Pemkab Cirebon Dorong Desa Mandiri Kelola Sampah Lewat FGD Kampung Bersih

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Desa pada Program Kampung Bersih di Hotel Apita Cirebon, Kamis (9/10/2025).

Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat desa, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang berorientasi pada ekonomi sirkular dan ramah lingkungan.

Dalam sambutan Bupati Cirebon Imron yang dibacakan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, disebutkan persoalan sampah merupakan isu kompleks yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut dia, sebagai daerah dengan wilayah luas dan ratusan desa, Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah, terutama di kawasan pedesaan yang belum memiliki sistem pengelolaan terpadu.

“Pengelolaan sampah berbasis masyarakat desa menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran serta warga dalam menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Program Kampung Bersih hadir sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat desa untuk menumbuhkan kesadaran, serta tanggung jawab kolektif terhadap kebersihan lingkungan.

Melalui FGD tersebut, pemerintah daerah berharap dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memaksimalkan potensi pengelolaan sampah agar bernilai ekonomi tinggi berbasis komunitas.

“Kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat, lanjut Dadang, dapat dilihat melalui kegiatan bank sampah, TPS3R, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta pemanfaatan sampah nonorganik untuk kegiatan ekonomi kreatif atau bahan bakar alternatif RDF (Refuse Derived Fuel).

“Pendekatan berbasis masyarakat terbukti mampu mengubah persoalan sampah menjadi potensi yang bermanfaat,” ungkapnya.

“Namun, diperlukan tahapan sistematis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar program Kampung Bersih dapat berjalan efektif dan berkesinambungan,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Eti Suryati dalam laporannya menyebutkan, kegiatan FGD ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi nasional dan daerah, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Eti, FGD tersebut dimaksudkan untuk menjadi forum diskusi partisipatif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam menggali inovasi pengelolaan sampah yang lebih efektif.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan sinergitas pentaheliks untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman,” katanya.

Kegiatan itu diikuti oleh 80 peserta yang terdiri atas unsur perangkat daerah, desa penerima manfaat, kelompok kerja TPS3R, serta tim lapangan Kampung Bersih. (din)

Read More

Serah Terima Jabatan Sekda dan Ketua DWP, Wakil Wali Kota Tekankan Komitmen Kinerja

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menggelar serah terima jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon yang berlangsung di Balai Kota, Rabu (10/10/2025). 

Dalam kesempatan tersebut hadir langsung Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati untuk menyaksikan proses pergantian jabatan dari Agus Mulyadi kepada Plt Sekda yang baru, Sumanto.  

Acara yang dihadiri oleh para pejabat pemerintahan dan anggota DWP ini juga menjadi momen refleksi sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi. 

Serah terima jabatan tersebut dirangkaikan dengan pergantian Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Cirebon. NR Madyawati Agus Mulyadi yang telah memimpin selama periode 2020-2025 menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Rinawati Sumanto. 

Keduanya menyampaikan pesan penuh makna dan harapan agar organisasi terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Plt Sekda, Sumanto mengawali sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama selama ini. 

“Saya menghargai komitmen dan kerja keras seluruh jajaran dalam menjalankan organisasi sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tujuan akhir dari sebuah organisasi adalah membawa kebaikan.  "Oleh karena itu, saya berharap dukungan, bantuan, dan arahan dari semua pihak agar amanah ini dapat saya jalankan dengan baik," harapnya.

Di sisi lain, NR Madyawati merasa sangat bersyukur atas kesempatan yang telah dipercayakan kepadanya selama lima tahun terakhir memimpin DWP Kota Cirebon. Ia bersama seluruh anggota DWP berusaha sebaik mungkin dalam berbagai kegiatan sosial hingga kebudayaan. 

"Dukungan dan semangat kebersamaan dari seluruh anggota menjadi kunci utama keberhasilan selama ini, saya bersyukur dan mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak," ungkapnya.

Madyawati juga menegaskan pentingnya peran Dharma Wanita sebagai organisasi yang tidak hanya fokus pada kegiatan sosial, tetapi juga sebagai wadah pengembangan diri bagi para anggotanya. 

