Kendati Pembangunan Terminal Kijing Kembali Berjalan, Protokol Kesehatan Tetap Dilakukan

JAKARTA - Hingga semester I tahun 2020, pembangunan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat sudah mencapai lebih dari 55 persen. IPC memastikan pembangunan Terminal Kijing terus berjalan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan, dan diharapkan bisa selesai pada kuartal keempat tahun ini.

Direktur Utama IPC, Arif Suhartono mengatakan pekerjaan itu meliputi pembangunan dermaga, trestle (jalan penghubung antara area darat dan terminal), pengerasan tanah area darat, pembangunan gedung kantor, serta bangunan pendukung lainnya di pelabuhan. 

"Hingga semester I tahun 2020, pembangunan Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat sudah menyerap dana investasi sebesar Rp. 2,37 triliun," kata Arif, Senin (6/7). 

Biaya pembangunan Terminal Kijing tahap pertama dianggarkan sebesar sebesar Rp. 5 triliun. Dana tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan tanah, pembangunan fisik terminal, dan biaya kegiatan pembangunan fasilitas pendukung lainnya.

Arif berharap pembangunan tahap I selesai sesuai rencana, dan bisa mulai diujicobakan pada kuartal keempat tahun ini. 

"Terminal Kijing merupakan pengembangan dari Pelabuhan Pontianak, yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujarnya. 

Lebih lanjut,  kata Arif mengungkapkan Terminal Kijing diproyeksikan menjadi kawasan pelabuhan terbesar di Kalimantan, dan akan menjadi salah satu pelabuhan hub di Indonesia. Luas kawasan pelabuhan ini mencapai 200 hektar, meliputi area terminal di sisi laut, trestle sepanjang 3,5 Kilometer, serta area kantor dan sarana pendukung pelabuhan lainnya di sisi darat.

"Sebagai pelabuhan hub, Terminal Kijing dirancang untuk mampu melayani kapal kontainer ukuran besar dengan kapasitas di atas 10 ribu TEUs. Terminal peti kemasnya sendiri dibangun dengan kapasitas 2 juta TEUs per tahun. Nantinya Terminal Kijing akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus, yang diharapkan akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Barat, ungkap Arif. (dade)

Read More

Wakil Walikota Cirebon Dan Dirjen PSP Kementerian Pertanian RI Berdiskusi Soal Model Kawasan RPL

FOKUS CIREBON - Langkah cepat yang dilakukan Wakil Walikota Cirebon Hj Eti Herawati dalam membangun dan menata kota menjadi daerah ramah lingkungan, ternyata tidak main-main. Eti Herawati sendiri melakukan  silaturahmi dan berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI, Senin (6/7/2020).

Dalam diskusi itu, banyak hal dibahas, termasuk tentang 

model Kawasan Rumah Pangan Lestari (RPL).

Menurut Eti, RPL tersebut menggunakan prinsip urban farming dengan memanfaatkan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga. 

"Urban farming ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang memilik lahan, belum dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai pertanian perkotaan," ujarnya.

Di Kota Cirebon, katanya, sudah dibentuk beberapa Kelompok Wanita Tani (KWT). Salah satu

aktivitasnya memanfaatkan lahan kosong. 

"Di Kota Cirebon sendiri, sudah dibentuk beberapa Kelompok Wanita Tani (KWT), dalah satu aktivitasnya yakni memanfaatkan lahan kosong lebih produktif untuk budidaya hortikultura dengan sistem hidroponik," katanya.

Kedepan, lanjut Eti, akan kita perkuat KWT ini terutama di setiap

kelurahan, agar terwujud Kota Cirebon yang lebih hijau. (din)

Read More

Dibukanya Kembali Lokasi Wisata, Polsek Kepulauan Seribu Antisipasi Lonjakan Wisatawan

JAKARTA - Dengan dibukanya kembali lokasi wisata pantai dan wisata alam di Kepulauan Seribu, Wakapolsek Kepulauan Seribu pun sudah mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan ke wilayah ke sejumlah tempat wisata. 

Di Kepulauan Seribu, sektor wisata yang menjadi andalan perekonomian warga Kepulauan Seribu. Maka dengan kembali Dibukanya sejumlah wasata alam tersebut,  mulai perekonomian diharapkan akan kembali bergairah bersamaan bergerak di masa transisi menuju penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal.

Untuk antisipasi lonjakan wisatawan tersebut, Polsek Kepulauan Seribu Utara telah menempatkan personil pengamanan sekaligus personil pengawasan protokol kesehatan. 

"Di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara banyak terdapat lokasi lokasi wisata pantai dan lokasi wisata alam yang tersebar di pulau pulau penduduk dan pulau pulau resort," kata Wakapolsek Kepulauan Seribu Utara lptu R Kuswinarno, Senin (6/7).

