Bukan Sekadar Pelapor Peristiwa, Wali Kota: Pers Adalah Fondasi Nalar Publik yang Sehat

CIREBON – Di tengah kepungan arus informasi digital yang kian riuh, pers dituntut untuk berdiri tegak melampaui fungsinya sebagai sekadar pelapor peristiwa. Pers yang profesional dan memiliki integritas kini menjadi kebutuhan mendesak sebagai fondasi utama bagi nalar publik yang sehat. 

Hal tersebut menjadi pesan sentral dalam upacara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Kota Cirebon tahun 2026 yang digelar di halaman Balai Kota Cirebon, Senin (9/2/2026).

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa kredibilitas pers adalah benteng terakhir masyarakat agar tidak tersesat dalam labirin disinformasi. 

Menurutnya, di era di mana hoaks mudah diproduksi, kehadiran produk jurnalistik yang terverifikasi menjadi penyaring sekaligus penerang yang menjaga masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah.

“Pers yang profesional dan berintegritas bukan sekadar pelapor peristiwa, melainkan fondasi utama bagi nalar publik yang sehat. Kita diingatkan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar sebagai pilar demokrasi. Kehadiran pers yang kredibel menjadi penyaring agar masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi,” ujar Wali Kota dalam amanatnya.

Menariknya, peringatan HPN tahun ini mencetak sejarah baru di Kota Cirebon. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kota Cirebon menggelar upacara resmi bersama seluruh insan pers. Wali Kota memberikan apresiasi tinggi atas pembacaan Ikrar Pers yang dilakukan para jurnalis, yang ia nilai sebagai janji moral untuk menyajikan fakta yang riil dan menjauhi hoaks demi memperkuat kembali kepercayaan publik.

“Alhamdulillah, tahun ini mungkin pertama kalinya kita melakukan upacara secara resmi bersama Pemerintah Kota Cirebon. Saya ingin ini menjadi agenda rutin setiap tahunnya, insyaallah tahun depan lebih meriah lagi. Dengan adanya ikrar tadi, tujuannya agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pers akan semakin kuat lagi melalui pemberitaan yang benar,” tambah Wali Kota.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga memposisikan pers sebagai mitra strategis yang memiliki peran ganda. Di satu sisi, pers diharapkan menjadi penyambung lidah program pembangunan pemerintah kepada masyarakat secara edukatif. 

"Pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik yang tajam selama berbasis data sebagai bahan evaluasi birokrasi dalam melakukan perbaikan layanan public," tegasnya.

Senada dengan semangat kolaborasi tersebut, Ketua PWI Kota Cirebon, Alif Santosa, menekankan pentingnya konsep sinergi pentahelix dalam membangun daerah, sesuai dengan tema HPN 2026 yakni "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat."

“Kolaborasi pentahelix adalah sumber kekuatan kita. Hari ini kita buktikan bahwa pers tidak hanya hadir dalam bentuk tulisan, tapi juga aksi nyata melalui bakti sosial, donor darah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis,” ungkap Alif.

Alif juga memaparkan bahwa HPN 2026 di Kota Cirebon akan dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari diskusi nasional pasca-Ramadan, turnamen futsal antarlembaga untuk memupuk kebersamaan, lomba baca puisi Hari Kartini, hingga sekolah jurnalistik bagi pelajar SMA dan mahasiswa.

Sebagai penutup rangkaian upacara, digelar pula diskusi bersama OJK bertajuk "Cerdas Finansial di Era Digital". Langkah ini diambil sebagai respons konkret pers dalam mengedukasi warga agar tidak terjerumus investasi ilegal. 

"Upacara HPN 2026 ini menjadi simbol bahwa di Kota Cirebon, pers dan pemerintah bergerak bersama bukan hanya untuk mengabarkan berita, tetapi untuk membangun peradaban dan ekonomi yang berdaulat," pungkasnya. (din)

Read More

Hadapi Tantangan Era Digital, Pemkot Cirebon Dorong Transformasi Guru BK yang Humanis

 

CIREBON – Guru Bimbingan Konseling (BK) di Kota Cirebon dituntut untuk terus beradaptasi dengan cepat di tengah gempuran teknologi yang mengubah pola perilaku siswa. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Seminar Layanan Bimbingan Konseling yang digelar oleh PGRI Kota Cirebon bekerja sama dengan UNINDRA Jakarta di SMPN 1 Kota Cirebon, Sabtu (7/2/2026).