“Insya Allah, peran kita di sini dapat memberikan kebermanfaatan dan menjadi amal baik yang terus berkelanjutan. Mari terus menjaga semangat gotong royong dan menebar kebaikan di masyarakat," ajaknya.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati  juga memberikan apresiasi tinggi terhadap jalannya serah terima jabatan yang berlangsung lancar dan penuh kekeluargaan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik bagi Kota Cirebon. 

“Terimakasih untuk Bapak Agus Mulyadi dan Ibu Madyawati, dan semoga kepemimpinan yang baru bisa melanjutkan dan meningkatkan kinerja agar memberikan manfaat lebih luas kepada warga Kota Cirebon,” tuturnya. (din)

Read More

Hadiri Pisah Kenal Komandan Denpom III/3 Cirebon, Wali Kota : Jalinan Sinergi Tetap Diperkuat

CIREBON –  Wali Kota Cirebon, Effendi Edo hadir acara pisah kenal Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) III/3 Cirebon di Grage Hotel, Rabu (8/10/2025) malam. 

Acara tersebut melepas Letkol Cpm Sutoyo yang telah menyelesaikan masa tugasnya, sekaligus menyambut Letkol Cpm Dwi Anto Saputra sebagai komandan yang baru.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi yang mendalam atas pengabdian Letkol Cpm Sutoyo selama menjabat.  Ia menilai, pendekatan yang tegas namun tetap bersahabat telah menciptakan hubungan harmonis antara TNI dan warga sipil.

“Selama masa kepemimpinan beliau, Denpom III/3 Cirebon tidak hanya menjadi penegak disiplin di lingkungan militer, tetapi juga mitra aktif Pemerintah Daerah dalam menjaga ketertiban umum dan menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat,” ujar Wali Kota.

Lebih jauh, Wali Kota menekankan pentingnya peran Denpom dalam tatanan pemerintahan daerah. Menurutnya, membangun kota bukan semata tentang infrastruktur, tetapi juga tentang menegakkan hukum dan menjaga marwah ketertiban.  

Wali Kota menyampaikan ucapan terima kasih atas koordinasi dan sinergi yang selama ini terjalin dengan baik antara Denpom III/3 Cirebon dan Pemerintah Kota.

"Dalam hal ini, Denpom selalu menjadi bagian penting dari sistem keamanan yang menyeluruh,” katanya.

Kepada Letkol Cpm Dwi Anto Saputra selaku komandan baru, Wali Kota menyampaikan sambutan hangat. 

“Selamat datang di Kota Cirebon, kota kecil dengan dinamika besar dan sejarah panjang. Kami menyambut dengan penuh harapan agar kerja sama yang sudah terbangun dapat terus diperkuat,” ungkapnya.

Wali Kota menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan zaman. 

“Kami percaya di bawah kepemimpinan yang baru, Denpom III/3 Cirebon akan terus berperan strategis menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat," harapnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota menyampaikan harapan besar terhadap kelanjutan sinergi ini. 

“Mari kita lanjutkan kolaborasi untuk membangun Kota Cirebon yang semakin aman, tertib, dan berkeadaban. Pemerintah Kota akan selalu siap menjadi mitra dan sahabat dalam pengabdian,” pungkasnya.

Letkol Cpm Sutoyo dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama seluruh unsur di Kota Cirebon. 

“Banyak kenangan selama bertugas di sini, dan kami merasa sangat terbantu oleh kolaborasi yang solid dari semua pihak,” ujarnya singkat. Ia menyebut momen-momen kebersamaan, termasuk kegiatan olahraga seperti tenis lapangan, sebagai bagian dari kenangan tak terlupakan.

Sementara itu, Letkol Cpm Dwi Anto Saputra menyampaikan permohonan doa restu dan dukungan selama masa tugasnya di Cirebon. “Kami mohon agar sebagai warga baru, dapat diterima dengan baik. Kami berharap tugas kami ke depan berjalan lancar, aman, dan tanpa hambatan," ucapnya. (Udin)

Read More

Serius Atasi Banjir, DPRD Kota Cirebon Dorong Penataan Sungai Sukalila

CIREBON – Ketua DPRD dan Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon melangsungkan rapat bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS Cimancis), Senin (6/10/2025). Rapat tersebut, merupakan tindaklanjut rencana BBWS Cimancis yang berencana akan menormalisasi Sungai Sukalia.

