Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Rabu, 15 Oktober 2025

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati: Moderasi Beragama Harus Tertanam Sejak Dini di Dunia Pendidikan

 

CIREBON – Sesi pemaparan materi dalam kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bagi Majelis Taklim, Masjid, dan Tokoh Agama yang digelar oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama RI berlangsung dinamis dan sarat wawasan. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston Cirebon dan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka dalam sesi paralel yang dipandu oleh panitia.(14/10).

Salah satu tokoh yang turut memberikan materi penting adalah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., yang membawakan materi bertajuk “Menanam Nilai Moderasi Beragama di Dunia Pendidikan: Membangun Generasi Toleran dan Inklusif.”

Dalam paparannya, Prof. Aan menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Ia menjelaskan pentingnya adab dan ilmu sebagai fondasi utama dalam membangun karakter generasi masa depan.

“Adab adalah yang pertama, sebelum ilmu. Dalam Islam, adab menjadi cerminan kemuliaan seseorang. Ilmu tanpa adab bisa melahirkan kebencian. Di sinilah moderasi beragama berperan sebagai penyeimbang,” ujar Prof. Aan di hadapan peserta.

Lebih lanjut, ia menguraikan konsep “Muslim Kaffah” yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga menjalankan hubungan harmonis dengan Tuhan (hablum minallah) dan sesama manusia (hablum minannas). Konsep ini, menurutnya, hanya bisa terwujud jika pola pikir masyarakat dibentuk secara inklusif dan moderat.

“Kita butuh generasi yang tidak hanya paham agama, tapi juga mampu menghargai perbedaan, menjaga kearifan lokal, serta merawat tradisi dan budaya masyarakat yang beragam,” tambahnya.

Menutup sesi, Prof. Aan menyampaikan bahwa sikap moderat sejatinya adalah wujud dari keadilan, baik dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak. Ia menjelaskan bahwa kata "adil" berasal dari akar kata "i’tidal", yang berarti seimbang, lurus, dan proporsional.

Sementara itu, KH. Buya Husein Muhammad, yang menyampaikan materi bertajuk: "Menjaga Harmoni di Ruang Majemuk: Implementasi Penguatan Moderasi Beragama di Kota Cirebon."

Dalam pemaparannya, Buya Husein mengajak para peserta untuk melihat perbedaan sebagai anugerah, bukan sumber konflik. Ia menegaskan bahwa keberagaman adalah bagian dari sunnatullah—hukum alam yang dikehendaki oleh Tuhan.

"Perbedaan adalah rahmat. Allah menciptakan manusia berbeda-beda suku, bangsa, dan keyakinan agar kita saling mengenal dan memahami. Di sinilah pentingnya kita membangun sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai," tutur Buya Husein, merujuk pada QS. Al-Hujurat: 13.

Ia juga mengutip hadis Nabi SAW yang menyatakan, "Ikhtilafu ummati rahmah" — “Perbedaan di antara umatku adalah rahmat.” Menurutnya, pemahaman terhadap hadis ini penting untuk mencegah cara pandang eksklusif dan merasa paling benar sendiri dalam beragama.

Buya Husein menekankan bahwa implementasi moderasi beragama di tengah masyarakat majemuk seperti Cirebon harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya saling memahami dan memberi ruang bagi ekspresi keberagamaan yang damai dan toleran.

Tak hanya membahas konsep, ia juga menyampaikan pesan kemanusiaan yang dalam:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah fondasi moral yang harus dimiliki setiap tokoh agama, pengurus masjid, dan majelis taklim,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa moderasi bukan berarti mencairkan prinsip agama, melainkan menjalankan nilai-nilai agama dengan sikap yang adil, seimbang, dan penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk Tuhan.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun kehidupan keagamaan yang damai, adil, dan berkeadaban.

Sesi ini menjadi ruang refleksi mendalam bagi para tokoh agama, pengurus masjid, dan majelis taklim, untuk terus mengembangkan narasi keagamaan yang damai, adil, dan mencerahkan. Dengan adanya kegiatan ini, Kementerian Agama berharap nilai-nilai moderasi dapat menjadi panduan hidup masyarakat dalam merajut harmoni dan persatuan di tengah keberagaman. (din)

Selasa, 14 Oktober 2025

Dikukuhkan Jadi Ketua KONI 2025-2029, Wabup Jigus: Target Lompatan Prestasi Olahraga Daerah

 

KABUPATEN CIREBON — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon resmi memiliki nakhoda baru.

