Gebyar Pendidikan Masyarakat 2025, Tekankan Peran Lembaga Nonformal

KABUPATEN CIREBON — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Gebyar Pendidikan Masyarakat 2025, sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi terhadap pendidikan nonformal yang selama ini berjalan di wilayah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Disdik ini dibuka langsung oleh Bupati Cirebon, Imron, dan dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta pengelola lembaga pendidikan masyarakat, seperti PKBM dan LKP.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan eksistensi pendidikan nonformal di tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengevaluasi dan sekaligus menegaskan bahwa pendidikan nonformal di Kabupaten Cirebon terus berjalan dan memberikan kontribusi nyata,” ujar Ronianto.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pengelola PKBM, LKP, dan lembaga sejenis lainnya yang telah membantu masyarakat, khususnya mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal untuk tetap memperoleh pendidikan dan keterampilan.

“Anak-anak yang tidak melanjutkan ke jenjang formal tetap bisa mendapatkan bekal melalui pendidikan kesetaraan maupun pelatihan keterampilan di LKP dan LPK. Ini sangat membantu mewujudkan masyarakat yang mandiri,” ujarnya

Ronianto juga mengungkapkan, dalam kegiatan ini turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Disdik Kabupaten Cirebon dengan Kodim 0620, Kemenag, dan Disdik Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat sinergi dalam membangun integritas pendidikan di Jawa Barat.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron, dalam sambutannya menekankan pentingnya menggali potensi anak-anak melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal agar dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia juga menyinggung peran keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan dalam membentuk karakter anak.

Bahkan, Imron menilai perlu adanya pendekatan lebih tegas bagi anak-anak yang terindikasi menyimpang dari norma.

Imron juga mengingatkan orang tua agar lebih peduli terhadap perilaku anak, termasuk dalam penggunaan kendaraan bermotor yang belum sesuai usia dan pengaruh pergaulan bebas. (Hanin)

Read More

Wabup Jigus Kunjungi Kecamatan Greged, Dorong Sinergi Program Desa dan Daerah

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Greged, Kamis (22/5/2025), untuk berdialog langsung dengan para kuwu dari tiga kecamatan, yakni Greged, Astanajapura, dan Mundu.

Kunjungan tersebut didampingi sejumlah kepala perangkat daerah, difokuskan pada upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa dalam perencanaan, serta pelaksanaan program pembangunan.

"Alhamdulillah, kunjungan kerja di Kecamatan Greged berjalan lancar. Kami berdiskusi dengan para kuwu dari tiga kecamatan untuk membahas berbagai persoalan di tingkat desa,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, sejumlah isu strategis menjadi topik pembahasan, antara lain pengelolaan sampah dan pendataan kependudukan.

Wabup Jigus menegaskan pentingnya data dasar yang akurat sebagai landasan perencanaan program pemerintah, khususnya program bantuan sosial.

“Kami sangat membutuhkan data yang valid dari desa, agar program bantuan seperti PKH dan BPNT tepat sasaran. Sinkronisasi data menjadi kunci untuk kebijakan yang efektif dan akuntabel,” kata Jigus.

Selain itu, persoalan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah, kata Jigus, saat ini tengah melakukan pemetaan kondisi jalan rusak bekerja sama dengan Dinas PUTR.

Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 187 kilometer jalan yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.

“Data jalan rusak ini akan kami sinkronkan dengan BKAD agar pengalokasian anggaran bisa tepat sasaran. Anggaran murni sudah disiapkan di masing-masing kecamatan, dan untuk anggaran perubahan juga akan diinformasikan secara berkala,” jelasnya.

Ia berharap, kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa, dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang merata di Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Sekda Hilmy Riva'i Ucapkan Selamat Memperingati HUT Ke- 75 IGTKI-PGRI

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Kabupaten Cirebon, yang digelar di Gedung PGRI Kecamatan Sumber, Kamis (22/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Hilmy membacakan sambutan tertulis dari Bupati Cirebon, Imron, yang menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota IGTKI-PGRI Kabupaten Cirebon yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter anak usia dini.

“Kami sangat menghargai peran penting para guru TK dalam membentuk dasar-dasar pendidikan yang kokoh bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia mengatakan, melalui dedikasi dan kerja keras para guru TK, anak-anak di Kabupaten Cirebon dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia.

Pemerintah daerah juga berharap agar momentum ulang tahun ini dapat mendorong IGTKI-PGRI Kabupaten Cirebon, untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui program-program inovatif yang berbasis pada kebutuhan anak.

“Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu guru TK yang telah bekerja keras mendidik anak-anak kita. Saya percaya, dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, guru, dan orang tua, kita dapat menciptakan generasi yang unggul di masa depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyampaikan penghargaan kepada para guru TK atas dedikasi dan profesionalisme mereka dalam mendidik anak-anak, meski kerap menghadapi tantangan pribadi maupun profesional.

“Kadang para guru datang ke sekolah dengan beban persoalan di rumah, tetapi saat bertemu anak-anak di kelas, mereka tetap tersenyum, menyapa, dan memberikan kasih sayang. Itu bukti luar biasa dari dedikasi yang tak ternilai,” ujar Ronianto.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi utama dalam membangun generasi masa depan. Sebab, pendidikan itu dimulai dari bawah, bukan dari atas.

“Dari TK hingga SMA, semuanya harus tersambung dan terarah agar menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang unggul,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa usia ke-75 tahun bagi organisasi IGTKI-PGRI menunjukkan kematangan dan kedewasaan, yang harus diiringi dengan peningkatan kepemimpinan dan kapasitas lembaga demi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Komisi III DPRD Kota Cirebon Ingatkan Siap Keseriusan Dispora Merevitalisasi Stadion Bima

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon kembali mengingatkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) soal keseriusan merevitaliasi kawasan Stadion Bima. Hal itu disampaikan saat rapat kerja bersama Dispora di Griyasawala, Kamis (22/5/2025).

Ketua Komisi III DPRD Yusuf MPd mengatakan, Dispora Kota Cirebon memerlukan grand design yang matang terkait meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga di Kota Cirebon.

Sebab menurutnya, kawasan Stadion Bima dapat dimanfaatkan secara luas bagi para atlet dan masyarakat untuk berlatih, atau sekadar berolahraga.

Yusuf juga mengatakan Dispora pun perlu melibatkan sejumlah pihak dalam merealisasikan revitalisasi kawasan Stadion Bima, mengingat kawasan tersebut termasuk kawasan aset yang luas.

“Dalam revitalisasi kawasan Stadion Bima harus ada grand design yang matang, terutama dalam rangka meningkatkan prestasi di Kota Cirebon. Dalam merealisaikan itu Dispora harus sangat solid, dan dibutuhkan koordinasi lintas SKPD,” kata Yusuf.

Selain itu, Komisi III pun mengimbau agar pemerintah daerah melalui Walikota dan Wakil Walikota juga turut mendorong rencana revitalisasi kawasan Stadion Bima.

“Komisi III siap memfasilitasi untuk diskusi melalui rapat gabungan dalam rangka revitalisasi kawasan Stadion Bima,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sarifudin SH pun menyebut penataan kawasan Stadion Bima harus disikapi serius pemerintah daerah, mengingat potensi kunjungan masyarakat yang selalu ramai. Baik untuk olahraga maupun kegiatan rekreasi.

Sarifudin pun mengingatkan, Dispora seharusnya dapat merevitalisasi dari hal prioritas terlebih dahulu, seperti peningkatan fasilitas kebersihan, fasilitas parkir hingga penataan warung PKL yang kian menjamur.

“Revitalisasi kawasan Bima perlu perjalanan yang cukup panjang, namun saat ini Dispora dapat fokus perbaikan yang bisa dilakukaan saat ini, seperti parkir, kebersihan hingga penataan pedagang,” tuturnya.

Sementara itu dalam pemaparan video grand design kawasan Stadion Bima, Kepala Dispora Kota Cirebon Dr Irawan Wahyono SPd MPd menjelaskan ada sejumlah fasilitas yang nantinya menjadi daya tarik kunjungan masyarakat.

Seperti area Plaza utama Stadion Bima, Area parkir tambahan, Area entrance Stadion Bima, Area komersil dan klub, area pembelian tiket hingga fasilitas dalam stadion meliputi lapangan, lintasan lari, dan tribun penonton.

Hadir dalam rapat anggota Komisi III DPRD Indra Kusumah Setiawan Amd, Rizki Putri Mentari SH, Stanis Klau, dan Leni Rosliani SIP.  (Auda)

Read More

Komisi II DPRD Dukung DKUKMPP Berdayakan UMKM dan Koperasi di Kota Cirebon

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mengapresiasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) dalam pemberdayaan UMKM dan sosialiasi koperasi merah putih.

Memimpin jalannya rapat, Ketua Komisi II DPRD M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, capaian Mall UMKM yang berada di DKUKMPP menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya kunjungan baik dari dalam negeri maupun negeri.

Apalagi, Walikota Cirebon telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar menerima kunjungan luar daerah di Mall UMKM DKUKMPP.

