Bahas Penataan PKL di Jalan Provinsi, DPRD Kota Cirebon Tegaskan Pentingnya Pendekatan Humanis

CIREBON — Penataan pedagang kaki lima (PKL) di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali menuai perhatian DPRD Kota Cirebon. DPRD menilai perlu adanya koordinasi lintas instansi agar penertiban PKL tidak menimbulkan dampak sosial, dan menegaskan pentingnya pendekatan humanis.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE saat rapat pembahasan bersama Komisi I DPRD Kota Cirebon dan Jawa Barat dengan sejumlah instansi, baik perangkat daerah Pemprov Jabar dan Kota Cirebon, Senin (3/11/2025), di ruah Griya Sawala DPRD.

“Para PKL menyampaikan aspirasi kepada kami, perihal adanya penertiban dari Pemprov Jabar. Kami menilai, berdagang bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga menjadi cara untuk menghindari potensi tindakan kriminal karena adanya aktivitas ekonomi yang produktif,” ucap Andri.

Andrie juga mengatakan, para PKL berharap pemerintah dapat memberikan solusi dan ruang usaha yang layak agar tidak kehilangan mata pencaharian. Ia menegaskan, langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan penataan dari Pemprov Jabar, melainkan sebagai solusi terbaik bagi para pedagang.

“Yang terpenting adalah menghadirkan solusi atas kebijakan yang diambil pemerintah provinsi. Kota Cirebon ini kecil, jika ada sedikit gejolak bisa langsung terdengar dan berpotensi menimbulkan kericuhan. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih bijak,” ujar Andrie.

Ia menambahkan, meski penataan berada di bawah kewenangan provinsi, para pedagang tetap merupakan warga Kota Cirebon. Karena itu, DPRD dan Pemkot perlu menunjukkan keberpihakan dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Meski bagaiamanapun, para PKL ini warga Kota Cirebon, sehingga DPRD dan Pemkot Cirebon memiliki kewajiban untuk berpihak kepada masyarakat,” tuturnya.

Menanggapi hal demikian, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat SH menerima aspirasi masyarakat Kota Cirebon yang disampaikan melalui DPRD Kota Cirebon.

Menurutnya, penertiban yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat merupakan bagian dari program penataan infrastruktur provinsi.

“Gubernur sangat konsisten terhadap penataan infrastruktur jalan dan alur sungai yang menjadi kewenangan provinsi. Kegiatan ini merupakan bagian dari visi Jabar Istimewa, agar seluruh ruas jalan dan sungai lebih indah dan tertata,” jelas Taufik.

Ia menambahkan, meski penertiban dilakukan di banyak wilayah Jawa Barat, aspirasi dari Kota Cirebon bisa menjadi salah satu contoh untuk pembahasan di Komisi I DPRD Jabar.

“Dalam proses penataan yang melibatkan PKL atau hunian di sekitar ruas jalan dan alur sungai, kami menekankan agar dilakukan secara humanis dan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Sumanto menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas terkait untuk memperoleh informasi dan memastikan proses penataan berjalan sesuai aturan.

“Kami memiliki tanggung jawab yang sama karena masyarakat yang terdampak juga warga Kota Cirebon. Oleh sebab itu, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi harus berjalan intensif,” ujarnya.

Sebagai informasi, jalur yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar sepanjang 6,5 Kilometer yang meliputi Jalan Kesambi, Lawanggada, Nyi Mas Gandasari, Jalan Pulasaren hingga Ariodinoto.

Pemprov Jabar sudah tiga kali melayangkan surat kepada PKL untuk melakukan pembongkaran mandiri sejak Agustus-Oktober, sehingga tahapan selanjutnya adalah pembongkaran paksa. Hingga saat ini belum ada keterangan waktu kapan pembongkaran paksa dilakukan.

Hadir rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik, Ketua dan anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH, Imam Yahya SFilI MSi, Syaifurrohman SE MM,

Hasil rapat bersama ini dihasilkan keputusan bahwa DPRD Kota Cirebon mendukung penataan PKL, Pemerintah harus utamakan kemaslahatan masyarakat, Hadirkan solusi untuk PKL, Perkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemprov Jabar dan Kota Cirebon, Hasil pertemuan jadi nota Komisi I DPRD Jabar dalam rapat bersama Pemprov Jabar, dan menjadi dasar kebijakan Pemprov Jabar. (Nisa)

Read More

Mahasiswa Fakultas Syari’ah Borong Juara Voli Putra dan Putri di Ajang Festival Banking Days 2025 Tingkat Universitas

CIREBON, FC – Prestasi membanggakan kembali diraih oleh mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam ajang Festival Banking Days 2025 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI dengan tema “The Future of Banking: Increased Innovation”.