Koordinasi ini juga turut dihadiri perangkat daerah Pemerintah Kota Cirebon, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP. Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE menegaskan komitmennya, untuk menata Kota Cirebon secara menyeluruh, terutama dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda kawasan perkotaan.

Salah satu fokus utama adalah penataan dan normalisasi sungai sepanjang 3 kilometer tersebut akan dimulai awal tahun depan.

“Intinya kita ingin menata Kota Cirebon secara baik, terutama banjir yang kerap menjadi kebiasaan yang harus dihilangkan. Dengan bantuan BBWS akan dilakukan pengerukan,” ujar Andrie.

Andrie menjelaskan, penataan Sungai Sukalila tidak hanya berorientasi pada pengendalian banjir, tetapi juga menciptakan ruang publik yang bermanfaat bagi warga. Kawasan di sepanjang aliran sungai itu akan ditata menjadi taman kota yang bisa digunakan masyarakat untuk berolahraga dan aktivitas kesehatan.

“Kami sudah meminta teman dari DLH dan Satpol PP untuk bisa melakukan rapat lebih luas dan melibatkan banyak perangkat daerah yang memiliki kepentingan dari Sukalila untuk memutuskan pembuangan limbah sedimentasi,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan lingkungan. Jangan sampai setelah ada pengerukan justru ada masalah kembali di lokasi pembuangan.

“Oleh sebab itu akan dilakukan uji lab terlebih dahulu oleh DLH untuk mengetahui apakah ada limbah B3 pada sedimentasi tersebut,” tegasnya.

Andrie menyampaikan, rencana penataan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Cirebon dan BBWS Cimancis. Sebagai langkah awal sebelum normalisasi akan melakukan survei pengukuran volume sedimen dan pengambilan sampel di tiga titik pada 15 Oktober 2025.

DPRD juga menyoroti aspek sosial dari proyek ini. Berdasarkan data Satpol PP Kota Cirebon, terdapat 242 lapak pedagang di sepanjang bantaran Sungai Sukalila. Untuk mendukung kelancaran penataan, para pedagang direncanakan akan direlokasi ke PGC yang terdapat dua lantai kosong.

“Kami berharap seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dapat berkolaborasi terhadap penataan agar kawasan Sukalila menjadi lingkungan yang tertib, indah, dan bebas banjir,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH mengatakan, keterlibatan semua perangkat daerah yang berkaitan dengan normalisasi Sungai Sukalila memiliki peran penting. Sebab itu, selain DLH dan Satpol PP mesti dilakukan koordinasi untuk menguatkan proses dan tahapan hingga realisasi dilakukan.

“Hari ini, baru ada DLH dan Satpol PP. Nanti pasti akan ada perangkat daerah lain yang terlibat. Sebab itu, mohon kepada Pemkot Cirebon untuk melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait agar proses normalisasi bisa berjalan maksimal,” tuturnya.

Kepala BBWS Cimancis, Dwi Agus Kuncoro ST MM MT menjelaskan, pihaknya akan membuat dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sebagai dasar rekomendasi pembuangan material sedimen.

“Apakah kualitasnya seperti apa nanti DLH memberikan rekomendasi akan dibuang ke mana,” ujarnya.

Dwi Agus juga mengatakan, proses normalisasi Sungai Sukalila dijadwalkan mulai Januari 2026, mencakup panjang sekitar 3 KM yang dibagi menjadi tiga ruas. Selain pengerukan, akan dibuat taman dan pagar pembatas antara jalan dan bantaran sungai agar kawasan lebih tertata dan tidak ada perluasan bangunan liar.

“Prinsipnya kami mempertahankan pohon yang ada karena sudah teduh. Kami hanya menata tempat duduk dan tetap memberi ruang untuk alat berat agar bisa digunakan saat dilakukan normalisasi kembali,” kata Dwi Agus.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Syaifurrohman SE MM, Sekretaris Komisi I Aldyan Fauzan Ramdlan Sumarna, dan sejumlah Anggota Komisi I yaitu, Imam Yahya SFilI MSi, Anita Tri Handayani dan Cici Sukaesih. (din)

Read More

Belum Ada Progres, Komisi III DPRD Kembali Ingatkan Soal Revitalisasi Kawasan Stadion Bima

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon kembali menyoroti keseriusan rencana pemerintah daerah merevitalisasi kawasan olahraga Stadion Bima. Hal itu disampaikan saat rapat kerja dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Cirebon di Griya Sawala, Senin (6/10/2025).

