Diskominfo Kabupaten Cirebon Gelar Bimtek Pengelola Data, Wujudkan Satu Data Daerah

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Petugas Pengelola Data Perangkat Daerah dan Desa.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Apita Cirebon ini dibuka secara resmi oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, pada Selasa (27/5/2025).

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pengelolaan data sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

“Di era digital, data menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan data bukan sekadar tugas administratif, tapi bagian dari strategi pembangunan,” kata Bambang.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Menurut Bambang, tersedianya data yang akurat, dapat dipercaya, dan bisa dibagipakaikan antarinstansi. Ini merupakan kunci sukses pelaksanaan program pemerintah.

Karena itu, lanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data di tingkat daerah dan desa dinilai penting.

“Diskominfo sebagai wali data memiliki kewajiban mengumpulkan dan menyebarluaskan data dari perangkat daerah maupun desa,” lanjutnya.

“Produk kebijakan satu data sangat dibutuhkan untuk mengarahkan pembangunan sesuai amanat UUD 1945,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government Diskominfo Kabupaten Cirebon, Endang Sri Pujiastuti, menyampaikan tujuan bimtek adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis petugas pengelola data terkait prinsip Satu Data Indonesia.

“Kegiatan ini juga bertujuan menciptakan sistem informasi daerah yang terintegrasi, transparan, dan mudah diakses,” kata Endang.

Bimtek tersebut menghadirkan dua narasumber dan satu pengajar dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran perangkat daerah dan desa sebagai produsen data, serta mendukung Diskominfo sebagai wali data dalam pengelolaan aplikasi satu data. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Dorong Budaya Taat Pajak untuk Pembangunan Daerah

 

CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati menghadiri kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Ketaatan dan Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2025 yang digelar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon 1, Selasa (27/5/2025). 

Acara ini merupakan bagian dari upaya bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dan otoritas pajak untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan perpajakan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya peran pajak sebagai tulang punggung pembangunan. 

Ia menyebut bahwa kontribusi masyarakat dalam bentuk pajak menjadi sumber utama pendanaan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan warga Kota Cirebon. 

“Optimalisasi penerimaan pajak bukan hanya soal angka. Ini tentang membangun kesadaran bersama bahwa pajak adalah bentuk nyata kontribusi kita untuk Kota Cirebon,” ujarnya.

Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya memaksimalkan potensi dari sektor pajak daerah, termasuk dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti pajak restoran, hotel, hiburan, jasa parkir, hingga tenaga listrik. 

Untuk mendukung hal itu, lanjut Wakil Wali Kota, Pemkot juga telah menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah pusat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

“Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemungutan pajak pusat dan daerah. Tujuannya jelas yakni meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan,” tambah Wakil Wali Kota. 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wakil Wali Kota turut mencontohkan bagaimana sektor pariwisata di Kota Cirebon berkembang pesat berkat kontribusi para pelaku usaha yang taat pajak. 

Menurutnya, Kota Cirebon kini telah menjadi destinasi unggulan di wilayah Ciayumajakuning dengan daya tarik kuliner, wisata budaya, religi, hingga belanja. Potensi ini, kata dia, harus terus didukung dengan sistem perpajakan yang efisien dan adil.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan warga. 

“Mari kita bangun budaya taat pajak demi mewujudkan Kota Cirebon yang lebih maju, tertata, dan berkelanjutan. Kota yang kita bangun bersama, untuk generasi yang akan datang,” tutupnya.

Kepala KPP Pratama Cirebon 1, Bambang Sutrisno, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. 

“Kami mendukung penuh upaya bersama untuk mencapai target penerimaan pajak, baik di level pusat maupun daerah. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan merata,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan edukatif dalam menumbuhkan budaya taat pajak. 

Melalui sosialisasi seperti ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami kewajiban, tetapi juga melihat manfaat langsung dari pajak terhadap pembangunan kota. 

“Edukasi pajak harus menyentuh hati dan logika masyarakat, agar kesadaran tumbuh secara alami,” tuturnya. (din)

Read More

Upaya Disbudpar Kabupaten Cirebon Populerkan Batik Ciwaringin

KABUPATEN CIREBON — Dalam rangka Koleksi Kajian Pengembangan Museum Pangeran Cakrabuwana, Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon menggelar Seminar Batik dan Digital Augmented Reality (AR) pada Selasa (27/5/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan di Panggung Seni Budaya Disbudpar Kabupaten Cirebon ini merupakan salah satu upaya untuk memajukan budaya dan pariwisata di Kabupaten Cirebon.

Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Abraham Mohamad, menjelaskan bahwa Kabupaten Cirebon terus berupaya mengampanyekan nilai-nilai kearifan lokal di berbagai bidang, seperti fesyen, kuliner, dan destinasi wisata.

Abraham mengaku, Pemkab Cirebon terus meracik strategi agar kearifan lokal Kabupaten Cirebon bisa lebih berkembang dan dikenal di seluruh pelosok negeri.

“Salah satunya melalui Seminar Batik Ciwaringin ini. Karena batik Ciwaringin itu berbeda dengan yang lain,” ucap Abraham.

Ia menyebut, Batik Ciwaringin menggunakan pewarna alami. Artinya, produksi Batik Ciwaringin ramah lingkungan.

Proses pewarnaan batik asli Kabupaten Cirebon ini menggunakan ekstrak tumbuhan, seperti mahoni dan daun nila.

“Mungkin ini kelihatannya biasa saja. Tapi pewarnanya ini asli dari alam, dari tumbuh-tumbuhan,” ungkap Abraham.

Lebih lanjut, Abraham menjelaskan, Batik Ciwaringin sejatinya kerap ditampilkan di pameran-pameran di berbagai daerah. Respons masyarakat juga sangat baik terhadap Batik Ciwaringin.

“Ke depan, kita ada di event-event. Seperti kalau dapat undangan dari Pekalongan, Jogja (Yogyakarta), Bali, dan Kalimantan, nanti kita suguhkan ini (Batik Ciwaringin). Waktu saya beli juga adanya di Bekasi, orang Cirebon juga di sana ikut pameran dan festival,” tuturnya.

Ia menjelaskan, harga yang dibanderol Batik Ciwaringin tentunya sesuai dengan kualitas. Sebab, proses yang alami menjadikannya sebagai produk khas yang otentik.

“Kita terus berupaya mengenalkan Batik Ciwaringin. Harapan saya, ke depan, tak hanya infrastruktur tapi kearifan lokalnya juga maju,” tutupnya. (din)

Read More

Mengintip Hilal dari Rooftop: UIN SSC Gelar Seminar dan Rukyat Hilal Kolaboratif antara Ilmu dan Keimanan

CIREBON — Suasana rooftop Gedung Pusat Laboratorium UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sore itu tampak berbeda. Langit yang mulai memerah menjadi saksi penyelenggaraan kegiatan istimewa: Seminar dan Rukyat Hilal yang digelar oleh Laboratorium Ilmu Falak Fakultas Syariah. 

Mengusung semangat kolaboratif antara sains dan spiritualitas, kegiatan ini berlangsung mulai pukul 15.30 hingga 18.30 WIB dan dihadiri oleh puluhan peserta dari kalangan akademisi, pelajar, hingga praktisi falakiyah. (27/05).

Dalam sambutannya, Kepala Laboratorium Ilmu Falak, Zainul Alim, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman.

“Rukyat hilal bukan sekadar aktivitas observasi langit. Ini adalah wujud sinergi antara teori dan praktik, antara akademik dan religiusitas. Melalui kegiatan ini, kami ingin menguatkan posisi ilmu falak sebagai fondasi ilmiah penentuan waktu ibadah dalam Islam,” ujarnya penuh semangat.

Narasumber Ungkap Tantangan dan Solusi Penentuan Awal Bulan

Seminar diawali dengan pemaparan dari Syauqi Nahwandi, pakar falak yang membahas topik “Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah dan Problematika di Indonesia”.

Ia menjelaskan bahwa perbedaan metode—antara rukyat dan hisab—masih menjadi tantangan tersendiri dalam konteks Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman bahwa pelaksanaan ibadah seperti puasa Arafah tidak harus mengikuti waktu wukuf di Arafah, melainkan berdasarkan kalender hijriah lokal.

Dalam sesi praktik, Syauqi memberikan pelatihan singkat kepada peserta terkait penggunaan alat-alat falak:

• Theodolit: untuk mengukur sudut ketinggian hilal secara akurat,

• Teleskop Manual: digunakan dalam rukyat tradisional,

• Teleskop Otomatis: terintegrasi dengan sistem komputer untuk pelacakan bulan secara presisi.

