Pemkot Cirebon Tetapkan 5 Kelurahan Menjadi Pilot Project BERSINAR

FOKUS CIREBON, FC - Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan 5 kelurahan menjadi pilot project program bersih narkoba (Bersinar) dalam perayaan Hari Anti Narkoba Internasional, Senin (27/6).

Kelima kelurahan tersebut, di antaranya Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Kesenden dan Kelurahan Larangan.

Program Bersinar merupakan kerjasama antara Pemda Kota Cirebon dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon. Terutama dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

"Semoga lima kelurahan yang ditetapkan bisa membuktikan secara nyata dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika," kata Eti. (din)

Read More

Panen Jagung, Upaya Pemanfaatan Lahan Tidur Menjadi Produkstif

Wakil Walikota Cirebon, Drs Hj Eti Herawati

FOKUS CIREBON, FC - Panen jagung perdana Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Argasunya, Jumat (24/6). 

Ini merupakan pilot project dalam pemanfaatan lahan tidur menjadi lebih produktif. 

Limbah jagung bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Upaya ini, untuk mengurangi sampah pertanian. Sehingga tidak ada limbah yang terbuang. 

"Kami tentu mendorong Gapoktan mengembangkan bercocok tanam lainnya seperti singkong dan padi. Teknik yang dilakukan sangat menghemat biaya produksi, kemudian pengelolaan bisa dilakukan bersama-sama," kata Eti Hetawati.  (din)

Read More

Terkait Program Explore, Wawali Audensi Dengan ICSD Foundation

FOKUS CIREBON, FC - Audiensi dengan Institute For Civil Society Development (ICSD) Foundation terkait program explore more, Jumat (24/6). 

Program explore more ICSD bekerjasama dengan PT Unilever Indonesia membantu mewujudkan sekolah sehat. 

Upaya yang dilakukan melalui pendekatan perubahan perilaku khususnya pembiasaan hidup sehat dan donasi produk/peralatan kebersihan. 

"Semoga kerjasama ini bisa terwujud dan sinergitas terjalin dengan baik," kata Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati. (Bam)

Read More

Wabup Pastikan Kecamatan dan Desa Dukung Pronangkis

KABUPATEN CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih SE M.Si didampingi Sekretaris Daerah, Drs. H. Rahmat Sutrisno M.Si dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Suhartono S.Sos melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) di Kecamatan Kaliwedi, Kamis (23/6/2022). 

Tujuan dari monev ini tak lain adalah, sinkronisasi program Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa.

Wabup mengatakan, beberapa waktu lalu Pronangkis ini mengalami kendala besar, yakni pandemi Covid-19. Oleh karena itu, wabup meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan.

"Tujuannya agar angka Covid-19 di Kabupaten Cirebon tidak naik lagi. Sudah cukup kemarin-kemarin pandemi merusak seluruh tatanan termasuk ekonomi," ujar Ayu, sapaan akrab wabup.

Ayu menyebutkan, kondisi ekonomi masyarakat tentunya berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Dengan kata lain, program penanggulangan kemiskinan ini juga akan berpangkal pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh, Ayu mengakui pemerintah daerah tidak bisa secara sendiri dalam mengentaskan angka kemiskinan. Dia mengajak seluruh elemen untuk sama-sama membantu menghilangkan angka kemiskinan.

"Oleh sebab itu, monev pronangkis ini juga sekaligus menyelaraskan program pemerintah daerah dengan pemerintah dibawahnya, yaitu kecamatan dan desa. Termasuk juga warga, kita harapkan peran sertanya membantu kami untuk menangulangi kemiskinan," tambahnya.

Di samping itu, Ayu juga menyoroti data kemiskinan yang harus selaras. Dengan banyaknya data, maka program tidak akan fokus karena data yang berbeda.

"Datanya harus single dan tidak boleh beda-beda. Masalah kemiskinan ini juga, sifatnya multisektoral yang saling berkaitan. Makanya, diperlukan data yang akurat agar semua pihak bisa fokus untuk mengeksekusi sesuai bidangnya," tutupnya.

Sekretaris Daerah, Drs. H. Rahmat Sutrisno M.Si juga menegaskan, semangat gotong royong di masyarakat harus tetap dijaga. Dirinya meyakini, jika rasa kebersamaan yang ada dimasyarakat tinggi, maka akan lebih mudah dalam mengatasi kemiskinan.

"Jika ada tetangga atau saudara yang membutuhkan, silakan bantu sebisanya. Dengan rasa persaudaraan, maka kemiskinan ini lebih cepat dihilangkan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda menyampaikan beberapa program yang sudah dirancang pemerintah daerah, lebih baik diikuti oleh program yang akan dijalankan kecamatan maupun desa.