Membuka kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menekankan bahwa peran guru BK, guru kelas, hingga guru TK saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan satu dekade lalu. 

Era digital bukan sekadar perubahan alat komunikasi, melainkan pergeseran mendasar pada mentalitas dan interaksi sosial siswa.

"Digitalisasi membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi akses informasi terbuka lebar, namun di sisi lain, fenomena perundungan siber (cyber bullying), kecanduan gawai, hingga paparan konten negatif menjadi ancaman nyata bagi psikologis siswa," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tema seminar "Transformasi Layanan BK di Era Digital: Adaptif, Inovatif, dan Humanis" sangat relevan untuk dipraktikkan. Wakil Wali Kota berharap para pendidik di Kota Cirebon tidak gagap teknologi agar mampu masuk ke ekosistem digital tempat para siswa berada tanpa menghilangkan sisi empati.

"Jika cara kita berkomunikasi masih menggunakan pola lama yang kaku, maka pesan bimbingan tidak akan sampai. Namun ingat, meski kita di era digital, sentuhan kemanusiaan tidak boleh hilang. Teknologi hanyalah alat, namun empati dan kemampuan mendengarkan adalah inti dari konseling," tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mendorong agar layanan konseling tidak lagi bersifat pasif atau sekadar "menunggu bola" di ruang BK. Inovasi melalui platform konsultasi daring yang terintegrasi atau pemanfaatan data digital dianggap perlu untuk memetakan potensi serta risiko siswa secara dini.

Pemerintah Kota Cirebon juga memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi strategis antara PGRI Kota Cirebon dengan UNINDRA Jakarta.

“investasi terbaik dalam dunia pendidikan bukanlah terletak pada kemegahan bangunan sekolah, melainkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia para gurunya,” tuturnya 

Di kesempatan yang sama, Ketua PGRI Kota Cirebon, Eka Novianto melaporkan bahwa antusiasme peserta dalam kegiatan ini sangat luar biasa. Tercatat lebih dari 200 peserta hadir mengikuti rangkaian seminar dan sesi praktik pemecahan masalah (problem solving).

"Kehadiran lebih dari 200 peserta ini menunjukkan betapa guru-guru di Kota Cirebon memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Mereka sadar bahwa memperbarui kompetensi adalah kebutuhan mutlak di zaman sekarang," ungkapnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan strategi konkret yang dapat langsung diimplementasikan di sekolah masing-masing. 

“Transformasi hasil seminar ini diharapkan menjadi tindakan nyata untuk melindungi serta mengarahkan generasi penerus di Kota Cirebon agar tetap tangguh di tengah disrupsi teknologi,” harapnya. (din)

Read More

Pesan Menkomdigi di HPN: Kepercayaan Publik Tak Boleh Kalah oleh Algoritma

 

JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).

Hal itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” kata Menkomdigi.

Meutya mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.

Menkomdigi menekankan bahwa di tengah kompleksitas tantangan baru, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” ujar Meutya Hafid.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers, ungkap Menkomdigi, telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, dan masa depan jurnalisme.

Kebijakan itu menekankan pada perlindungan konten, etika penggunaan AI, dan keabsahan berita. Antara lain, regulasi AI dan Panduan Etika yang dirilis Dewan Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik.

Peraturan itu menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu, dengan jurnalis sebagai pengendali utama untuk menjamin akurasi.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights) untuk mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten jurnalistik. Itu bertujuan mengatasi ketimpangan ekosistem digital dan melindungi media lokal dari ancaman AI yang mengambil alih konten.

”Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus human-centric (berpusat pada manusia) dan jurnalistik harus tetap humanis di tengah gempuran AI untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Menkomdigi.

Ajak Media Wujudkan Ruang Digital Aman

Lebih lanjut, Meutya Hafid memaparkan dua kebijakan utama pemerintah yang menjadi pijakan dalam membangun ruang digital yang lebih baik. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Kebijakan itu dirancang sebagai kerangka untuk memastikan layanan digital melindungi anak dari risiko online seperti konten tidak pantas, perundungan siber, hingga eksploitasi. Menkomdigi menekankan bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada dukungan publik dan peran aktif media.

