Kolaborasi UIN Siber Cirebon dan Pustanda Kemdikbudristek Kembangkan Kompetensi Penjaring di Era Digital

 

CIREBON, FC - Pusat Laboratorium Terpadu UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjalin kerjasama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pustanda) KEMDIKBUDRISTEK serta IQLAB Indonesia untuk menyelenggarakan agenda penting bertajuk “Diseminasi dan Praktik Pemanfaatan Laman Penerjemahan Daring (Penjaring)”. 

Laman ini dikembangkan oleh Pustanda KEMDIKBUDRISTEK untuk memfasilitasi penerjemahan dokumen penting dalam kegiatan operasional dan publikasi. Jum’at, (21/06/2024).

Pelatihan ini bertujuan memperkenalkan Laman Penjaring kepada mahasiswa di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, khususnya bagi mereka yang berasal dari jurusan kebahasaan seperti Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Bahasa dan Sastra Arab (BSA), serta Tadris Bahasa Indonesia dan Inggris (TBI). 

Dengan pelatihan ini, diharapkan para mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang potensi dan manfaat penggunaan Laman Penjaring dalam penerjemahan daring, serta mengintegrasikannya dalam beberapa mata kuliah seperti Pengantar Ilmu Terjemah, Terjemah Terapan, dan Terjemah Indonesia-Arab-Indonesia.

Acara ini menampilkan dua pembicara utama. Vianinda Pratamasari, Penerjemah Ahli Pertama, mempresentasikan materi “Sekilas tentang Laman Penjaring”, sementara Choris Wahyuni, Penerjemah Ahli Muda, membahas “Praktik Baik Pemanfaatan Laman Penjaring”. Selain presentasi, ada juga sesi tanya jawab dan diskusi panel yang memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara peserta.

“Kegiatan ini sangat penting karena menjadi salah satu program unggulan Laboratorium Terpadu UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,” ujar H. Rijal Mahdi, Lc., MA, Kepala Pusat Laboratorium Terpadu. “Visi kami adalah menjadi pusat pengembangan kurikulum berbasis praktikum yang menghasilkan proyek kolaboratif mahasiswa, mempersiapkan mereka untuk dunia kerja dengan dukungan teknologi digital.”

Ketua IQLAB Indonesia, Dr. Uki Sukiman, M.Ag, bersama Dr. Muhammad Walidin, M.Hum dari Divisi Kerjasama IQLAB Indonesia, turut menyambut baik kegiatan ini. Menurut mereka, agenda ini sangat bermanfaat dan menarik banyak perhatian dari mahasiswa dan dosen Prodi Bahasa dan Sastra Arab, yang berasal dari 21 perguruan tinggi, baik agama maupun umum, di seluruh Indonesia.

Agenda diseminasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang teknologi penerjemahan tetapi juga memperkuat kolaborasi antara lembaga pendidikan dan instansi pemerintah, dengan tujuan akhir untuk menciptakan generasi penerjemah yang handal dan siap bersaing di era digital.

Read More

Dinsos Gelar Rakor Program Keluarga Harapan.(PKH) Kabupaten Cirebon 2024

KABUPATEN CIREBON — Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang bertempat di Sutan Raja Hotel Cirebon, Kamis ( 20/6/24).

Turut hadir para pendamping PKH di Kabupaten Cirebon, serta seluruh peserta rapat koordinasi.

Dalam sambutannya, Fitri–sapaan akrab Kadinsos mengatakan, program keluarga harapan merupakan program andalan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan keluarga stunting.

“Tujuan diselenggarakannya Rakor Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah untuk membangun koordinasi yang harmonis antarinstansi penyelenggara PKH,” ujar Fitri.

“Sekaligus mencari solusi masalah yang dihadapi dan menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai peran kedudukannya,” sambungnya.

Peran pendamping juga sangat penting, lanjut Fitri, untuk menyukseskan PKH. Karena program perlindungan seperti ini, adalah bagian penting dalam strategi pembangunan perlindungan sosial yang bertujuan mengurangi resiko sosial, meningkatkan kesetaraan, serta mengurangi kemiskinan.

Ia menyebut, dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi instansi terkait penyelenggaraan PKH, sekaligus menjadi ajang untuk membangun sinergitas.

“Saya menginginkan kepada semua pihak atau instansi terkait, untuk memadukan langkah dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan PKH, guna memaksimalkan penyelenggaraan PKH, agar dapat disalurkan dengan baik kepada masyarakat ” ungkapnya.

