Budidaya Ikan Lele, Ubah Lahan Rumah Menjadi Sumber Protein untuk Pencegahan Stunting

CIREBON – Halaman rumah yang biasanya hanya menjadi ruang kosong kini bertransformasi menjadi lahan produktif melalui budidaya ikan lele “Banyu Segara”, sebuah inisiatif yang diinisiasi oleh kader PKK Kelurahan Kebon Baru. Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, hadir untuk menyaksikan panen ikan lele di lokasi tersebut, Jumat (31/10/2025).  

Wakil Wali Kota memberikan dukungan terhadap langkah strategis yang memadukan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi warga, dan upaya pencegahan stunting pada anak-anak melalui asupan protein.

Ia juga mengapresiasi dan rasa bangga kepada seluruh kader PKK Kebonbaru yang telah berinisiatif dan bekerja keras melaksanakan kegiatan ini bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon. 

"Kegiatan ini bukan sekadar program formal, tetapi wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, ketahanan pangan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi warga,” ujarnya.

Budidaya ikan lele merupakan contoh nyata bagaimana program pemberdayaan dapat berjalan dari bawah, dari masyarakat untuk masyarakat. Lahan sempit, halaman rumah, atau pekarangan kini menjadi sumber kehidupan, sekaligus sarana edukasi tentang ketekunan, kesabaran, dan kerja sama. 

"Menanam, memelihara, hingga memanen ikan lele tidak instan, proses ini mengajarkan nilai-nilai yang sama seperti membangun masyarakat yang tangguh, di mana setiap langkah harus direncanakan dengan baik dan dijalankan dengan hati," lanjutnya.

Menurutnya, panen budidaya ikan lele di Kebonbaru hari ini menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan stunting melalui protein bisa diwujudkan dari langkah-langkah sederhana di tingkat lokal.

“Dengan kreativitas, semangat gotong royong, dan ketekunan para ibu kader PKK, kita melihat bagaimana halaman rumah bisa diubah menjadi lahan produktif. Kegiatan ini juga menjadi pelajaran bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, kesungguhan hati, dan kerja sama antarwarga,” tambah Wakil Wali Kota.

Pemkot Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus mendukung inisiatif seperti ini melalui pembinaan teknis, bantuan sarana, dan pendampingan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mendorong kelurahan lain di Kota Cirebon untuk mengadopsi kegiatan serupa, sehingga tercipta ketahanan pangan yang merata sekaligus upaya pencegahan stunting yang efektif.

“Jangan berhenti berinovasi. Teruslah belajar, teruslah berbagi pengetahuan dengan warga lain. Lahan-lahan produktif ini bisa menjadi pusat pemberdayaan yang nyata. Semoga panen hari ini membawa manfaat, menambah semangat, dan menjadi simbol keberhasilan bersama,” tutup Wakil Wali Kota.

Di tempat yang sama, Lurah Kebonbaru, Sufi Pelangi Jiwa, menambahkan bahwa skala budidaya saat ini memang masih kecil, namun dampaknya signifikan. 

“Panen ikan lele bisa mencapai 40 kilogram. Sekitar 30 persen dari hasil panen akan disalurkan untuk anak-anak melalui posyandu, sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Sisanya dijual ke masyarakat dan kader PKK. Pakan yang digunakan pun premium, sehingga kualitas ikan tetap terjaga dan aman dikonsumsi,” jelas Sufi.

Sufi menyampaikan, kegiatan budidaya ikan lele tidak hanya menghadirkan manfaat gizi melalui protein yang berperan penting dalam pertumbuhan anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga.

"Warga dan kader PKK yang terlibat dapat memanfaatkan hasil panen untuk menambah penghasilan keluarga sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar," pungkasnya.

Read More

Melayani dengan Hati, Membangun dengan Aksi, Kuwu Sujito Dorong Kepedulian Demi Sampiran Maju

CIREBON, FC – Semangat membangun Desa Sampiran tidak hanya tercermin dari deretan program kerja yang berjalan, tetapi juga dari cara kepemimpinan Kuwu Sujito yang penuh ketulusan dan kedekatan dengan warganya. 

Dengan prinsip “melayani dengan hati, membangun dengan aksi”, Kuwu Sujito terus menggerakkan semangat kebersamaan dan kepedulian masyarakat demi mewujudkan Sampiran yang maju, sejahtera, dan berdaya.