Kepengurusan KONI masa bakti 2025-2029 dikukuhkan langsung oleh Ketua KONI Jawa Barat, Muhammad Budiana dalam sebuah prosesi pelantikan terhadap 54 orang pengurus KONI Kabupaten Cirebon di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (14/10/2025).

Dalam pengukuhan tersebut, Agus Kurniawan Budiman resmi dipercaya memimpin KONI Kabupaten Cirebon untuk empat tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Jigus sapaan akrabnya, menegaskan bahwa kepengurusan baru ini berkomitmen kuat membangun ekosistem olahraga yang lebih profesional dan berprestasi.

Ia menyoroti pentingnya pembinaan jangka pendek dan panjang demi melahirkan atlet unggulan yang mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional.

“Kami ingin menciptakan iklim prestasi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam waktu dekat, fokus kami adalah menghadapi ajang Pra Porprov,” ujar Jigus.

“Targetnya, ada 42 cabang olahraga (cabor) yang lolos ke babak kualifikasi, baik beregu maupun perorangan,” ucapnya menambahkan.

Jigus menyebut, sejumlah cabor andalan Kabupaten Cirebon telah menunjukkan potensi besar, seperti voli indoor dan angkat berat, yang diharapkan bisa menembus babak kualifikasi dan mengangkat peringkat Kabupaten Cirebon ke 12 besar pada ajang Porprov 2026 mendatang.

“Kami ingin pembinaan atlet lebih terarah. Tahun 2026 menjadi tahun pematangan agar atlet-atlet kita tampil maksimal di Porprov,” katanya.

Selain target jangka pendek, Jigus juga menyiapkan strategi jangka menengah yang bersinergi dengan pemerintah daerah, dimana pada tahun 2027 Kabupaten Cirebon akan menjadi tuan rumah dalam ajang Porsenitas.

Sehingga dengan sinergitas bersama pemerintah daerah bisa bersama-sama membina atlet dalam persiapan ajang Porsenitas.

“Tahun 2027 kami akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Porsenitas, jadi kami akan lakukan pembinaan mulai saat ini bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Kemudian dalam jangka panjang, dirinya menargetkan peningkatan prestasi dalam ajang Porprov dan PON.

Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya, akan membuat program training centre (TC) di masing-masing cabor. Program ini akan dijalankan sepanjang tahun sebagai persiapan matang.

Tidak hanya itu, dengan adanya tim kepengurusan dari unsur dunia pendidikan, Jigus memastikan dalam waktu dekat membuat peta jalan (road map) untuk 5 tahun kedepan.

Maka dengan peta jalan yang disiapkan ini bisa membangun prestasi olahraga dengan membina atlet dari usia muda.

Sehingga tongkat estafet atlet dari masing-masing cabor bisa menghasilkan regenerasi atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Cirebon.

“Dengan adanya road map 5 tahun ke depan ini untuk memperjelas arah jangka panjang untuk menghasilkan atlet yang berprestasi,” ucapnya.

Tak hanya fokus pada prestasi KONI Kabupaten Cirebon, Jigus juga secara tegas menata aspek kelembagaan dan infrastruktur.

Dalam keterangan resminya Jigus mengumumkan bahwa kantor sekretariat KONI akan segera dipindahkan ke Sport Center Watubelah (SOR Watubelah).

Langkah ini diambil untuk memanfaatkan aset daerah sekaligus memusatkan aktivitas olahraga di kawasan tersebut.

Ia juga menaruh harapan besar terhadap perbaikan fasilitas olahraga daerah, seperti Gedung Satria Laga yang menjadi pusat latihan cabang bela diri, serta SOR Watubelah agar segera direnovasi dan Ranggajati menjadi tempat latihan yang representatif bagi para atlet.

“Fasilitas yang memadai akan mendukung semangat dan kualitas latihan para atlet kita. Kami berharap dukungan pemerintah daerah terus mengalir untuk kemajuan olahraga Cirebon,” tutup Jigus.

Ketua KONI Provinsi Jawa Barat, Muhammad Budiana mengatakan, ketika seluruh pengurus KONI yang baru saja dilantik memiliki niat baik.

Maka dirinya yakin akan bisa meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Cirebon di tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Pengurus KONI harus bisa membawa arah prestasi olahraga lebih baik lagi dengan prestasi yang membanggakan daerah,” ungkapnya.