Ia juga mengharapkan, dengan adanya rapat koordinasi ini, dapat memadukan gerak langkah dan sinergitas program semua instansi terkait. Selain itu, dapat menyamakan persepsi dan melahirkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Program Keluarga Harapan memiliki korelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan dan angka kemiskinan masyarakat,” kata Fitri.

“Maka, saya mengingatkan kepada para pendamping sosial, untuk memberikan pendampingan yang maksimal terhadap penyusunan rencana kerja penerima PKH di wilayah dampingannya,” jelasnya.

Ditambahkannya, bahwa yang terpenting dalam PKH ini adalah bagaimana program tersebut mampu memberikan dampak langsung terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat penerima manfaat, agar menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan meningkat taraf hidupnya. (din)

Read More

Pj Bupati Cirebon Hadiri Rapat Virtual Bersama Mendagri Terkait Pilkada Serentak

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait fasilitasi dan koordinasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Kamis (20/6/2024).

Dirinya langsung gerak cepat menindaklanjuti instruksi Mendagri, Prof Drs H Tito Karnavian MA PhD terkait Pilkada serentak.

Wahyu mengatakan, Mendagri Tito meminta agar pemerintah daerah menjaga kondusivitas saat Pilkada serentak. “Tadi Pak Menteri menyampaikan, khususnya terkait Pilkada, bagaimana kita untuk menjaga kondusivitas lapangan,” ucap Wahyu.

Selain kondusivitas, ia mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjaga netralitas saat Pilkada serentak 2024 nanti. Sekadar diketahui, netralitas ASN ini tercantum pada Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Sehingga mewujudkan pemilihan yang akan dating, berjalan dengan baik. Tindak lanjut dari ini, kita akan komunikasikan secara internal dari kami mengenai desk Pilkada dan lainnya. Kedua, dengan Forkopimda, berkomunikasi kembali dengan beberapa arahan Pak Menteri tersebut,” lanjutnya.

Rapat virtual bersama Mendagri Tito itu tak hanya membahas soal Pilkada serentak, Pj Bupati Cirebon bersama Mendagri Tito juga membahas soal peran penjabat kepala daerah.

“Paling pentingnya lagi, Pj bisa berkontribusi lebih baik terhadap masyarakat. Misalkan, jika memang ada ketentuan yang masih tidak memudahkan untuk iklim investasi, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu ditinjau,” tutur Wahyu.

“Intinya, bagaimana kita optimalkan potensi daerah untuk masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cirebon, Hj Ita Rohpitasari MSi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah meracik formula untuk mengantisipasi gesekan saat Pilkada serentak. Kesbangpol Kabupaten Cirebon bersama sejumlah pihak telah menjalin koordinasi.

“Sudah ada sinergitas antarkecamatan menjelang Pilkada. Forum Kecamatan dan Desa (FKD) sudah terbentuk di 40 kecamatan, dan sudah mulai bergerak. Ke depan, di tingkat kabupaten mengadakan kegiatan,” ucap Ita.

Kesbangpol Kabupaten Cirebon fokus pada deteksi dan pencegahan dini terkait tingkat kerawanan, seperti pencurian, tawuran, dan tindakan anarkis. “Kita antisipasi melalui cegah dini. Cegah dini ini melalui bottom-up, bukan up-down,” tegasnya.

Lebih gamblang Ita menjelaskan, pola bottom-up sejatinya mengantisipasi gesekan saat Pilkada, agar tidak sampai di tingkat atas atau level daerah. Jadi, lanjut dia, ketika terjadi gesekan di bawah, langsung diselesaikan oleh berbagai pihak yang sudah saling bersinergi.

“Bottom-up itu dilakukan di 40 kecamatan, baik dengan kepolisian, TNI dan masyarakat setempat,” pungkasnya.

Melalui forum tersebut, kata Ita, diharapkan kerawanan yang muncul di tengah masyarakat bisa segera diatasi dan tidak meluas menjadi konflik daerah. Jika ada suatu masalah, bisa diselesaikan dahulu oleh tim sinergitas di bawah. Jadi, siapapun yang masuk ke Kabupaten Cirebon bisa tetap merasa aman. (Ara)

Read More

Orang Tua Siswa Kagum Saat Melihat Pentas Seni Siswa Siswi Berprestasi SD 2 Sampiran Yang Tampil Memukau

CIREBON, FC - Pelepasan siswa-siswi Kelas VI, SD Negeri 2 Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dilakukan dengan menggelar acara Pentas Seni yang dihadiri Kuwu Sampiran, Kepala Sekolah, para guru serta Korwil Talun, Ketua Komite Sekolah dan tamu undangan lainnya untuk menyaksikan acara tersebut.

