Pemkab Cirebon Dukung Temu Inklusi untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Temu Inklusi #6 yang diinisiasi oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia.

Puncak kegiatan ini rencananya akan digelar di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, pada 2 hingga 4 September 2025 mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Cirebon, Imron, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SIGAB Indonesia selaku penyelenggara.

Menurutnya, tema yang diusung dalam Temu Inklusi, yakni ‘Komitmen, Sinergi, Aksi, dan Kebhinnekaan untuk Indonesia Emas 2045’, merupakan pengingat penting bahwa inklusi adalah proses yang berkelanjutan.

“Tema ini menegaskan bahwa inklusi bukan hanya sebuah tujuan, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa,” ujar Imron.

“Kebhinnekaan harus menjadi fondasi, serta mendorong sinergi lintas sektor untuk menerjemahkan komitmen ke dalam aksi nyata yang inovatif,” kata Imron dalam sambutannya di Gedung PGRI, Kecamatan Sumber, Rabu (8/5/2025).

Imron juga menyebut, kegiatan pada hari ini merupakan bagian awal dari rangkaian Temu Inklusi yang akan terus bergulir hingga puncaknya pada awal September.

Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi pemantik semangat membangun masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih inklusif.

“Saya berharap, Temu Inklusi ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang inklusif, serta menjadi motivasi dan semangat untuk membangun masyarakat inklusif secara bersama,” tuturnya.

Lebih jauh, Imron menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah dalam membangun ruang-ruang berbagi praktik baik. Ia menyatakan, kegiatan ini juga dapat menjadi penguat gerakan difabel di Kabupaten Cirebon.

“Diharapkan juga dapat menjadi ruang berbagi praktik, baik antarorganisasi masyarakat dengan pemerintah dalam mendorong kehidupan yang inklusif, serta menjadi penguat difabel pada gerakan difabel di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur PKPM Bappenas RI, Tirta Sutedjo, turut mengapresiasi penyelenggaraan Temu Inklusi. Even tersebut menjadi ruang untuk menguatkan beberapa indikator pembangunan inklusif dan RPJMN yang harus dicapai dalam pembangunan.

Salah satunya jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Serta jumlah difabel yang mendapatkan fasilitas dari ULD Bidang Ketenagakerjaan dan atau dari dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Menurut Tirta, tema Temu Inklusi sangat menarik dan dapat menjadi spirit untuk membangun inklusifitas di berbagai sektor.

Temu Inklusi juga penting untuk mendorong partisipasi difabel untuk memperkuat relevansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dan nasional yang menjawab kebutuhan.

“Organisasi difabel, masyarakat, CSO diharapkan juga dapat berperan sebagai mitra strategis, serta penggerak inovasi pemberdayaan dan partisipasi penyandang disabilitas,” tandasnya dalam sesi sambutan.

Sementara itu, Direktur SIGAB Indonesia, M Joni Yulianto, menjelaskan bahwa sejak 2024 SIGAB Indonesia telah melangsungkan kerja sama bersama Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) dan Pemkab Cirebon.

Dalam kerangka program Strengthening Inclusion for Diffability equity and Rights (SOLIDER) melalui dukungan program INKLUSI-Kemitraan Australia dan Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, FKDC telah mendukung perintisan enam desa inklusif, tiga di Kecamatan Greged dan tiga di Kecamatan Lemahabang.

“Kami juga melakukan penguatan ULD Ketenagakerjaan, yang hingga saat ini ada 600 lebih tenaga kerja tersalurkan. Musrembang tematik yang dimulai oleh Bappelitbangda, dan itu semua menjadi bukti, Kabupaten Cirebon menuju pembangunan yang inklusif difabel,” jelasnya.

Joni menerangkan, Temu Inklusi telah berjalan selama 5 periode dan di periode ke-6 akan dilaksanakan di desa Durajaya.

Pemilihan Kabupaten Cirebon sebagai tuan rumah ditentukan melalui tahap asesmen yang dilakukan sejak Desember 2024 lalu.

Salah satu alasan kuatnya adalah telah banyak praktik baik, bukti baik bagaimana Kabupaten Cirebon mengimplementasikan pembangunan inklusif.

Joni melanjutkan, dalam mempersiapkan penyelenggaraan Temu Inklusi, pihaknya telah melangsungkan beberapa pertemuan, baik dengan FKDC, koordinasi dengan perangkat daerah yang difasilitasi Bappelitbangda, termasuk pembentukan panitia di bulan lalu.

