan pengambilan sumpah perwakilan siswa ini menjadi momentum penting yang menandai lahirnya perwira-perwira muda Angkatan Darat.

Mereka kini resmi mengemban amanah dan tanggung jawab baru sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam amanatnya, Kasad menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh perwira remaja yang baru dilantik.

ia juga mengajak para perwira remaja untuk mensyukuri momen ini. “Keberhasilan menempuh pendidikan tanpa kendala berarti, merupakan bukti kerja keras dan ketekunan yang tentunya patut disyukuri dan dijadikan motivasi untuk menapaki jenjang pengabdian yang lebih tinggi sebagai seorang Perwira TNI Angkatan Darat,” ujar Kasad.

Kasad juga menekankan pentingnya kepemimpinan lapangan yang humanis namun tegas, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.

Baik dalam menjalankan Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk dalam tugas-tugas kemanusiaan.

Lebih lanjut, Kasad berpesan agar ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan di Secapa AD dijadikan sebagai landasan dalam membangun profesionalisme, sekaligus fondasi untuk menempuh pendidikan kecabangan lanjutan.

ia juga menggarisbawahi pentingnya penguasaan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

“Perwira TNI Angkatan Darat masa kini harus menguasai teknologi untuk mendukung tugas operasional maupun administratif secara profesional.

Manfaatkan kemajuan teknologi seperti digitalisasi dan sistem komunikasi modern,” pesan Kasad.

Pelantikan tersebut turut dihadiri para pejabat utama TNI AD, Komandan Kodiklatad, Gubernur Jawa Barat, serta keluarga dan orang tua para lulusan.

Suasana haru dan bangga menyelimuti prosesi penyematan tanda pangkat Letnan Dua kepada perwakilan lulusan terbaik.

Adapun dari total 1.268 lulusan, sebanyak 1.008 orang merupakan lulusan Diktukpa Gelombang II yang terdiri dari 978 pria dan 30 Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), sedangkan 260 orang merupakan lulusan Diktukpasus.

Lulusan terbaik Diktukpa Gelombang II diraih oleh Letda Inf Ramadhan N dari Kopassus dan Letda (K) Caj Dwi Sulistyowati dari Ditajenad, sementara lulusan terbaik Diktukpasus diraih Letda Arm Afrizal dari Kodam Jaya.

Read More

Fakultas Syariah UIN Siber Cirebon Gelar Pendampingan & Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Digital bagi Dosen dan Tendik

 

CIREBON, FC — Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era transformasi digital. 

Melalui kegiatan Pendampingan dan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Digital bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan, fakultas ini berupaya memperkuat kemampuan digital civitas akademika agar siap menghadapi tantangan dunia pendidikan berbasis teknologi.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 20–22 Oktober 2025 di kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ini diikuti oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan (tendik) Fakultas Syariah. 

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya strategis fakultas dalam mewujudkan SDM unggul, adaptif, dan kompeten di bidang digital sesuai dengan visi besar UIN Siber Syekh Nurjati sebagai Smart and Digital Islamic University.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Syariah, menyampaikan bahwa penguasaan kompetensi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi sivitas akademika perguruan tinggi keagamaan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah memiliki kemampuan digital yang mumpuni. Ini penting untuk mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi serta pelayanan akademik yang efektif dan modern,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber profesional dari bidang teknologi pendidikan dan lembaga sertifikasi kompetensi digital. Para peserta mendapatkan materi dan pendampingan intensif terkait literasi digital, keamanan siber, pengelolaan data digital, penggunaan platform pembelajaran daring, serta pembuatan konten digital edukatif.

Selain pelatihan teknis, peserta juga diberikan bimbingan dalam menghadapi ujian sertifikasi kompetensi digital nasional, sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap kemampuan digital mereka.

Wakil Dekan Bidang Akademik menambahkan, pelatihan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga membangun mindset digital yang inovatif di lingkungan akademik.

“Kami berharap kegiatan ini melahirkan dosen dan tendik yang bukan hanya melek digital, tetapi juga mampu menjadi digital leader di lingkungannya masing-masing,” tuturnya.

Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang kegiatan. Banyak dosen dan tendik yang mengapresiasi langkah Fakultas Syariah karena memberikan ruang untuk belajar sekaligus bersertifikat resmi di bidang digital.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menegaskan perannya sebagai pelopor dalam penguatan kompetensi digital di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, menuju kampus yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global. (din)

Read More

Pemkot Cirebon Raih Peningkatan Signifikan dalam Evaluasi Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon kembali mencatat capaian membanggakan pada hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Evaluasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025. 

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Pemkot Cirebon berhasil memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 85,14 dengan kategori A– (Memuaskan), meningkat 11,23 poin dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 73,91 dengan kategori BB (Sangat Baik).

Selain itu, nilai AKIP Kota Cirebon juga meningkat signifikan, dari 69,04 (kategori B) menjadi 73,96 (kategori BB) pada tahun ini. Peningkatan tersebut mencerminkan kesungguhan seluruh perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi hasil.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang hadir langsung dalam kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, dan Pemberian Dukungan Tata Kelola Pengawasan Internal Tahun 2025  menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh perangkat daerah, di Balai Kota, Senin (20/10/2025). 

"Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi di Kota Cirebon telah berjalan di jalur yang benar. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, serta Bagian Organisasi yang telah berperan aktif dalam membimbing seluruh perangkat daerah,” ujar Wali Kota.

Ia menegaskan bahwa evaluasi kinerja bukanlah agenda seremonial tahunan, melainkan refleksi komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Kita memasuki fase akhir Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan bersiap menyongsong Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045. Visi kita adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, menuju birokrasi kelas dunia yang mendukung pembangunan nasional,” jelas Wali Kota.

Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya fokus pada peningkatan nilai indeks, tetapi juga menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP jangan berhenti pada angka. Ukuran keberhasilan sejati ada pada dampak yang dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan transformasi digital birokrasi, maupun penguatan fungsi pengawasan internal,” tegasnya.

Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah untuk memperkuat tata kelola berbasis data dan teknologi. Menurutnya, sistem digital yang terintegrasi akan memudahkan koordinasi dan mempercepat pengambilan kebijakan yang lebih efisien dan transparan.

"Reformasi birokrasi adalah perubahan budaya kerja dan sistem nilai. Ini bukan beban administrasi, melainkan jalan menuju pemerintahan yang adaptif, responsif, dan dipercaya rakyatnya,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota  mengajak seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon untuk menjadikan capaian ini sebagai motivasi dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin terbuka, akuntabel, dan inovatif.

"Mari kita terus melangkah bersama, menata birokrasi yang profesional dan berintegritas demi kemajuan Kota Cirebon yang kita cintai,” pungkasnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Cirebon, Asep Gina Muharam, menjelaskan bahwa peningkatan indeks reformasi dan akuntabilitas merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi tahun-tahun sebelumnya.

"Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, baik pada level pemerintah daerah secara keseluruhan maupun di tingkat perangkat daerah,” ungkap Asep Gina.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2025, terdapat sembilan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti. Selain itu, masih terdapat tiga rekomendasi dari hasil evaluasi Kementerian PANRB tahun 2024 serta lima rekomendasi dari Inspektorat tahun 2024 yang belum sepenuhnya diselesaikan.

"Rekomendasi tersebut bukan bentuk kekurangan, melainkan peluang perbaikan. Inspektorat berkomitmen menjadi mitra strategis bagi perangkat daerah dalam meningkatkan tata kelola dan efektivitas pengawasan internal,” jelasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Gelar Pelatihan Penyusunan Policy Brief untuk Tingkatkan Kapasitas ASN

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon menyelenggarakan kegiatan pelatihan penyusunan policy brief.

Kegiatan yang digelar selama dua hari, Kamis hingga Jumat (16-17/10/2025) di Hotel Apita Cirebon ini sebagai upaya meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam merumuskan kebijakan yang sistematis, berbasis bukti, dan implementatif.

Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno dalam sambutannya menyampaikan, di tengah dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, kemampuan ASN dalam menyusun naskah kebijakan yang ringkas dan berbasis data menjadi hal yang tidak dapat ditawar.

“Dalam konteks pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis, kemampuan aparatur dalam menyusun naskah kebijakan yang sistematis, singkat, dan berbasis bukti menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, policy brief merupakan instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu memperkuat kapasitas analitis dalam mengidentifikasi permasalahan kebijakan secara tepat, serta meningkatkan keterampilan dalam merumuskan alternatif solusi berbasis data dan bukti empiris.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan policy brief yang relevan, implementatif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perumusan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan komitmen BKPSDM untuk terus mendorong peningkatan kompetensi ASN, khususnya dalam bidang perumusan dan analisis kebijakan publik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan aparatur yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.

“Kami mengajak seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan untuk memperluas wawasan serta jejaring profesional,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Riset dan Evaluasi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Eva Musyaerofah menyampaikan, kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN, khususnya bagi para analis kebijakan dan juga fungsional perencana.

“Selain para analis kebijakan, kegiatan ini diikuti pula oleh fungsional perencana yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta menumbuhkembangkan kualitas analisis bagi para peserta,” jelasnya.

Sekadar diketahui, pelatihan hari pertama diisi oleh para analis kebijakan dari Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Kajian Sumber Daya Aparatur Negara (Pusjar SKTAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Dimulai pada materi teknik menulis ringkas dan komunikatif, menyusun latar belakang dan analisis masalah, hingga penyusunan alternatif solusi dan rekomendasi kebijakan.

Pelatihan hari kedua dibuka dengan materi Kebijakan pengembangan kompetensi ASN dengan fokus pada peran policy brief dalam perumusan kebijakan, struktur dan elemen utamanya, serta identifikasi isu kebijakan strategis.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi penyusunan draft policy brief: mendesain policy brief yang efektif dan informatif melalui aplikasi Canva.

Melalui pelatihan ini, para peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga praktik langsung dalam menyusun naskah kebijakan yang komunikatif, berbasis data, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. (sin)

Read More