Wisata di pulau-pulau penduduk adalah lokasi wisata yang menjadi favorit kunjungan wisatawan baik lokal ataupun mancanegara.  

Dengan ramainya kunjungan wisata khususnya pada akhir pekan, kita antisipasi kerawanan gangguan Kamtibmas dengan menempatkan personil Polsek, Polisi Subsektor dan Bhabinkamtibmas di dermaga-dermaga Pelabuhan dan lokasi wisata pantai yang ada di Pulau Kelapa, Pulau Harapan, Pulau Panggang dan Pulau Pramuka.

"Dalam masa pandemi Covid-19 dan masa transisi new normal semua lokasi wisata yang ada di Kepulauan Seribu tetap menerapkan protokol kesehatan ketat bagi wisatawan yang berkunjung, seperti cek suhu badan, wajib menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer yang sudah disiapkan dan jaga jarak," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Kuswinarno, Personil Polsek yang ditempatkan di dermaga-dermaga pelabuhan, untuk tetap menjaga protokol kesehatan bagi kedatangan atau keberangkatan wisatawan.

Sementara itu, instansi yang tergabung dalam kegiatan pengamanan dan pengawasan di dermaga dermaga pelabuhan dan lokasi wisata pantai dan alam,  antara lain Polsek Kepulauan Seribu Utara, Polisi Subsektor, Bhabinkamtibmas Kelurahan, Koramil Kepulauan Seribu, Satpol-PP, Tim Gugus Tugas Aman Covid-19 Kepulauan Seribu.

"Pengawasan protokol kesehatan yang kami lakukan bersama dengan Koramil Kepulauan Seribu dan Satpol PP Kepulauan Seribu di lokasi tersebut diatas dilakukan dengan mengedepankan edukasi dan sosialisasi dengan cara humanis, sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 menuju Kamtibmas kondusif masyarakat semakin produktif dan aman Covid-19," ujar Wakapolsek kepada media online fokuscirebon.com. (dade)

Read More

Tiga Hari, LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon Menggelar Review 3 Buku Pedoman

FOKUS CIREBON - Review buku diperlukan untuk pijakan di dalam mengimplementasikan program di IAIN Cirebon guna menjamin mutu di kampus ini. 

Maka untuk itu, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menggelar review 3 buku pedoman. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu Senin sampai Rabu (6-8/7/2020) ini bertempat di ruang rapat, lantai 2 gedung rektorat kampus setempat.

Ketua LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Kartimi MPd menjelaskan, ketiga buku tersebut, yaitu Pedoman Monitoring dan Evaluasi, Panduan Teknis Pengajuan Akreditasi di Era Kampus Merdeka, dan Pedoman Audit Mutu Internal.

Riview buku dari LPM diperlukan untuk pijakan di dalam mengimplementasikan program di IAIN Cirebon untuk menjamin mutu di kampus ini. Yaitu terdiri dari, audit mutu internal, auditor daring, pengelolaan penjaminan mutu, petunjuk teknis akreditasi prodi, dan panduan prodi baru di era belajar merdeka,” jelas Kartimi, Selasa (7/7/2020).

Dia mengungkapkan, buku tersebut merupakan hasil kolaborasi LPM dari seluruh Indonesia. Dalam penulisannya, LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengirimkan 2 perwakilan ke LPM Nasional. Kemudian, kata Kartimi, tim nasional mendistribusikan buku tersebut ke sejumlah kampus, termasuk IAIN Cirebon.

Kemudian tim nasional mendistribusikan (buku) dan implementasinya disesuaikan dengan kondisi kampus kita di IAIN Syekh Nurjati Cirebon,” jelasnya.

Hasil dari review ini, lanjut Kartimi, akan menjadi saran kepada unsur pimpinan di IAIN Sykeh Nurjati Cirebon dalam mengimplementasikan program yang telah dicanangkan kampus. Sehingga, dalam melaksanakan segala aktivitas dapat terarah yang bertujuan demi meningkatkan kualitas dan menyukseskan program kampus.

“Salahsatunya yaitu, IAIN Cirebon ini kan sedang melangkah untuk beralih status dari IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), jadi akan melakukan pengembangan prodi dan fakultas baru serta meningkatkan akreditasi, baik jurusan, fakultas, maupun lembaganya. Dan buku ini menjadi pedomannya,” terang Kartimi.

Bahkan, dia mengungkapkan, tidak hanya 3 buku, sebenarnya buku ini ada 6. Untuk itu, review ini juga akan dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan buku-buku yang lainnya.