“Harapannya, kepanitiaan yang telah terbentuk menjadi tim yang kuat dalam proses penyelenggaraan Temu Inklusi ke-6 ini,” katanya.

Ia juga menargetkan pada Temu Inklusi ke-6 ini dihadiri oleh 2.000 peserta, dengan harapan berdampak secara ekonomi bagi pemerintah desa yang menjadi lokasi penyelenggaraan Temu Inklusi.

“Ini menjadi ruang interaksi, belajar, menjadikan perbedaan itu bukan sekat, melainkan rahmat dari Tuhan,” imbuhnya. (din)

Read More

Wabup Jigus Serahkan Santunan untuk PMI Bermasalah

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyerahkan bantuan santunan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cirebon yang pulang dalam kondisi bermasalah.

Pada acara tersebut, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto dan berlangsung di Ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (8/5/2025).

Pria yang akrab disapa Jigus ini, ia menyampaikan apresiasi kepada Disnaker atas terlaksananya program ini. Ia menyebutkan, program tersebut merupakan satu-satunya di Indonesia yang memberikan santunan khusus bagi PMI bermasalah.

“Terima kasih kepada Dinas Ketenagakerjaan yang sudah memfasilitasi program ini. Ini adalah satu-satunya program di Indonesia yang memberikan santunan kepada PMI bermasalah, dan baru dilaksanakan di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Selain itu, Jigus menyatakan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan perlindungan sosial, termasuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

“Kami sedang berusaha mensinkronisasi BPJS Kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, agar seluruh warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan maksimal,” katanya.

Ia juga menyoroti upaya pemerintah untuk melindungi para nelayan di Kabupaten Cirebon. Dari sekitar 6.000 nelayan yang terdata, 3.000 di antaranya aktif melaut dan akan mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami hadir untuk memastikan jika terjadi sesuatu, masyarakat bisa mendapatkan bantuan yang layak,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, memaparkan bahwa jumlah penempatan PMI asal Kabupaten Cirebon terus meningkat.

Pada 2023 tercatat sebanyak 10.545 orang, dan pada 2024 jumlahnya naik menjadi 11.420 orang, dengan mayoritas bekerja di sektor domestik (78,30 persen) dan sektor formal (21,70 persen), terutama di Taiwan.

“Dari segi ekonomi, remitansi para PMI ini sangat besar. Jika kita rata-ratakan, transfer mereka sekitar Rp5 juta per bulan, maka total remitansi pada 2024 mencapai sekitar Rp685 miliar,” jelas Novi.

Ia menambahkan, bahwa program perlindungan bagi PMI ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk periode 2025-2030, yang bertujuan memastikan perlindungan sejak pra-penempatan hingga purna tugas.

“Pada 2023, ada 47 PMI bermasalah yang difasilitasi, dan pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 67 orang,” pungkasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon dan Pemprov Komitmen Selesaikan Jalan Rusak di Wilayah Cirebon Timur

KABUPATEN CIREBON — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan perbaikan jalan rusak di wilayah Cirebon Timur akan segera dilakukan.

Kepastian ini disampaikan usai dirinya melakukan pembahasan langsung bersama Bupati Cirebon, Imron, dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat yang digelar di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata, Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Dedi menyatakan, penyelesaian masalah jalan rusak akan dilakukan melalui skema pembagian anggaran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Langkah ini merupakan solusi kolaboratif untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.

“Anggaran sudah saya bagi dua. Sebagian ditanggung kabupaten, sebagian lagi dari provinsi,” tegas Dedi.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui tahapan yang terencana dan bertahap.

Saat menghadiri Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon sebelumnya, ia sudah menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang fokus menyelesaikan persoalan jalan secara sistematis.

“Kan tidak mungkin, langsung beres semua dalam satu waktu. Harus ada tahapan-tahapannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai melakukan intervensi anggaran secara masif untuk membantu perbaikan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Ia menargetkan seluruh jalan kabupaten di Jawa Barat akan tuntas diperbaiki pada tahun 2027.

“Saya targetkan, 2026 kita mulai intervensi, dan 2027 seluruh jalan kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Cirebon, harus selesai diperbaiki,” tegasnya.

Ia juga menyebut, perbaikan infrastruktur jalan akan menjadi salah satu fokus utama dalam alokasi APBD Provinsi Jawa Barat dua tahun ke depan.