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd mengatakan, pihaknya menyebut Dispora harus segera menindaklanjuti rencana revitalisasi kawasan Stadion Bima. Mengingat, tempat tersebut menjadi magnet destinasi olahraga masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya.

Menurut Yusuf, Dispora perlu segera membuat master plan untuk menentukan arah pengembangan kawasan Stadion Bima. Baik untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.

“Revitalisasi kawasan Stadion Bima harus segera direalisasikan, karena masyarakat menunggu. Maka dari itu, kita meminta agar Dispora segera membuat master plan jangka pendek, menengah dan panjang,” katanya.

Yusuf menambahkan, sejumlah fasilitas yang dinilai perlu segera ditingkatkan di antaranya penataan parkir, penataan PKL, hingga sarana trek lari.

Ia juga mengingatkan agar koordinasi lintas SKPD diperlukan dalam upaya revitalisasi kawasan Stadion Bima. Di samping itu, ketegasan Walikota Cirebon juga diperlukan untuk memberi keputusan strategis, mencegah terjadinya lempar tanggung jawab.

“Walikota harus memberi keputusan, dan di samping itu memang pelru ada koordinasi lintas SKPD yang punya kewenangan di sana, seperti Dispora, DPUTR, DLH, Dishub, hingga aset pemerintah,” tambahnya.

Senada dengan Yusuf, anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Umar Stanis Klau master plan diperlukan untuk membuat kawasan Stadion Bima semakin produktif. Mengingat, kawasan tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang strategis.

Ia menilai, sejumlah sarana harus segera ditingkatkan mengingat keamanan dan kenyamanan di kawasan Stadion Bima bersinggungan langsung dengan kebutuhan publik.

“Kita mengikuti kebutuhan publik, supaya tidak ada potensi kriminal, penerangan jalan umum perlu dimaksimalkan. Di samping itu, saat ini rata-rata orang ke sana jogging, berarti jogging track perlu segera dibereskan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dispora Kota Cirebon Edi Siswoyo SAP merespons baik rekomendasi yang disampaikan DPRD. Pihaknya, menyebut akan segera membuat master plan tersebut.

Ia mengatakan, sejumlah sektor penataannya akan lebih dioptimalkan seperti penataan parkir, penataan PKL, perbaikan sarana olahraga, dan pengelolaan retribusi.

“Tentu kita akan buat master plan ini untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Sehingga, ke depan harapannya Stadion Bima dapat dinikmati seluruh komunitas olahraga,” tuturnya.

Hadir dalam rapat Sekretaris Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH, dan anggota Komisi III DPRD, yaitu Leni Rosliani SIP, Hendi Nurhudaya SH, dan dr Tresnawaty SpB.  (din)

Read More

Lepas Kontingen Porsenitas XII, Pemkot Cirebon Dorong Prestasi dan Promosi Potensi Daerah

CIREBON – Pemerintah Daerah Kota Cirebon menunjukkan dukungan penuh terhadap pengembangan potensi olahraga melalui keikutsertaan dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni Antar Daerah Perbatasan (Porsenitas) XII Se- KUNCI BERSAMA Tahun 2025 serta Pameran Produk Unggulan Daerah  yang digelar di Kabupaten Indramayu.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi melepas kontingen Kota Cirebon yang akan berlaga dan berpartisipasi dalam kegiatan yang menggabungkan semangat olahraga, seni, dan promosi potensi daerah tersebut dalam apel pelepasan yang berlangsung di halaman Balai Kota Cirebon, Senin (6/10/2025).

Kegiatan Porsenitas XII berlangsung mulai 7 hingga 11 Oktober 2025, diikuti oleh sembilan daerah yang tergabung dalam kerja sama KUNCI BERSAMA. Diantaranya Kuningan, Ciamis, Cilacap, Brebes, Majalengka, Pangandaran, Cirebon, Kota Banjar, dan Indramayu. 

Untuk diketahui, Kota Cirebon mengirimkan 65 orang kontingen, terdiri atas 43 atlet, 7 pelatih, 7 manajer, dan 8 official. Para atlet tersebut akan berkompetisi di delapan cabang olahraga, yaitu tenis meja, tenis lapangan, bulutangkis, catur, voli pasir, sepak takraw, terompah panjang, dan lari balok.

