Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Jumat, 19 Desember 2025

Rifaldi Safar Sabet Tiga Gelar Juara Dalam Kejuaraan Terbuka Wushu Pelajar dan Mahasiswa Tingkat Nasional

DEPOK, FC — Rifaldi Safar, mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA),  semester 5B angkatan 2023, UIN Siber Cirebon berhasil meraih tiga gelar juara dalam kejuaraan terbuka Wushu Pelajar dan mahasiswa tingkat nasional “WUGAMES 2025 Universitas Indonesia”. 

Ajang bergengsi ini diselenggarakan oleh UKM Wushu Universitas Indonesia dan berlangsung pada 15–18 Desember 2025 di Balairung UI, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam kompetisi yang diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia tersebut, Rifaldi tampil gemilang dengan menyabet:

Juara II Shuang Dao Group D1 Male

Juara II San Jie Gun Group D1 Male

Juara I Other Flexible Weapon Group D1 Male

Capaian ini menjadi bukti nyata dedikasi, disiplin, dan konsistensi Rifaldi dalam menyeimbangkan prestasi akademik dan nonakademik di tengah kesibukan sebagai mahasiswa.

Prestasi tersebut mendapat apresiasi penuh dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab, Dr. H. Anwar Sanusi, M.Ag., yang menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas keberhasilan mahasiswa FUA di kancah nasional.

“Prestasi ini patut disyukuri dan dibanggakan. Rifaldi telah menunjukkan bahwa mahasiswa FUA tidak hanya unggul dalam kajian keilmuan, tetapi juga mampu berprestasi di bidang olahraga tingkat nasional,” ungkapnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Aah Syafaah, M.Ag. Menurutnya, capaian Rifaldi menjadi kebanggaan tersendiri bagi Jurusan SPI sekaligus kado istimewa di penghujung tahun 2025.

“Prestasi Rifaldi Safar sangat membanggakan bagi Jurusan SPI. Ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus mengembangkan potensi, baik di bidang akademik maupun nonakademik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap keberhasilan tersebut dapat diikuti oleh mahasiswa SPI-FUA khususnya, serta mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada umumnya, agar semakin banyak prestasi yang lahir dan mengharumkan nama kampus di tingkat regional, nasional, bahkan internasional.

Keberhasilan Rifaldi Safar dalam ajang WUGAMES 2025 Universitas Indonesia menegaskan komitmen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam mendukung pengembangan bakat dan minat mahasiswa secara holistik, sejalan dengan visi kampus sebagai universitas siber yang unggul dan berdaya saing. (din)

Kamis, 18 Desember 2025

Perkuat Kolaborasi, Pemkot Cirebon Dukung MBG untuk Pemenuhan Gizi dan Perputaran Ekonomi

 

BANDUNG - Pemerintah Kota Cirebon mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat. 

Program ini dipandang sebagai salah satu prioritas utama daerah, khususnya dalam memastikan tumbuh kembang anak sekolah serta perlindungan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025). 

Forum ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperkuat tata kelola Program MBG di daerah.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan,  Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia,  Dadan Hindayana, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam forum tersebut dipaparkan pula standar pemenuhan gizi yang wajib dipenuhi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, termasuk aspek keamanan pangan dan kualitas layanan.

Selain fokus pada pemenuhan gizi, rapat koordinasi ini menekankan pentingnya pelibatan UMKM lokal sebagai pemasok dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Skema kemitraan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tetap mengedepankan standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan komoditas lokal. 

Sayuran, ikan, dan ayam dari daerah diharapkan menjadi bagian utama rantai pasok program tersebut, dengan pendampingan pemerintah hingga tingkat desa.

“Forum ini menegaskan bahwa Program MBG merupakan prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Badan Gizi Nasional berperan sebagai pelaksana utama, sementara pemerintah daerah menjadi penggerak implementasi di lapangan,” ujar Zulkifli Hasan dalam arahannya.