Di bawah kepemimpinannya, pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin humanis dan profesional. Setiap warga yang datang ke kantor desa disambut dengan ramah dan dilayani dengan cepat, tanpa berbelit. Bagi Kuwu Sujito, pelayanan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata dari pengabdian kepada masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan percaya bahwa pemerintah desa hadir untuk mereka. Semua pelayanan harus dilakukan dengan hati, karena itu bagian dari tanggung jawab moral dan sosial kita,” ujar Kuwu Sujito dengan senyum khasnya.

Tak hanya fokus pada pelayanan, Kuwu Sujito juga mendorong tumbuhnya kepedulian sosial di tengah warga. Melalui berbagai kegiatan gotong royong, santunan bagi lansia dan dhuafa, hingga dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pendidikan, Desa Sampiran kian dikenal sebagai desa yang harmonis dan peduli sesama.

Kepedulian itu juga tampak dalam perhatian terhadap lingkungan dan kebersihan desa. Berbagai program penghijauan, penataan jalan, dan pengelolaan sampah terus digalakkan bersama warga. Kuwu Sujito menilai, kemajuan desa tidak akan tercapai tanpa keterlibatan dan kesadaran masyarakat.

“Kemajuan tidak bisa dibangun sendiri. Semua harus terlibat, saling peduli, dan bergerak bersama. Dari kepedulian, lahir kemajuan,” tuturnya penuh makna.

Kini, wajah Desa Sampiran semakin berubah. Pelayanan publik semakin baik, lingkungan lebih tertata, dan masyarakat semakin kompak. Kepemimpinan yang humanis dan aksi nyata Kuwu Sujito menjadi contoh bahwa pembangunan terbaik adalah yang berangkat dari hati dan kembali kepada rakyat.

Read More

Pemkab Cirebon Luncurkan Aplikasi SIPANTAU CSR dan EMPAL GENTONG

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pembinaan Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Strategi Pengendalian Inflasi Daerah.

Kegiatan yang digelar di Hotel Apita Cirebon pada Kamis (30/10/2025), dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman.

Dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Randy Tumpal Pardede, Kasdim 0620/Kabupaten Cirebon, serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon yang juga memberikan arahan dan paparan.

FGD ini diikuti oleh sekitar 50 perusahaan di wilayah Kabupaten Cirebon, baik dari sektor swasta, BUMN, maupun BUMD, yang turut berpartisipasi aktif dalam diskusi dan audiensi.

Dalam sambutannya, Jigus–sapaan akrab Wabup Cirebon menyampaikan, kegiatan ini memiliki dua fokus utama, yaitu memperkuat pelaksanaan CSR agar lebih terarah, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah, serta membahas strategi pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“CSR dan pengendalian inflasi sama-sama berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Keduanya harus dijalankan secara sinergis agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Jigus.

Jigus menegaskan, Pemkab Cirebon berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui penerapan regulasi dan inovasi digital, salah satunya lewat peluncuran aplikasi SIPANTAU CSR (Sistem Informasi Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan).

Aplikasi ini akan menjadi sarana pelaporan dan pemantauan program CSR secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah.

Selain peluncuran SIPANTAU CSR, Pemkab Cirebon juga memperkenalkan strategi pengendalian inflasi daerah bertajuk EMPAL GENTONG dari singkatan Efektivitas Mitigasi Pengendalian dan Alternatif Logistik Gerakan Ekonomi Tangguh dan Organisasi Nyata Gotong Royong.

Strategi ini dirancang sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dan dunia usaha dalam menjaga ketersediaan pasokan, distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

“Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan ekonomi daerah tetap stabil dan masyarakat terlindungi dari gejolak harga,” ucapnya menambahkan.

Dalam sesi diskusi, Kepala Bagian Perekonomian & SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari rencana kerja tahun 2025 untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Kabupaten Cirebon,” ungkap Dadang.

“Selain itu, kami juga tengah menampung masukan dari dunia usaha terkait rancangan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP),” tambahnya.

Para peserta dari perusahaan menyambut positif inovasi SIPANTAU CSR yang dianggap akan mempermudah pelaporan serta meningkatkan koordinasi dengan Pemkab dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial.

Melalui kegiatan FGD ini, Pemkab Cirebon berharap muncul gagasan-gagasan konstruktif dan komitmen bersama untuk membangun daerah yang tangguh, berdaya saing, dan sejahtera. (din)

Read More

Kick Off Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih, Wujudkan Hunian Layak dan Nyaman

CIREBON - Bagi Ahmad, seorang buruh lepas harian yang tinggal bersama lima anggota keluarganya, renovasi rumahnya adalah anugerah yang tak ternilai. Bagian rumah yang rusak, seperti atap, talang, jendela, dan pintu, akhirnya diperbaiki. 

