Pemkot Cirebon Tekankan Pentingnya Membumikan Toleransi hingga ke Akar Rumput

CIREBON - Kerukunan bukan sekadar slogan di atas kertas, tapi nafas yang harus dijaga bersama di setiap sudut gang dan rukun tetangga. Pemerintah Kota Cirebon bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  sepakat bahwa toleransi sejati harus benar-benar "membumi" di akar rumput, bukan hanya dibahas di meja rapat. 

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam agenda Refleksi Akhir Tahun Kerukunan 2025 yang digelar di Bandar Djakarta, Selasa (30/12/2025).

Ia menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan wujud tanggung jawab moral pemerintah dalam menjaga stabilitas kehidupan beragama di Kota Cirebon.

 "Tahun 2025 telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua sebagai kota dengan tingkat keragaman yang tinggi yang senantiasa diuji oleh berbagai dinamika sosial-keagamaan," ujarnya.

Sesuai dengan tema "Dalam Cahaya Iman, Merajut Kerukunan Menuju Kota Cirebon Idola", kerukunan ditegaskan bukan hanya soal ketiadaan konflik, melainkan adanya kolaborasi yang tulus antarumat beragama untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. 

Kota Cirebon yang dikenal sebagai kota jasa dan wisata sangat bergantung pada stabilitas keamanan, jika kerukunan terganggu, maka sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pun akan ikut terdampak, sehingga menjaga perdamaian merupakan investasi kesejahteraan ekonomi bagi seluruh warga.

Terkait tantangan zaman, Wakil Wali Kota menyoroti derasnya arus informasi digital yang kerap membawa konten provokatif bernuansa SARA sebagai pemicu keretakan hubungan antarwarga. 

"Refleksi tahun ini harus menjadi titik balik bagi kita untuk lebih cerdas dalam memverifikasi informasi dan bersama-sama meredam isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Selain itu, saya meminta FKUB untuk terus menjadi fasilitator dan mediator yang objektif terkait isu pendirian rumah ibadah, mengedepankan dialog serta ketaatan pada aturan hukum demi menjaga ketenangan bersama," tambahnya.

Pemerintah Kota Cirebon juga kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan regulasi terkait rumah ibadah secara adil dan transparan guna meminimalisir sensitivitas di tengah masyarakat. 

"Melalui kegiatan refleksi ini, diharapkan jalinan persaudaraan semakin kuat, mengingat dukungan para tokoh agama adalah kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua FKUB Kota Cirebon, Abdul Hamid, memperkenalkan interpretasi khusus FKUB terhadap tagline "IDOLA" sebagai komitmen moral mereka. 

"I-nya adalah Iman yang Matang, D-nya adalah Dialog yang Bermanfaat, O-nya adalah Objektif dalam Menyikapi Perbedaan, L-nya adalah Loyal dalam Persatuan dan Kebangsaan, serta A-nya adalah Amanah Merawat Kerukunan. Tanpa mengubah tagline Idola milik Pemerintah Daerah, kami menyempurnakannya untuk kalangan kami sebagai target yang ingin dicapai," jelas Abdul Hamid.

Secara teknis, FKUB melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah banyak berinteraksi dengan berbagai kalangan dan berhasil mengeluarkan empat rekomendasi pendirian rumah ibadah tanpa hambatan yang berarti. 

Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi FKUB untuk terus memperluas jangkauan komunikasi, terutama dalam menyasar generasi muda di tahun mendatang guna melestarikan warisan perdamaian di Kota Cirebon.

Abdul Hamid juga mengingatkan kembali filosofi nama Cirebon yang berasal dari kata 'Caruban' atau 'Campuran', yang mencerminkan jati diri kota sejak awal berdiri. 

"Dengan campuran etnis, bahasa, dan agama yang berbeda-beda, kita bisa memberikan contoh teladan dan membangun kota dengan lebih baik lagi. Kewajiban kita menjaga kerukunan yang sudah ditanam oleh para pendahulu pendiri kota ini," tegasnya. (din)

Read More

Empat Kali Berturut-Turut, Kabupaten Cirebon Raih Anugerah Kabupaten Informatif

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali meraih Anugerah Kabupaten Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik se-Jawa Barat Tahun 2025.

