Pemkab Berikan Apresiasi Kepada Wajib Pajak Teladan

CIREBON - Penerimaan pajak daerah selama ini masih menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Setiap pajak yang diterima, akan dimanfaatkan sebaik mungkin demi berkelanjutan pembangunan masyarakat. 

Atas dasar itulah, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada wajib pajak teladan tahun 2021, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 di Hotel Aston Kedawung Kabupaten Cirebon. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag didampingi Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon, H. Deni Agustin SE. 

Dalam sambutannya, bupati memberikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak daerah. Bupati menyebut, pembangunan bisa berlanjut dengan besarnya pajak yang disetorkan oleh WP. 

"Pandemi yang terjadi beberapa waktu terakhir sangat mempengaruhi pembangunan yang kita lakukan. Saya bersyukur wajib pajak disini masih konsisten dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga kita bisa terus memberikan layanan melalui pembangunan kepada masyarakat," ujar Imron. 

Di samping itu, bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang masih patuh dan taat.  Secara pribadi maupun atas nama pemerintah daerah, bupati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Saya pastikan, pengelolaan pajak yang kita lakukan sebaik mungkin dan penerimaan pajak akan dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat," tambahnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Bapenda Kabupaten Cirebon meluncurkan layanan aplikasi Akang Surja. Dijelaskan Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon, aplikasi Akang Surja ini memuat beberapa layanan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. 

"Ada beberapa kemudahan yang terdapat dalam aplikasi Akang Surja ini, seperti informasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), informasi pajak daerah termasuk tata cara pembayarannya, serta tanya Bapenda untuk wajib pajak memberikan saran maupun konfirmasi pembayaran pajak," ujar Deni Agustin. 

Diharapkan, dengan adanya aplikasi Akang Surja ini, masyarakat tidak kesulitan dalam menyetorkan pajaknya kepada pemerintah, khususnya 11 jenis pajak daerah. Terlebih, dengan perkembangan teknologi saat ini, maka sangat tepat digunakan, karena mempermudah wajib pajak membayarkan pajaknya di mana pun. 

"Komitmen Bapenda untuk mempermudah layanan kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Tak lupa, kita juga ucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang selama ini sudah melaksanakan kewajibannya," tutup Deni. (din)

Read More

IAIN Cirebon Lakukan Studi Banding Ke UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dalam rangka "Patok Bandung" IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kunjungi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

BUKITTINGGI, FC - Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek mendapat kunjungan istimewa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka “Patok Banding” yang dilakukan IAIN Cirebon mengenai pengimplementasin BLU (Badan Layanan Umum) yang telah berjalan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. 

Sebagaimana diketahui, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi institusi pertama yang berstatus BLU saat masih menjadi IAIN.

Wakil Rektor II IAIN Cirebon Dr. Kartimi, M.Pd menyatakan pihaknya secara khusus datang untuk mempelajari bagaimana tatacara pengelolaan BLU. Studi Banding untuk mendapatkan referensi yang berguna bagi pengimplementasian BLU di IAIN Cirebon. 

Tim terpilih yang hadir juga berasal dari Tim Penyusun BLU sebanyak 4 orang, agar patok banding ini secara sempurna dapat diserap oleh pihak yang memang akan terjun dalam pengaplikasian BLU.

Rektor Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum sangat menyambut dengan tangan terbuka mengenai kunjungan ini. Beliau berharap, setiap presentasi – presentasi dan panduan yang telah dipaparkan mampu menjadi referensi yang bermanfaat bagi IAIN Cirebon. Wakil Rektor II Dr. Novi Hendri, M.Ag turut menambahkan bahwa pengelolaan BLU di UIN Sjech M. Djamil Djambek sejatinya masih belum maksimal. Namun, upaya untuk meningkatkan pengelolaan secara optimal berangsur – angsur telah dijalankan. 

Dalam pengelolaan ini tidak ada kata instan, butuh upaya dan ketelatenan yang terus menerus, agar kekurangan dalam pengelolaan dapat diminimalisir.

Di samping itu, beliau juga menambahkan tentang sisi positif status BLU. BLU diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan kas, investasi, pengelolaan barang, surplus dan defisit, serta remunerasi. 

Mekanisme pengadaan barang/jasa pun menjadi lebih longgar pada BLU dengan pendelegasian pengaturannya kepada pemimpin BLU. 

Beberapa fleksibilitas tersebut ditujukan agar pemberian layanan pada BLU dapat segesit sebagaimana layanan serupa yang dilakukan oleh badan usaha pada umumnya. 

Pemberian fleksibilitas diharapkan mampu membuat BLU dapat terus memberikan layanan prima tanpa terkendala oleh hambatan yang biasanya terjadi pada satker pemerintah pada umumnya.