Ia menekankan, ketika KONI Kabupaten Cirebon ingin bercita-cita meningkatkan prestasi, maka pembinaan prestasi harus dilakukan dengan baik.

Oleh karena itu, untuk bisa membina organisasi yang baik, kedua hal itu harus dapat dilakukan karena keduanya sama seperti dua sisi mata uang.

“Pengurus jangan mau diurus, tapi harus mengurus organisasi dan memberikan layanan terbaik untuk cabang olahraga,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron, meminta dua hal kepada pengurus KONI periode 2025-2029, yakni meningkatkan prestasi atlet dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Cirebon untuk gemar berolahraga agar bisa meningkatkan kesehatan.

“Kalau masyarakat gemar olahraga, saya yakin olahraga akan candu,” terangnya.

Imron kembali menitipkan pesan, jika KONI ingin meningkatkan prestasi, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, mulai dari faktor atlet dan keluarganya.

Kemudian dari para pelatih olahraga dan dari pengurus cabang olahraga, KONI dan pemerintah daerah.

“Target tahun depan harus masuk 15 besar dalam ajang Porprov,” tegasnya.

Kemudian, pengurus KONI harus menjaga kondusivitas agar bisa meningkatkan prestasi atlet guna membanggakan nama Kabupaten Cirebon dalam kancah olahraga.

“Dengan semangat KONI yang baru di bawah kepemimpinan Jigus, harus gemar olahraga, olahmikir, dan olahdzikir supaya seimbang dalam membawa kemajuan bagi para atlet,” tutupnya.

Dengan semangat baru dan target terukur, kepengurusan KONI Kabupaten Cirebon 2025-2029 diharapkan mampu membawa angin segar bagi dunia olahraga daerah, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Cirebon di kancah nasional. (Nurdin)

Pemkot Cirebon Siap Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis, Tegaskan Komitmen Jaga Kualitas dan Keamanan Pangan

BOGOR – Pemerintah Kota Cirebon menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari strategi pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, usai menghadiri Rapat Konsolidasi Regional Jawa Barat dalam rangka peningkatan tata kelola program MBG, yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Senin (13/10/2025). Dalam forum strategis ini, Wakil Wali Kota turut hadir bersama jajaran kepala perangkat daerah terkait.

“Seperti yang kita ketahui ya, program MBG ini merupakan langkah strategis nasional yang memerlukan sinergi lintas sektor agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon tidak hanya siap mendukung, namun juga akan turut berperan dalam aspek teknis program, seperti penetapan zonasi penerima manfaat, pengawasan kualitas gizi, serta menjamin keamanan pangan selama distribusi berlangsung.

“Pemkot Cirebon akan memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan. Karena yang akan menerima manfaat langsung adalah warga Kota Cirebon sendiri,” tegasnya.

Lebih jauh, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta para pelaksana di lapangan. Ia berharap kerja sama yang solid dapat meminimalkan berbagai kendala seperti distribusi yang tidak merata, rendahnya mutu gizi, hingga aspek kebersihan makanan.

“Dengan sinergi yang kuat, kita bisa memastikan program ini berjalan optimal dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty menyoroti pentingnya keseragaman pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap keamanan pangan. Ia menyatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momen strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat pengawasan.

“Keamanan pangan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kami mendorong agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membuka diri terhadap pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, khususnya melalui Satgas Pangan,” jelas Siti Maria.

Ia juga mengingatkan perlunya pembatasan jumlah SPPG agar tidak melebihi kapasitas, demi menjaga mutu layanan makanan bergizi yang diberikan.

“Ke depan, jumlah SPPG tidak boleh mencapai 3.000 titik. Harus di bawah itu agar kualitas tetap terjaga dan tidak kewalahan. Kita harus fokus pada perbaikan mutu," tuturnya.

Acara ini diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan dibuka secara resmi oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Wakil Gubernur Jawa Barat.

Dalam arahannya, Dadan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan program MBG menjadi bagian dari investasi jangka panjang bangsa dalam membentuk generasi yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita ingin masyarakat yakin bahwa makanan yang diberikan dalam program ini benar-benar aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, seluruh langkah harus diambil secara terbuka dan akuntabel,” tegas Dadan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas program.