"Seperti program rembuk stunting, maka kita minta kecamatan dan desa juga ikut menganggarkan. Regulasi memang sudah ada yang mengatur, seperti bantuan sosial dari Kementrian Sosial. Tetapi, tekad dan dukungan semua pihak lebih penting agar rasa memiliki program itu tetap ada," singkatnya. (Indah)

Read More

Launching Pelayanan, Bupati Cirebon Sebut RSUD Waled Terus Berinovasi

KABUPATEN CIREBON -, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag mengaku senang dengan berbagai terobosan yang dilakukan RSUD Waled, sebagai sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut dikatakan bupati usai melakukan Launching Skrining/Pelayanan Talasemia dan Tuberkulosis Resisten Obat, Kamis (23/6/2022) di RSUD Waled.

Dikatakan Bupati, perkembangan zaman dan teknologi membuat pemerintah sebagai pelayanan masyarakat harus ikut berkembang. Hal tersebut guna mengimbangi tuntutan kebutuhan warga yang ingin mendapatkan pelayanan, khususnya di bidang kesehatan.

"Saya menyambut baik dan senang dengan adanya pelayanan talasemia dan tuberkulosis resisten obat yang telah dibuka oleh RSUD Waled ini. Saya juga berterima kasih kepada Direktur RSUD Waled, yang telah berinovasi dalam setiap layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat," ujar bupati.

Bupati juga menyampaikan, cepatnya perkembangan teknologi dimasyarakat membuat setiap detail informasi lebih mudah diterima oleh warga. Dengan demikian, pelayanan apapun termasuk kesehatan, harus pula menyertakan kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi kepada masyarakat.

"Di RSUD Waled ini juga saya dengar sudah bagus dalam layanan daringnya. Artinya, pasien yang hendak berobat bisa terlebih dahulu berkomunikasi dengan petugas rumah sakit mengenai gejala yang diderita. Sehingga kita harapkan, pasien yang datang bisa menerima pelayanan yang tepat sesuai dengan sakitnya," tambah bupati.

Diakhir, bupati berharap inovasi dan perkembangan RSUD Waled tidak berhenti dengan satu program saja. Sebagai rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan, tentunya RSUD Waled harus lebih menunjukkan keunggulan dibanding rumah sakit lainnya.

"RSUD Waled ini berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga pelayanan yang diberikan harus lebih maksimal dibanding rumah sakit di daerah sebelah. Saya juga meminta pelayanan lainnya kepada masyarakat untuk lebih ditingkatkan tanpa melihat latar belakang dari pasien," tutupnya.

Senada dengan bupati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. R. Nina Susana Dewi SPPK MKes MMRS sebut RSUD Waled sebagai wajah layanan kesehatan Jawa Barat. Berada di ujung wilayah yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, Nina sebut RSUD Waled sudah sangat baik dalam hal fasilitas layanan kesehatan.

"Saya lihat juga Pak Bupati sangat memberikan dukungan, khususnya kepada warga yang membutuhkan layanan kesehatan maksimal. Ini baik, karena memang wajah sarana kesehatan Jawa Barat ada di RSUD Waled yang berbatasan dengan Jawa Tengah," ungkap Nina.

Mengenai layanan Talasemia dan Tuberkulosis Resisten Obat, Nina menegaskan di wilayah Jawa Barat baru ada 16 rumah sakit layanan rujukan. Dengan pelayanan yang dibuka di RSUD Waled, Nina berharap sebuah temuan kasus bisa lebih cepat ditangani.

"Kuncinya adalah pelaporan dari tingkat puskesmas maupun dokter, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Lebih cepat dilaporkan, maka akan lebih cepat pula penanganannya," imbuhnya. (din)

Read More

Bahasa Sejumlah Masalah Keperawatan, DPRD Kota Cirebon Menerima Audensi ILMIKI

Konsistensi DPRD terhadap tugas lembaga, terus melayani masyarakat

CIREBON, FC – Sebagai representasi wakil rakyat, DPRD Kota Cirebon terus melayani warga kota. Bahkan tak lama ini, DPRD kota Cirebon menerima audiensi dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (ILMIKI) di Griya Sawala, Kamis (23/6).

Pada acara audensi Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati langsung memimpin pertemuan tersebut dan didampingi Anggota Komisi DPRD lainnya.