Acara “Patok Banding” ditutup dengan penyerahan cenderamata dari masing – masing Instansi serta dilanjutkan dengan acara foto bersama. (din)

Read More

Kenalkan Hukum Sejak Dini Kepada Siswa, Pemda dan Kejaksaan Negeri Lounching JSS

CIREBON, FC – Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon launching program Jaksa Sahabat Sekolah (JSS). Program tersebut guna memperkenalkan hukum sejak dini kepada peserta didik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., saat menghadiri Launching Jaksa Sahabat Sekolah (JSS) di Sekolah Pelita Bangsa, Jalan Terusan Cipto, Selasa (14/6/2022), menjelaskan jaksa masuk sekolah sebenarnya merupakan program dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Program ini kemudian diterapkan di Kota Cirebon dalam bentuk Jaksa Sahabat Sekolah (JSS) yang merupakan kolaborasi antara Pemda dan Kejari Kota Cirebon.

“Program ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melakukan pembinaan hukum sejak dini di lingkungan sekolah,” tutur Agus. 

Sasarannya seluruh civitas akademik di lingkungan sekolah. Mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, orangtua peserta didik dan komite sekolah.

Dengan memberikan pemahaman mengenai hukum sejak dini diharapkan peserta didik di Kota Cirebon terhindar dan tidak melakukan pelanggaran hukum.

Adapun penyuluhan dalam program JSS ini meliputi pencegahan narkoba dan NAPZA, perdagangan anak (trafficking), pencegahan bullying dan kenakalan remaja.

Selanjutnya, Agus meminta seluruh civitas akademika di sekolah untuk turut serta dan menyukseskan program JSS ini. “Saya harap semua bisa mendukung program ini dengan optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Cirebon,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cirebon, Umaryadi, SH., M.H., menjelaskan, launching JSS ini bertujuan agar Kejaksaan menjadi lebih dekat dan dikenal oleh sekolah.

“Kami berupaya memberikan pemahaman dan pengertian terkait hukum secara umum,” kata Umaryadi. Sehingga seluruh civitas akademika di sekolah dapat  terhindar dari pelanggaran hukum.

Pada kesempatan itu, Umaryadi juga menegaskan bahwa salah satu tugas Kejaksaan yaitu memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan analisis dan tindakan terkait hukum.

Untuk itu Umaryadi meminta mereka tidak sungkan untuk datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk melakukan konsultasi hukum. “Bisa juga melalui media sosial kami,” katanya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Dukung dan Fasilitasi Kebutuhan Penyelenggaraan Pemilu

CIREBON - Bupati Cirebon, Imron menyatakan Pemkab Cirebon mendukung dan memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu. Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi persiapan dan kesiapan tahapan Pemilu serentak tahun 2024, Selasa (14/6/2022),  bertempat di Hotel Apita Cirebon. 

Menurut Imron, inventaris masalah harus dilakukan, supaya permasalahan dan hambatan dapat diantisipasi sejak dini. 

"Pemkab Cirebon berharap, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak 2024 dapat meningkat secara signifikan. Ini sebagai salah satu indikator suksesnya penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Cirebon," kata Imron.

Imron juga meminta, aparat keamanan dan penegak hukum dapat mengawal pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Pihaknya ingin, Pemilu berjalan aman, kondusif dan tanpa ekses. Imron juga berharap, penyelenggara dan calon peserta Pemilu dapat mengikuti dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam pelaksanaan Pemilu diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder Pemilu, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan aparat.  Tentunya, semua itu perlu ada kesiapan dan persiapan dari seluruh stakeholder dalam rangka mensukseskan Pemilu serentak tahun 2024," papar bupati.

Menurutnya, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat.  Mereka nanti memilih anggota DPR dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaannya juga dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Pemilu itu wadah demokrasi masyarakat. Prinsip penyelenggaraannya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Mari saat Pemilu nanti, kita bersama-sama menciptakan hal tersebut," papar bupati.

Hal senada dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi. Dirinya berharap, tanggal 14 Februari 2024, Pemilu akan bisa terselenggara dengan lancar dan tanpa gangguan. Untuk menunjang hal tersebut, saat ini harus dirumuskan hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan agar Pemilu nanti bisa sukses.

"Kita ingin Kabupaten Cirebon bisa memastikan pelaksanaan Pemilu dengan baik. Saya juga berharap, Pemilu ini akan menghasilkan pemimpin dan politisi yang bisa memajukan Kabupaten Cirebon," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi saat memberikan sambutan sempat memberikan sindiran. Menurutnya, politik itu mahal, meskipun untuk kalah sekalipun pasti mengeluarkan ongkos yang besar. 