"Saya senang dan bahagia sekali, terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi," ujarnya sambil tersenyum lebar. 

Senyum serupa juga terlihat di wajah Radima, yang menempati rumahnya lebih dari 30 tahun. "Atap rumah bocor selama bertahun-tahun. Hari ini saya bahagia sekali melihat rumah kami direnovasi. Terima kasih Yayasan Buddha Tzu Chi," kata Radima, matanya berkaca-kaca.

Momen penuh makna ini menandai Kick Off Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih, inisiatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Cirebon dan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Kamis (30/10/2025). 

Melalui Program Bebenah Kampung, sebanyak 20 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Kesenden telah direnovasi dengan cepat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, memberikan dampak langsung kepada warga yang selama ini menunggu perbaikan rumah mereka.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kolaborasi lintas elemen dalam pembangunan rumah rakyat. 

"Hari ini, kita melihat secara langsung bagaimana gotong royong bisa diwujudkan, bukan hanya melalui anggaran pemerintah, tetapi juga melalui kerja sama dengan lembaga swasta dan filantropi. Semangat ini membuat renovasi rumah rakyat menjadi lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih bermakna," ujarnya.

Menteri Maruarar melanjutkan, saat ini sekitar 9,9 juta warga Indonesia belum memiliki rumah, dan 2,9 juta rumah yang ada tidak layak huni. Angka ini tentu menjadi tantangan besar, namun juga mengingatkan bahwa pembangunan rumah rakyat bukan sekadar angka di laporan, tetapi tentang kehidupan nyata jutaan keluarga. 

"Setiap rumah yang direnovasi, setiap genteng yang diperbaiki, dan setiap jendela yang diganti, adalah simbol perhatian kita terhadap sesama, simbol bahwa Indonesia bersatu, saling memperhatikan, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik," ungkapnya.

Ia juga menekankan nilai inspiratif dari kolaborasi ini. Menurutnya, program Renovasi Rumah Merah Putih yang kita kick off hari ini bukan hanya tentang membangun atau merenovasi rumah, tetapi tentang membangun harapan, membangun rasa aman, dan membangun kebahagiaan keluarga. 

"Semoga ini menjadi teladan bagi lembaga swasta dan komunitas lain untuk ikut berkontribusi, karena sesungguhnya pembangunan yang berkeadilan membutuhkan partisipasi semua pihak. Gotong royong adalah kekuatan bangsa kita, dan setiap rumah yang direnovasi adalah bukti nyata bahwa gotong royong itu hidup di tengah masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyampaikan rasa syukurnya atas kolaborasi ini. Ia menilai. Program Renovasi Rumah Merah Putih melalui Program Bebenah Kampung ini adalah contoh nyata sinergi yang luar biasa. 

"Hari ini kita berkumpul bukan di ruang formal, melainkan di jantung permukiman, di tengah-tengah warga. Ini adalah bukti bahwa semangat gotong royong untuk menyelesaikan masalah rakyat adalah roh dari pembangunan nasional," ujarnya.

Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemkot Cirebon sangat menghargai inisiatif Kementerian PKP yang tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga membuka keran kolaborasi dengan pihak swasta. 

Bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi ini melengkapi dan mempercepat upaya Pemkot Cirebon dalam menuntaskan rumah tidak layak huni, sehingga semakin banyak keluarga dapat merasakan hidup di bawah atap yang kokoh dan nyaman.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya partisipasi aktif warga. Ia berpesan kepada para penerima manfaat, agar merawat rumah yang direnovasi ataupun yang baru dibangun dengan baik.

"Tetap rapi dan dijaga selalu kebersihannya. Semoga rumah ini bukan sekadar bangunan, tetapi menjadi tempat tumbuhnya kebahagiaan dan keamanan bagi keluarga," harapnya. (din)

Read More

Kota Cirebon Menjadi Contoh Proaktif dalam Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat

CIREBON – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sebagai salah satu daerah paling proaktif dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat. 

Hal ini terungkap saat kunjungan Menteri PKP dalam rangka kegiatan Percepatan Capaian Rumah Rakyat Program Pemerintah dan Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir, yang digelar di Aula Bale Jayadewata Kota Cirebon, Kamis (30/10/2025).

"Saya melihat wali kotanya sangat proaktif dalam mendukung sektor perumahan. Banyak perizinan dipermudah, tapi tetap mengikuti aturan," ujar Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara itu. 

