Wakil Wali Kota Sampaikan LKPJ 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD

CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cirebon Tahun 2024 di Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon, Jumat (21/3/2025). 

LKPJ tersebut mencakup pelaksanaan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Agus Mulyadi, Penjabat Wali Kota Cirebon, yang menjabat sejak 13 Desember 2023 hingga 20 Februari 2025.

Laporan yang disampaikan memaparkan berbagai capaian serta langkah-langkah strategis yang telah diambil Pemerintah Kota Cirebon sepanjang tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota mengatakan bahwa Pemkot Cirebon telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Kami melakukan beberapa langkah penting, termasuk penyesuaian anggaran, pengendalian inflasi, pemberian bantuan sosial, serta pembukaan peluang kerja melalui berbagai program. Selain itu, kami juga berupaya memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang dan menata ulang regulasi pajak daerah demi mempermudah masyarakat," ujar Wakil Wali Kota.

Dari sisi pembangunan, indikator makro menunjukkan kemajuan yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon naik dari 77,45 pada tahun 2023 menjadi 78,09 pada 2024. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan penurunan, yakni dari 7,66 persen pada 2023 menjadi 6,29 persen pada 2024. 

Kemudian, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mengalami sedikit peningkatan dari 5,01 persen pada 2023 menjadi 5,02 persen pada 2024. Inflasi tahunan Kota Cirebon juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 3,22 persen pada 2023 menjadi 1,10 persen pada 2024, yang mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian inflasi sesuai dengan target nasional.

Tak hanya itu, pencapaian yang diperoleh menunjukkan adanya perubahan positif dalam kondisi keuangan daerah serta keadaan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Cirebon hingga akhir tahun 2024. Salah satu indikator utama yang tercatat adalah penurunan jumlah penduduk miskin, dari 9,16 persen pada 2023 menjadi 9,02 persen pada 2024.

"Kami percaya dan tentunya berterimakasih karena semua pencapaian ini merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak. Kerja sama antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dan stakeholder lainnya sangat mendukung keberhasilan ini," tambah Wakil Wali Kota.

Selain itu, agenda politik nasional di tahun 2024 juga menjadi bagian penting dari perjalanan pemerintahan Kota Cirebon. Pemilihan Umum serentak yang digelar pada 14 Februari 2024, yang memilih anggota legislatif serta Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024, yang memilih Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Cirebon, berjalan dengan lancar dan aman.

“Kami sangat bersyukur bahwa seluruh rangkaian pemilu serentak berlangsung dengan sukses dan tanpa kendala. Semua ini tercapai berkat kerja sama antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, institusi keamanan, dan dukungan masyarakat,” tutup Wakil Wali Kota. 

Read More

Duta GenRe Kabupaten Cirebon Gaungkan INI GENTING, Cegah Stunting dengan Edukasi Inovatif

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) gencar melakukan berbagai program cegah stunting, salah satunya INI GENTING (Implementasi Nyata “GenRe” Cegah Stunting).

INI GENTING merupakan program pencegahan stunting dari hulu, yaitu melalui program “Sahabat Asuh”.

Program ini merupakan inovasi terbaru dari para generasi muda di Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam forum Generasi Berencana (GenRe), dengan tujuan pemerataan pengetahuan remaja, baik di lingkup sekolah maupun panti asuhan.

Duta Generasi Berencana (GenRe), Ivan Afif Permana, telah berhasil melakukan edukasi gizi sehat untuk mencegah stunting di Panti Asuhan Graha Yatim Dhuafa Kecamatan Kedawung.

Dengan bantuan media edukasi GENREPOP (pop up book GenRe), program ini diharapkan bisa menjadi terobosan baru agar belajar dapat mudah dipahami.

Program ini terdiri dari empat pertemuan dengan fokus ajar yang berbeda, seperti pre test, post test, diskusi dan pemberian contoh nyata tentang bahan makanan bergizi.

Sebanyak 97,8% peserta berhasil teredukasi dengan peningkatan pemahaman yang signifikan setelah mengikuti program ini. Bahkan, 77,8% di antaranya mencapai skor sempurna pada saat post-test.

Dari yang awalnya kurang paham soal gizi, anemia, zat besi, dan stunting, kini mereka siap menerapkan pola hidup sehat dan menjadi agen perubahan, khususnya di lingkup sekolah dan panti asuhan.

Tentu, dengan dukungan dari berbagai pihak, program ini mengajak peserta untuk belajar secara interaktif dan aplikatif melalui GENREPOP, media edukasi inovatif yang baru saja diluncurkan.

Read More

BNI 46 Dukung SMSI Pengusulan RM Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional.