"Sedangkan salah satu alasan masyarakat tidak tertarik politik, karena kebenaran bukan menjadi tujuan dari politisi, karena tujuannya adalah kekuasaan," paparnya.

Sopidi menambahkan, semoga nanti pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Cirebon akan berjalan lancar. Masalahnya, penyelesaian politisi menjalankan programnya menjadi tolak ukur sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilu.

"Intinya, kehadiran pemerintah daerah, kehadiran peserta politik dan pemilih, nantinya akan menjadi penentu kualitas kepemimpinan yang ada di Kabupaten Cirebon," tukasnya. (Bam)

Read More

Tim Monev Nasional Apresiasi Pelaksanaan UMPTKIN 2022 di Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag beserta Tim Monev Nasional UMPTKIN 2022 dan Kepala PTIPD, Dr H Darwam M.Kom.

FOKUS CIREBON, FC - Pelaksanaan UMPTKIN 2022 yang dilaksanakan secara online di lantai 2, gedung M, kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon mendapat apresiasi dari tim Monev Nasional, Selasa, (14/6/2022).

Astri Amanati, MM, SSE-UMPTKIN 2022 menyatakan, bahwa dirinya berdua ditugaskan dari panitia nasional untuk memonev pelaksanaan kegiatan UMPTKIN di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Menurut Astri, selain dirinya, satu orang tim Monev lainnya adalah Muhamad Makmum dari Kesekretariatan. Sementara Astri dari Pokja Kehumasan.

Astri juga menjelaskan, tujuan monev ini untuk perbaikan pelaksanaan ke depan, yakni pelaksanaan UMPTKIN yang lebih baik lagi.

"Menurut saya pelaksanaan UMPTKIN di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon cukup baik,  persiapan pelaksanaannya sudah maksimal," terangnya.

Kendati demikian, Astri berharap, kemajuan tetap harus dilakukan, agar pelaksanaannya bisa lebih ditingkatkan, dengan pengertian agar pelaksanannya lebih memudahkan peserta, agar ketika peserta ada masalah bisa cepat ada solusi. 

Sementara itu, di gedung M lantai 2, tim Monev Nasional terus memantau pelaksanaan UMPTKIN di kampus IAIN Cirebon. Mereka keduanya didampingi Warek 1, Dr H Saefudin Juhri, M.Ag dan Dr. H. Darwan, M.Kom Kepala PTIPD.

Di ruang Studio 3 Pangeran Girilaya, tim Monev Nasional dan panitia lokal (Panlok) UMPTKIN 2022 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, mendengarkan langsung sambutan atau orasi UMPTKIN 2022 yang disampaikan oleh Menteri Agama RI, H.Yaqut Cholil Qoumas melalui zoom. 

Dalam pesannya, Menteri Agama RI menekankan agar panitia uMPTKIN 2022 lebih memudahkan peserta. (din)

Read More

Bangkitkan 'Speak Up' Mahasiswa, PSGA Bedah Implementasi UU TPKS Lewat Seminar Nasional

SEMINAR NASIONAL : PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggelar seminar nasional tentang UU TPKS. Seluruh peserta sangat antusias dengan seminar tersebut. 

FOKUS CIREBON, FC - Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional Perlindungan Anak dan Remaja dengan tema "Mengukur Implementasi dan UU TPKS di Kampus", Selasa, (14/6/2022).

Kegiatan hasil besutan PSGA dengan jargon 'Mencerahkan  dan Memberdayakan' ini menghadirkan dua narasumber yakni Hj Selly Andriany Gantina, Komisi VIII DPR RI dan Wakhit Hasim, M.Hum dari Dewan Etik PPKS IAIN Syekh Nurjati.

Seminar Nasional tersebut membedah materi Undang Undang No 12 Tahu 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ini dipastikan akan hangat, terutama menyangkut teknis perlindungan, pelaporan dan penindakan. 

Kepala PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Naila Farah M.Ag kepada fokus cirebon menjelaskan, seminar ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa UU TPKS sudah disahkan negara. 

Maka pengesahan UU ini menjadi angin segar bagi kita semua dan kampus sebagai tempat belajar akan memberikan ketenangan, sehingga dalam tugas belajar mahasiswa bisa berinteraksi dengan siapapun dengan nyaman.

Naila juga menjelaskan bahwa PSGA di kampus IAIN Cirebon sebagai leading sektor Pencegahan dan penanggulangan Kekerasan Seksual (P2KS). Ini adalah instruksi dari Dit.Kemenag RI, Jakarta.

Dengan disahkannya UU TPKS ini, maka mahasiswa dan seluruh civitas akademika itu berani untuk speak up (angkat bicara) ketika mereka menjadi korban, atau menyaksikan, atau mendengar adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. 

