Kunjungi Kota Cirebon, Menko Pangan Pastikan Stok Kebutuhan Pokok Aman Jelang Tahun Baru

CIREBON – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja di Kota Cirebon pada Jumat (26/12/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan pangan pokok di tingkat pasar tradisional serta gudang penyimpanan milik pemerintah menjelang pergantian tahun 2026.

Menko Zulkifli Hasan turut didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambangi Pasar Jagasatru. 

Menko berinteraksi langsung dengan para pedagang dan pembeli untuk mengecek fluktuasi harga komoditas penting seperti beras, cabai, telur, hingga daging ayam. 

Berdasarkan pantauannya, ia menyebutkan bahwa kondisi pasar di Kota Cirebon saat ini berada dalam tren yang sangat positif.

​Dalam keterangannya di hadapan media, Zulkifli Hasan menyatakan rasa syukurnya atas kondisi harga yang terjaga. 

"Alhamdulillah, hasil pantauan kita di Pasar Jagasatru menunjukkan harga-harga stabil dan stok cukup. Beras melimpah, ikan bahkan berlebih. Untuk cabai, telur, dan ayam harganya turun. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi Tahun Baru nanti," ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut.

​Menko Zulhas juga menekankan bahwa ketahanan pangan nasional saat ini berada dalam posisi yang kuat. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki cadangan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

"Khusus untuk beras, stok kita sangat melimpah. Kita memiliki surplus hingga 4,7 juta ton secara nasional, sehingga ketersediaan di pasar-pasar akan terus terjaga," tambahnya.

​Senada dengan Menko Pangan, Wali Kota Cirebon, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah pusat di daerah memberikan suntikan semangat bagi pemerintah kota untuk terus mengawal rantai distribusi pangan. 

Ia menegaskan bahwa Kota Cirebon siap bersinergi dengan seluruh pihak guna memastikan tidak ada lonjakan harga yang membebani masyarakat di akhir tahun.

​"Agenda pertama di Pasar Jagasatru tadi sangat krusial karena beliau ingin mendengar langsung suara dari pedagang. Kami di jajaran Pemkot Cirebon akan terus memantau setiap hari agar stok pangan tetap aman dan sangat aman sampai pergantian tahun nanti," jelasnya.

​Tak hanya meninjau pasar, rombongan juga bergerak menuju Gudang Bulog di Kota Cirebon. Di lokasi ini, Menko Pangan secara simbolis membagikan 250 bingkisan bantuan kepada para pengemudi ojek online (ojol) dari wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang berperan penting dalam ekosistem distribusi ekonomi.

Kepala Bulog Cabang Cirebon, Imam Mahdi yang turut mendampingi kunjungan tersebut menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan langkah antisipatif untuk menjaga kestabilan harga melalui program Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

Meskipun masa panen sudah mulai berkurang di penghujung tahun, Bulog memastikan distribusi ke pasar tradisional maupun ritel modern tetap berjalan maksimal.

​"Stok cadangan beras pemerintah (CBP) per hari ini berada di angka 153 ribu ton. Jumlah ini sangat aman. Kami juga rutin melakukan pemantauan pasokan agar penyaluran beras SPHP di Cirebon yang saat ini serapannya cukup tinggi tetap dapat memenuhi permintaan masyarakat," terangnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Dan Forkopimda Safari Gereja Sehari Jelang Natal 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan Safari Rumah Ibadah serta kunjungan ke Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan) dalam rangka peringatan Natal 2025 di wilayah Cirebon Timur, Rabu (24/12/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Cirebon Imron dan diikuti unsur Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta tokoh masyarakat, ke dua Gereja, yaitu Gereja Katolik Stasi Paska Kristus Losari dan Gereja Katolik Stasi Theresia Liseux Ciledug.

Bupati Cirebon, Imron mengatakan, safari ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin rasa aman dan nyaman umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal.

“Dalam rangka menyambut Natal, kami sebagai pemerintah dan masyarakat hadir untuk menghormati serta memastikan pelaksanaan ibadah berjalan dengan baik dan tanpa kendala,” kata Imron.

Ia menjelaskan kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan pengurus gereja, guna mengetahui kesiapan serta potensi permasalahan yang mungkin timbul selama perayaan Natal.