Bupati Cirebon, Imron, menyambut baik dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa koordinasi intens antara pihaknya dengan pemprov telah dilakukan, termasuk pemetaan titik-titik jalan rusak yang menjadi prioritas.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten sudah duduk bersama. Data jalan rusak, khususnya di Cirebon Timur, sudah ada di Dinas PUTR. Tahun depan, beberapa ruas akan mulai diperbaiki dengan bantuan dari provinsi,” ujar Imron.

Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini ada 37 ruas jalan di Cirebon Timur yang tengah dalam proses lelang untuk pelaksanaan perbaikan tahun ini.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pihaknya telah melakukan pergeseran anggaran sebagai upaya awal untuk menangani persoalan jalan.

“Kami tetap optimis. Dengan skema bertahap dan sinergi dengan provinsi, dua tahun ke depan kondisi jalan di Kabupaten Cirebon akan jauh lebih baik,” pungkas Imron.  (din)

Read More

Langkah Nyata Pemkab Cirebon Gapai Mimpi Jadi Daerah Sentra Nila

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan sektor perikanan air tawar.

Hal itu diwujudkan melalui penyerahan bantuan calon induk ikan nila kepada lima kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang dilaksanakan di Kantor DKPP Kabupaten Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, menjelaskan bahwa bantuan tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang disalurkan melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi.

“Kelima kelompok pembudidaya ini merupakan kelompok binaan yang sudah terdaftar di DKPP Kabupaten Cirebon. Mereka menerima masing-masing satu paket bantuan berisi 400 ekor calon induk ikan nila,” ujar Erus.

Kelima Pokdakan penerima bantuan tersebut adalah Pokdakan Cantigi Sakti (Desa Karangsari, Kecamatan Weru), Pokdakan Lele Jaya Barokah (Desa Pangkalan, Kecamatan Plered), Pokdakan Usman Bin Affan (Desa Wiyong, Kecamatan Susukan), Pokdakan Tumaritis Indah (Desa Guwa Kidul, Kecamatan Kaliwedi) dan Pokdakan Mina Balong Dalem (Desa Gumulung Lebak, Kecamatan Greged).

Erus menambahkan, calon indukan yang diberikan adalah jenis Ikan Nila Sakti, yang telah teruji kualitasnya karena dikembangkan menggunakan standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta sistem traceability yang jelas.

“Ikan nila ini memiliki keunggulan dalam adaptasi lingkungan, pertumbuhan cepat, bisa dibudidayakan di air tawar maupun payau, serta kaya protein dan memiliki nilai jual yang tinggi,” jelasnya.

Menurut Erus, bantuan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan pembudidaya ikan lokal.

Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, ikan nila kini juga semakin diminati pasar ekspor, terutama dalam bentuk fillet ke Amerika Serikat dan negara lainnya. Hal ini membuka peluang besar bagi pembudidaya di daerah untuk meningkatkan skala dan kualitas produksinya.

“Dalam penyaluran kali ini, satu kelompok mendapatkan 400 calon induk ikan nila, dengan rincian 100 jantan, 300 betina,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, turut hadir juga Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menegaskan program semacam ini bisa terus berkesinambungan untuk perekonomian di Kabupaten Cirebon yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap ini akan menjadi berkesinambungan, bukan hanya untuk saat ini,” ujarnya

Ia berharap, ke depan Kabupaten Cirebon bisa menjadi sentra ikan nila dari hasil pembudidayaan yang dilakukan oleh kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Cirebon.

“Semoga bisa bermanfaat dan berkelanjutan, supaya ke depannya kabupaten Cirebon bisa menjadi sentra nila,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pokdakan Usman Bin Affan, Moh Ayub Assaba, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan tersebut.

“Alhamdulillah, kami merasa bersyukur mendapatkan bantuan ini. Semoga calon induk ikan yang diberikan benar-benar unggul dalam kualitas dan bisa memenuhi permintaan pasar,” ucapnya.

Ayub juga menyampaikan sejumlah harapan, antara lain agar bantuan semacam ini bisa terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya.

“Kami berharap, jumlah bantuan ke depan bisa lebih besar dan merata ke lebih banyak kelompok. Selain itu, kami mohon dukungan dari pemerintah untuk memberikan subsidi pakan ikan dan sarana budidaya, agar bisa mengurangi beban produksi,” tambahnya.

Ke depan, DKPP Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus memfasilitasi dan melakukan pembinaan teknis terhadap kelompok pembudidaya, agar dapat meningkatkan kualitas dan hasil panen ikan budidaya di wilayahnya.

Ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendorong sektor perikanan sebagai penopang ekonomi lokal yang berkelanjutan. 