Dalam audiensi ini dibahas sejumlah hal yang berkaitan dengan profesi keperawatan. Salah satu yang paling disorot yaitu tentang upah layak bagi perawat.

Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Fitria menilai, sudah seharusnya perawat mendapatkan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Khususnya perawat yang bekerja di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan klinik-klinik kecil.

“Kami dari DPRD sangat mendukung untuk upah layak bagi perawat, karena menjadi ujung tombak dalam hal pelayanan kesehatan,” kata Fitria usai rapat audiensi.

Menurut Fitria, dengan ditandatanganinya nota kesepakatan dengan ILMIKI, maka DPRD Kota Cirebon mendukung sepenuhnya agar perawat di Kota Cirebon secara keseluruhan mendapatkan haknya berupa upah layak.

“Kita mendukung terkait upah layak, termasuk monitoring, melihat mana yang belum menerapkannya sesuai upah minimum,” tambahnya.

Dari beberapa aspirasi yang disampaikan ILMIKI saat audiensi, diketahui kalau mereka tengah berupaya agar para perawat tidak hanya mendapat upah layak. Tetapi upah tersebut harus dinaikkan tiga kali dari upah minimum yang ada.

“Kita akan melihat, karena ini ada kaitannya dengan aturan dari pemerintah pusat seperti apa. Kita lihat kajian itu,” ujar Fitria.

Sementara itu, salah satu Perwakilan ILMIKI, Rizka Olivia menyampaikan, audiensi ini masuk dalam kegiatan Loka Karya Nasional VI ILMIKI. Kegiatan tersebut mengangkat tema besar tentang upah layak untuk profesi keperawatan.

Menurutnya, upah yang diberikan kepada perawat saat ini tidak sesuai dengan beban kerja. Sehingga, banyak perawat yang tidak sejahtera. Untuk itu, selain melakukan audiensi dengan DPRD Kota Cirebon, ILMIKI juga akan menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI.

“Kami sebagai mahasiswa keperawatan mendesak agar para perawat mendapatkan kesejahteraan dengan diberikan upah layak,” tandas Rizka. (Hafid)

Read More

Pemkab Cirebon Siapkan SOP Pelayanan Informasi Publik

KABUPATEN CIREBON, FC - Keterbukaan informasi yang selama ini digaungkan, memiliki pro kontra di masyarakat. Pasalnya, tidak sedikit informasi yang seharusnya merupakan konsumsi internal pemerintah, bocor ke masyarakat yang akhirnya menimbulkan polemik berkepanjangan.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Focus Group Discussion (FGD) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, Rabu (22/6/2022) di Apita Hotel Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Hadir sebagai narasumber perwakilan Inspektorat Kabupaten Cirebon, serta Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno M.Si yang membuka kegiatan ini mengatakan, semangat keterbukaan informasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya mengikuti arahan tersebut.

"Kita ambil contoh keterbukaan informasi terkait pelayanan perizinan. Misalkan, ada pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka harus terbuka juga secara tegas siapa, lokasinya dimana, dan untuk keperluan apa. Jika memang pemohon bertanya, maka kita sebagai pelayanan wajib juga memberikan informasi mengenai lama waktu prosesnya, jika ada yang kurang apa saja dokumen kekurangannya. Itu salah satu bentuk keterbukaan informasi yang kini digaungkan," ujar Rahmat.

Dikatakan Rahmat juga, dalam segi informasi lainnya, diperlukan SOP yang harus dilakukan. Baik itu pemohon informasi, maupun yang dimohonkan harus mengikuti SOP tersebut.

"Maka dari itu, kita berharap kegiatan ini dapat menghasilkan satu pemahaman, agar kedepan tidak ada lagi salah persepsi tentang apa yang harus disampaikan dan apa yang tidak boleh disampaikan," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kadiskominfo Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan S.STP M.Si mengaku tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang penyampaian informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Terutama bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SOP ini akan lebih bisa menerangkan cara penyampaian informasi itu sendiri.

"Masalahnya selama ini, tidak jarang ada informasi yang disampaikan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Makanya, dengan adanya SOP, kawan-kawan bisa secara tegas menanyakan kepada pemohon informasi mengenai data diri, jika mewakili sebuah intitusi, bisa ditanya legalitasnya. Itu tujuan dibuatnya SOP ini," terang Nanan.

Disamping itu, Nanan juga mengungkapkan kegiatan ini sekaligus sebagai evaluasi bagi perangkat daerah dalam hal penyampaian informasi. "Diharapkan, PPID di lapangan bisa meningkatkan pelayanan penyampaian informasi kepada masyarakat," tutupnya.(Indah)

Read More