“Untuk ke depan, masih banyak pedoman yang harus dibuat terkait SOP pedoman akademik, SOP kurikulum merdeka, penyusunan kurikulum, dan juga kurikulumnya. Dan masih banyak pedoman lainnya demi meningkatkan mutu dan kualitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon,” pungkasnya. (din)

Read More

DPRD Kota Cirebon Panggil Dinkes Terkait Jumlah Angka Kasus Positif Baru Covid 19

CIREBON – Jumlah angka kasus positif baru Covid-19 yang semakin bertambah, Pansus Covid-19 DPRD Kota Cirebon menggelar rapat bersama dengan Dinas Kesehatan, Senin (6/7), di ruang rapat serbaguna gedung dewan.

Rapat tersebut membahas berbagai indikator yang menyebabkan jumlah kasus positif terus meningkat secara signifikan.

Selama sepekan terakhir, jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Cirebon bertambah menjadi 11 orang. Padahal, Kota Cirebon sudah dinyatakan daerah zona hijau atau sudah layak memasuki masa adaptasi kehidupan baru (AKB).

Hasil rapat koordinasi dengan Dinkes Kota Cirebon tersebut, menghasilkan beberapa poin penting untuk mengantisipasi jumlah kasus Covid-19 bertambah. Diantaranya, melakukan pelacakan riwayat kontak masif.

Jika ditemukan pasien positif, langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diisolasi. Kemudian, petugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan turun ke tempat-tempat umum mendisiplinkan masyarakat wajib memakai masker.

“Bersama pansus membahas tentang persiapan peningkatan kemampuan kapasitas laboratorium, peningkatan kemampuan kapasitas rumah sakit, testing, isolating, kemampuan tracing, hingga kemampuan kami perang sampai Desember,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr H Edy Sugiarto MKes, usai rapat.

Menanggapi jumlah pasien positif yang terus meningkat, Ketua Pansus Covid-19, dr Tresnawaty SpB mengatakan, kemunculan kasus positif baru di Kota Cirebon berasal dari luar daerah. Menurutnya, di masa adaptasi kebiasaan baru ini banyak orang yang menyangka bahwa persebaran virus corona sudah selesai.

Bahkan, aktivitas masyarakat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Terutama mereka yang berpergian ke luar kota, berpotensi membawa virus atau sebagai orang tanpa gejala.

“Ternyata awal kasus baru yang ada di Kota Cirebon, semuanya dari imported case. Mereka berasal dari Madura dan Jakarta. Mereka datang ke sini dan menyebarkan. Jangan lengah. Kita belum benar-benar new zero case,” terang Tresna. (din)

Read More

Tolak RUU HIP, DPRD Kota Cirebon Terima Aspirasi Massa FCB

CIREBON – Massa aksi yang tergabung dalam Forum Cirebon Bersatu (FCB) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (6/7). Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi tentang pencabutan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diprakarsai DPR RI.

Aspirasi mereka diterima langsung oleh pimpinan DPRD melalui rapat audiensi di ruang rapat utama Griya Sawala. Saat rapat berlangsung, satu per satu perwakilan dari organisasi kemasyarakatan menyampaikan maksud dan alasan penolakan RUU HIP menjadi undang-undang. Kendati ranah tersebut merupakan kewenangan DPR RI, FCB berharap DPRD Kota Cirebon bersedia menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat.

“Jangan sampai ada perubahan butir-butir Pancasila. Saya berharap, aspirasi kami bisa segera disampaikan ke DPR RI. Secepatnya disampaikan, karena ini kebijakannya ada di pusat,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah SSos menyampaikan, semangat aspirasi yang disampaikan Forum Cirebon Bersatu ini harus tersampaikan ke pusat. Konteks masalah RUU HIP ini mirip dengan penolakan RUU KUHP, dimana kewenangannya ada di DPR RI.

“Semangat yang kita dukung secara bersama-sama. Sama seperti dengan RUU KUHP beberapa waktu lalu, sebagai DPRD Kota Cirebon akan merekomendasikan membuat surat ke DPR RI, tentunya ini sikap lembaga yang akan ditandatangani lalu sampaikan ke DPR RI,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Andru itu juga berpesan kepada massa pengunjuk rasa untuk tertib dan berlangsung damai saat berdemonstrasi. Diharapkan, anggota DPR RI bisa menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kota Cirebon tentang penolakan RUU HIP.

“Kalau penyampaian pendapatnya benar, tertib, terkendali, kami juga semangat menyampaikan. DPRD Kota Cirebon serius mengawal aspirasi ini,” kata Andru. (Agus)

Read More

Kinerja DKIS Kota Cirebon Diapresiasi Berbagai Pihak Dalam Memajukan Daerah

FOKUS CIREBON - Siapa yang tak mengenal sosok satu ini, selain lincah juga memiliki ide cemerlang dalam membangun kemajuan daerah. Dia adalah Ma'ruf Nuryasa AP, Kepala DKIS Kota Cirebon.