Kedua, adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menkomdigi menyatakan bahwa Kementeriannya berkomitmen menegakkan UU PDP secara bertahap dan konsisten, seraya memperkuat tata kelola dan standar kepatuhan di seluruh ekosistem digital.

“Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu membangun pemahaman publik yang benar dan menguatkan literasi perlindungan data,” ajak Menkomdigi.

Secara khusus, Menkomdigi menggarisbawahi tiga peran krusial media dalam mendukung kesuksesan PP TUNAS dan penciptaan ruang digital yang aman. Pertama, sebagai edukator yang menerjemahkan kebijakan kompleks menjadi panduan praktis bagi keluarga dan anak dengan bahasa yang mudah dicerna.

Kedua, sebagai penguat norma sosial dan etika digital melalui liputan yang konsisten tentang keselamatan online dan kesehatan mental. Ketiga, dengan menerapkan praktik pemberitaan yang melindungi, terutama dalam isu anak dan kelompok rentan, dengan tidak mengekspos data pribadi dan identitas korban.

Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menyampaikan beberapa arahan strategis. Di antaranya, mendorong sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi yang cepat dan terukur antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan konten berbahaya.

“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” tegas Meutya.

Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komdigi siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform secara proporsional, dan pada akhirnya mewujudkan ruang digital Indonesia yang semakin aman bagi seluruh masyarakat, inklusif bagi anak-anak, dan menghormati privasi data pribadi.

“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” pungkasnya.

Read More

BPBD Kabupaten Cirebon Catat 234 Bencana Sepanjang 2025, Warga Diminta Waspada

 

KABUPATEN CIREBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mencatat sebanyak 234 kejadian bencana sepanjang 2025.

Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 243 kejadian. Bencana pada 2025 didominasi oleh fenomena hidrometeorologi, seperti banjir dan cuaca ekstrem.

Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin, menyatakan potensi bencana hidrometeorologi masih perlu diwaspadai.

Menurutnya, hujan lebat, angin kencang, banjir, tanah longsor, hingga gelombang tinggi masih mengintai sejumlah wilayah.

“Sehubungan dengan potensi terjadinya cuaca hidrometeorologi berupa hujan lebat, angin kencang, banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi di beberapa wilayah, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan,” ujar Ikin, Jumat (6/2/2026).

Ia mengingatkan masyarakat agar aktif memantau informasi cuaca terkini dari sumber resmi, seperti BMKG dan instansi terkait.

Warga juga diminta menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana, mulai dari bantaran sungai, lereng perbukitan, hingga kawasan pesisir saat cuaca ekstrem melanda.

Selain itu, BPBD mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran air guna menekan risiko banjir.

Langkah antisipasi lainnya adalah mengamankan barang-barang berharga yang berpotensi rusak akibat angin kencang maupun genangan air.

Dalam kondisi darurat, masyarakat dapat segera melapor ke BPBD Kabupaten Cirebon melalui layanan call center 112 atau pesan singkat WhatsApp di nomor 087787299991.

“Kerja sama dan kewaspadaan seluruh masyarakat sangat diperlukan guna meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem. Keselamatan adalah prioritas utama,” tegasnya.

BPBD Kabupaten Cirebon berkomitmen terus memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas instansi, mengingat intensitas kejadian hidrometeorologi di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. (din)

Read More

Bupati Imron Lantik 116 Kepala Sekolah di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron melantik dan mengambil sumpah tugas tambahan 116 kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, Jumat (6/2/2026).

Imron mengatakan, pelantikan ini merupakan pelantikan susulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan persetujuan dari pemerintah pusat telah terpenuhi.

Dengan pelantikan tersebut, kekosongan jabatan kepala sekolah di Kabupaten Cirebon dipastikan telah tuntas.

“Total kepala sekolah yang dilantik hari ini ada 116 orang. Ini pelantikan susulan, karena izinnya baru turun. Sekarang sudah tuntas dan tidak ada lagi kekosongan,” ujar Imron.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sengaja mempercepat pelantikan agar kekosongan jabatan kepala sekolah tidak berlangsung lama dan tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah.