Kegiatan tersebut digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025) malam.

Penghargaan ini menjadi yang keempat kalinya secara berturut-turut diterima Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak 2022.

Anugerah Kabupaten Informatif diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kepada Bupati Cirebon Imron.

Bupati Cirebon, Imron menyampaikan, bahwa capaian tersebut merupakan hasil komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik secara konsisten.

“Penghargaan Kabupaten Informatif yang keempat kali ini merupakan hasil dari komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menerapkan keterbukaan informasi publik secara konsisten,” ujar Imron.

“Kunci keberhasilannya terletak pada penguatan peran PPID di seluruh perangkat daerah, peningkatan kualitas layanan informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau masyarakat,” lanjutnya.

Imron berharap, capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selaku PPID Utama, Bambang Sudaryanto menegaskan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah.

“Penghargaan Kabupaten Informatif ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik secara konsisten,” kata Bambang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan dan penyediaan informasi publik selama pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) 2025,” tuturnya.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, guna mendorong partisipasi serta kepercayaan masyarakat. (din)

Read More

Walikota Effendi Edo : Struktur Fiskal Yang Sehat Adalah Pondasi Utama Bagi Kemandirian Daerah

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon mulai membedah strategi besar dalam memperkokoh ketahanan ekonomi daerah melalui langkah-langkah fiskal yang lebih adaptif. 

Upaya ini diwujudkan dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Langkah ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah ikhtiar strategis untuk menyempurnakan struktur fiskal agar lebih tangguh dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa penataan ulang regulasi ini merupakan respons cepat terhadap dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, struktur fiskal yang sehat adalah fondasi utama bagi kemandirian daerah. 

Dengan melakukan evaluasi pada sektor pendapatan, pemerintah berupaya memastikan bahwa instrumen pajak dan retribusi mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan kondisi riil di lapangan.

"Perubahan terhadap Perda Pajak dan Retribusi ini adalah ikhtiar strategis kita bersama untuk menyempurnakan struktur fiskal daerah agar lebih tangguh, adaptif, dan berkeadilan. Kita ingin setiap rupiah yang ditarik dari masyarakat kembali dalam bentuk kualitas layanan publik yang nyata dan prima melalui prinsip high tax, high service," ujar Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon, Senin (29/12/2025).

Wali Kota juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM. Ia menekankan bahwa penyesuaian tarif tidak boleh menjadi beban yang menghambat produktivitas warga. 

Sebaliknya, reformasi ini diarahkan pada optimalisasi tata kelola melalui digitalisasi sistem perpajakan. Penggunaan teknologi atau E-Government diharapkan mampu meminimalisir kebocoran anggaran serta menciptakan sistem yang transparan dan akurat.

Selain aspek pelayanan, Pemkot Cirebon membidik penguatan iklim investasi. Sebagai kota jasa dan perdagangan di koridor timur Jawa Barat, Kota Cirebon berkompetisi ketat dalam menarik investor. Oleh karena itu, regulasi yang lahir nantinya harus memberikan kepastian hukum dan insentif yang menarik. 

"Jika infrastruktur jalan mulus dan layanan kesehatan mudah diakses dari hasil pajak yang dikelola dengan baik, maka kepercayaan publik dan investor akan meningkat secara linear," tuturnya.

Menutup rangkaian penyampaian tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menyatakan kesiapannya untuk bersinergi penuh dengan jajaran legislatif dalam forum Panitia Khusus (Pansus). 

"Ketersediaan data teknis yang akurat akan dipasok sepenuhnya agar produk hukum ini lahir sebagai solusi nyata bagi persoalan fiskal daerah," harapnya.

Sejalan dengan semangat tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon, Muhamad Noupel, menjelaskan bahwa revisi ini merupakan mandat dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. 

Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Noupel menyebut ada beberapa poin krusial yang harus disinkronkan agar sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi.