Hasil Hisab dan Realita Lapangan

Sesi kedua dipandu oleh Rizal Ramadhan, yang membahas hasil perhitungan hisab berdasarkan markaz pengamatan di Gedung Laboratorium. Berdasarkan data yang dihitung, hilal pada saat rukyat memiliki ketinggian 1 derajat 21 menit 14 detik dan illuminasi 0,30%.

“Kondisi ini sangat menantang. Hilal sangat tipis dan berisiko tak terlihat jika tertutup awan. Karena itu, kesabaran dan kecermatan adalah modal utama dalam rukyat,” jelas Rizal.

Antusiasme Peserta: Dari Mahasiswa hingga Siswa Sekolah

Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh peserta dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa Ilmu Falak, perwakilan Lembaga Falakiyah NU Majalengka, Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kabupaten Cirebon, serta siswa-siswi SMAN 1 Gegesik. Sejak awal acara, semangat keingintahuan dan kekaguman terhadap langit senja tak kunjung surut.

Meski hilal tak berhasil teramati secara kasatmata karena kondisi cuaca, semangat para peserta tak luntur. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pengalaman pertama melakukan rukyat hilal dengan perangkat canggih dan bimbingan langsung dari pakar.

Kolaborasi Langit dan Bumi: Menatap Masa Depan Ilmu Falak

Seminar dan rukyat hilal ini menjadi bukti nyata bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terus mendorong integrasi antara ilmu dan iman. Melalui kegiatan ini, Laboratorium Ilmu Falak bukan hanya menjadi pusat akademik, tetapi juga mercusuar spiritualitas modern—yang mampu meneropong langit, sembari mengakar kuat pada nilai-nilai Islam.

“Semoga kegiatan ini tidak berhenti di langit Cirebon hari ini, tetapi terus berkembang dan menginspirasi generasi muslim untuk menjadikan falak sebagai ilmu yang hidup dan membumi,” tutup Zainul Alim dengan harapan penuh. (din)

Read More

Pemkot Cirebon Raih WTP ke-9, Perkuat Fondasi Pembangunan Setara dan Berkelanjutan

CIREBON - Kota Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kota Cirebon berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kesembilan kalinya. 

Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan kerja keras seluruh elemen pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel.

Predikat WTP tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 

Hadir langsung Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE, Kepala Inspektorat Kota Cirebon Asep Gina Muharam, serta jajaran kepala perangkat daerah.

“Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi kami semua. Keberhasilan meraih WTP untuk yang kesembilan kalinya ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim penyusun laporan keuangan serta dukungan konstruktif dari tim pemeriksa BPK,” ujar Wali Kota usai acara.

Menurut Wali Kota, keberhasilan ini juga merupakan buah dari sinergi antara seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), legislatif, serta dukungan aktif dari Inspektorat Daerah yang secara rutin melakukan review dan memberikan rekomendasi perbaikan. 

“Peran Inspektorat sangat penting untuk memastikan kualitas laporan yang kami susun dapat memenuhi standar akuntabilitas,” tambahnya.

Ia menegaskan, pencapaian ini bukan akhir, melainkan langkah awal untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. 

“Selamat untuk seluruh jajaran ASN Kota Cirebon atas dedikasi dan kerja kerasnya. Kami berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” tuturnya.

Keberhasilan meraih Opini WTP untuk kesembilan kalinya ini juga sejalan dengan visi Kota Cirebon “Setara Berkelanjutan.” 

Menurut Wali Kota, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kesetaraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. 

"Dengan tata kelola keuangan yang kuat, Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara merata," tuturnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam rangka mendorong kinerja pemerintahan yang lebih baik dan transparan. 

“Kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Cirebon atas raihan WTP tersebut. 

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemkot Cirebon yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel,” ujarnya.

Eydu juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini harus dijadikan momentum untuk terus memperkuat sinergi di masa mendatang. 