Wali Kota dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini tidak semata seremoni pelepasan atlet, melainkan wujud nyata semangat Kota Cirebon dalam membangun persaudaraan dan memperkuat kerja sama antarwilayah.

"Kegiatan ini bukan hanya tentang melepas keberangkatan para atlet dan peserta seni budaya. Ini harus dimaknai sebagai cara kita semua mengantarkan semangat Kota Cirebon untuk berbaur dan berkompetisi dengan saudara-saudara kita di wilayah KUNCI BERSAMA,” ujar Wali Kota.

Ia menambahkan, melalui ajang olahraga dan pameran produk unggulan tersebut, semangat kolaborasi dan karakter masyarakat Kota Cirebon yang gigih serta kreatif dapat terus tumbuh.

"Melalui Porsenitas Ke-12 dan Pameran Produk Unggulan Daerah, kita meneguhkan jalinan kerja sama antardaerah, memperkuat persaudaraan, sekaligus memperlihatkan karakter sejati warga Kota Cirebon yang gigih, kreatif, dan terbuka terhadap kolaborasi,” tutur Wali Kota.

Bagi para atlet, lanjutnya, Porsenitas menjadi ruang untuk mengasah kemampuan dan menumbuhkan mental juang. Bagi para seniman, ini menjadi panggung untuk menampilkan kekayaan budaya Cirebon yang penuh warna. 

Sementara bagi para pelaku UMKM dan peserta pameran, kegiatan ini membuka peluang memperkenalkan potensi ekonomi lokal yang lahir dari kreativitas masyarakat sendiri.

Selain itu, dua atlet asal Kota Cirebon juga mendapat kehormatan mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri 2025 di Sumatra Selatan, yang berlangsung pada 5–11 Oktober. 

Keduanya adalah Ridwan dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Sri Retno Wardani dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon, yang turun di nomor lari 5K cabang atletik. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kota Cirebon.

"Dari kota ini, lahir nilai-nilai keterbukaan, toleransi, dan pertemuan budaya. Nilai-nilai itulah yang harus kita bawa dalam semangat sportivitas dan kebersamaan di Porsenitas dan Pornas,” ungkap Wali Kota.

Ia menegaskan, keberhasilan suatu daerah bukan hanya ditentukan oleh prestasi fisik semata, melainkan juga oleh kemampuan membangun karakter dan solidaritas di antara warganya.

“Setiap langkah kontingen Kota Cirebon di ajang ini adalah perwakilan dari semangat yang hidup dalam keseharian kita,” katanya.

Menutup sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan keberangkatan kontingen Kota Cirebon. Ia berharap para peserta mampu membawa pulang prestasi sekaligus memperkuat citra Cirebon sebagai kota yang berprestasi dan menjunjung tinggi semangat kebersamaan.

"Semoga keberangkatan ini menjadi perjalanan yang membawa kebanggaan, memperluas jaringan antar daerah, dan mempertegas peran Kota Cirebon sebagai kota yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat persaudaraan regional,” harapnya. (din)

Read More

DPRD Fasilitasi Pertemuan Antara Manajemen PT KAI, BT Batik Trusmi dengan Pegiat Budaya

 DPRD Kota Cirebon

Polemik Naming Right Stasiun Cirebon, DPRD Fasilitasi Pertemuan Antara Manajemen PT KAI, BT Batik Trusmi dengan Pegiat Budaya

Oktober 3, 2025

Polemik Naming Right Stasiun Cirebon, 

CIREBON – Penamaan Stasiun Cirebon menjadi Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi menuai polemik di tengah masyarakat. Pro dan kontra itu terjadi setelah adanya kerjasama PT KAI dengan BT Batik Trusmi terkait naming rights.

Merespons hal itu, DPRD Kota Cirebon memfasilitasi pertemuan dengan mengundang sejumlah pihak melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Griya Sawala, Kamis (2/10/2025). 

Di antaranya Manajemen KAI DAOP 3 Cirebon, Manajemen BT Batik Trusmi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), pegiat budaya dan ahli sejarah, serta organisasi dan tokoh masyarakat.