"Ada beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan, mulai dari tarif PBB-P2, pengecualian BPHTB, hingga penyesuaian batas peredaran usaha yang dikecualikan dari PBJT makanan dan minuman. Kami di Bapemperda melakukan pembahasan ini bersama alat kelengkapan DPRD lainnya guna memastikan setiap pasal dalam Raperda ini benar-benar objektif dan memiliki dasar hukum yang kuat," kata  Noupel.

Lebih lanjut, Noupel merinci bahwa penyesuaian juga menyasar pada pengaturan alokasi hasil penerimaan pajak rokok, sanksi administratif bagi wajib pajak, hingga struktur tarif retribusi. 

"Pembahasan ini menjadi prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2025 agar segera memberikan kepastian bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat luas," jelasnya. (din)

Read More

Kunjungi Kota Cirebon, Menko Pangan Pastikan Stok Kebutuhan Pokok Aman Jelang Tahun Baru

CIREBON – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja di Kota Cirebon pada Jumat (26/12/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung stabilitas harga dan ketersediaan stok bahan pangan pokok di tingkat pasar tradisional serta gudang penyimpanan milik pemerintah menjelang pergantian tahun 2026.

Menko Zulkifli Hasan turut didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambangi Pasar Jagasatru. 

Menko berinteraksi langsung dengan para pedagang dan pembeli untuk mengecek fluktuasi harga komoditas penting seperti beras, cabai, telur, hingga daging ayam. 

Berdasarkan pantauannya, ia menyebutkan bahwa kondisi pasar di Kota Cirebon saat ini berada dalam tren yang sangat positif.

​Dalam keterangannya di hadapan media, Zulkifli Hasan menyatakan rasa syukurnya atas kondisi harga yang terjaga. 

"Alhamdulillah, hasil pantauan kita di Pasar Jagasatru menunjukkan harga-harga stabil dan stok cukup. Beras melimpah, ikan bahkan berlebih. Untuk cabai, telur, dan ayam harganya turun. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi Tahun Baru nanti," ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut.

​Menko Zulhas juga menekankan bahwa ketahanan pangan nasional saat ini berada dalam posisi yang kuat. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki cadangan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

"Khusus untuk beras, stok kita sangat melimpah. Kita memiliki surplus hingga 4,7 juta ton secara nasional, sehingga ketersediaan di pasar-pasar akan terus terjaga," tambahnya.

​Senada dengan Menko Pangan, Wali Kota Cirebon, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah pusat di daerah memberikan suntikan semangat bagi pemerintah kota untuk terus mengawal rantai distribusi pangan. 

Ia menegaskan bahwa Kota Cirebon siap bersinergi dengan seluruh pihak guna memastikan tidak ada lonjakan harga yang membebani masyarakat di akhir tahun.

​"Agenda pertama di Pasar Jagasatru tadi sangat krusial karena beliau ingin mendengar langsung suara dari pedagang. Kami di jajaran Pemkot Cirebon akan terus memantau setiap hari agar stok pangan tetap aman dan sangat aman sampai pergantian tahun nanti," jelasnya.

​Tak hanya meninjau pasar, rombongan juga bergerak menuju Gudang Bulog di Kota Cirebon. Di lokasi ini, Menko Pangan secara simbolis membagikan 250 bingkisan bantuan kepada para pengemudi ojek online (ojol) dari wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang berperan penting dalam ekosistem distribusi ekonomi.

Kepala Bulog Cabang Cirebon, Imam Mahdi yang turut mendampingi kunjungan tersebut menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan langkah antisipatif untuk menjaga kestabilan harga melalui program Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

Meskipun masa panen sudah mulai berkurang di penghujung tahun, Bulog memastikan distribusi ke pasar tradisional maupun ritel modern tetap berjalan maksimal.