“Pelaksanaan MBG harus menjadi contoh kerja bersama yang solid antar pemangku kepentingan. Makanan yang disajikan harus memenuhi unsur gizi seimbang dan keamanan pangan. Ini bukan sekadar program, tapi bentuk nyata komitmen negara pada masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (din)



UIN Siber Cirebon Masuk Jajaran 13 PTKIN Mitra Strategis Kementerian ATR/BPN

 

PEKALONGAN – Momentum bersejarah tercipta di Gedung Student Center Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pekalongan, Senin (13/10/2025), saat 500 mahasiswa resmi diterjunkan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke-63 bertema Ekoteologi dan Pertanahan. 

Kegiatan ini menjadi tonggak baru kolaborasi strategis antara Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan 13 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., bersama tim humas, Mohamad Arifin dan Atmaja. Kehadiran mereka menandai komitmen penuh UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon terhadap sinergi lintas kementerian yang menguatkan peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program konkret.

Dalam pernyataannya, Prof Aan menyampaikan apresiasi atas inisiatif strategis ini. Ia menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk nyata peran PTKIN dalam pembangunan nasional berbasis nilai keislaman, keberlanjutan lingkungan, dan penataan pertanahan.

“Kami sangat mengapresiasi Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN, dan tentu UIN Gus Dur sebagai tuan rumah yang telah menjadi fasilitator hingga pertemuan bersejarah ini dapat terjadi. Ini bukan sekadar penerjunan KKN, ini adalah awal dari sinergi besar yang akan mempengaruhi program nasional,” ujar Prof Aan.

Diskusi Strategis dan Konsolidasi Nasional

Setelah sesi launching, kegiatan dilanjutkan dengan dengar pendapat, koordinasi, dan konsolidasi program KKN dari 13 PTKIN mitra Kementerian ATR/BPN. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dr. Andi Tenri Abeng, A.Ptnh., M.H., yang menegaskan dua poin penting:

Urgensi kolaborasi antara kementerian dan PTKIN untuk mendukung percepatan sertifikasi wakaf serta edukasi pertanahan berbasis nilai-nilai agama dan ekologi.

Pengumpulan praktik baik dari masing-masing PTKIN untuk dijadikan referensi program kerja tahun 2026, yang akan dirumuskan bersama dalam kerangka kerja sama lintas kementerian.

Turut hadir dalam konsolidasi nasional ini: Subdit Pengabdian kepada Masyarakat Diktis Kemenag, para Kepala Kanwil Kemenag se-Jawa dan DIY, Kepala KUA se-Kota/Kabupaten Pekalongan, serta Kepala Kantor BPN Kota dan Kabupaten.

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tampilkan KKN Tematik Unggulan

Dalam forum tersebut, Prof. Aan Jaelani secara khusus mempresentasikan program KKN Tematik UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang selama ini telah berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis:

Tema Literasi: Bekerja sama dengan program INOVASI (kemitraan Indonesia-Australia di bidang pendidikan dasar).

Tema Moderasi Beragama: Berkolaborasi dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Tema lainnya juga mencakup pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi, penguatan kelembagaan desa, serta pengelolaan wakaf dan zakat.

Prof Aan juga menambahkan bahwa pembiayaan KKN tidak hanya bersumber dari dana internal kampus, tetapi juga dukungan aktif dari para mitra melalui pelatihan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), materi pembekalan, dan pendampingan teknis lainnya.

Informasi lengkap tentang program KKN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2025 dapat diakses melalui laman resmi: kkn-uinssc.info/2025.

Kolaborasi yang Menuju Transformasi Nasional

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rutinitas akademik, tetapi juga menandai dimulainya transformasi besar dalam pengelolaan wakaf, pertanahan, dan pendidikan berbasis masyarakat. Sinergi tiga elemen—Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN, dan PTKIN—diharapkan mampu melahirkan program-program unggulan yang aplikatif dan berdampak luas di tengah masyarakat.

Dengan terbangunnya jaringan kerja sama ini, Pekalongan menjadi saksi awal lahirnya kolaborasi nasional berbasis nilai dan visi jangka panjang, yang akan terus berlanjut dan diperkuat dalam rencana strategis tahun-tahun mendatang.

Senin, 13 Oktober 2025

Komisi II Bahas Keseriusan Penanganan Banjir, PKL dan Situs Gunungsari

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP), Satpol PP, Camat Kesambi, Lurah Pekiringan, serta pengurus RW 07 Pekiringan.