Acara yang meriah ini, juga dihiasi dengan riuh tepuk tangan ibu-ibu, dari para orang tua siswa, sehingga acaranya sangat menghibur para tamu dan lainnya. 

Acara dimulai dengan menggelar seni tari yang bikin orang tua murid seneng melihat kecerdasan anak-anaknya. 

Selain itu, suasana haru juga sempat menyelimuti tempat acara saat pemberian cindera mata yang ditandai dengan pengalungan medali dan piagam serta  penghargaan pada siswa siswi atas prestasi di bidang setiap perlombaan. 

“Saya bangga dan bahagia melihat anak-anak kita lulus sekolah dasar dengan ilmu pengetahuan yang sudah didapat di SDN 2 Sampiran ini. Terimakasih kepada para guru dan pendidik lainnya yang sudah dengan sabar memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak kami, sehingga melahirkan anak anak berprestasi," ucap salah satu orang tua siswa kepada media, Kamis (20/6/2024).

Kepala SDN 2 Sampiran, Yesi Yusnianingsih, S.Pd.SD menyatakan kebanggaannya atas kreasi dan prestasi yang ditorehkan anak anak didiknya selama mengemban pendidikan di sekolah ini.  

Yesi Yusnianingsih juga mengucapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh guru dan orang tua siswa dari kelas 1 hingga kelas VI yang sudah bergotong royong membantu dengan tulus hingga terlaksananya pagelaran pentas seni pada kegiatan pelepasan siswa siswi Kelas VI. 

Menurutnya, apresiasi itu patut diberikan mengingat kemajuan terus meningkat setiap tahunnya dan bangga terhadap anak didiknya, karena selain mengikuti pendidikan, juga banyak yang berprestasi di berbagai perlombaan. Bahkan juga ada yang mampu di bidang seni sehingga panggung pentas seni dengan tarian mereka menjadi meriah. 

"Kami semua bangga dengan kalian, dengan prestasi kalian, maka tunjukanlah jati diri kalian, yakni dengan cara menjadi siswa yang rajin belajar, siswa yang patuh terhadap guru di sekolah dan orang tua di rumah, dan jadilah siswa siswi  berprestasi di mana pun kalian sekolah dan yang paling penting bisa menjaga nama baik sekolah," pintanya.

Yesi Yusnianingsih juga berterimakasih kepada guru olah raga, Nengsih, S.Pd, yang telah mendidik di bidang olah raga hingga melahirkan anak anak yang berprestasi.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komite Sekolah, Bambang HS, agar para siswa terus bisa untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Carilah ilmu dan jadilah pelajar yang berprestasi.

"Ingat, masa depan kalian adalah ada pada diri kalian sendiri, jadi teruslah belajar untuk mengejar cita-cita, dan jadilah siswa berprestasi di sekolah yang nanti kalian akan menimba ilmu," tutupnya dihadapan para siswa dan siswa lulusan SDN 2 Sampiran tahun ajaran 2024. 

Sementara itu, Korwil/UPTD Talun, Drs H Warfin, MA didampingi pengawas SD  Kec. Talun, Wisma, dalam sambutannya mengimbau kepada para orang tua untuk melanjutkan anak anaknya kejenjang pendidikan berikutnya, yakni SMP/MTs. 

Juga memberikan apresiasi kepada kepala sekolah dan para guru serta orang tua siswa yang telah menyelenggarakan acara Graduate Ceremony, pelepasan Kelas VI dan pentas seni yang meriah.

Hal senada diungkapkan Wali Kelas, Ariani Mustika Ningsih S.Pd, yang merasa bangga dan bersyukur pada siswa siswi anak didiknya yang telah disiplin dan patuh mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga ujian akhir, hingga lulus 100 persen.

Kuwu Desa Sampiran, Sujito, juga mengucapkan terimakasih atas undangan SDN 2 Sampiran untuk hadir pada acara Pentas Seni dan Pelepasan Kelas VI ini. 

"Terimakasih, ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Demikian juga bagi para ibu guru yang telah mendidik putra putri warga kami, yang tentunya dengan penuh suka duka, tetapi ketulusan pengabdiannya luar biasa, baik dalam mengajar maupun membimbing serta mendidik putra putri warga kami, hingga menjadi anak anak yang pintar cerdas dan berprestasi. Semoga kelak mereka semua menjadi anak-anak sukses dan membanggakan orang tuanya," tuturnya. (din)

Read More

UIN Siber Cirebon Adakan Rapat Pembentukan Tim Pengajuan Program Studi S2 BKI

 

CIREBON, FC – Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mengadakan rapat penting untuk pembentukan Tim Pengajuan Pembukaan Program Studi S2 Bimbingan Konseling Islam (BKI). Rapat ini dihadiri oleh berbagai elemen penting dari universitas, termasuk dekanat dan jurusan BKI. 