“Progres Mall UMKM di DKUKMPP telah menunjukkan hasil yang jauh lebih baik, bahkan keberadaanya sudah bisa menarik tamu baik dari dalam maupun luar negeri. Capaian ini terus harus didukung sebagai pengenalan Kota Cirebon dan ruang promosi UMKM,” ujar pria akrab disapa Andru itu usai rapat kerja bersama DKUKMPP di ruang rapat serbaguna, Kamis (22/5/2025).

Andru juga menyampaikan hingga saat ini ada lebih dari 5.000 pelaku ekonomi yang tercatat di DKUKMPP Kota Cirebon yang terdiri dari 2.687 UMKM, 1.533 PKL, dan 2.227 IKM (Industri Kecil Menengah). Menurutya, seluruh pelaku ekonomi tersebut perlu terus didukung pemerintah daerah baik dari terutama dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat.

Kendati demikian, DKUKMPP masih perlu melakukan penataan PKL yang masih belum masuk dalam kawasan resmi, seperti yang sudah ada di Shelter Alun-Alun Kejaksan, samping Bank BJB, Kawasan Bima, dan Pujabon Cipto.

Di samping itu, terkait realisasi program Koperasi Merah Putih di tingkat Kelurahan, Komisi II mengapreasisi DKUKMPP karena telah rampung melakukan sosialisasi melalu musyawarah kelurahan.

Andru menilai, realisasi koperasi merah putih dapat memberdayakan ekonomi masyarakat karena terdapat sejumlah unit usaha yang dapat berjalan. Seperti, unit usaha simpan pinjam, kios pengadaan sembako, klinik kesehatan hingga gudang logistik.

Sementara itu, data koperasi yang tercatat DKUKMPP, hingga saat ini jumlahnya ada sebanyak 353 dengan rincian 221 yang masih aktif dan 132 tidak aktif.

“Harapan kami realisasi koperasi ini bisa berjalan dan legalitasnya diurus, sehingga nanti di masing-masing RW bisa berdiri koperasi berbasis RW yang merupakan pilar ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi II DPRD Dian Novitasari SKom MAP juga mendukung langkah Mall UMKM dalam mewadahi pelaku ekonomi di Kota Cirebon. Sejumlah fasilitas dapat diakses masyarakat secara gratis seperti promosi prduk UMKM, hingga pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami juga sampaikan bahwa kita punya Mall UMKM itu gratis diakses bagi pelaku UMKM, sehingga ini memudahkan dalam penjualan produk. Dan ini tidak terbatas pada makanan saja, termasuk barang atau ekonomi kreatif juga masuk,” kata Dian.

Terpisah, Kepala DKUKMPP Dr H Iing Daiman SIP Msi menyampaikan pihaknya akan terus mengoptimallkan pemberdayaan UMKM dalam memasarkan produknya. Salah satunya yakni melalui Mall UMKM di kantor DKUKMPP. Selain itu, PKL juga akan masuk prioritas program kerja agar penataanya lebih baik.

“Sementara itu, koperasi merah putih di Kota Cirebon sudah dilakukan melalui musyawarah di 22 kelurahan, dan sudah terbentuk. Selanjutnya mengaktakan melalui Dirjen AHU, dan kami sudah kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang nantinya dideklarasikan se-Indonesia 12 Juli mendatang,” tuturnya.

Hadir dalam rapat anggota Komisi II DPRD M Noupel SH MH, Tommy Sofianna SH, H Karso SIP, dan Abdul Wahid Wadinih SSos. (Ara)

Read More

Pemkab Cirebon Yakin Usulan Prioritas Dikawal DPRD Jabar

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan keyakinannya bahwa DPRD Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 12 akan mengawal dan memperjuangkan program prioritas daerah untuk masuk dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2026.

Keyakinan tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Imron, usai rapat koordinasi bersama DPRD Jabar Dapil 12 yang digelar di ruang rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (21/5), sebagai tindak lanjut musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebelumnya.

Menurut Imron, keterbatasan fiskal di tingkat kabupaten membuat dukungan dari provinsi menjadi sangat penting, terutama untuk program-program strategis yang belum tertangani maksimal dalam APBD kabupaten.

“Kami optimis DPRD Jabar akan membantu membawa usulan kami ke provinsi. Para kepala dinas sudah menyampaikan kebutuhan sektoral secara rinci,” ujar Imron.

Ia menyebutkan, sejumlah kebutuhan mendesak mencakup pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM.