Pertemuan berlangsung di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Kamis (9/10/2025). RDP membahas tiga persoalan utama, yakni penanganan banjir, penataan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Tentara Pelajar, serta penyelamatan Situs Gunungsari.

Tekankan Skala Prioritas Penanganan Banjir

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP menegaskan, pentingnya penyusunan skala prioritas oleh pemerintah kelurahan hingga kecamatan dalam mengatasi banjir di wilayah.

“Pemkot Cirebon juga mesti lebih tanggap terhadap persoalan di tingkat RW mengingat ada 249 RW di Kota Cirebon. Semuanya memiliki permasalahan yang berbeda, sedangkan ketersediaan anggaran pemda terbatas,” terangnya.

Ketua RW 07 Bedeng Gunungsari, Ilapi mengungkapkan, banjir terjadi setiap turun hujan, meski intensitasnya rendah. Kondisi drainase dan sungai yang tidak berfungsi menjadi penyebab utama.

“Banjir tersebut dikarenakan drainase di wilayah Tentara Pelajar dan sungai di wilayah kami tidak berfungsi dengan baik. Kami ingin Pemkot Cirebon fungsikan kembali agar tidak lagi banjir,” ujarnya.

Kepala DKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman SIP MSi menyatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada PKL dan pelaku usaha agar tertib.

“Kami tidak melarang mereka untuk mencari nafkah, kami hanya meminta agar mereka tidak melanggar aturan. Tapi tetap saja banyak yang melanggar aturan,” ucapnya.

Penyelamatan Situs Gunungsari Perlu Kepastian Status

Isu terakhir yang dibahas dalam RDP adalah penyelamatan Situs Gunungsari. Andru meminta kejelasan dari Disbudpar terkait status situs tersebut sebagai cagar budaya.

Ilapi menyebut situs itu belum pernah mendapat perhatian atau bantuan dari Pemkot Cirebon. “Kami harap keterwakilan kami di DPRD bisa meminta Pemkot Cirebon untuk segera mengurus sebelum semakin hilang,” ujarnya.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Drs Agus Sukamnjaya, mengaku telah melakukan penelitian awal bersama sejarawan, budayawan, dan masyarakat.

“Kami sudah melakukan penelitian, selanjutkan kami akan melakukan penelusuran kembali, untuk memastikan situs tersebut benar karena banyak informasi yang berbeda,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Cirebon akan membagi tugas berdasarkan mitra kerja komisi dan perangkat daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah banjir, penataan PKL, dan pelestarian situs budaya.

RDP ini dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Anton Octavianto, M Noupel, H Karso, dan Wahid Wadinih. Turut hadir pula anggota Komisi III, Stanis Klau dan Sarifudin Lik. (dim)

UIN Siber Cirebon Cetak 24 Asesor Kompetensi Bersertifikat BNSP dalam 8 Skema Sertifikasi

 

CIREBON — Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon mencetak sejarah baru dalam penguatan mutu sumber daya manusia melalui keberhasilan 24 peserta yang dinyatakan kompeten sebagai Asesor Kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Pengumuman hasil ini disampaikan secara resmi pada Jumat, 10 Oktober 2025, setelah peserta menjalani Ujian Sertifikasi Asesor Kompetensi, puncak dari rangkaian pelatihan intensif yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan BNSP.

Ujian sertifikasi ini dipandu langsung oleh dua Master Asesor BNSP, yaitu Mulyo Budi Setiawan dan Didiek Susilo Tamtomo, yang memberikan penilaian komprehensif terhadap kemampuan peserta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mendokumentasikan asesmen kompetensi.

“Seluruh peserta menunjukkan penguasaan yang baik terhadap unit-unit kompetensi Asesor Kompetensi (KKNI Level 4). Mereka mampu menyusun perangkat asesmen, melaksanakan asesmen sesuai prinsip asesmen, dan mendokumentasikan hasil dengan benar. Kami nyatakan: KOMPETEN,”ujar Mulyo Budi Setiawan saat membacakan hasil evaluasi.

Keberhasilan ini menandai tonggak penting bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, karena kini secara resmi memiliki 24 Asesor Kompetensi bersertifikat BNSP yang siap berperan aktif dalam pelaksanaan sertifikasi di lingkungan kampus maupun masyarakat. 

Para asesor ini tersebar dalam 8 skema sertifikasi berbeda, meliputi berbagai bidang keilmuan dan keahlian strategis yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan nasional.