SEMARANG – Dalam rangka pengusulan RM Margono Djojohadikusumo Jadi Pahlawan Nasional, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) usai gelar Seminar Kabupaten kolaborasi dengan Seruling Mas diPurwokerto pada Selasa (18/3/2025), kembali SMSI gelar seminar di tingkat provinsi Jawa Tengah, diadakan di Art Center Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang (20/3/25). 

Seminar Provinsi dalam rangka pengusulan RM Margono Djojohadikoesoemo sebagai calon pahlawan nasional ini dihadiri oleh : Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos RI, Radik Karsadiguna, mewakili Menteri Sosial RI, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Syakur M.Si., mewakili Gubernur Jawa Tengah, Kepala BNI Regional Yogyakarta Aryanto Suwondo Geni, Wakil Rektor IV Undip, Prof. Wijayanto, S.I.P., M.Si., Ph.D., Dekan FIB Undip, Prof. Alamsyah, Kordinator Profesor Insan Cita Sujana Saeman, Wadek 1 dan Wadek 2 FIB Undip Prof. Farmacelia Nurhadi, SS, M.Hum, MA, Ph.D.

Dan Dr. Siti Maziah, M.Hum, Ketua SMSI Jawa Tengah, KRA. Samsul Arifin, Hadir juga sejumlah guru besar diantaranya Prof. Suradi Wijaya, Mas Sam Rahman, Dr. Sartono, Dr. Abdul Kohar, Mudzakir, perwakilan organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, Perwakilan Kraton Kesunan Surakarta Hadininggrat dan PW Ansor Jawa Tengah.

Seminar diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sambutan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah KRA. Samsul Arifin, pada kesempatan tersebut dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Undip, pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI), serta seluruh tamu undangan yang hadir.

"Saya mewakili Ketua SMSI Pusat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Radik Karsadiguna, AKS, M.Si

sebagai Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik, yang mewakili Menteri Sosial, 

Rektor Undip yang diwakili oleh Wakil Rektor IV Prof. Wijayanto, Bapak Imam Syukur M.Si. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, narasumber, Bank BNI yang telah mendukung acara ini, serta seluruh tamu undangan," ujar Samsul Arifin.

Samsul juga menyampaikan "kita berkumpul di Undip yang luar biass ini, tidak lepas dari rasa cinta dan hormat kita Kepada perjuangan Bapak RM Margono. Untuk itu, saya mewakili Bapak Firdaus, Ketua Umum SMSI Pusat mohon dukungan dalam memperjuangkan proses pencalonan Bapak RM Margono sebagai Pahlawan Nasional" tandas Samsul.

Setelah sambutan Samsul tersebut, diputar video biografi SMSI Pusat beserta berbagai prestasi yang telah diraih oleh organisasi tersebut.

Kemudian Paparan Kepala Regional BNI Yogyakarta dan Jawa Tengah,  Aryanto Suwondo Geni. Pada kesempatan tersebut, Aryanto menyampaikan bahwa RM Margono Djojohadikoesoemo adalah sosok penting dalam sejarah ekonomi Indonesia.

"Beliau adalah pendiri Bank Negara Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga pengusulan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang baik," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Aryanto mengatakan "BNI berdiri pada tahun 1946, dan saat itu RM Margono menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI. Kami bangga mengetahui jejak perjuangan beliau" ujar Aryanto

Pada kesempatan itu,  Kepala BNI Yogyakarta ini juga menyampaikan "lebih lagi kebanggaan kami sebagai karyawan BNI, ketika banyak pihak melakukan kajian atas jasa - jasa dan perjuangan bapak RM Margono Djojohadikoesoemo untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. 

Ditempat yang sama Aryanto juga menyampaikan "Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, seminar ini menjadi langkah penting dalam memperjuangkan pengakuan Bapak RM Margono Djojohadikoesoemo sebagai pahlawan nasional, mengingat dedikasinya dalam dunia ekonomi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia" tandas Aryanto.

L

Senada dengan itu, Wakil Rektor IV Undip menyampaikan bahwa sejarah tidak hanya mengajarkan peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi pijakan dalam menentukan langkah ke depan.

"RM Margono Djojohadikoesoemo adalah pahlawan bangsa dengan kontribusi nyata bagi negara ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Syakur M.Si., menambahkan bahwa RM Margono juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI pertama serta aktif sebagai pejuang di bidang ekonomi.

Imam juga menyampaikan "Pengumpulan berkas pengusulan calon pahlawan nasional ini paling lambat 11 April 2025. Kami harap SMSI segera mengajukan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendukung proses ini," ungkapnya.

Radik Karsadiguna, AKS, M.Si sebagai Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik, yang mewakili Menteri Sosial,  menyatakan bahwa RM Margono Djojohadikoesoemo

telah meletakkan pondasi penting dalam perjuangan kemerdekaan. "Pergerakan dan perjuangan beliau merupakan faktor utama yang menjadikannya layak diusulkan sebagai pahlawan nasional. Untuk itu, SMSI harus segera memenuhi berbagai persyaratannya,"ujarnya.