Artinya, mereka tidak perlu takut lagi karena negera sudah melindungi mereka dengan adanya UU TPKS ini. 

Untuk menindaklanjuti UU tersebut, PSGA melakukan sosialisasi dan rekruitmen di kalangan mahasiswa atau dosen untuk melakukan sosialisasi UU TPKS ini.

Jika ditemukan kasus, maka PSGA hanya sebagai awal pintu masuk saja dari laporan dan laporan tersebut kemudian diserahkan kepada Rektor dan dari Rektor diserahkan kepada Dewan Etik. 

"Dewan Etik inilah ya g melakukan investigasi dan pendalaman kasus tersebut, kemudian setelah melakukan investigasi dengan data-data yang mereka peroleh lalu Dewan Etik menjauhkan sanksi kepada pelaku, baik kategori ringan, sedang atau berat dan kemudian baru di SK kan oleh Rektor," paparnya. 

Kendati demikian, kata Naila, PSGA lebih fokus kepada pendampingan kepada korban. "Jadi nanti kalau korban itu trauma, atau butuh konseling maka PSGA menyediakannya," tutur Naila.

Untuk itu, Naila berharap, pada seminar nasional tentang UU TPKS ini, bisa memberikan pencerahan baru sehingga mahasiswa semakin berani untuk speak up tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi di kampus, karena negara sudah melindungi mereka.

"Jadi harapan kami adalah bagaimana kampus IAIN Syekh Nurjati ini menjadi kampus ruang aman bagi semuanya, khususnya bagi civitas akademika," tandasnya. 

Hal senada disampaikan aktivis LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Eri khaeriyah. Menurutnya terkait TPKS ini, LP2M pada tahun 2019 baru menyusun draf pencegahan seksual, kemudian draft tersebut disusun pada tahun 2000 dan tahun 2021 IAIN Cirebon sudah melakukan pencegahan kekerasan seksual.

"Ya kita cegah segala bentuk kekerasan seksual, apalagi di kampus kita sudah memiliki dewan etik sebanyak 5 orang, ini bentuk keseriusan kampus untuk memberikan kenyamanan saat  berinteraksi dengan siapapun," katanya.

Maka Eri pun meminta agar PSGA terus melakukan upaya-upaya sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual di kampus.

Eri juga berharap, pada seminar nasional ini, mahasiswa bisa membedahnya agar menjadi pengetahuan dan pencegahan dari tindak kekerasan seksual. 

Sementara itu, seminar nasional yang dihadiri peserta dari para mahasiswa juga utusan DEMA dan SEMA ini, berlangsung hangat di Aula FUAD lantai 4. 

Dalam seminar ini, moderator membaginya kedalam 4 bagian, pertama sesi paparan, kedua sesi tanggapan dan ketiga sesi tanya jawab. 

Peserta pun sangat antusias mendengarkan pemaparan Selly Andriany Gantina dan Wakhit Hasim, sehingga seminar tersebut benar-benar hidup dan berjalan sukses hingga akhir kegiatan. (Udin)

 

Read More

Sukseskan UMPTKIN 2022, IAIN Cirebon Siapkan Petugas Sambut Tim Monev Nasional

Persiapan penyambutan tim Monev UMPTKIN 2022 di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

FOKUS CIREBON, FC - Sejak Pukul 07.00 WIB pagi, Satuan pengamanan (Satpam) kampus IAIN Cirebon beserta petugas lainnya, bersiaga di sejumlah titik startegis yang akan dilalui Stafsus Kementerian Agama RI dan Pokja Panitia Nasional UMPTKIN 2022.

Penjagaan ini dalam rangka menyambut kedatangan para tamu utama yang akan melakukan Monev UMPTKIN di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Kabarnya, setting tempat ini merupakan ide dan kerja keras H.M.Arifin M.Pd agar kampus terlihat lebih Asri dan nyaman. Sehingga sejumlah kendaraan yang memasuki kawasan Blok M, di mana sebagai tempat dilangsungkannya UMPTKIN, harus dialihkan ke sejumlah titik parkir kendaraan yang sudah disiapkan.

Edi Karmadi beserta petugas parkir kendaraan, dan Satpam lainnya terus memantau keluar masuknya kendaraan di kawasan ini, Selasa, (14/6/2022). 

Saat dihubungi via telepon selulernya, Arifin, yang juga Pejabat Kehumasan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyatakan, Panitia Nasional Monev UMPTKIN diperkirakan akan datang tepat pada pukul 09.00 WIB. 

"Semua harus terlihat rapih dan bersih, karena ini untuk kenyamanan semua. Sehingga pelaksanaan UMPTKIN 2022 beserta kegiatan Monev bisa berjalan sukses dan lancar," tandasnya. (din)

Read More