Menko Pangan juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan standar SPPG agar layanan pangan bagi anak sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap aman dan bernilai gizi tinggi. 

"Keberlanjutan layanan SPPG, termasuk kesiapan fasilitas dan kapasitas produksi, harus menjadi perhatian serius," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Program MBG harus mampu meningkatkan daya saing daerah, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, serta menghadirkan rasa keadilan sosial. 

“Ada tiga titik tekan penting dalam pelaksanaan Program MBG yang kami sampaikan dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perputaran dana Program MBG di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Oleh karena itu, dukungan sektor perbankan sangat dibutuhkan, khususnya melalui skema pembiayaan berbunga ringan. Selain itu, program ini diharapkan menjadi siklus ekonomi yang melibatkan petani dan peternak lokal sebagai pemasok utama kebutuhan pangan MBG.

“MBG harus menjadi pasar langsung bagi petani dan peternak. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, harga menjadi lebih kompetitif dan menguntungkan semua pihak,” tegas Gubernur.

Ia juga mendorong keterlibatan sekolah melalui kegiatan edukatif seperti beternak ayam, menanam sayuran, padi, dan pisang sebagai bagian dari pembelajaran berbasis praktik.

"Jika itu berjalan, maka uang yang beredar dalam program MBG itu akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat. Sehingga akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, memaparkan kesiapan Kota Cirebon dalam mendukung Program MBG. Hingga saat ini, Kota Cirebon merencanakan 40 SPPG, dengan 30 SPPG telah terbangun, 10 SPPG lainnya sedang tahap pembangunan. Total 17 di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan 13 masih dalam proses.

Adapun sasaran penerima manfaat Program MBG di Kota Cirebon yang telah terlayani meliputi 65.121 anak sekolah dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/MA/sederajat, serta 2.369 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Total penerima manfaat yang telah mendapatkan layanan MBG mencapai 67.490 orang.

“Pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh pelaksanaan Program MBG karena kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat merupakan prioritas utama. Pemanfaatan UMKM lokal sebagai mitra juga menjadi langkah positif untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan hal ini akan terus kami evaluasi serta kembangkan ke depannya,” pungkas Wakil Wali Kota. (din)



Pemkab Cirebon Kembangkan Unit Layanan Disabilitas Untuk Pendidikan Inklusif

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat komitmen terhadap pendidikan inklusif melalui pengembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan menggelar Lokakarya Penyediaan Akomodasi yang Layak dan Pengembangan Unit Layanan Disabilitas, bekerja sama dengan Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, INOVASI, serta Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (17/12/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Cirebon, Imron, yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mochamad Syafrudin, meresmikan berfungsinya Kantor Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berlokasi di GOR Ranggajati Sumber.

Peresmian dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong saat pembukaan lokakarya dan menjadi bagian dari peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025.

Perlu diketahui, Pemkab Cirebon telah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak 2012, khususnya pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Cirebon telah menerima peserta didik penyandang disabilitas.

Dalam sambutan Bupati Cirebon yang dibacakan Mochamad Syafrudin, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah diwujudkan melalui kebijakan daerah, yaitu Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/Kep.506-Disdik/2024 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

Ia berharap keberadaan regulasi tersebut dapat memperkuat pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas.

“Harapannya, revisi SK dan peresmian sekretariat ULD Bidang Pendidikan dapat menjadi dukungan nyata bagi pemenuhan hak peserta didik disabilitas di Kabupaten Cirebon,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Inklusif Indonesia, Tolhas Damanik, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin selama enam bulan terakhir dalam penguatan pendidikan inklusif di sekolah dan madrasah.

“Kami berharap ULD ini akan semakin menguatkan sekolah dan madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi disabilitas,” ujar Tolhas.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pelatihan terhadap 84 guru, delapan bendahara sekolah, delapan kepala sekolah, dan 13 pengawas sekolah dari enam sekolah dasar dan dua madrasah dampingan.

