UIN Siber Cirebon Menggelar Seminar Cahaya Zakat, Kupas Integrasi Raga, Akal, dan Jiwa Sebagai Pondasi Keseimbangan Hidup

Prof, Dr Hajam M.Ag

CIREBON, FC – Dalam rangkaian Pembinaan Peserta Beasiswa Cendekia BAZNAS dan Penyerahan Zakat Perusahaan PT Mulia Inti Pangan bertajuk “Cahaya Zakat: Keajaiban Muzaki dan Mustahik”, sesi seminar yang dipandu Fitria HRGA Manager PT Mulia Inti Pangan sukses memikat perhatian 60 peserta di Auditorium lantai 8 Gedung Siber, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Prof. Dr. Hajam, M.Ag., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama UIN Siber Cirebon, didampingi Ilman Faqih dari BAZNAS RI. Prof Hajam menyajikan paparan mendalam tentang “Integrasi Raga, Akal, dan Jiwa sebagai Fondasi Keseimbangan Hidup”.

Poin poin utama materi:

1. Keterkaitan Fisik, Mental, dan Spiritual

o Stres mental bisa menimbulkan masalah kesehatan tubuh.

o Kondisi fisik yang buruk berpotensi merusak kestabilan emosi dan iman.

2. Prinsip Kesehatan Holistik

o Menjaga raga, akal, dan jiwa secara seimbang memaksimalkan kualitas hidup.

o Pendekatan terpadu mencegah penyakit dan memperkuat daya tahan batin.

3. Implementasi Sehari hari

o Latihan fisik teratur, seperti jalan cepat atau yoga, untuk menjaga kebugaran.

o Pengelolaan stres melalui meditasi, doa, dan diskusi positif.

o Pembelajaran terus menerus untuk merangsang kecerdasan dan kreativitas.

“Tidak ada satu elemen pun yang bisa berdiri sendiri,” tegas Prof. Hajam. “Kesehatan holistik menuntut kita merawat tubuh, pikiran, dan jiwa sebagai satu kesatuan utuh.”

Setelah paparan, peserta aktif mengajukan pertanyaan tentang praktik konkretnya—mulai manajemen waktu antara ibadah, studi, dan olahraga, hingga strategi menenangkan pikiran di tengah tekanan akademik. 

Ilman Faqih memberikan contoh program BAZNAS RI yang mendukung kesejahteraan mahasiswa, seperti workshop mindfulness dan kelompok pendukung psikososial.

Seminar ini menegaskan bahwa “keajaiban muzaki dan mustahik” tidak hanya tentang finansial, tetapi juga menyentuh kualitas hidup holistik. 

Para peserta meninggalkan auditorium dengan inspirasi baru—bahwa zakat dan beasiswa BAZNAS tidak hanya mencerahkan rezeki, tetapi juga menguatkan tubuh, pikiran, dan jiwa demi generasi cendekia yang sejahtera. (din)

Read More

UIN Siber Cirebon Terima Bantuan Bus Operasional dari BRI, Upaya Mendorong Mobilitas Akademik

CIREBON, FC - Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan akademik dan operasional dengan menerima bantuan kendaraan operasional dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

Penyerahan secara simbolis dilakukan pada Rabu, 23 April 2025, bertempat di Gedung Siber UIN Cirebon, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan kedua institusi.

Hadir dalam acara tersebut

• Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

• Para Wakil Rektor dan Dekan Fakultas

• Ahmad Furkon, Regional Consumer Business Head (RCBH) Kanwil Bandung BRI

• Dodi Wahyu Budiarso, Pemimpin Cabang BRI Cirebon Kartini

• Eko Fajar Noegraha, Manajer Bisnis Konsumer BRI

Dalam sambutannya, Rektor Aan Jaelani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bank BRI sebagai mitra strategis UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

 “Bantuan kendaraan operasional jenis Elf ini sangat berarti untuk mendukung mobilitas civitas akademika—mulai dari pengangkutan dosen dan tenaga kependidikan hingga melayani kunjungan mahasiswa di berbagai kampus pembantu di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Furkon menegaskan komitmen Bank BRI dalam mendukung sektor pendidikan nasional. 