Tim voli putra dan putri dari Fakultas Syari’ah sukses meraih Juara 1 sekaligus memborong dua gelar bergengsi di tingkat universitas.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa Fakultas Syari’ah tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan keilmuan hukum Islam, tetapi juga memiliki semangat tinggi dalam bidang olahraga dan kerja sama tim.

Salah satu perwakilan tim voli putri mengungkapkan rasa syukur dan bangganya setelah melewati pertandingan yang penuh semangat.

“Kami berusaha tampil maksimal di setiap pertandingan. Kemenangan ini bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk Fakultas Syari’ah yang selalu mendukung penuh kegiatan mahasiswa,” ujarnya dengan penuh rasa haru.

Sementara itu, Dekan Fakultas Syari’ah turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. “Prestasi ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kedisiplinan mahasiswa kami. Kami bangga, karena mereka tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif membangun karakter dan sportifitas,” ujarnya.

Festival Banking Days 2025 sendiri merupakan ajang rutin tahunan yang mempertemukan kreativitas dan kompetisi antar mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selain lomba voli, kegiatan ini juga diisi dengan seminar dan diskusi seputar inovasi perbankan syariah di era digital.

Dengan semangat juang dan kekompakan yang luar biasa, mahasiswa Fakultas Syari’ah berhasil membawa pulang gelar juara sekaligus mengharumkan nama fakultas di tingkat universitas.

Kemenangan ini menjadi motivasi bagi seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah untuk terus berprestasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi di berbagai bidang, baik akademik, sosial, maupun olahraga, sejalan dengan semangat “Muda, Berprestasi, dan Menginspirasi.”

Read More

Pemkot Cirebon dan DPRD Tandatangani Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cirebon, Sumanto, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon dalam rangka Penandatanganan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (3/11/2025) .

Seperti yang diketahui, penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi langkah penting dalam rangkaian proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026. 

Dokumen KUA-PPAS memuat arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Pj Sekda Kota Cirebon, Sumanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

“KUA-PPAS ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen bersama untuk mengarahkan kebijakan fiskal daerah agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki Kota Cirebon,” ujar Sumanto.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi multipihak dalam pelaksanaan program pembangunan di tahun mendatang.

“Seluruh perangkat daerah dan para pelaku pembangunan di Kota Cirebon harus berkomitmen melaksanakan program sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat agar pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan bahwa setelah melalui proses pembahasan intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD, telah disepakati proyeksi pendapatan dan belanja daerah. 

Untuk pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.494.256.418.924,00, kemudian belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.484.992.170.524,00. Dengan demikian, terdapat  surplus sebesar Rp9.264.248.400,00 yang akan digunakan untuk menutup minus pembiayaan netto.

Sumanto juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kerja sama dan dedikasi selama proses pembahasan berlangsung. 

Ia berharap penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun KUA-PPAS ini. Semoga kerja sama yang baik ini terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Cirebon tercinta,” harapnya. (Ara)

Read More

Kabupaten Cirebon Jadi Episentrum Pembelajaran Budaya di Jawa Barat

 

KABUPATEN CIREBON — Kabupaten Cirebon menjadi pusat pembelajaran budaya Jawa Barat setelah dipilih sebagai tuan rumah Program Sekolah Budaya 2025 yang digelar Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) bersama Pemkab Cirebon di halaman Museum Pangeran Cakrabuwana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Senin (3/11/2025).

Plt Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Amin Mughni mengatakan, Cirebon memiliki kekayaan budaya yang sangat kuat, sehingga tepat dijadikan ruang belajar bagi pelajar dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Menurut Amin, kekayaan tersebut mencakup bahasa, tari, musik, kuliner, keterampilan tradisional, hingga situs sejarah yang masih terjaga.

“Keberlimpahan warisan ini harus dimanfaatkan sebagai media edukasi generasi muda,” katanya.

Amin menegaskan kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerah.

Ia menyebutkan, program ini memberi ruang kreativitas bagi siswa SMA/SMK sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam merawat budaya lokal.

Ia juga berterima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX dan Kemenbud yang membawa program strategis ini ke Kabupaten Cirebon.

Amin menambahkan, Museum Pangeran Cakrabuwana yang berdiri hampir sepuluh tahun, kini menjadi pusat edukasi yang relevan, karena memiliki koleksi seni, tradisi, dan sejarah Cirebon. Museum tersebut juga dibuka gratis agar mudah diakses generasi muda.

Ketua BPK Wilayah IX, Retno Raswaty mengatakan, Kabupaten Cirebon dipilih, karena memiliki ekosistem budaya yang lengkap serta mampu mendukung proses pembelajaran lapangan.