Beberapa tokoh penting yang hadir dalam rapat ini antara lain Plh Rektor Prof. Dr. Hajam, M.Ag, Prof. Hj. Eti Nurhayati, M.Si, Dr. Siti Fatimah, M.Hum.,(Dekan FDKI), Dr. Jaja Suteja, M.Pd.I.,(Kajur BKI), serta dosen-dosen yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang BKI dan Psikologi.Kamis,(20/06/2024).

Prof. Dr. Hajam, M.Ag, selaku Plh Rektor UIN Syekh Nurjati Cirebon, memberikan arahan dan harapan penting terkait rencana pembukaan program studi S2 BKI ini. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas dalam rapat tersebut:

Pembentukan Tim Penyusun Borang Pengajuan S2 BKI

Prof. Hajam menekankan perlunya membentuk tim khusus untuk menyusun borang pengajuan S2 BKI. Tim ini akan terdiri dari tiga elemen penting: Kurikulum, SDM dosen yang memiliki linearitas keilmuan di bidang BKI dan Psikologi, serta unit Pengelola Program Studi, dalam hal ini Program Pascasarjana. 

Tim ini akan bekerja untuk memastikan segala persyaratan administrasi dan akademik terpenuhi sebelum pengajuan borang ke Ban-PT.

Progres Penyusunan Dokumen

Plh Rektor mengingatkan bahwa sebelum borang pengajuan S2 BKI disubmit ke Ban-PT, dokumen-dokumen yang diperlukan harus dipastikan lengkap dan memenuhi syarat. Prof. Hajam berharap segala hal yang belum rampung berkaitan dengan data dan dokumen pengajuan prodi dapat diselesaikan tepat waktu, dengan target paling lambat bulan September 2024.

Dukungan dari Semua Elemen

Prof. Hajam juga meminta dukungan penuh dari seluruh elemen terkait, baik dari jajaran senat, fakultas, pascasarjana, para guru besar, serta para dosen untuk bersama-sama menyukseskan pembukaan Program Studi S2 BKI. Kolaborasi dan kerja sama yang baik diharapkan dapat memperlancar seluruh proses yang diperlukan.

Dr. Siti Fatimah, M.Hum., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari semua pihak. Beliau optimis bahwa dengan kerjasama yang baik, Program Studi S2 BKI akan segera terwujud dan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan pendidikan di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. 

“Semoga rapat perdana ini menjadi momentum penting dalam langkah maju Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam untuk mengembangkan program studi S2 BKI di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon,” ujar Dr. Siti Fatimah.

Dengan terlaksananya rapat ini, diharapkan pembukaan Program Studi S2 BKI dapat segera terwujud, memberikan manfaat bagi masyarakat luas, serta meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. (din)

Read More

DPRD Tetapkan Perubahan Propemperda Kota Cirebon Tahun 2024

 

CIREBON – Rapat paripurna DPRD Kota Cirebon menetapkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024 di Griya Sawala, Rabu (19/6/2024).

Memimpin jalannya rapat, Ketua DPRD Ruri Tri Lesmana menyampaikan, landasan perubahan Propemperda Kota Cirebon yaitu surat Pj Walikota 1 Juni 2024 Nomor B/500.16.6.6/2023/Huk/2024 hal penyampaian pencabutan raperda rencana umum penanaman modal.

Kemudian, hal tersebut ditindaklanjuti rapat Bapemperda dengan bagian Hukum Setda yang disepakati untuk melakukan pencabutan terhadap raperda rencana umum penanaman modal.

“Sehingga, berdasarkan rapat tersebut, raperda yang semula berjumlah 14 menjadi 13 raperda,” kata Ruri.

Selain itu, mewakili lembaga DPRD, Ruri pun menyampaikan ucapan selamat atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut yang diraih Pemda Kota Cirebon atas audit APBD tahun 2023.

“Selamat atas diraihnya predikat WTP 8 kali berturut-turut, semoga di tahun berikutnya bisa lebih baik dan meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bapemperda Tunggal Dewananto menyampaikan, perubahan propemperda tahun 2024 terdiri atas 4 raperda berasal dari inisiatif DPRD, dan 9 raperda berasal dari Pemda Kota Cirebon.