Rapat koordinasi ini melibatkan sejumlah perangkat daerah Pemkab Cirebon yang memaparkan langsung program prioritas teknis, sehingga anggota DPRD dapat memahami secara menyeluruh aspek yang perlu dikawal.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan provinsi, agar usulan dari Kabupaten Cirebon dapat masuk dalam pembahasan anggaran 2026 secara komprehensif.

“DPRD punya tanggung jawab anggaran sekaligus kewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hari ini, kami bahas usulan Kabupaten Cirebon secara lebih mendetail dan teknis,” kata Ono.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen mendukung pembangunan Kabupaten Cirebon secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Kita ingin Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik dan mentereng. Itu harus diwujudkan lewat kerja konkret dan perencanaan yang matang,” ucapnya.

Ono juga mengapresiasi kesiapan perangkat daerah yang hadir lengkap dalam rapat, sehingga proses sinkronisasi berjalan efektif dan berdasar data faktual.

Dengan sinergi ini, Pemkab Cirebon berharap program prioritas daerah bisa terakomodasi dalam APBD Jawa Barat 2026 dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (din)

Read More

DPRD Dukung Penuh Realisasi RPJMD Kota Cirebon 2025-2029

CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE mendukung penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kota Cirebon untuk direalisasikan. Sebab, RPJMD menjadi pijakan utama pemerintah daerah melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan dalam acara Musrenbang RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 di Ruang Prabayaksa Gedung Setda, Rabu (21/5/2025).

Andrie juga menyampaikan bahwa RPJMD Kota Cirebon harus memperhatikan dan memuat visi misi yang telah ditentukan Pemerintah Pusat melalui Asta Cita, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui 9 Langkah Jabar Istimewa, dan Pemerintah Kota Cirebon melalui visi SETARA-Berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan DPRD Kota Cirebon berkomitmen mengawal arah pembangunan selama lima tahun ke depan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah baik dari sisi pengawasan maupun penganggaran.

“DPRD pada intinya sepakat dan mendukung penuh apa yang telah dirumuskan dalam Rancangan RPJMD, dan kami berkomitmen akan mengawasi apa yang sudah disepakati baik dalam RPJPD maupun RPJMD,” kata Andrie.

Adapun setelah musrenbang RPJMD, DPRD Kota Cirebon akan menerima Rancangan Akhir RPJMD yang nantinya dibahas pansus dan dibawa untuk disetujui melalui rapat paripurna maksimal enam bulan setelah Walikota dilantik atau bulan Agustus 2025.

Andrie juga mencatat ada empat hal yang saat ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, persoalan sampah yang saat ini masih ditemui sejumlah lahan yang dijadikan TPS liar oleh masyarakat. 

Selain itu, TPA Kopi Luhur juga perlu disikapi segera karena kapasitasnya diperkirakan hanya mampu bertahan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan.

“Kemudian persoalan banjir juga harus ditangani serius, agar masyarakat tidak menganggap banjir sebagai hal yang biasa terjadi. Kita harus hilangkan atau minimalisir, karena banjir pun bisa menjadi permasalahan ke infrastruktur jalan,” tuturnya.

Ketiga, Andrie juga menyebut pemerintah daerah harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon. Karena menurutnya berbagai pembangunan di daerah baik sekolah, rumah sakit, hingga bantuan sosial memerlukan anggaran dari APBD.

Salah satu di antaranya yakni memaksimalkan potensi daerah Kota Cirebon sebagai destinasi wisata, baik kuliner, religi hingga wisata lainnya. 

Saat ini, pemerintah daerah melalui Disbudpar telah menentukan 16 titik potensi destinasi wisata yang diproyeksikan mampu menarik wisatawan dan meningkatkan PAD di Kota Cirebon.

“Kami mengimbau segala potensi yang ada ditingkatkan, dan menjadi perhatian khusus dalam peningkatan PAD. Karena ketika ekonomi meningkat, itu juga meningkatkan pendapatan per kapita di Kota Cirebon,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Cirebon Siti Farida Rosmawati SPdI mengatakan RPJMD merupakan dokumen strategis untuk pembangunan Kota Cirebon lima tahun ke depan. Selain itu RPJMD 2025-2029 disusun untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Cirebon yang SETARA Berkelanjutan Tahun 2029”. (Ara)

Menurut Farida, ada tiga arah pembangunan strategis yang menjadi dasar RPJMD, yaitu pembangunan manusia dan pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta infrastruktur dan kewilayahan.

“Mari kita pastikan, pembangunan lima tahun ke depan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, menjawab tantangan zaman, dan membawa Cirebon lebih maju dan SETARA,” katanya.

Read More