Usai berbagai acara pembukaan, diadakan Seminar Provinsi dengan narasumber Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum Dekan FIB Undip, Prof. Dr. H. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum, Sejarawan Undip dan Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., Mantan Rektor UIN. Pada seminar ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si sebagai moderator. (din)

Read More

Dilarang Beroperasi Selama Masa Mudik, Ratusan Penarik Becak di Cirebon Terima Kompensasi Rp3 Juta

KABUPATEN CIREBON — Sebagai bentuk kompensasi atas larangan beroperasi selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025, ratusan penarik becak di Kabupaten Cirebon menerima bantuan langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Penyerahan dana kompensasi berlangsung di Kantor Polsek Gempol, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan, bahwa bantuan diberikan sebagai upaya meringankan beban para penarik becak yang terdampak kebijakan pembatasan lalu lintas di jalur arteri dan alternatif selama masa mudik.

“Setiap penarik becak akan menerima kompensasi sebesar Rp3 juta, yang pencairannya dilakukan dalam dua tahap, Rp1,5 juta sebelum Lebaran dan sisanya setelah Lebaran,” ungkap Dedi.

Bupati Cirebon Imron menjelaskan, bahwa dana kompensasi disalurkan langsung melalui rekening tabungan Bank BJB.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, sebanyak 346 penarik becak memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini.

“Kriteria penerima bantuan adalah mereka yang biasa beroperasi di jalur utama arus mudik dan jalur alternatif yang rawan kemacetan,” jelas Imron.

Pendataan dilakukan secara ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Para penarik becak harus menunjukkan e-KTP serta foto becak beserta lokasi mangkalnya sebagai syarat penerimaan dana kompensasi.

“Bantuan ini bersumber dari anggaran pemerintah provinsi yang dialokasikan khusus untuk mengurangi dampak ekonomi bagi penarik becak yang terdampak kebijakan larangan beroperasi,” tutupnya.

Larangan operasional becak di jalur arteri dan alternatif selama mudik dan balik Lebaran diberlakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan memastikan perjalanan pemudik lebih lancar.

Namun, kebijakan ini diakui berdampak langsung pada pendapatan harian para penarik becak.

Pemerintah berharap, program kompensasi ini tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi mereka dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi solusi agar para penarik becak bisa mencari peluang usaha lain yang lebih berkelanjutan.

Dengan adanya bantuan ini, para penarik becak diharapkan tetap bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka meskipun tidak dapat beroperasi selama masa mudik. (Ara)

Read More

Pemkab dan Polresta Cirebon Gelar Apel Pasukan Operasi Ketupat 2025

KABUPATEN CIREBON — Menjelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bersama jajaran kepolisian Polresta Cirebon dan instansi terkait menggelar apel pasukan dalam rangka Operasi Ketupat 2025.

Kegiatan ini berlangsung di lapangan stadion Ranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (20/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cirebon Imron menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan kesiapan petugas di lapangan guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

“Kami sudah mengecek kesiapan pasukan dan kendaraan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Mudah-mudahan, arus mudik dan balik di Kabupaten Cirebon berjalan lancar,” ujar Imron.

Selain itu, ia juga menyinggung kesiapan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, beberapa perbaikan jalan masih dalam proses dan akan dilakukan penyempurnaan setelah musim mudik selesai.

“Infrastruktur saat ini sedang dalam perbaikan. Sekarang kita rapikan dulu, nanti setelah Lebaran akan ada perbaikan yang lebih besar, termasuk betonisasi di beberapa titik,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menegaskan, bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan 1.600 personel gabungan untuk pengamanan selama Operasi Ketupat 2025.

“Dalam operasi ini, Polresta Cirebon mengerahkan 757 personel, ditambah dengan dukungan dari berbagai instansi seperti TNI, Brimob, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pramuka, dan stakeholder lainnya,” ungkapnya.

Untuk memastikan keamanan pemudik, pihak kepolisian juga telah mendirikan 14 pos pengamanan (pospam), 11 pos pelayanan (posyan), dan 1 pos terpadu yang tersebar di berbagai titik strategis di Kabupaten Cirebon.

“Kami juga memastikan kesiapan perlengkapan personel, termasuk jas hujan dan pakaian dinas, agar mereka dapat bertugas dengan optimal di pos-pos yang telah ditentukan,” tambah Sumarni.

Selain pengamanan lalu lintas, kepolisian juga mengantisipasi potensi tindak kejahatan selama masa mudik.