Apresiasi juga disampaikan Provincial Manager INOVASI Jawa Barat, Agnes Widyastuti, atas komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pendidikan inklusif.

“Kami mengapresiasi kepemimpinan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif,” ujar Agnes.

Kegiatan lokakarya dilanjutkan dengan talkshow terkait arah pembangunan disabilitas dan pemanfaatan Unit Layanan Disabilitas guna memperkuat sinergi lintas sektor. (din)

Rabu, 17 Desember 2025

Wujudkan Ekonomi Inklusif, Pemkot Cirebon Fokus Sektor Unggulan dalam RKPD 2027

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penguatan sektor unggulan daerah sebagai motor penggerak pembangunan lokal. Langkah ini menjadi fokus utama dan menjadi tema dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2027.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, membuka secara resmi Kick Off Meeting Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon untuk Tahun 2027 di Bappelitbangda Kota Cirebon, Rabu (17/12/2025). 

Menurut Wali Kota, Kick Off Meeting ini tidak sekadar rutinitas administrasi, melainkan langkah awal yang fundamental dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Kota Cirebon di masa depan. 

"Dokumen RKPD 2027 harus menjadi jembatan konkret yang menghubungkan visi besar kita dengan aksi nyata di lapangan,” ujar Wali Kota.

Menurut Wali Kota, RKPD 2027 harus selaras dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029 yang menargetkan terciptanya Kota Cirebon yang Setara Berkelanjutan pada 2029. Setiap program dan alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendekatkan Kota Cirebon pada target jangka menengah dan panjang tersebut.

Sejak dilantik pada Februari 2025, Wali Kota menyatakan, Pemerintah Kota Cirebon telah menyinkronkan seluruh gerak pembangunan, terutama menghadapi tantangan seperti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. 

Meski demikian, penyesuaian anggaran tetap berfokus pada tiga pilar utama: penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan jaminan kesehatan masyarakat, selaras dengan prioritas Provinsi Jawa Barat.

“Alhamdulillah, di tengah tantangan tersebut, Kota Cirebon berhasil mencatatkan sejumlah capaian positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 4,89 persen pada Triwulan I, bahkan meningkat menjadi 5,20 persen pada Triwulan III. Inflasi juga relatif stabil di angka 2,27 persen, yang menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga,” jelas Wali Kota.

Keberhasilan tersebut juga tercermin dalam penurunan angka kemiskinan dari 9,02% menjadi 8,66% per November 2025, berkat program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, Kota Cirebon mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Klasifikasi Unggul 2025, Swasti Saba Wiwerda  sebagai Kota Sehat 2025, dan pengakuan sebagai Daerah Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting 2024.

Meski capaian positif tersebut menjadi modal, Wali Kota menekankan pentingnya penyusunan RKPD 2027 yang lebih cermat dan terukur, untuk memastikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

"Proses perencanaan harus komprehensif dan melibatkan berbagai sudut pandang,” tuturnya.

Dengan semangat kolaboratif dan fokus pada hasil pembangunan, Wali Kota menekankan pentingnya disiplin, akuntabilitas, dan pemanfaatan setiap peluang sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. 

“Mari kita maksimalkan seluruh potensi daerah dan bekerja dengan optimisme tinggi untuk mewujudkan Kota Cirebon yang maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkas Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, menyampaikan target indikator makro kota untuk 2027. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan mencapai 79,11 poin, pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,15-7,41 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,99 persen, indeks gini 0,417, dan tingkat kemiskinan 7,00 persen. Agus menegaskan bahwa RKPD harus menjadi implementasi visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai RPJMD 2025-2029 selama lima tahun ke depan.

“Penyusunan RKPD harus memastikan kesesuaian program dan kegiatan dengan indikator target nasional, memanfaatkan Basis Data Terpadu melalui e-Walidata, serta mengoptimalkan keterisian data pembangunan melalui Cirebon Satu Data," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung operasional kinerja pelayanan vital juga harus dijaga agar pelayanan publik tetap optimal.