Menurut Imron, pengangkatan kepala sekolah harus melalui mekanisme perizinan dari pemerintah pusat, sehingga pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara langsung meski terjadi kekosongan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran kepala sekolah dan guru dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini, tidak hanya berfokus pada capaian akademik.

“Anak-anak harus dididik tidak hanya soal pelajaran, tetapi juga karakter yang baik, seperti disiplin dan tanggung jawab,” katanya.

Imron mencontohkan budaya kebersihan di negara maju yang telah tertanam sejak bangku sekolah dasar, sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia meminta para kepala sekolah dan guru untuk menanamkan budaya bersih kepada peserta didik, termasuk pengelolaan sampah dari lingkungan sekolah.

“Kalau dari SD sudah dibiasakan bersih dan mengelola sampah, beban persoalan sampah di tingkat kabupaten akan jauh berkurang,” tuturnya.

Imron menambahkan, pembentukan karakter peserta didik menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Anak-anak SD saat ini, nanti pada 2045, usianya sekitar 25-30 tahun. Kalau sejak sekarang dibentuk cerdas dan berkarakter, maka negara kita akan menjadi negara maju,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto mengatakan, pelantikan 116 kepala sekolah tersebut merupakan hasil promosi dari guru menjadi kepala sekolah.

Ronianto merinci, dari 116 kepala sekolah yang dilantik terdiri atas tiga kepala TK, 17 kepala SMP, dan sisanya kepala SD, yang mengisi kekosongan jabatan per 1 Desember 2025.

Ia menambahkan, proses pengisian jabatan kepala sekolah membutuhkan waktu, karena harus melalui persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pelantikan hari ini merupakan pelantikan susulan. Seluruhnya adalah promosi dari guru menjadi kepala sekolah,” jelasnya. (din)

Read More

Sambut HPN 2026, AMKI dan FJO Santuni Anak Yatim dan Dhuafa Tebar Keberkahan

KAB.CIREBON, FC - Menyambut peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Cirebon Raya bersama Forum Jurnalis Online (FJO) meneguhkan makna kepedulian sosial melalui kegiatan Jumat Berkah, dengan menyambangi GRAY (Gerakan Rumah Anak Yatim dan Dhuafa) di wilayah Kesambi, Kota Cirebon, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan sosial tersebut menjadi ruang perjumpaan hangat antara insan pers dan anak-anak yatim serta dhuafa. Rombongan AMKI dan FJO dipimpin Ketua FJO Toto M. Sa’id, didampingi Ketua AMKI Cirebon Raya Rudi, Sukri, serta sejumlah jurnalis dan pengurus organisasi. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Mba Rika bersama suami yang mewakili pengelola GRAY.

Ketua FJO Toto M. Sa’id menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen insan pers untuk tidak hanya hadir sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral.

“Melalui kegiatan ini, AMKI dan Forum Jurnalis Online ingin menunjukkan bahwa jurnalis tidak sekadar bekerja di ruang redaksi, tetapi juga hadir dan peduli terhadap anak yatim dan dhuafa sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Toto.

Ia menambahkan, kepedulian terhadap kelompok rentan sejalan dengan nilai-nilai luhur Cirebon yang diwariskan para leluhur.

“Kami berpegang pada amanat Sunan Gunung Jati, ‘Ingsun Titip Tajug lan Fakir Miskin’. Nilai ini terus kami jaga dan aktualisasikan dalam kehidupan sosial,” tegasnya.

Toto juga menyampaikan apresiasi kepada para donatur dan rekan-rekan wartawan yang telah menyisihkan rezekinya.

“Semoga apa yang diberikan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi semua,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua AMKI Cirebon Raya, Rudi, didampingi Nawawi. Menurutnya, Jumat Berkah bukan sekadar agenda berbagi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar pemilik media dan jurnalis, sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan di lingkungan pers.

“Alhamdulillah, usai shalat Jumat kami dapat berbagi sembako kepada anak yatim, dhuafa, dan santri tahfidz Al-Qur’an. Ini adalah kegiatan sederhana, tetapi penuh keberkahan dan makna,” katanya.

Sementara itu, Dewan Penasihat AMKI dan FJO, Moh. Noly Alamsyah, menilai kegiatan sosial ini menegaskan peran jurnalis sebagai insan yang tidak hanya menjadi pilar demokrasi dan kontrol sosial, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam membangun solidaritas kemanusiaan.