“Kami menerapkan sistem siaga 24 jam selama Operasi Ketupat. Selain itu, kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, seperti mengunci rumah saat mudik dan menitipkan kendaraan di Mapolres atau Mapolsek terdekat jika diperlukan,” jelasnya.

Pihak kepolisian juga akan meningkatkan patroli di lingkungan yang banyak ditinggal pemudik guna mencegah aksi pencurian.

“Kami meminta warga yang akan mudik untuk memberi tahu ketua RT atau petugas setempat agar lingkungan mereka dapat dipantau dengan lebih intensif,” pungkasnya. 

Read More

Wali Kota Monitoring Ramp Check, Pastikan Kelayakan Kendaraan dan Kesehatan Awak Bus

 

CIREBON -  Menyambut musim mudik Lebaran 2025, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan ramp check kendaraan angkutan umum penumpang di Terminal Tipe A Harjamukti, Kamis (20/3/2025). 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan para penumpang yang akan melakukan perjalanan pulang kampung menjelang Idul Fitri.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyatakan bahwa ramp check yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik dan administrasi kendaraan. 

"Kami sudah memeriksa secara langsung kendaraan, baik dari segi kondisi fisik maupun kelengkapan administrasi, termasuk surat-surat izin yang diperlukan. Semua bus yang kami periksa telah siap untuk mengangkut penumpang mudik dengan aman," ujarnya.

Tidak hanya itu, bus-bus yang lulus pemeriksaan akan diberikan stiker sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut telah lolos uji kelayakan. 

"Setelah kendaraan dinyatakan lolos uji, kami beri stiker sebagai tanda bahwa bus tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan," tambah Wali Kota.

Proses pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi kendaraan, tetapi juga terhadap kesehatan awak bus. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memastikan bahwa sopir dan kru bus dalam kondisi fit dan bebas dari pengaruh zat-zat yang dapat membahayakan keselamatan penumpang. 

"Kami sangat memperhatikan kesehatan awak bus agar perjalanan mudik berlangsung dengan lancar dan aman," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengungkapkan bahwa sebagian besar tujuan mudik para penumpang akan mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan adanya informasi tersebut, 

ia menekankan pentingnya koordinasi antar daerah untuk memastikan kelancaran arus mudik. Mengenai ketersediaan kendaraan, Wali Kota Edo memastikan bahwa jumlah bus yang disiapkan untuk mudik tahun ini cukup memadai. 

"Kami berharap dengan adanya persiapan yang matang ini, para pemudik dapat merasakan kenyamanan sepanjang perjalanan," katanya.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pemerintah kota terus berupaya meningkatkan infrastruktur untuk menyambut datangnya Idul Fitri. 

"Kami terus melakukan pembenahan infrastruktur di jalan-jalan utama, baik di dalam kota maupun yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini kami lakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik, sehingga para pemudik dapat tiba di tujuan dengan selamat," ungkapnya.

Wali Kota berpesan agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses mudik tahun ini menjaga keselamatan bersama. Pemerintah Kota Cirebon bersama Forkopimda terus berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman. 

"Semoga semuanya selamat sampai tujuan dan dapat kembali ke Cirebon dengan selamat pula," tutupnya.

Read More

Wali Kota Apresiasi Kebijakan Pemprov Jabar dalam Penghapusan Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan

 PRESS RELEASE

SUBANG – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menghadiri acara silaturahmi Gubernur Jawa Barat dengan Kepala daerah Bupati/Wali Kota se Jawa Barat bertempat di Aula Pendopo Kabupaten Subang, Kamis (20/02/2025).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Zoom meeting bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Jawa Barat terkait pemberlakuan kebijakan penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor di seluruh provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meninjau pendapatan pajak kendaraan bermotor di tiap kabupaten dan kota. Hasilnya, terlihat adanya kenaikan yang signifikan di seluruh wilayah Jawa Barat setelah kebijakan penghapusan tunggakan dan denda tersebut diberlakukan.

"Ini adalah langkah nyata kita untuk meringankan beban masyarakat, sekaligus mendorong mereka agar lebih sadar dan aktif dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan kebijakan ini, diharapkan ada peningkatan dalam pembayaran pajak kendaraan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.

Seperti yang diketahui, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, bagi masyarakat yang hingga kini belum membayarkan kewajibannya. 

Program ini membebaskan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat dan badan usaha yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya berlaku mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025. Masyarakat hanya diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan tahun berjalan.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memberikan apresiasi atas kebijakan ini. Menurutnya, penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor sangat membantu bagi masyarakat, khususnya di Kota Cirebon.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan penghapusan tunggakan pajak ini. Ini sangat membantu masyarakat. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memberikan kebijakan ini," kata Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini bisa memotivasi masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di masa depan. 

"Dengan adanya kebijakan ini, kami berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah," tambahnya.

Read More