Menurut Imron, Pemkab Cirebon bersama Forkopimda melakukan kunjungan ke dua gereja di wilayah Cirebon Timur, sekaligus meninjau kesiapan pos pengamanan dan pos pelayanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Kami ingin memastikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan pengamanan berjalan lancar, aman, dan kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Romo Dian dari Gereja Katolik Paska Kristus Losari menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bupati Cirebon dan jajaran Forkopimda ke gerejanya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Bupati beserta Forkopimda, Kapolres, Dandim, FKUB, dan semua pihak yang hadir,” kata Romo Dian.

Ia menilai kunjungan tersebut memberikan rasa aman dan menambah kenyamanan umat dalam melaksanakan ibadah Natal.

“Perhatian ini menambah kemantapan kami dalam beribadah dan memperkuat rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa,” ujarnya.

Romo Dian memastikan hingga saat ini persiapan perayaan Natal di Gereja Paska Kristus Losari berjalan dengan aman dan lancar.

“Sejauh ini semuanya aman, tidak ada hal-hal negatif, dan persiapan berjalan dengan baik,” katanya.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni mengatakan, pengamanan Natal dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur.

“Pengamanan di setiap gereja dan tempat ibadah dilakukan oleh Polresta Cirebon, Kodim 0620, pemerintah daerah, FKUB, Banser, Anshor, serta elemen masyarakat dan internal gereja,” ujar Sumarni.

Ia menambahkan, sterilisasi lokasi ibadah telah dilakukan sebelum pelaksanaan misa Natal guna memastikan keamanan jemaat.

“Kami bersama-sama menjaga agar pelaksanaan ibadah Natal malam ini hingga perayaan Tahun Baru nanti berjalan lancar, aman, dan tertib,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolresta Cirebon juga menyampaikan ucapan Selamat Natal kepada seluruh masyarakat yang merayakan. (din)

Read More

Bupati Imron Pastikan Penanganan Banjir Di Kabupaten Cirebon Terkendali

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron memastikan penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon telah dilakukan secara cepat dan saat ini dalam kondisi terkendali.

Hal tersebut disampaikan Bupati Imron usai meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (24/12/2025).

Imron mengatakan, pemerintah daerah segera bergerak, setelah memperoleh informasi banjir dari pemberitaan media.

Ia menyebutkan laporan tersebut menyampaikan adanya luapan air di beberapa titik hingga membawa material dan merendam kendaraan milik warga.

Menindaklanjuti kondisi itu, Imron bersama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon langsung meninjau lokasi terdampak.

“Hasil koordinasi dengan BPBD, sejumlah titik pengaman seperti benteng penahan air akan segera diperbaiki,” kata Imron.

Ia menjelaskan, banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu, bukan akibat genangan permanen di wilayah terdampak.

Menurut Imron, indikasi banjir kiriman terlihat dari kondisi air yang cepat surut setelah hujan di daerah hulu mereda.

“Begitu hujan berhenti di hulunya, air di sini langsung surut dan kering,” ujarnya.

Imron menyebutkan, banjir kiriman tersebut sempat berdampak ke beberapa wilayah lain, termasuk kawasan permukiman, sehingga menyebabkan rumah warga terendam.

Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah daerah akan menggelar rapat lanjutan lintas instansi guna membahas penataan kawasan dan sistem pengendalian banjir.

Ia menegaskan, penanganan ke depan akan difokuskan pada penataan lingkungan yang ramah lingkungan serta penguatan koordinasi dengan daerah hulu.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Rokhmin Dahuri mengatakan, pihaknya bersama Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon telah bergerak cepat untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal.

Ia menilai kejadian banjir harus menjadi pembelajaran bersama, karena peristiwa serupa terus berulang, tidak hanya di Kabupaten Cirebon tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

Rokhmin menyoroti deforestasi sebagai salah satu penyebab utama banjir, mengingat tutupan hutan di Jawa Barat saat ini hanya sekitar 17 persen, jauh di bawah ketentuan ekologis.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perbaikan pengelolaan daerah aliran sungai, pembersihan saluran air, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin mengatakan, banjir berdampak pada tujuh kecamatan dengan total 24 desa terdampak.

Ia menyebutkan tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sejumlah rumah warga mengalami kerusakan akibat kemasukan air.

“Pengungsi tercatat sekitar 56 jiwa dan bersifat sementara. Saat ini seluruh genangan telah surut,” kata Ikin. (din)

Read More

Respon Keluhan Warga, Wali Kota Bersama Kepala BBWS Cimancis Tinjau Sungai Cikenis

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo melakukan peninjauan langsung ke aliran Sungai Cikenis di Kelurahan Kalijaga, Rabu (24/12/2025). Kunjungan lapangan ini dilakukan guna merespons keluhan warga terkait musibah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut setiap musim penghujan tiba.