“Di tengah tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks, kehadiran insan pers di ruang-ruang sosial menjadi pengingat bahwa empati dan kemanusiaan harus tetap menjadi ruh profesi wartawan,” ujarnya.

Ia menambahkan, rangkaian HPN 2026 melalui aksi sosial semacam ini mengirimkan pesan kuat bahwa Hari Pers Nasional tidak melulu diperingati secara seremonial, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pers yang dekat dengan rakyat adalah pers yang mampu menjaga kepercayaan publik dan martabat profesinya,” tandasnya.

Di sisi lain, Mba Rika, mewakili pengelola GRAY, mengaku sangat mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan AMKI dan FJO. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian AMKI serta Forum Jurnalis Online kepada anak yatim dan dhuafa. Semoga Allah membalas dengan keberkahan dan kebaikan yang berlipat,” ucapnya haru. (Ara)

Read More

Optimalkan Inpres 11/2025, Wali Kota Dorong Skema Pembiayaan Kreatif untuk Akselerasi Konektivitas Jalan Daerah

JAKARTA – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menghadiri agenda strategis Sosialisasi Penanganan Jalan Daerah di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Kamis (5/2/2026). Pertemuan ini menjadi ajang krusial untuk membedah optimalisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 sebagai solusi percepatan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah, termasuk di Kota Cirebon.

Fokus utama kegiatan ini adalah mengenalkan skema pembiayaan kreatif sebagai alternatif di tengah keterbatasan dana konvensional. Melalui sinergi antara pemerintah dan badan usaha, diharapkan pembangunan konektivitas daerah tidak lagi terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah, melainkan didukung oleh sistem penjaminan dan investasi yang lebih fleksibel.

Plt Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, Andre Permana, menjelaskan bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan kunci untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur daerah. 

PT PII hadir untuk memberikan pendampingan sekaligus menarik keterlibatan sektor swasta melalui mekanisme yang aman dan terukur. Menurutnya, Instruksi Presiden Jalan Daerah adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan dukungan Pemerintah Pusat melalui skema KPBU. 

"Sebagai SMV Kementerian Keuangan, PT PII siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah guna menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata, memperkuat konektivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," jelas Andre Permana dalam paparannya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menekankan bahwa infrastruktur yang terbangun harus mampu mendukung sektor produktif.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, sebagaimana yang tertuang dalam arah pembangunan jangka menengah nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Haeruddin C. Maddi, menyampaikan bahwa Inpres 11/2025 memberikan jalan bagi daerah untuk meningkatkan kualitas jalannya secara kompetitif. Ia menegaskan bahwa percepatan kualitas jalan daerah akan terwujud melalui kombinasi antara APBN dan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU, sehingga aspek operasional serta pemeliharaan infrastruktur dapat tetap terjaga. 

"Kami mengimbau Pemerintah Daerah untuk mengusulkan ruas jalan yang menghubungkan sentra pangan dengan pusat distribusi," ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon menyambut antusias peluang ini untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur di wilayahnya. Kehadiran skema pembiayaan kreatif dinilai memberikan angin segar bagi percepatan perbaikan jalan-jalan strategis yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di Kota Udang.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa pemahaman mengenai inovasi pembiayaan ini akan segera diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan daerah. 

Ia optimis bahwa kemitraan strategis ini akan membawa perubahan signifikan bagi mobilitas warga dan daya saing kota di masa depan.

"Kami memandang Inpres ini sebagai momentum bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk lebih inovatif dalam mencari solusi pembangunan. Dengan skema pembiayaan kreatif, kita tidak lagi hanya terpaku pada anggaran konvensional, sehingga percepatan perbaikan jalan dapat dilakukan lebih efektif guna mendongkrak ekonomi lokal dan kualitas layanan publik bagi warga," ujarnya.

Sebagai penutup, Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk menyusun usulan proyek infrastruktur yang memiliki nilai kemanfaatan tinggi. 

"Dengan dukungan pusat melalui Inpres dan pendampingan pembiayaan, diharapkan konektivitas wilayah Kota Cirebon akan semakin mantap, menunjang kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tuturnya.(din)

Read More