Read More

Kota Cirebon Suarakan Empat Isu Strategis dalam Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2025

CIREBON - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 digelar di Gedung Negara Cirebon, Rabu (7/5/2025).

Mengangkat tema "Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar", Musrenbang kali ini menekankan pentingnya pembangunan yang merata antara wilayah desa (lembur) dan kota, sejalan dengan visi “Lembur Diurus, Kota Ditata”.

Sebagai tuan rumah, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta, sembari menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam merancang masa depan Jawa Barat.

“Forum ini bukan sekadar menyusun prioritas pembangunan. Ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, menyelaraskan visi, dan memperkuat sinergi antara daerah,” ungkap Wali Kota.

Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menyoroti empat isu strategis yang dinilai penting untuk mendapatkan perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama, terkait pengelolaan wilayah pesisir. 

Cirebon sebagai kota pesisir menghadapi tantangan kompleks, dari abrasi pantai hingga persoalan pengendalian ruang dan ekosistem laut. 

Wali Kota menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah provinsi dalam menata kawasan pesisir secara berkelanjutan, tidak hanya untuk mendukung potensi ekonomi dan pariwisata, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan ekologis.

Kedua, perlintasan sebidang kereta api. Dengan 11 titik perlintasan dan lebih dari 170 perjalanan kereta setiap hari, Cirebon menjadi salah satu kota dengan tingkat kepadatan rel yang tinggi. Hal ini memicu kemacetan serta risiko kecelakaan yang tinggi. 

“Ini bukan hanya persoalan lokal. Kami butuh keterlibatan provinsi sebagai penghubung dengan kementerian dan pihak terkait, demi solusi jangka panjang,” jelas Wali Kota.

Ketiga, normalisasi sungai di kawasan permukiman. Seperti yang diketahui, banjir masih menjadi ancaman nyata bagi warga Cirebon, khususnya yang bermukim di dekat aliran sungai. 

Pemerintah Kota telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan dan berharap ada sinergi program antara kota, provinsi, dan lembaga lain untuk mempercepat proses normalisasi secara menyeluruh.

Keempat, peningkatan infrastruktur jalan. Sebagai bagian dari pelayanan dasar, peningkatan kualitas jalan menjadi perhatian utama Pemkot Cirebon. 

“Kami sudah mulai melakukan perbaikan, tapi mobilitas ekonomi yang semakin dinamis menuntut kualitas infrastruktur yang lebih baik. Kami berharap dukungan provinsi, baik teknis maupun penganggaran lintas wilayah,” tambah Wali Kota.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya membangun Jawa Barat yang Gemah Ripah Repeh Rapih, yakni subur, makmur, tenteram, dan tertata. 

Menurutnya, keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah kota/kabupaten, sangat krusial dalam memperkuat konektivitas antara pusat dan daerah.

Proses penyusunan RPJMD 2025–2029, lanjut Gubernur, akan mengikuti tahapan Gerbang Pancaniti yang terdiri dari Niti Harti (memahami makna), Niti Surti (menelaah kondisi), Niti Bukti (melihat data), Niti Bakti (melaksanakan), dan Niti Sajati (memaknai secara utuh).

"Ini menjadi dasar dalam memastikan arah pembangunan tetap berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat," ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon menyambut baik semangat kolaborasi yang dibawa dalam forum ini, dan siap terlibat aktif dalam menyukseskan pembangunan Jawa Barat yang lebih inklusif, terarah dan berkelanjutan. (din)

Read More

Kuwu Sindangjawa: Perangkat Kadus Terlantik Bisa Langsung Bekerja Melayani Masyarakat

CIREBON, FC – Pemerintah Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan bagi tiga perangkat desa yang baru, yakni Kepala Dusun (Kadus) 1, Kadus 3, dan Kadus 4, pada Selasa (7/5/2025).

Pelantikan tersebut berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kuwu Desa Sindangjawa, Yayat Supriyatna, S.Pd. Bertempat di aula ruang kantor desa.

Dalam kesempatan itu, juga dibacakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan perangkat desa oleh Mandor Desa, yang telah ditandatangani oleh Kuwu Sindangjawa.

Adapun tiga perangkat desa yang resmi dilantik adalah :

1. Lia Yuliani – Kadus 1

2. Fajar Erwansyah – Kadus 3

3. Maulana Fajrin – Kadus 4

Ketiganya merupakan hasil dari penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025 lalu.