“Pencapaian opini WTP ini bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi menjadi amanah agar seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Dengan raihan WTP yang telah diraih sembilan kali berturut-turut, Pemerintah Kota Cirebon semakin percaya diri untuk melangkah lebih maju dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Prestasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa kota ini semakin kokoh menapaki jalan menuju pemerintahan yang berintegritas dan terpercaya. (din)

Read More

Komisi I DPRD Kota Cirebon Dorong Reformasi Pengelolaan Retribusi Parkir

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar rapat kerja untuk membahas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Rapat berlangsung di Griya Sawala DPRD dan menyoroti perlunya reformasi sistem pengelolaan parkir agar lebih profesional dan transparan.

Ketua Komisi I DPRD, Agung Supirno, SH, mengungkapkan bahwa hasil survei Dishub yang melibatkan akademisi menunjukkan potensi retribusi parkir hanya berkisar Rp3 miliar. Angka ini masih jauh dari target PAD sebesar Rp4,6 miliar.

“Kami mendorong agar mulai 2026 ada perubahan sistem perparkiran. Banyak koordinator juru parkir yang tidak lagi produktif karena faktor usia. Ini perlu diperbarui,” ujar Agung. 

Ia juga menyoroti peluang kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan titik-titik parkir, terutama dengan nilai potensi kontrak di atas Rp500 juta yang harus melalui proses lelang terbuka.

Anggota Komisi I lainnya, Ruri Tri Lesmana, menambahkan bahwa selama ini banyak lahan parkir strategis dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, bahkan dari luar daerah. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, diharapkan PAD bisa meningkat dan masalah kekurangan juru parkir dapat diatasi.

“Metode karcis sudah tidak relevan lagi. Kami siap mencarikan solusi bersama Dishub,” ujar Ruri.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cirebon, Drs. Andi Armawan, M.Si, menyatakan bahwa target PAD sebesar Rp4,6 miliar dinilai terlalu tinggi, karena berdasarkan hasil kajian potensi riil hanya berkisar Rp2,6 miliar hingga Rp3 miliar.

“Potensi nyatanya memang tidak sampai Rp4,6 miliar, tetapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin,” katanya. Dishub juga terus melakukan penertiban terhadap penguasaan liar lahan parkir, bekerja sama dengan aparat kepolisian.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I Syaifurrohman, SE, MM, serta anggota lainnya yaitu Imam Yahya, S.Fil.I., M.Si., dan Andi Riyanto Lie. (din)

Read More

Pelatihan Vokasional PEKKA, Berdayakan Perempuan Kabupaten Cirebon Jadi Agen Perubahan

KABUPATEN CIREBON — Upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Cirebon terus digalakkan. Salah satunya melalui kegiatan vokasional perempuan yang menyasar Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Kegiatan ini digelar di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Senin (26/5/2025), dan dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, Imron.

Program pelatihan ini diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan keterampilan perempuan, khususnya mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.

Imron menyampaikan, bahwa perempuan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya, perempuan perlu diberikan ruang dan dukungan untuk berkembang.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membina perempuan agar menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan mampu menjadi kader pembinaan di keluarga maupun di masyarakat,” ujar Imron.

“Kita ingin perempuan di Kabupaten Cirebon menjadi agen perubahan yang mendorong kemajuan daerah,” ucapnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh program-program pemberdayaan perempuan, terutama bagi mereka yang menghadapi tantangan ekonomi sebagai kepala keluarga.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menjelaskan bahwa peserta kegiatan ini adalah perempuan yang menjadi kepala keluarga, baik karena ditinggal wafat suami, bercerai, atau karena suaminya tidak mampu bekerja.

“Mereka ini dilatih untuk meningkatkan keterampilan agar bisa menopang ekonomi keluarga. Tidak hanya pelatihan, tapi juga ada aktivitas yang mendukung produktivitas mereka,” ungkap Eni.

“Hingga tahun 2025 ini, sudah ada sekitar 680 perempuan dari sembilan kecamatan yang telah mengikuti pelatihan serupa,” tuturnya.

Dalam pelatihan di Kecamatan Talun ini, para peserta mendapatkan pelatihan dari mulai praktisi dan pelaku usaha, termasuk dari pelatih kuliner ternama, Rolia.

Harapannya, setelah pelatihan, para peserta bisa mengembangkan usaha mandiri, bahkan mengikuti jejak para pelatih yang telah sukses.

Program ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dana dari APBD Kabupaten Cirebon.

“Alhamdulillah, semua elemen ikut berkontribusi. Ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah, dewan, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan perempuan,” tambah Eni. (Ara)

Read More