​"Stok cadangan beras pemerintah (CBP) per hari ini berada di angka 153 ribu ton. Jumlah ini sangat aman. Kami juga rutin melakukan pemantauan pasokan agar penyaluran beras SPHP di Cirebon yang saat ini serapannya cukup tinggi tetap dapat memenuhi permintaan masyarakat," terangnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Dan Forkopimda Safari Gereja Sehari Jelang Natal 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan Safari Rumah Ibadah serta kunjungan ke Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan) dalam rangka peringatan Natal 2025 di wilayah Cirebon Timur, Rabu (24/12/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Cirebon Imron dan diikuti unsur Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta tokoh masyarakat, ke dua Gereja, yaitu Gereja Katolik Stasi Paska Kristus Losari dan Gereja Katolik Stasi Theresia Liseux Ciledug.

Bupati Cirebon, Imron mengatakan, safari ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin rasa aman dan nyaman umat Kristiani dalam menjalankan ibadah Natal.

“Dalam rangka menyambut Natal, kami sebagai pemerintah dan masyarakat hadir untuk menghormati serta memastikan pelaksanaan ibadah berjalan dengan baik dan tanpa kendala,” kata Imron.

Ia menjelaskan kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan pengurus gereja, guna mengetahui kesiapan serta potensi permasalahan yang mungkin timbul selama perayaan Natal.

Menurut Imron, Pemkab Cirebon bersama Forkopimda melakukan kunjungan ke dua gereja di wilayah Cirebon Timur, sekaligus meninjau kesiapan pos pengamanan dan pos pelayanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Kami ingin memastikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan pengamanan berjalan lancar, aman, dan kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Romo Dian dari Gereja Katolik Paska Kristus Losari menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bupati Cirebon dan jajaran Forkopimda ke gerejanya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Bupati beserta Forkopimda, Kapolres, Dandim, FKUB, dan semua pihak yang hadir,” kata Romo Dian.

Ia menilai kunjungan tersebut memberikan rasa aman dan menambah kenyamanan umat dalam melaksanakan ibadah Natal.

“Perhatian ini menambah kemantapan kami dalam beribadah dan memperkuat rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa,” ujarnya.

Romo Dian memastikan hingga saat ini persiapan perayaan Natal di Gereja Paska Kristus Losari berjalan dengan aman dan lancar.

“Sejauh ini semuanya aman, tidak ada hal-hal negatif, dan persiapan berjalan dengan baik,” katanya.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni mengatakan, pengamanan Natal dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur.

“Pengamanan di setiap gereja dan tempat ibadah dilakukan oleh Polresta Cirebon, Kodim 0620, pemerintah daerah, FKUB, Banser, Anshor, serta elemen masyarakat dan internal gereja,” ujar Sumarni.

Ia menambahkan, sterilisasi lokasi ibadah telah dilakukan sebelum pelaksanaan misa Natal guna memastikan keamanan jemaat.

“Kami bersama-sama menjaga agar pelaksanaan ibadah Natal malam ini hingga perayaan Tahun Baru nanti berjalan lancar, aman, dan tertib,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolresta Cirebon juga menyampaikan ucapan Selamat Natal kepada seluruh masyarakat yang merayakan. (din)

Read More

Bupati Imron Pastikan Penanganan Banjir Di Kabupaten Cirebon Terkendali

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron memastikan penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon telah dilakukan secara cepat dan saat ini dalam kondisi terkendali.

Hal tersebut disampaikan Bupati Imron usai meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (24/12/2025).

Imron mengatakan, pemerintah daerah segera bergerak, setelah memperoleh informasi banjir dari pemberitaan media.

Ia menyebutkan laporan tersebut menyampaikan adanya luapan air di beberapa titik hingga membawa material dan merendam kendaraan milik warga.

Menindaklanjuti kondisi itu, Imron bersama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon langsung meninjau lokasi terdampak.

“Hasil koordinasi dengan BPBD, sejumlah titik pengaman seperti benteng penahan air akan segera diperbaiki,” kata Imron.

Ia menjelaskan, banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu, bukan akibat genangan permanen di wilayah terdampak.

Menurut Imron, indikasi banjir kiriman terlihat dari kondisi air yang cepat surut setelah hujan di daerah hulu mereda.

“Begitu hujan berhenti di hulunya, air di sini langsung surut dan kering,” ujarnya.