Dalam sambutannya, Kuwu Yayat Supriyatna mengingatkan para perangkat desa yang baru dilantik agar senantiasa menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Amanah ini diharap dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, karena pada dasarnya ini adalah amanah dari rakyat dan pelantikan perangkat desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan desa.

Turut hadir dalam acara tersebut Camat Dukupuntang, Kapolsek Dukupuntang, Danramil, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Sindangjawa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh ulama, para Ketua RT/RW serta tamu undangan lainnya.

"Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Desa Sindangjawa, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Diharap perangkat yang baru bisa segera beradaptasi dan berbaur dengan masyarakat," tandasnya. 

Sementara menurut Ketua BPD Sindangjawa dengan penambahan Kepala Dusun ini dikarenakan terdapat penambahan wilayah yakni Kota Baru Keandra (KBK) sehingga dibutuhkan penambahan Kadus agar dapat lebih melayani masyarakat.

Camat Dukupuntang, Adang Suryana, S.Sos dalam sambutannya memberikan ucapan selamat kepada para Kadus yang sudah dilantik, dan meminta harus segera bekerja dan Tidka ditunda-tunda lagi, dan segera berbaur dengan masyarakat.

Camat Dukupuntang juga meminta agar para Kadus terlantik segera memahami tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggungjawab, dan penambahan pernavjat desa ini diharapkan menambah energi baru khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Termasuk agar Desa Sindangjawa menggerakkan K3 setiap minggunya untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. (din)

Read More

Plt Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Tegaskan Komitmen Penegakan Aturan Haji, Khususnya Soal Mahram

Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Cirebon saat memberikan penjelasan mengenai mahram

CIREBON, FC - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon, H. Slamet, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam menegakkan aturan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait ketentuan pendampingan mahram bagi jemaah perempuan.

“Kami telah melakukan langkah mitigasi serta pembinaan internal secara menyeluruh. Tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag di Cirebon yang bermain-main dalam hal ini. Ketentuan mahram merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar,” ujarnya dalam kegiatan pertemuan bersama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan tokoh agama di Aula Kantor Kemenag Kabupaten Cirebon, Selasa (6/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, hadir seluruh Kepala Seksi, KBIH serta alim ulama dan para tamu undangan.

H. Slamet menjelaskan bahwa seluruh ASN dan petugas haji telah diberikan pemahaman mendalam mengenai aturan pendampingan jemaah perempuan, sesuai regulasi Kementerian Agama dan ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi.

“Kami juga bekerja sama dengan Kantor Imigrasi dan otoritas terkait lainnya untuk memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan mahram diverifikasi secara ketat. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberlakukan,” tegasnya.

Terkait kuota jemaah haji, ia memaparkan bahwa total jemaah haji dari Provinsi Jawa Barat yang telah melunasi biaya dan masuk dalam daftar keberangkatan mencapai 38.230 orang, dengan tambahan 895 orang sebagai cadangan untuk mengantisipasi adanya jemaah reguler yang batal berangkat.

Kabupaten Cirebon sendiri memperoleh kuota dasar reguler sebanyak 2.411 jemaah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.012 jemaah telah melunasi pada tahap 1 dan 2 (non-cadangan), serta 249 jemaah cadangan juga telah melunasi pada tahap 2. 

Dengan demikian, hingga tanggal 25 April 2025, jumlah jemaah Kabupaten Cirebon yang telah melunasi mencapai 2.261 orang, termasuk jemaah cadangan.

Masih terdapat sisa kuota sebanyak 150 dari total kuota dasar 2.411 jemaah yang belum terserap. 

Dalam perpanjangan tahap 3 atau perpanjangan khusus Jawa Barat, sebanyak 112 jemaah dari Kabupaten Cirebon telah melunasi. 

Namun, pelunasan cadangan ini tidak otomatis menjamin keberangkatan, melainkan disiapkan untuk menggantikan jemaah yang batal berangkat, sesuai hasil rapat operasional keberangkatan jemaah haji pada 24 April 2025 di Asrama Haji Indramayu serta usulan perpanjangan yang diajukan oleh Kakanwil Kemenag Jawa Barat kepada Dirjen PHU.

"Plt Kepala KanKemenag Kab.Cirebon mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menag RI, Dirjen PHU, KaKanwil Kemenag Provinsi Jabar dan Kabid PHU Kanwil Kemenag Provinsi Jabar atas perhatiannya untuk memberikan perpanjangan waktu pelunasan melalui KMA 446 Tahun 2025," ucapnya. (din)

Read More