“BRI adalah satu‐satunya bank di dunia yang memiliki satelit sendiri, dengan jaringan ribuan kantor cabang dan layanan digital yang tersebar hingga pelosok Indonesia. Kami bangga dapat bermitra dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan siap terus memfasilitasi kebutuhan operasional kampus serta pelayanan perbankan bagi mahasiswa di mana pun mereka berada,” jelas Ahmad Furkon.

Penyerahan unit Elf operasional ini diharapkan dapat:

1. Meningkatkan efisiensi distribusi dosen dan staf antar-kampus pembantu.

2. Mempermudah mobilitas akademik untuk kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan kunjungan kerja.

3. Memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan dan perbankan dalam pengembangan sumber daya manusia.

Dengan tambahan kendaraan operasional dari BRI, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semakin siap mewujudkan visi menjadi kampus nasional terdepan dalam layanan siber dan pendidikan terpadu. 

Kerja sama ini pun menjadi bukti nyatanya—bahwa peran dunia perbankan tidak hanya terbatas pada layanan finansial, tetapi juga berkontribusi langsung pada kemajuan sektor pendidikan di Indonesia.

Read More

Banjir Jadi Fokus Utama Komisi II, Dorong Percepatan Penanganan

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon terus mendorong percepatan penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan krusial bagi warga.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis (24/4/2025), Komisi II kembali memanggil sejumlah pihak terkait, di antaranya BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Satpol-PP, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon serta LBH Buana Caruban Nagari.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Anton Octavianto SE MM MMTr, menegaskan bahwa pihaknya telah sejak lama mendorong penanganan banjir secara serius dan terencana.

“Kami sudah menyiapkan langkah-langkah agar banjir dapat ditangani dengan segera. Dalam rapat ini, kita meminta kejelasan kembali atas rencana-rencana tersebut,” ujarnya di Griya Sawala DPRD.

Anton menyampaikan, berdasarkan pemaparan BBWS, penanganan fisik akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei hingga Desember 2025.

Program tersebut mencakup normalisasi sungai, pengangkatan sedimentasi, pembangunan sandaran, hingga pembuatan tanggul di beberapa titik rawan banjir seperti di Ciremai Giri, Kriyan, Sijarak, Kecapi, dan Kesunean.

Selain itu, dari sisi pemerintah daerah, DPUTR Kota Cirebon telah merencanakan perbaikan drainase di 24 titik serta pembangunan sumur-sumur retensi untuk mempercepat resapan air hujan.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah teknis tersebut, karena banjir ini bukan hanya soal bencana musiman, tapi sudah menyentuh aspek kenyamanan dan kesehatan warga,” imbuh Anton.

Tak hanya itu, Komisi II juga menyoroti pentingnya edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. DLH diminta untuk lebih aktif mengimbau warga agar tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mendirikan bangunan liar di sekitar aliran sungai.

“DPRD terus mengawal agar penanganan banjir ini berjalan terarah, tidak hanya reaktif ketika bencana terjadi. Penataan lingkungan dan pembangunan infrastruktur harus berjalan seimbang dengan kesadaran masyarakat,” tegas Anton.

Komisi II DPRD Kota Cirebon memastikan akan terus memantau progres program tersebut, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor agar Kota Cirebon terbebas dari ancaman banjir di masa mendatang.

“Penanganan banjir adalah prioritas lintas sektor. Maka dari itu DPRD akan terus hadir dan memastikan masyarakat mendapatkan solusi nyata akan penanganan banjir,” pungkasnya.

Hadir dalam rapat anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Abdul Wahid Wadinih SSos. (din)

Read More

Produksi Perikanan Kabupaten Cirebon Tembus 44 Ribu Ton, Pemkab Genjot Hilirisasi dan Teknologi Ramah Lingkungan

KABUPATEN CIREBON – Sektor perikanan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terus menunjukkan geliat positif sepanjang tahun 2024. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon mencatat, total produksi perikanan daerah tersebut mencapai angka mencengangkan, yakni 44 ribu ton.

Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, menjelaskan bahwa sebagian besar produksi tersebut berasal dari subsektor perikanan tangkap sebesar 37.660 ton. Sisanya, sebanyak 7.048 ton, berasal dari subsektor perikanan budidaya dan air tawar.

“Angka ini menjadi bukti nyata potensi besar yang dimiliki Kabupaten Cirebon di sektor perikanan. Ini adalah modal penting untuk mengembangkan industri perikanan bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan,” ujar Erus saat ditemui, Kamis (24/4/2025).

Tak hanya puas dengan angka produksi, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mulai menatap masa depan industri perikanan dengan merancang strategi jangka panjang yang fokus pada keberlanjutan. Melalui program budidaya berkelanjutan, pemerintah mendorong penerapan teknologi efisien yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Kami terus mengenalkan teknologi budidaya perikanan terbaru kepada para pelaku usaha agar hasil produksi meningkat tanpa menurunkan kualitas lingkungan,” jelas Erus.

Pemkab juga membagikan alat tangkap ramah lingkungan kepada para nelayan guna mendukung aktivitas penangkapan ikan yang lebih produktif dan efisien. Sejalan dengan itu, infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, cold storage, dan tempat pelelangan ikan (TPI) juga terus diperkuat di wilayah-wilayah sentra perikanan.

Tidak hanya berhenti pada produksi, DKPP Kabupaten Cirebon juga serius mendorong hilirisasi. Diversifikasi produk olahan perikanan menjadi prioritas, termasuk pengembangan makanan siap saji, camilan laut, hingga produk turunan lainnya yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

“Kami aktif memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pelaku usaha perikanan agar produk mereka memenuhi standar pasar, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor,” tambahnya.

Dalam rangka memperkuat posisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), DKPP juga memfasilitasi akses permodalan serta membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perikanan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Upaya promosi produk-produk perikanan lokal juga terus digencarkan melalui berbagai event, media digital, dan pameran nasional. Pemerintah berharap, branding produk lokal yang kuat akan mendongkrak permintaan dari pasar regional maupun nasional.

“Tujuan besar kami adalah menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu pusat industri perikanan unggulan di Indonesia—yang inovatif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat global,” pungkasnya optimis. (din)

Read More

Satpol PP Kabupaten Cirebon Gelar Pelatihan Penanggulangan Rokok Ilegal

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar pelatihan Training of Trainer (ToT) terkait pemberantasan barang kena cukai (BKC) tembakau ilegal tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Apita Cirebon, Rabu (23/4/2025).

Pelatihan tersebut diikuti oleh 25 anggota Satpol PP Kabupaten Cirebon dan menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, serta Bea Cukai.

Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon Imam Ustadi dalam sambutannya menegaskan, pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap legalitas produk tembakau yang dikonsumsi.

“Dalam keseharian, masyarakat selaku konsumen hasil tembakau sering kali tidak memperhatikan apakah rokok yang mereka beli dilekati pita cukai atau tidak. Yang penting bagi mereka adalah rasa dan harga yang terjangkau,” ujar Imam.

Ia menambahkan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai merupakan pungutan negara terhadap barang-barang tertentu, termasuk hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, hingga hasil olahan tembakau lainnya.

Oleh karena itu, lanjut Imam, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Satpol PP akan terus berupaya mencegah peredaran cukai ilegal di wilayahnya.

Upaya ini dilakukan dengan menggelar pengumpulan informasi serta operasi bersama lintas sektor, termasuk dengan Bea Cukai, Polri, TNI, dan Kejaksaan.

“Kami sangat antusias dalam memerangi peredaran cukai palsu, karena hal ini sangat memengaruhi penerimaan negara,” tegas Imam.

“Kami juga terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membeli rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan pada Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Setda Kabupaten Cirebon, Apip Sirojudin menyebutkan, kegiatan ini merupakan bagian dari sub kegiatan penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Ia berharap, pelatihan ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh para peserta dalam mendukung langkah konkret pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan sinergi antarinstansi dan kesadaran masyarakat meningkat, sehingga ruang gerak rokok ilegal bisa semakin dipersempit,” kata Apip.