Ara menambahkan, langkah cepat dan koordinatif yang dilakukan Pemkot Cirebon menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada kesempatan tersebut, 

Menteri PKP menggagas Gerakan Gotong Royong untuk membantu renovasi rumah warga kurang mampu di Kota Cirebon. Secara spontan, ia menyumbangkan Rp100 juta dari dana pribadi.

Dukungan cepat muncul dari berbagai pihak. Dalam waktu kurang dari lima menit, total dana terkumpul mencapai Rp600 juta, yang berasal dari Menteri PKP, Wali Kota Cirebon, dan para pengembang perumahan, tanpa menggunakan anggaran negara. Dana ini diperuntukkan bagi renovasi rumah tidak layak huni di Kota Cirebon.

"Semangat gotong royong yang tumbuh di sini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan terbaik bagi rakyat, termasuk di sektor perumahan. Kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat menjadi kunci percepatan penyediaan rumah layak huni. Semangat ini harus terus dilanjutkan," tegas Ara.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri PKP dan program-program yang dibawa ke Kota Cirebon.

“Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri hadir dengan membawa banyak program bagus. Kami tentu mendukung penuh sebagai pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa gerakan spontan yang diinisiasi Menteri PKP menjadi contoh nyata semangat kebersamaan. "Dalam waktu kurang dari lima menit, terkumpul Rp600 juta untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)," jelasnya.

Wali Kota juga menyoroti tantangan utama Pemkot dalam menyediakan hunian layak bagi warga. Berdasarkan data Pemkot, dari 90.749 kepala keluarga, masih terdapat backlog sebesar 11.179 unit atau sekitar 12,31% keluarga yang belum memiliki hunian tetap. Selain itu, kebutuhan rumah baru tiap tahun diperkirakan mencapai 4.400 unit akibat pertumbuhan kelompok usia produktif.

“Karena itu, kami bergerak cepat dan menyambut baik Program 3 Juta Rumah, berusaha memfasilitasi secara maksimal. Hingga 2025, tercatat 23 proyek perumahan subsidi berhasil menambah 3.238 unit hunian di Cirebon,” ungkapnya.

Dukungan Pemkot Cirebon juga terlihat dari kemudahan regulasi, seperti implementasi SKB 3 Menteri untuk pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR. Contohnya, Proyek Keandra Park Tahap II membangun 538 unit rumah MBR, dan 13 permohonan pembebasan BPHTB telah dikabulkan dengan total keringanan mencapai Rp55.900.000. Selain itu, bank-bank penyalur seperti BTN, BRI, dan BJB didorong untuk berkolaborasi dengan developer menyalurkan pembiayaan FLPP dan KUR.

Pemkot juga berfokus pada pengentasan Rutilahu dengan dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Diantaranya dari APBN yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 49 unit rumah di Kelurahan Argasunya, Kalijaga, Harjamukti, dan Pulasaren, masing-masing Rp20 juta.

Kemudian dari APBD Provinsi berupa Bantuan Rutilahu untuk 60 unit di Panjunan dan Kesenden, masing-masing Rp20 juta. Lalu dari APBD Kota Cirebon bantuan RTLH untuk 162 unit, dan hingga Agustus 2025, 117 unit telah terealisasi.

Meski banyak capaian positif, Wali Kota menekankan masih ada tantangan, khususnya terkait Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Dari 147 perumahan, 128 belum menyerahkan aset PSU kepada Pemkot, padahal penyerahan ini vital untuk perawatan lingkungan dan keberlanjutan permukiman.

“Semoga arahan dan dukungan Bapak Menteri dapat membantu kami mengatasi tantangan ini. Mari kita jaga semangat gotong royong, perkuat kolaborasi antara Pusat, Provinsi, dan Daerah, sehingga Kota Cirebon yang Setara dan Berkelanjutan dapat terwujud,” tutupnya. (din)

Read More

Pasmar 1 Panen Raya dan Gelar Makan Siang Bergizi Bersama Anak-anak Cilincing

 

JAKARTA – Suasana hangat penuh semangat terasa di lahan ketahanan pangan Pasmar 1, Kesatrian Marinir Baroto Sardadi, Marunda, Jakarta Utara. Prajurit Pasmar 1 di bawah pimpinan Komandan Pasmar 1 (Danpasmar 1) Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili, S.E, mengikuti kegiatan Panen Raya Ketahanan Pangan yang digelar secara terpusat melalui video conference (vicon), Rabu (29/10/2025).

Kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari program nasional ketahanan pangan yang dilaksanakan secara langsung di Permukiman TNI Angkatan Laut (Kimal) Lampung Utara, Provinsi Lampung. 