Memimpin jalannya rapat, Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH menjelaskan, rapat dengar pendapat ini dilaksanakan untuk menguraikan kronologis kejadian, dan memberikan rekomendasi atas polemik yang terjadi.

“Rapat berjalan bagus, karena semua diberi kesempatan berpendapat. Yang tersampaikan, utamanya jangan mengganti nama Stasiun Cirebon menjadi Cirebon BT Batik Trusmi,” katanya usai rapat.

Ia menilai, penamaan Stasiun Cirebon semestinya menyematkan pula frasa Kejaksan, sebab hal itu sesuai dengan dua peraturan yang telah ditetapkan. Yaitu, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010, serta Surat Keputusan Walikota Nomor 19/2001.

Atas aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, DPRD Kota Cirebon merekomendasikan agar penamaan Stasiun Cirebon diubah menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.

Adapun terkait proses kerja sama antar kedua pihak, Fitrah menilai hal itu diperbolehkan selama tidak mengubah nama Stasiun Cirebon.

“DPRD merekomendasikan Stasiun Kereta Api Cirebon menjadi Stasiun Kereta Api Cirebon Kejaksan, karena sebelumnya tertuang di Kepwal dan Permenbudpar terkait bangunan cagar budaya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani SH menyayangkan sikap manajemen BT Batik Trusmi yang meninggalkan ruangan sebelum rapat ditutup secara resmi.

Karena menurutnya, RDP menjadi momen penting bagi masing-masing pihak menyampaikan aspirasi dan mencari titik temu atas polemik yang sedang terjadi.

Harry juga merekomendasikan agar kerja sama naming right antara KAI dan BT Batik Trusmi dibatalkan. Sehingga, penamaan Stasiun Cirebon tetap merujuk pada peraturan yang ada, yaitu menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.

“Hasil rapat, kami bersepakat merekomendasikan pembatalan kerja sama naming right di Stasiun Cirebon. Sementara perubahan nama stasiun yaitu menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan,” katanya.

Sementara itu, Vice President Daop 3 Cirebon Mohammad Arie Fathurrochman menyampaikan, pihaknya menerima aspirasi masyarakat melalui rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD.

Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan permohonan dari pemerintah daerah untuk mengubah nama Stasiun Cirebon menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan.

“Buat kami aspirasi masyarakat itu utama, jadi artinya aspirasi rakyat Cirebon yang menginginkan Stasiun Cirebon harus ada Kejaksan, kami tampung,” katanya.

Arie juga menambahkan, seluruh hasil RDP akan disampaikan ke manajemen KAI pusat dan pihaknya akan meninjau ulang perihal proses kerja sama dengan BT Batik Trusmi terkait naming right di stasiun berdasarkan dinamika yang terjadi.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf, sebab menurutnya ada miskomunikasi antara KAI dengan pemerintah daerah serta budayawan dan sejarawan terkait kearifan lokal di Kota Cirebon.

“Sementara statusnya masih Stasiun Cirebon. Bahwa perbedaan persepsi ini kita perbaiki bersama, bisa kita satukan dengan usulan Stasiun Cirebon disesuaikan menjadi Stasiun Cirebon Kejaksan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya SSos MSi menyebut akan mengusung aspirasi masyarakat untuk penyesuaian dokumen yang ada di pemerintahan daerah dengan dokumen yang ada di PT KAI.

Agus juga berharap ke depan peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi dan komunikasi antar stakeholder terus ditingkatkan.

“Hasil RDP ini menjadi pemantik untuk lebih meningkatkan koordinasi antar stakeholder, terutama dari tim ahli cagar budaya yang ditugaskan pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya, agar tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Turut hadir anggota DPRD Kota Cirebon dalam Rapat Dengar Pendapat, yaitu; Ketua Komisi I DPRD Agung Supirno SH, Wakil Ketua Komisi I DPRD Syaifurrohman SE MM, Sekretaris Komisi I DPRD Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna, dan anggota Komisi I DPRD Cicih Sukaesih.

Lalu, Ketua Komisi III DPRD Yusuf MPd, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH, anggota Komisi III DPRD Indra Kusumah Setiawan AMd, Umar Stanis Klau, Leni Rosliani SIP, serta t Komisi II DPRD Subagja dan anggota Komisi II DPRD M Noupel SH MH. (din)

Read More