Pelaksanaan ToT ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KM.4/2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. (Ainin)

Read More

Reuni dan Halal Bihalal Alumni APDN Angkatan IX/1973, Wakil Wali Kota Ajak Perkuat Komitmen Pengabdian

 

CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri kegiatan Reuni dan Halal Bihalal Alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Bandung Angkatan IX/1973 yang digelar di Bandar Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan rasa syukur dan kehormatan karena dapat hadir di tengah para tokoh dan alumni yang telah banyak berkontribusi dalam dunia pemerintahan dan pelayanan publik. 

Menurut Wakil Wali Kota, reuni ini tidak hanya menjadi ajang nostalgia, namun juga momentum penting untuk mempererat kembali tali silaturahmi dan berbagi pengalaman.

“Pertemuan seperti ini menjadi pengingat bahwa menjaga hubungan dan semangat kebersamaan sangatlah penting. Silaturahmi yang erat dapat menjadi kekuatan besar dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya peran para alumni APDN dalam mendukung pembangunan bangsa, khususnya melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. 

Ia menyebut bahwa pengalaman panjang para alumni menjadi aset berharga yang harus terus diwariskan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yaitu menciptakan Cirebon sebagai kota yang sejahtera, tertata, aspiratif, aman, dan berkelanjutan. 

Ia mengajak para alumni untuk terus berkontribusi dan bersinergi dalam mewujudkan hal tersebut.

“Kontribusi nyata Bapak dan Ibu sekalian sangat kami butuhkan. Semangat pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini menjadi teladan dan inspirasi, baik bagi kami di pemerintahan maupun masyarakat luas,” tambahnya.

Dalam nuansa Syawal yang penuh berkah, Wakil Wali Kota turut mengucapkan selamat Idulfitri kepada seluruh peserta reuni.

“Minal ‘aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara atas dedikasi dan kerja keras dalam menyukseskan acara ini. 

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilestarikan sebagai sarana memperkuat solidaritas, persatuan, dan semangat pengabdian.

Read More

Ketua DPRD Kota Cirebon Mengapresasi Araa Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026

CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 yang disinergikan dengan Forum Konsultasi Publik penyusunan RPJMD Kota Cirebon 2025–2029.

Kegiatan yang dilaksankan di Auditorium FK UGJ tersebut, Andrie menekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang terarah agar pembangunan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Pembangunan daerah harus diawali perencanaan matang, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun output, agar outcome-nya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Senin (21/4/2025).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Cirebon juga menekankan bahwa tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan penghasilan, membuka lapangan kerja, memperluas akses kebijakan, dan mendorong daya saing serta indeks pembangunan manusia (IPM).

Ia mengingatkan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 harus selaras dengan RPJPD Kota Cirebon 2025–2045 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2024.

Dengan keselarasan ini, visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dapat terintegrasi dalam dokumen perencanaan jangka panjang.

“Mewakili lembaga DPRD, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berdiskusi dalam forum ini agar hasil perencanaan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kota Cirebon,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Walikota Cirebon Effendi Edo SAP MSi menyatakan, tahun 2025 menjadi awal penting dalam pembangunan Kota Cirebon.

Setelah pelantikannya pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI di Istana Merdeka, Walikota dan Wakil Walikota berkewajiban menyusun dokumen RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23/2014.

RPJMD Kota Cirebon 2025–2029, menurutnya, memiliki kedudukan strategis karena menjadi penjabaran awal dari RPJPD Kota Cirebon 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 8/2024.

“Penyusunan RPJMD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi langkah fondasional dalam mewujudkan visi jangka panjang pembangunan kota,” ujarnya.

RPJMD ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen RKPD tahunan, mulai dari RKPD 2026 hingga 2030.

“Karena itu, Musrenbang RKPD 2026 juga menjadi momen penting dalam menyelaraskan pembangunan jangka menengah dan tahunan,” katanya.

Read More