Hadir dalam kegiatan di Lampung, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoedin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., serta Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, bersama para pejabat daerah.

Dalam sambutannya, Menhan Sjafrie Sjamsoedin memimpin panen raya kedelai varietas Garuda Merah Putih di atas lahan seluas 30 hektare. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan.

“Panen ini bukan sekadar simbol, tetapi wujud nyata kemandirian bangsa dalam menyediakan pangan dari tangan sendiri,” ujar Menhan Sjafrie.

Sementara itu, di Jakarta Utara, Danpasmar 1 Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili bersama prajurit dan tamu undangan dari berbagai instansi turut melaksanakan panen ikan nila serta menebar ribuan benih ikan di kolam ketahanan pangan Pasmar 1. Langkah ini menjadi bagian dari keberlanjutan program ketahanan pangan yang telah digalakkan di lingkungan Pasmar 1 selama ini.

Usai kegiatan panen, suasana menjadi semakin hangat saat Pasmar 1 mengundang anak-anak SDN 10 Cilincing untuk mengikuti program Makan Siang Bergizi Gratis. Hidangan bergizi disiapkan langsung oleh prajurit Pasmar 1 sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan gizi anak sekolah.

“Kegiatan ini adalah komitmen kami untuk ikut mendukung program ketahanan pangan dan swasembada nasional. Kami juga ingin menanamkan semangat cinta tanah air kepada generasi muda sejak dini,” ungkap Danpasmar 1.

Anak-anak tampak antusias menikmati santapan bergizi yang disajikan. Suasana semakin riuh gembira ketika Pasmar 1 memberikan kesempatan bagi mereka untuk menaiki dua Ranpur BVP-2, kendaraan tempur andalan Korps Marinir. Wajah-wajah polos para siswa yang tersenyum lebar menjadi pemandangan yang menghangatkan hari itu.

“Kami ingin anak-anak mengenal lebih dekat TNI, agar tumbuh rasa bangga dan cinta tanah air dalam diri mereka,” tambah Mayjen Ili Dasili.

Melalui kegiatan ini, Pasmar 1 tidak hanya menunjukkan kiprahnya dalam menjaga ketahanan nasional di bidang pangan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi anak-anak, sekaligus memperkuat hubungan antara prajurit TNI dan masyarakat di sekitarnya.

Read More

UKW SMSI Indramayu Berakhir, Ini Pesan Ketum SMSI Pusat Firdaus

INDRAMAYU – Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu berakhir, Rabu (29/10/2025).

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus menyampaikan pidato penutup pelaksanaan UKW yang bertempat di Grand Trisula Hotel, Kota Mangga.

Dalam sambutannya, Dia berpesan kepada para wartawan, terutama anggota SMSI, untuk melaksakan tugasnya sesuai tupoksi dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Demi menjaga kualitas dan kredibilitas pers. 

Firdaus mengapresiasi pelaksanaan UKW yang diadakan SMSI Indramayu yang bekerjasama dengan Lembaga Uji Pikiran Rakyat.

SMSI sebagai konstituen mendukung sepenuhnya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Apalagi, UKW merupakan keharusan bagi setiap jurnalis.

“UKW ini untuk menguji kerja dan karya jurnalaistik. Jika kerjanya kompeten, maka karyanya pun demikian. Sehingga nantinya dari UKW ini menjadi bekal dalam menjalankan profesi kewartawanan,” kata dia.

Diapun kembali berpesan, agar UKW dapat dilaksanakan oleh SMSI di daerah lain.

“Kita dorong dan SMSI di kabupaten kota kordinasi dengan pemda masing-masing untuk bisa melaksanakan UKW,” sarannya.

Firdaus mengungkapkan, dalam waktu dekat SMSI Pusat akan melakukan MoU dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Pikiran Rakyat.

Dalam kerjasama ini, wartawan PWI yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam SMSI nantinya akan diuji oleh Lembaga Uji Pikiran Rakyat yang akan berkeliling ke seluruh daerah di Indonesia.

“SMSI dan PWI ini ibarat dua sisi mata uang. Maka bisa berkolaborasi untuk melaksanakan UKW secara rutin. Misalnya tahun ini SMSI, nah tahun depannya giliran PWI,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, Firdaus mengajak wartawan untuk menjaga jalannya roda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Wartawan adalah mitra yang harus bisa menjaga pimpinan daerah. Menjaga jangan sampai terpeleset. Kalau kebijakannya tidak sesuai, diingatkan,” tandasnya.

Read More