Dalam konteks sistem sertifikasi nasional, asesor kompetensi yang dinyatakan kompeten memiliki kewenangan untuk melaksanakan asesmen sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional, maupun standar khusus di bawah lisensi LSP.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., yang juga dinyatakan kompeten sebagai Asesor Penyelia Halal, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi atas capaian bersejarah ini.

“Saya sangat bangga dan bahagia. Keberhasilan ini bukan hanya milik peserta, tapi kemenangan seluruh institusi. Kita membuktikan bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon siap menghadapi masa depan dengan SDM profesional, berstandar nasional, dan berdaya saing tinggi,”ujar Prof. Aan penuh semangat.

Sementara itu, Kepala LSP UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indra Gunawan, M.Pd., menyampaikan bahwa capaian ini merupakan awal dari langkah panjang menuju penguatan kelembagaan sertifikasi profesi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

“Tahapan selanjutnya adalah melakukan asesmen penuh di bawah pengawasan BNSP dalam proses Witnes. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh asesor menjalankan tugas asesmennya sesuai prinsip validitas, reliabilitas, dan fairness. Kami siap menjalankan proses ini demi memperkuat kredibilitas LSP,” jelasnya.

Lebih lanjut, Indra menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tidak hanya adaptif tetapi juga progresif dalam membangun sistem penjaminan mutu berbasis kompetensi di era transformasi digital.

“Dengan 24 asesor kompeten dan dukungan penuh institusi, LSP UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon kini memiliki pondasi kuat untuk menjadi LSP P1 yang aktif, mandiri, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kami siap menjadi bagian dari ekosistem sertifikasi nasional, memperluas skema, memperkuat tata kelola, dan menjamin kualitas asesmen bagi mahasiswa serta masyarakat luas,” pungkasnya.

Capaian ini menegaskan posisi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai perguruan tinggi berbasis siber yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global, dengan komitmen nyata dalam melahirkan SDM kompeten, profesional, dan tersertifikasi nasional. (din)

Jumat, 10 Oktober 2025

Pemerintah Kota Cirebon Dukung Reaktivasi Jalur Kereta dan Optimalisasi Bandara Kertajati

BANDUNG – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, hadir dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Pengembangan Transportasi di Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (10/10/2025). Pemerintah Kota Cirebon menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini, yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah.

Selain itu, menurut Wali Kota Cirebon, langkah ini akan memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pariwisata, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 

"Pemkot Cirebon mendukung penuh inisiatif ini karena akan memperluas peluang ekonomi dan wisata di kota kami,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang secara resmi menandatangani nota kesepakatan tersebut. Menhub Dudy menyampaikan bahwa nota kesepakatan menjadi langkah strategis memperkuat kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan PT Kereta Api Indonesia. 

Menhub Dudy mengapresiasi partisipasi semua pihak dan berharap nota kesepakatan ini menjadi tonggak penting menuju sistem transportasi Jawa Barat yang maju, andal, dan berdaya saing.

“Kami ingin mempercepat pengembangan sistem perkeretaapian yang efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat,” ucapnya

Beberapa jalur kereta yang menjadi prioritas reaktivasi antara lain Padalarang–Cicalengka dan Cianjur–Sukabumi–Bogor. Jalur Padalarang–Cicalengka akan dielektrifikasi agar operasionalnya lebih ramah lingkungan. Menhub menargetkan proyek reaktivasi rampung paling lambat awal tahun 2027. 

“Kesepakatan ini diharapkan memperkuat konektivitas, meningkatkan layanan transportasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” tambah Menhub.

Selain perkeretaapian, Menhub Dudy membahas optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati untuk penerbangan haji dan umrah, serta berdialog dengan pelaku usaha dan penyelenggara travel haji dan umrah se-Jawa Barat. 

“Bandara akan berfungsi optimal jika pergerakan penerbangan teratur dan ada dukungan semua pihak. Dengan sinergi yang baik, BIJB Kertajati dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Jawa Barat yang berangkat ke tanah suci,” jelas Menhub.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan sistem transportasi, termasuk reaktivasi jalur kereta dan optimalisasi BIJB Kertajati, agar semua moda transportasi dapat terkoneksi. 

“Pengembangan jalur transportasi darat akan mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang industri, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. BIJB Kertajati juga diharapkan menjadi pusat penerbangan haji dan umrah,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, serta perwakilan BUMN dan BUMD. (din)