“Adapun empat raperda inisiatif DPRD yaitu raperda Pemajuan Kebudayaan, raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, raperda Pelindungan Anak, serta raperda Pelindungan Perempuan dari Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi,” katanya.

Juru bicara pengusul raperda Pemajuan Kebudayaan H Karso SIP menjelaskan bahwa raperda Pemajuan Kebudayaan selaras dengan Pasal 46 UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Di mana ditegaskan bahwa Pemda sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan,” ujarnya.

Juru bicara pengusul Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Een Rusmiyati SE mengharapkan raperda tersebut dapat segera rampung agar meminimalisir kesalahpahaman yang kerap terjadi.

“Hal ini penting, sebab perlunya suatu kebijakan untuk melakukan tindakan cepat agar yang menjadi korban bencana segera tertangani,” ujarnya.

Sementara itu, juru bicara raperda Pelindungan Anak Cicih Sukaesih, serta raperda Pelindungan Perempuan dari Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi Andi Riyanto Lie SH, pun mendorong agar rancangan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“Raperda ini penting untuk memastikan pencegahan agar tak terjadi pelanggaran atas hal asasi manusia,” ujar Cicih.

Di tempat sama, Pj Walikota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi menyetujui empat raperda yang diusulkan DPRD agar segera ditetapkan menjadi perda.

Agus pun menyampaikan bahwa keempat raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi KanWil Hukum dan HAM serta mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kemendagri.

“Kami secara prinsip setuju atas usulan empat rancangan tersebut dan berharap dapat diimplementasikan secara efektif di Kota Cirebon,” katanya. (Ara)

Read More

Bahas soal Tapera, Pj Bupati Cirebon Terima Audiensi Serikat Pekerja

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi, beraudiensi dengan serikat pekerja di ruang Paseban Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Rabu (19/6/2024).

Dalam kesempatan itu, serikat pekerja menyampaikan soal penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Wahyu menerima masukan dan aspirasi dari serikat pekerja. Selain itu, ia juga menyampaikan maksud dan tujuan pemerintah pusat menerbitkan PP tentang Tapera.

“Tadi juga disampaikan di dalam diskusi tentang tindak lanjut dari PP ini. Ada beberapa poin lanjutan yang memang harus dipenuhi, andai pun itu diimplementasikan, maka diimplementasikannya itu baru di 2027,” ucap Wahyu.

“Tapi sebelum proses itu, rekan dari serikat pekerja menolak, dan kami juga tadi menyampaikan masukan dari rekan serikat pekerja terhadap substansi penolakan itu,” sambungnya.

“Sehingga pada prinsipnya, setiap kita, termasuk rekan-rekan pekerja membutuhkan rumah, tetapi bagaimana yang terbaik pola kebijakan apa, itulah yang sama-sama butuh masukan,” kata Wahyu menambahkan.

Ia menjelaskan, Pemkab Cirebon bakal menyampaikan aspirasi dari serikat pekerja kepada pemerintah pusat terkait PP 21 tahun 2024 tentang Tapera.

“Insyaallah kita sampaikan aspirasi tersebut dalam bentuk surat,” tukasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, serikat pekerja pada intinya menolak tentang penerapan Tapera terkait pemotong upah sebesar tiga persen. Dimana 2,5 persennya dibebankan kepada pekerja, dan sebesar 0,5 persen dibebankan kepada perusahaan.

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cirebon, Acep Sobarudin menilai PP 21 tahun 2024 tentang Tapera belum layak diterapkan di Indonesia. Ia kemudian membandingkan kenaikan upah dengan potongan Tapera.

“Ada beban 2,5 persen kepada pekerja. Belum lagi jika ada keterlambatan, maka akan dikenai denda. Kita ketahui, upah di Kabupaten Cirebon hanya beberapa persen kenaikan. Kenaikan kita pada 2021 hanya 0,4 sekian persen, dan itu di bawah inflasi,” ucap Acep.

Ia menegaskan, serikat pekerja menolak penerapan Tapera, karena adanya klausul yang menyatakan wajib. Ia memberikan masukan, agar Tapera tak dijadikan kewajiban bagi pekerja, tapi bersifat sukarela.

“Ditambah lagi wajib. Setahu saya, tabungan tidak wajib, tapi ini diwajibkan. Ini yang kami keberatan, harusnya sukarela, jangan wajib,” tukasnya.

Tapera ini harusnya bersifat sukarela, karena di dalam Undang-Undang tersebut, tambah Acep, menyatakan bahwa Tapera ini wajib bagi pekerja yang gajinya di atas UMK, PNS dan Polri, dan lainnya. (din)

Read More