Kehadiran situs-situs sejarah memudahkan peserta mengenali akar budaya Jawa Barat.

Retno menjelaskan, peserta Sekolah Budaya 2025 dipilih dari lebih 300 calon siswa, dengan 30 sekolah mewakili 27 kabupaten/kota. Kota dan Kabupaten Cirebon mendapatkan kuota lebih besar sebagai tuan rumah.

Ia memaparkan, peserta dipilih dari sekolah-sekolah berprestasi di bidang pemajuan kebudayaan. Selama kegiatan, siswa mengikuti workshop, pembelajaran kuratorial, serta penulisan karya budaya yang akan menjadi keluaran program.

“Pola pencampuran peserta lintas daerah dilakukan untuk memperkuat kolaborasi, adaptasi, dan kreativitas,” katanya.

Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi (PKT) Kemenbud, Restu Gunawan, menilai Cirebon sangat ideal sebagai laboratorium budaya karena memiliki objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang kaya.

“Saya meminta peserta mempelajari seluruh situs tersebut secara kontekstual,” tuturnya.

Restu mengatakan, pertemuan pelajar dari seluruh Jawa Barat di Kabupaten Cirebon membuka kesempatan besar membangun jejaring budaya.

Ia berharap siswa dapat terus mendiskusikan kebudayaan bahkan setelah program selesai.

“Kami meminta guru membawa metode pembelajaran interaktif ke sekolah masing-masing, karena menurutnya, pembelajaran berbasis konteks lokal dapat memperkuat daya nalar dan karakter siswa,” pungkasnya.

Dengan warisan budaya yang melimpah dan dukungan fasilitas pembelajaran, Kabupaten Cirebon dipandang menjadi episentrum penguatan literasi budaya Jawa Barat melalui Program Sekolah Budaya 2025. (din)

Read More

Kolaborasi UIN Siber Cirebon dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lakukan Penguatan Tata Kelola Akademik dan Implementasi RPL

BANDA ACEH - Dalam upaya memperkuat tata kelola akademik dan mengembangkan sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjalin kerja sama strategis dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

Kolaborasi ini ditandai melalui kegiatan benchmarking dan diskusi akademik yang dilaksanakan pada Senin–Rabu, 3–5 November 2025, bertempat di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jl. Syeikh Abdur Rauf, Kopelma Darussalam.

Rombongan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang dipimpin oleh Rektor, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., diterima secara resmi oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., beserta jajaran pimpinan universitas. 

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kedua perguruan tinggi dalam memperkuat sinergi antar-PTKIN menuju tata kelola pendidikan tinggi Islam yang unggul, adaptif, dan berorientasi mutu.

Dalam sambutannya, Prof. Mujiburrahman menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

“Kami sangat menyambut baik langkah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam melakukan benchmarking dan kolaborasi akademik. UIN Ar-Raniry siap berbagi pengalaman dan mendukung penguatan sistem RPL yang kini menjadi salah satu instrumen penting dalam pengakuan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk memperkuat ekosistem akademik berbasis digital learning dan lifelong education, sejalan dengan mandat sebagai PTKIN pertama berbasis siber di Indonesia.

“Kami belajar banyak dari praktik baik UIN Ar-Raniry dalam implementasi RPL, mulai dari regulasi, asesmen portofolio, hingga tata kelola administratif. Kolaborasi ini bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga sinergi dalam membangun sistem pendidikan tinggi Islam yang inklusif dan berdaya saing,” jelasnya.

Delegasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terdiri atas Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si. (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga), Prof. Dr. Hj. Ria Yulia Gloria, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu), Dr. Atikah Syamsi, M.Pd.I., Dr. Muslihudin, M.Ag., H. Toheri, S.Si., M.Pd., Basiran, M.A., Deding Sudarso, S.Ag., Nana Mulyana, S.E., Januar Fery, S.T., dan Nining Suryaningsih, S.E. 

Mereka mengikuti serangkaian diskusi intensif terkait mekanisme penerapan RPL, digitalisasi sistem akademik, serta penguatan mutu berbasis outcome learning.

Kegiatan ini juga menghasilkan kesepahaman untuk menjajaki kerja sama lebih lanjut dalam bentuk joint research, pertukaran data akademik, kolaborasi publikasi ilmiah, serta pengembangan kurikulum RPL berbasis digital dan maqashid al-shariah.

“Kami berharap kemitraan ini dapat menjadi model kolaborasi PTKIN dalam menghadapi tantangan globalisasi pendidikan tinggi, di mana pengakuan terhadap pembelajaran non-formal dan pengalaman kerja menjadi bagian penting dari sistem pendidikan masa depan,” tambah Prof. Aan.

Kolaborasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini menandai era baru sinergi antar-PTKIN dalam mewujudkan tata kelola akademik yang transparan, adaptif, dan berbasis inovasi digital, serta memperkuat peran PTKIN sebagai motor penggerak transformasi pendidikan Islam di Indonesia. (din)

Read More

Komitmen Wujudkan Kota Bersih, DLH Kota Cirebon Kepung dan Perangi Sampah

CIREBON, FC – Semangat gotong royong dan kepedulian lingkungan kembali digaungkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon. Di bawah komando Kepala Dinas, dr. Yuni, seluruh jajaran pegawai dan staf DLH bergerak bergerilya memerangi sampah di berbagai titik wilayah kota, dari sudut hingga pusat kota.

Aksi kebersihan ini merupakan bentuk komitmen kuat DLH Kota Cirebon untuk mewujudkan kota yang bersih, asri, dan nyaman bagi seluruh warga. Dalam kegiatan yang berlangsung di kawasan Bima, Kota Cirebon, terlihat para pegawai DLH serentak turun tangan membersihkan tumpukan sampah dan merapikan area publik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon dr. Yuni menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi gerakan moral dan tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan tetap bersih.

“Kami ingin memberikan contoh nyata bahwa menjaga kebersihan kota bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. DLH akan terus bergerak, dari sudut ke sudut kota, memastikan Cirebon tetap bersih dan indah,” ujarnya penuh semangat.

Langkah aktif DLH ini mendapat apresiasi dari masyarakat Kota Cirebon. Banyak warga merasa bangga dan termotivasi untuk ikut berpartisipasi menjaga lingkungan sekitar. 

Mereka menilai kehadiran tim DLH yang turun langsung ke lapangan menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kebersihan dan kenyamanan kota.

DLH Kota Cirebon berkomitmen menjadikan kegiatan kebersihan ini sebagai gerakan berkelanjutan, bukan hanya insidental. Dengan semangat kebersamaan, DLH terus mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan, karena Cirebon Bersih adalah Cirebon milik kita semua. (din)

Read More

Pemkab dan Polresta Cirebon Siagakan Aparat Hadapi Potensi Bencana 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Polresta Cirebon menggelar Apel Siap Siaga Bencana Alam di halaman Mapolresta Cirebon, Sabtu (1/11/2025), sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di tahun 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Polda Jawa Barat agar seluruh jajaran Polres dan Polresta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

“Apel ini menjadi bentuk koordinasi lintas instansi dalam rangka mitigasi risiko bencana yang kemungkinan terjadi di tahun 2025,” kata Hendra.

Ia menyampaikan, atas nama Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah daerah mengapresiasi langkah Polresta yang berinisiatif memperkuat kesiapan penanggulangan bencana di daerah.

Menurut Hendra, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana yang mungkin terjadi selama musim penghujan.

“Namun kami berharap, tentu saja, semoga di tahun 2025 ini tidak terjadi bencana besar di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin menambahkan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, wilayah Cirebon termasuk daerah yang memiliki titik-titik rawan bencana.

Ia menyebut, kawasan timur seperti Waled dan Losari kerap dilanda banjir dan rob, sedangkan wilayah selatan meliputi Beber, Sedong, dan Dukupuntang berpotensi longsor.

“Atas instruksi Bupati dan Sekda, kami sudah menyiapkan langkah kesiapsiagaan, termasuk menghadapi potensi pohon tumbang akibat cuaca ekstrem,” kata Ikin.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni menjelaskan, apel kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolda Jabar sebagai bentuk kewaspadaan terhadap meningkatnya potensi bencana pada musim hujan.

Ia menegaskan, koordinasi dan komunikasi lintas instansi menjadi fokus utama dalam penanganan bencana, termasuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta logistik pendukung.

“Masing-masing unsur harus mengecek kesiapan personelnya, peralatan, dan logistik agar bisa digunakan kapan saja,” tutur Sumarni.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan mitigasi di tingkat desa hingga RT/RW agar masyarakat siap menghadapi bencana dan memahami langkah penyelamatan.

“Paradigma penanggulangan bencana sudah bergeser dari responsif menjadi preventif. Karena itu, mari bersama fokus mengurangi risiko dengan langkah-langkah pencegahan seperti normalisasi sungai, pembersihan saluran air, dan penanaman pohon,” ujarnya.

Sumarni berharap, upaya kesiapsiagaan ini dapat diwujudkan dalam aksi nyata untuk menekan risiko dan memastikan keselamatan masyarakat.

“Bencana adalah urusan kemanusiaan. Kita harapkan zero fatalitas, tidak ada korban jiwa. Mari kita jaga alam, agar alam juga menjaga kita,” ucapnya menegaskan. (din)

Read More