​Dalam peninjauan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menggandeng Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro. Kehadiran pihak BBWS bertujuan untuk memetakan secara teknis titik-titik rawan luapan sungai.

​Wali Kota menyampaikan bahwa kondisi di Kelurahan Kalijaga sudah terpantau mengalami degradasi fungsi saluran yang cukup serius. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui BBWS menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan drainase makro di Kota Cirebon.

​"Wilayah Kalijaga ini sudah terdeteksi setiap tahunnya selalu terdampak banjir. Saya bersepakat dengan Pak Kepala BBWS untuk bisa menuntaskan dan menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif," ujar Wali Kota.

​Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa proses kajian teknis sedang dimatangkan. Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah bahwa pada tahun mendatang, intensitas banjir di wilayah bantaran Sungai Cikenis bisa teratasi melalui program normalisasi yang terencana.

“Kami berharap langkah ini menjadi titik balik bagi perbaikan kualitas hidup warga di wilayah bantaran sungai,” harapnya.

​Sementara itu, Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan langkah cepat. Fokus utama BBWS adalah melakukan studi desain cepat untuk menentukan konstruksi yang paling tepat bagi karakter Sungai Cikenis.

​"Beberapa titik sudah kami deteksi perlu adanya perkuatan tebing, terutama di area tikungan luar sungai yang rawan gerusan," jelas Dwi Agus Kuncoro.

​Selain penguatan infrastruktur fisik berupa tanggul atau dinding penahan tanah, BBWS juga merencanakan pemasangan teknologi pengatur air. Hal ini mencakup pembuatan pintu klep otomatis serta penyediaan pompa banjir untuk membuang genangan air dari pemukiman ke sungai saat debit sungai utama sedang tinggi.

Dwi juga menambahkan bahwa koordinasi lintas daerah menjadi faktor krusial karena posisi Kota Cirebon berada di bagian hilir. 

"Cirebon ini paling hilir, sedangkan hulunya ada di Kabupaten Cirebon dan Kuningan. Kami akan berkoordinasi untuk mengatur pola pintu air di daerah irigasi saat hujan lebat, agar beban air tidak semua lari ke sungai-sungai kecil di kota," jelasnya. (din)

Read More

Wali Kota Tekan Pentingnya Aksi Nyata dan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Memajukan Wisata Budaya

TANGERANG SELATAN – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa kekayaan sejarah dan budaya Kota Cirebon tidak boleh berhenti hanya pada narasi kebesaran masa lalu. 

Ia menyerukan pentingnya aksi nyata dan kolaborasi kolektif dalam momen malam silaturahmi bertajuk "Menyatukan Langkah dan Menguatkan Cirebon" di The Radiant Center, Tangerang Selatan, Jumat (19/12/2025).

​Dihadiri sejumlah kepala daerah dan tokoh masyarakat, Wali Kota menyatakan bahwa tanpa langkah konkret, aset budaya Cirebon yang melimpah hanya akan menjadi pajangan sejarah. 

Ia menekankan bahwa pembangunan sektor pariwisata dan seni budaya memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan agar visi besar memajukan daerah dapat segera terakselerasi di lapangan.

​"Cirebon kaya akan sejarah dan budaya, tapi jika kita hanya berdiam diri tanpa aksi nyata, semuanya akan percuma. Mari kita berhenti hanya bicara soal potensi dan mulai lakukan sesuatu yang nyata untuk Cirebon yang lebih maju," tegas Wali Kota di hadapan para tokoh dan pemerhati budaya.

​Wali Kota juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan visi pembangunan Kota Cirebon tahun 2025-2029. Pemerintah Kota berkomitmen menghadirkan perubahan signifikan melalui pengembangan kawasan wisata yang terintegrasi. 

Fokus utama diarahkan pada penguatan jati diri budaya lokal sebagai motor penggerak ekonomi, sehingga modernisasi yang terjadi tidak menghilangkan akar tradisi masyarakat.

​Ia berharap dialog seperti ini melahirkan keselarasan antara aspirasi para pegiat budaya dengan program strategis pemerintah. Menurutnya, menyatukan persepsi sejak dini adalah kunci agar Cirebon tetap kokoh sebagai pusat peradaban di tengah pesatnya pembangunan global. 

“Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga hidup secara nilai,” tuturnya.