Imron menyebutkan, banjir kiriman tersebut sempat berdampak ke beberapa wilayah lain, termasuk kawasan permukiman, sehingga menyebabkan rumah warga terendam.

Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah daerah akan menggelar rapat lanjutan lintas instansi guna membahas penataan kawasan dan sistem pengendalian banjir.

Ia menegaskan, penanganan ke depan akan difokuskan pada penataan lingkungan yang ramah lingkungan serta penguatan koordinasi dengan daerah hulu.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Rokhmin Dahuri mengatakan, pihaknya bersama Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon telah bergerak cepat untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal.

Ia menilai kejadian banjir harus menjadi pembelajaran bersama, karena peristiwa serupa terus berulang, tidak hanya di Kabupaten Cirebon tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

Rokhmin menyoroti deforestasi sebagai salah satu penyebab utama banjir, mengingat tutupan hutan di Jawa Barat saat ini hanya sekitar 17 persen, jauh di bawah ketentuan ekologis.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perbaikan pengelolaan daerah aliran sungai, pembersihan saluran air, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin mengatakan, banjir berdampak pada tujuh kecamatan dengan total 24 desa terdampak.

Ia menyebutkan tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sejumlah rumah warga mengalami kerusakan akibat kemasukan air.

“Pengungsi tercatat sekitar 56 jiwa dan bersifat sementara. Saat ini seluruh genangan telah surut,” kata Ikin. (din)

Read More

Respon Keluhan Warga, Wali Kota Bersama Kepala BBWS Cimancis Tinjau Sungai Cikenis

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo melakukan peninjauan langsung ke aliran Sungai Cikenis di Kelurahan Kalijaga, Rabu (24/12/2025). Kunjungan lapangan ini dilakukan guna merespons keluhan warga terkait musibah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut setiap musim penghujan tiba.

​Dalam peninjauan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menggandeng Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro. Kehadiran pihak BBWS bertujuan untuk memetakan secara teknis titik-titik rawan luapan sungai.

​Wali Kota menyampaikan bahwa kondisi di Kelurahan Kalijaga sudah terpantau mengalami degradasi fungsi saluran yang cukup serius. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui BBWS menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan drainase makro di Kota Cirebon.

​"Wilayah Kalijaga ini sudah terdeteksi setiap tahunnya selalu terdampak banjir. Saya bersepakat dengan Pak Kepala BBWS untuk bisa menuntaskan dan menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif," ujar Wali Kota.

​Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa proses kajian teknis sedang dimatangkan. Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah bahwa pada tahun mendatang, intensitas banjir di wilayah bantaran Sungai Cikenis bisa teratasi melalui program normalisasi yang terencana.

“Kami berharap langkah ini menjadi titik balik bagi perbaikan kualitas hidup warga di wilayah bantaran sungai,” harapnya.

​Sementara itu, Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan langkah cepat. Fokus utama BBWS adalah melakukan studi desain cepat untuk menentukan konstruksi yang paling tepat bagi karakter Sungai Cikenis.

​"Beberapa titik sudah kami deteksi perlu adanya perkuatan tebing, terutama di area tikungan luar sungai yang rawan gerusan," jelas Dwi Agus Kuncoro.

​Selain penguatan infrastruktur fisik berupa tanggul atau dinding penahan tanah, BBWS juga merencanakan pemasangan teknologi pengatur air. Hal ini mencakup pembuatan pintu klep otomatis serta penyediaan pompa banjir untuk membuang genangan air dari pemukiman ke sungai saat debit sungai utama sedang tinggi.

Dwi juga menambahkan bahwa koordinasi lintas daerah menjadi faktor krusial karena posisi Kota Cirebon berada di bagian hilir. 

"Cirebon ini paling hilir, sedangkan hulunya ada di Kabupaten Cirebon dan Kuningan. Kami akan berkoordinasi untuk mengatur pola pintu air di daerah irigasi saat hujan lebat, agar beban air tidak semua lari ke sungai-sungai kecil di kota," jelasnya. (din)

Read More