"Sektor pelayanan publik juga harus tetap terjamin, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tuturnya. (din)



Rektor UIN Siber Cirebon Umumkan Penghargaan UI GreenMetric dan Izin Prodi S1 Bioteknologi

CIREBON, FC — Penghujung tahun 2025 menjadi momentum istimewa bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dengan penuh rasa bangga dan syukur menyampaikan kabar gembira atas dua capaian strategis yang diraih institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Capaian pertama diraih pada Selasa, 16 Desember 2025, ketika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memperoleh Penghargaan UI GreenMetric 2025, sebuah pengakuan internasional atas komitmen kampus dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan, ramah lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Tak berselang lama, kabar membanggakan kembali hadir. Pada Rabu, 17 Desember 2025, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon secara resmi menerima izin pembukaan Program Studi Bioteknologi Program Sarjana (S1). Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1136/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Bioteknologi Program Sarjana pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon di Kota Cirebon.

Rektor: Ini Buah Kerja Keras Kolektif Sivitas Akademika

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh sivitas akademika.

“Alhamdulillah, Program Studi S1 Bioteknologi telah resmi memperoleh izin pembukaan sesuai Kepmendiktisaintek Nomor 1136/B/O/2025. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan dan menjadi hadiah terbaik di penghujung tahun 2025,” ungkap Prof. Aan.

Lebih lanjut, Prof. Aan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses panjang pengusulan hingga terbitnya izin tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika, khususnya tim yang terlibat langsung. Ini adalah hasil kerja keras kolektif teman-teman semuanya. Semoga Prodi Bioteknologi menjadi motor pengembangan keilmuan, riset, dan inovasi yang memberi manfaat luas bagi umat dan bangsa,” tambahnya.

Perkuat Transformasi Kampus Siber dan Pengembangan Keilmuan Strategis

Pembukaan Program Studi S1 Bioteknologi menjadi langkah strategis UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam memperluas spektrum keilmuan sains dan teknologi, sekaligus memperkuat posisi kampus sebagai perguruan tinggi siber yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masa depan.

Dengan capaian penghargaan UI GreenMetric 2025 dan bertambahnya program studi baru, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi kampus unggul, inovatif, berdaya saing global, serta berwawasan lingkungan dan keberlanjutan. (din)

Operasi Pasar Bersubsidi Stabilkan Harga Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memastikan keterjangkauan harga kebutuhan pokok. 

Hal ini diwujudkan melalui kehadiran langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama kepala perangkat daerah terkait dalam kegiatan Operasi Pasar Bersubsidi  (Opadi)  Natal dan Tahun Baru yang digelar Provinsi Jawa Barat di Kelurahan Kalijaga, Rabu (17/12/2025).

Kegiatan Opadi ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam merespons potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk membantu meringankan beban pengeluaran warga.

Kepala UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan Disperindag Provinsi Jawa Barat, Ari Fadil Nasution, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,9 miliar untuk program Opadi. Anggaran tersebut disalurkan dalam tiga momentum besar, yakni Idulfitri, Iduladha, serta Natal dan Tahun Baru.

“Khusus untuk momen Natal dan Tahun Baru, dialokasikan anggaran sebesar Rp5,6 miliar yang disalurkan ke 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Untuk Kota Cirebon sendiri, jumlah paket yang disalurkan sebanyak 1.531 paket, sesuai dengan hasil kajian kebutuhan di daerah,” ujar Ari.

Ia menambahkan, setiap paket berisi beras 3 kilogram, gula pasir 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan tepung terigu 1 kilogram. Dengan nilai harga normal sekitar Rp96.700, masyarakat hanya perlu menebusnya dengan harga kurang lebih Rp40.000 karena mendapat subsidi sekitar 58 persen. 

“Kami berharap kegiatan Opadi ini tepat sasaran, benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu menjaga stabilitas pangan dan meringankan pengeluaran warga,” katanya.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyambut baik pelaksanaan Opadi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menilai program ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. 