​Senada dengan visi tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, memaparkan peta jalan strategis pariwisata dengan konsep "Setara dan Berkelanjutan". Peta jalan ini merupakan turunan dari semangat aksi nyata yang diinstruksikan Wali Kota untuk membenahi tata kelola wisata dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi menghidupkan kembali roh 'Living Heritage' di kawasan keraton agar menjadi pusat budaya dan sejarah yang mendunia. Inilah wujud aksi nyata kita dalam menjaga warisan leluhur sekaligus mengemasnya secara profesional untuk menarik wisatawan,” ungkap Agus Sukmanjaya saat menjelaskan rencana pengembangan kawasan pariwisata Kota Cirebon tahun 2026-2029.

​Dalam paparannya, pemerintah telah memetakan kawasan prioritas yang mencakup Wisata Keraton (Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan), Wisata Bahari di area Kejawanan, hingga revitalisasi Kawasan Kota Lama. 

Setiap wilayah akan dirancang memiliki penanda visual (landmark) serta fasilitas publik ikonik yang mengutamakan kenyamanan pengunjung tanpa merusak nilai-nilai historis yang ada.

Strategi pengembangan ini juga menyentuh aspek kewilayahan di setiap kecamatan. Di Kecamatan Kejaksan, fokus dilakukan pada penataan kawasan perdagangan dan revitalisasi Kali Sukalila. Sementara di Lemahwungkuk, penekanan diberikan pada ekonomi pesisir. 

Adapun Kecamatan Kesambi, Harjamukti, dan Pekalipan masing-masing diproyeksikan sebagai pusat layanan publik, pemberdayaan UMKM urban farming, serta sentra kuliner berbasis ruang publik yang berkualitas.

​Agus juga mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan "Calendar of Event" yang telah disusun, termasuk festival budaya skala nasional. 

“Melalui integrasi dengan kawasan Metropolitan Rebana dan optimalisasi blue economy di pesisir, Kota Cirebon optimis mampu bertransformasi menjadi pusat jasa dan perdagangan yang tetap bangga dengan identitas heritagenya,” pungkasnya. (din)

Read More

Tingkatkan PAD, Pemkot Cirebon Adopsi Sistem Pajak Digital Persada dan Vesop Milik Pemkot Malang

MALANG – Pemerintah Kota Cirebon secara resmi melakukan langkah strategis dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan. Langkah ini ditandai dengan kunjungan kerja Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon, Mastara dan jajaran ke Pemerintah Kota Malang pada Kamis (19/12/2025). 

Kunjungan ini bertujuan untuk menyepakati replikasi dua aplikasi unggulan milik Pemkot Malang, yakni Aplikasi Online Restoran dan Subyek Pajak Daerah Lainnya (Persada) serta Virtual System of Payment (Vesop).

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama (KSB) yang lebih luas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan. Fokus utama dari kolaborasi ini adalah mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Dengan mengadopsi sistem Persada dan Vesop, Pemerintah Kota Cirebon menargetkan adanya sinkronisasi data yang lebih akurat serta peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyambut baik kehadiran rombongan Wali Kota Cirebon. Ia menegaskan bahwa kerja sama antardaerah adalah kunci dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya bersifat searah, melainkan menjadi ajang saling belajar antar-instansi keuangan daerah.

"Saya berterima kasih kepada Pemerintah Kota Cirebon yang dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota atas kunjungannya ke Malang. Ini adalah bentuk nyata kerja sama antardaerah yang produktif. Hari ini kita fokus pada kerja sama terkait pendapatan melalui sharing sistem dengan BPKPD Kota Cirebon. Namun, kami pun akan belajar juga dari Cirebon. Ke depan, akan ada kerja sama di bidang lain sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini," ujar Wahyu.

Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan rasa syukur atas terbukanya pintu kolaborasi teknis ini. Baginya, penggunaan aplikasi Persada dan Vesop akan memberikan lompatan besar bagi sistem administrasi perpajakan di Kota Cirebon agar lebih modern dan meminimalisir kebocoran potensi pendapatan.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kota Cirebon telah menandatangani MoU terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Melalui replikasi sistem Persada dan Vesop ini, kita mendapatkan transfer ilmu yang sangat berharga untuk langsung diaplikasikan di Kota Cirebon. Kami optimis inovasi ini akan membawa manfaat besar bagi pembangunan kota dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat," tuturnya.

Implementasi sistem ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemantauan pajak restoran dan subjek pajak lainnya secara real-time, sehingga target PAD Kota Cirebon dapat tercapai secara maksimal. 

"Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk terus melakukan transformasi digital di segala lini guna menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani," pungkasnya.  (din)

Read More

Sinergi dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Cirebon Jamin Perlindungan JKN Pekerja Informal di Tahun 2026

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon secara tegas menunjukkan keberpihakan nyata terhadap kesejahteraan sosial dengan memastikan tidak ada satu pun warga kurang mampu maupun pekerja sektor informal yang tertinggal dalam akses layanan medis. 

Melalui komitmen Universal Health Coverage (UHC), Pemkot Cirebon telah membangun sistem perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduknya untuk menyongsong tahun 2026 dengan fondasi masyarakat yang lebih tangguh dan produktif.

Langkah konkret ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cirebon dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cirebon, Kamis (18/12/2025). 

Kesepakatan ini menjadi jaminan bagi para pedagang kaki lima, buruh lepas, hingga warga yang belum memiliki pekerjaan tetap agar mendapatkan perlindungan kesehatan yang pasti melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didanai langsung oleh APBD.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan bahwa agenda ini menyentuh hajat hidup orang banyak dan menjadi pilar utama pembangunan manusia di Kota Cirebon. 

Baginya, akses kesehatan yang terjamin adalah kunci agar produktivitas masyarakat tidak terhambat oleh beban biaya pengobatan yang tak terduga. Penandatanganan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjaga nyawa dan masa depan warganya.

"Per Desember 2025 ini, capaian UHC Kota Cirebon telah menyentuh angka 100,46 persen. Artinya, secara statistik, seluruh penduduk yang berjumlah lebih dari 358 ribu jiwa telah terlindungi payung JKN. Namun, saya tidak ingin kita hanya puas pada angka. Angka 100 persen ini harus berbanding lurus dengan kualitas layanan di lapangan dan keaktifan kepesertaan masyarakat," ujar Wali Kota.

Guna mengawal komitmen tersebut, Pemkot Cirebon telah menyiapkan dukungan anggaran yang signifikan sebesar Rp38.732.117.200,00 (Tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) untuk tahun anggaran 2026. 

Anggaran ini dialokasikan khusus untuk membiayai iuran 77.412 jiwa penduduk kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). 

Wali Kota menginstruksikan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar menjaga akurasi data agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan tidak terkendala masalah birokrasi.

Salah satu poin paling humanis dalam kesepakatan ini adalah adanya jaminan kesehatan otomatis bagi bayi yang baru lahir dari peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. 

Hal ini memastikan generasi penerus Kota Cirebon mendapatkan perlindungan medis sejak lahir, sehingga orang tua tidak perlu lagi dipusingkan oleh biaya persalinan atau perawatan intensif bagi buah hati.

Transformasi birokrasi juga menjadi sorotan, di mana warga kini semakin dimudahkan karena pelayanan kesehatan dapat diakses cukup dengan menunjukkan KTP-el atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Langkah ini menghapus kerumitan administratif di fasilitas kesehatan, sejalan dengan visi Pemkot Cirebon yang ingin menghadirkan layanan publik yang modern dan simpel.

Wali Kota juga memberikan peringatan kepada seluruh pengelola fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit, agar tidak ada lagi praktik diskriminasi. Pasien JKN yang iurannya dibayari pemerintah harus mendapatkan keramahan dan kualitas pengobatan yang setara dengan pasien umum. 

Pemerintah tidak hanya bertugas mendaftarkan warga, tetapi juga memastikan mereka dirawat dengan layak dan penuh rasa hormat.

"Sinergi ini diharapkan menjadi pesan kuat bahwa di tahun 2026 dan seterusnya, kesehatan adalah hak dasar yang tak bisa ditawar," tuturnya. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Adi Darmawan, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Pemerintah Kota Cirebon yang berhasil menjaga tingkat keaktifan kepesertaan di angka 86,53 persen. Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Cirebon.

"Penyaluran dana JKN untuk Kota Cirebon sudah lebih dari 1 triliun rupiah. Kami berharap ini bisa menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya, mulai dari pertumbuhan tenaga kesehatan hingga munculnya usaha-usaha penunjang di sekitar fasilitas kesehatan," jelas Adi.

Efek multiplier dari program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Dengan warga yang sehat, perputaran ekonomi di tingkat akar rumput akan lebih stabil.

"Intinya adalah masih banyak ruang-ruang untuk kita improvement bersama. Sebagai bagian dari kolaborasi dan pengembangan dari sektor program JKN yang bisa kita pengembangan bersama," pungkasnya. (Nur)

Read More