Sejak lulus STPDN dan kemudian  mengabdi sebagai ASN di pemerintahan Kota Cirebon, karirnya langsung melejit, walau prosesnya dilalui dari bawah. Berbagai jabatan sudah disandangnya, membuat kepemimpinan Ma'ruf kaya pengalaman.

Kendati begitu, Ma'ruf Nuryasa tidak lantas sombong atau lupa diri. Sosoknya tetap masih seperti dulu, low profil, ramah dan supel dengan siapapun. Namun jika sudah pada urusan tugas dan kerja, Ma'ruf sangat disiplin dan penuh dedikasi.

Pada kepemimpinannya di DKIS yang dimulai dari Sekretaris Dinas yang kemudian berpindah tugas menjadi Camat Lemahwungkuk, kemudian tidak lama kembali ke DKIS dengan jabatan Kepala Dinas. 

Proses perpindahan kerja tersebut, dari sejumlah tempat kerja sebelumnya tentu bukan didapat dengan mudah, pasti berliku dan penuh tantangan. Namun berkat kecakapan, kemampuan, keteladanan dan kematangan dalam bekerja, karirnya pun kini berada dipuncak. 

Bagi Ma'ruf setiap jabatan adalah amanah dan amanah adalah tanggungjawab, maka dalam bekerja harus selalu dilandasi rasa tanggung jawab dan keseriusan, Itulah kepemimpinan Ma'ruf yang ditanamkan sejak awal mengabdi sebagai ASN.

Sementara sejumlah keberhasilan yang diapresiasi berbagai pihak diantaranya Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon berhasil memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam naungan Smart City.

Berbagai program Smart City terus dilakukan baik melalui sosialisasi maupun bentuk lainnya, sehingga masyarakat lebih mengenal program Smart City Kota Cirebon.

Sosialisasi tersebut di balut dalam program kuis “Kudu Pinter” dimana DKIS langsung mendatangi masyarakat untuk mengenalkan program Smart City.

“Kami buat program untuk mendatangi masyarakat. Dengan Kuis Kudu Pinter warga dikenalkan berbagai macam program Smart City,” kata Ma’ruf.

Kuis Kudu Pinter tersebut, kata Ma’ruf dikemas melalui smart phone yang dimiliki warga sehingga mereka bisa langsung menjawab pertanyaan di HP masing-masing.

“Kami datang di perkumpulan warga atau apa saja, dibuat semacam kuis dipandu oleh tim . Dan, pertanyaannya ada di HP masing-masing dan mereka menjawab,” jelasnya.

Sampai dengan saat ini, lanjut Ma’ruf, antusias warga baik sekolah, kampus, komunitas, dan warga sangat banyak untuk menggelar kuis Kudu Pinter.

“Syaratnya ada 30 orang dan masing-masing membawa smart phone nya,” ujarnya.

Didalam kuis Kudu pinter, lanjut Ma’ruf, ada 10 pertanyaan seputar materi program Smart City Kota Cirebon. Tentunya, kata dia, agar masyarakat lebih mengenal program Smart City.

“Dikemas nya dengan simpel dan senang. Gratis untuk semua bahkan kami berikan doorprise juga,” tuturnya.

Sampai dengan saat ini, kata Ma’ruf, yang sudah berjalan sekitar 7 tempat telah di kunjungi, bahkan sudah ada yang mengantri untuk didatangi tim DKIS.

“Di DKIS ada 6 tim untuk menjalankann Kudu Pinter. Siapapun boleh ngundang. Selama mampu akan terus berjalan,” pungkasnya. 

Tak hanya itu, program lainnya pun digulirkan oleh DKIS seperti memperkenalan kepada lembaga undangan tentang adanya akun “CirebonSaberhoaxs” yang dibuat oleh DKIS dan RTIK Kota Cirebon. Juga, pemasangan CCTV dibeberapa titik yang dianggap rawan di Kota Cirebon.

“Dibentuknya CirebonSaberhoaxs Ini sebagai usaha menanggulangi tersebarnya berita-berita Hoax yang beredar yang jarang masyarakat sadari dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi” terang Ma'ruf.

Selain itu juga DKIS akan membangun Lab. komputer yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh RTIK dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat termasuk lembaga undangan yang ingin dilatih, dibimbing, dan didampingi soal pemanfaatan teknologi.

Masih banyak lagi program yang diluncurkan DKIS Kota Cirebon untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta bertujuan membangun dan memajukan Kota Cirebon, baik soal penanganan dan pencegahan Covid 19 melalui berbagai program sosialisasi dan kerjasama maupun program HANI yang tengah diluncurkan Pemkot Cirebon.

Sehingga sangat wajar jika DKiS Kota Cirebon bersama seluruh staff nya, mulai Kadis, Sekdis, Kabid, para Kasi dan lainnya diapresiasi kerja dan kinerjanya. (din)

Read More