“Alhamdulillah, Opadi dari Provinsi Jawa Barat ini menjadi langkah nyata untuk membantu masyarakat Kota Cirebon,” ungkapnya.

Menurut Wali Kota, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga kestabilan harga. 

“Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berjalan dan berkelanjutan, sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Cirebon tetap terjaga,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Iing Daiman, menegaskan bahwa Pemkot Cirebon memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi ekonomi masyarakat. 

Menurutnya, Opadi merupakan salah satu instrumen penting dalam pengendalian inflasi daerah.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Cirebon. Pemkot Cirebon sangat peduli agar inflasi tetap terkendali dan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” ujar Iing.

Melalui kegiatan Opadi ini, Pemerintah Kota Cirebon berharap dapat terus menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan rasa aman dan tenang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. 

Komitmen pemerintah untuk hadir, peduli, dan berpihak kepada masyarakat akan terus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan. Iing mengimbau masyarakat agar tidak panik apabila terjadi kenaikan harga di pasaran.

 “Kami dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pasti akan melakukan intervensi jika diperlukan. Pemkot Cirebon akan selalu hadir untuk masyarakat,” tegasnya. 

Selain kehadiran pejabat pemerintah, kegiatan Opadi juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Salah satu warga, Yuliana, mengaku sangat terbantu dengan adanya paket sembako bersubsidi ini. 

Menurutnya, harga bahan pokok yang kerap naik menjelang akhir tahun bisa memberatkan rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pengeluaran terbatas.

“Alhamdulillah, saya sangat terbantu dengan program Opadi ini. Paket sembako dengan harga terjangkau benar-benar meringankan pengeluaran kami menjelang Natal dan Tahun Baru. Beras, gula, minyak, dan tepung yang kami dapatkan sangat bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Yuliana sambil tersenyum saat menerima paket sembako.

Ia berharap program seperti ini bisa terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. 

"Kegiatan ini membuat kami merasa pemerintah peduli dan hadir di tengah masyarakat. Semoga setiap warga bisa merasakan manfaatnya, sehingga tidak perlu khawatir dengan kenaikan harga kebutuhan pokok,” tambah Yuliana. (Nur)


Dokumentasi : Beni Agus Pratama

Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati


Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon

Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124

Instagram: @prokompimkotacirebon

Pemkab Cirebon Perbaiki 417 Kilometer Jalan Di Tahun 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon, total panjang jalan yang telah diperbaiki mencapai 417 kilometer.

Perbaikan jalan sepanjang 417 kilometer sepanjang 2025 itu mencakup peningkatan kualitas dan kegiatan pemeliharaan di berbagai wilayah.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman menjelaskan, peningkatan jalan menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Cirebon untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat.

“Berdasarkan data dari dinas, pada tahun ini pemerintah daerah mengerjakan 47 kilometer peningkatan jalan, baik berupa hotmix maupun rigid beton,” ujar pria yang kerap disapa Jigus ini usai Safari Pembangunan di wilayah barat, Senin (15/12/2025).

Selain peningkatan jalan, Dinas PUTR Kabupaten Cirebon juga melaksanakan pemeliharaan rutin sepanjang 350 kilometer, serta pemeliharaan berkala sepanjang 20 kilometer.

Seluruh kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap fungsional dan aman digunakan.

“Dengan demikian, total panjang jalan yang telah ditangani pada tahun 2025 mencapai 417 kilometer,” kata Jigus.

Ia menambahkan, capaian tersebut belum termasuk dukungan dari pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Pada program tersebut, terdapat dua ruas jalan yang juga menjadi perhatian, yakni ruas Arjawinangun–Suranenggala dan ruas Pabuaran–Sindanglaut.

“Angka ini (total panjang jalan yang sudah diperbaiki) belum termasuk tambahan dari program IJD dari pemerintah pusat,” ucapnya menambahkan. (din)