LPH UIN SSC Raih Prestasi Membanggakan di Ajang Inovasi Daerah 2025

 CIREBON, FC - Suasana penuh kebanggaan menyelimuti keluarga besar UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC). Salah satu dosen sekaligus Auditor Halal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN SSC, Dr. apt. H. Rodiya, S.Farm., S.T., M.M., berhasil meraih Juara 1 Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2025 untuk Kategori Inovasi Teknologi. 

Prestasi gemilang ini menjadi bukti nyata bahwa sivitas akademika UIN SSC tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga aktif berkontribusi dalam menjawab tantangan pembangunan daerah melalui karya inovatif dan berkelanjutan.

Kepala LPH UIN SSC menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas capaian tersebut. “Keberhasilan ini mencerminkan semangat kolaboratif dan komitmen kami dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat, terutama di bidang teknologi dan kehalalan produk,” ujarnya.

Melalui inovasi yang dikembangkan, Dr. Rodiya menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan nilai keislaman dapat berpadu untuk menciptakan solusi nyata bagi masyarakat. 

Keberhasilan ini sekaligus menginspirasi sivitas akademika lainnya untuk terus berinovasi, berkreasi, dan menebar manfaat bagi umat dan bangsa. 

Dengan semangat “Mari Terus Berinovasi dan Menginspirasi!”, LPH UIN SSC berkomitmen untuk terus melahirkan karya dan ide-ide baru demi kemajuan daerah serta penguatan ekosistem inovasi halal di Indonesia. (Nisa)

Read More

Pemkab Cirebon Dorong Penguatan Data Gender dan Anak

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat penyediaan data terpilah gender dan anak, agar kebijakan pembangunan daerah lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kabupaten Cirebon, Neneng Hasanah, dalam kegiatan Sosialisasi Data Terpilah Statistik Gender dan Anak 2025 di Ruang Paseban Setda Cirebon, Kamis (6/11/2025).

Neneng mengatakan, ketersediaan data yang akurat dan terpilah menurut jenis kelamin masih menjadi tantangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Padahal, data tersebut penting untuk melihat kondisi aktual serta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor.

“Data dan informasi adalah komponen penting dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi. Tanpa data terpilah, sulit mengukur kesejahteraan gender secara objektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap perangkat daerah perlu mengumpulkan dan menganalisis data gender serta anak secara konsisten agar hasil pembangunan benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua kelompok masyarakat.

“Data gender dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, tetapi juga harus menjadi bagian penting dalam pengolahan data lintas sektor,” kata Neneng.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya data terpilah untuk mendukung pembangunan responsif gender.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) sesuai regulasi nasional dan daerah, termasuk Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

“Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan informasi terkini tentang perempuan dan anak, termasuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),” tuturnya.

Ia menambahkan, data yang menggambarkan kondisi dan permasalahan laki-laki serta perempuan akan membantu perangkat daerah dalam penyusunan kebijakan berbasis kesetaraan dan keadilan.

“Dengan data yang lengkap dan terpilah, kita bisa memastikan setiap kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak,” pungkasnya. (Nur)

Read More

Kota Wakaf Resmi Diluncurkan, Pemkab Cirebon Dorong Transformasi Ekonomi Umat

 

KABUOATEN CIREBON — Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi meluncurkan Kota Wakaf dan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat dan Wakaf, di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Program ini bertujuan memperkuat ekosistem zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di tingkat daerah. Selain itu, peluncuran ini juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.

Bupati Cirebon Imron dalam sambutannya menyampaikan, bahwa semangat wakaf dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi umat yang mandiri.

“Melalui wakaf, kita belajar bahwa kemandirian ekonomi umat bisa dibangun dari dalam. Mari kita jaga semangat dan komitmen ini agar Kota Wakaf benar-benar menjadi ikon kebaikan dan kemandirian umat,” ujarnya.

Imron berharap peluncuran program Kota Wakaf ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Abu Rokhmad, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Cirebon dan BAZNAS yang telah aktif mendukung gerakan zakat dan wakaf produktif.

“Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat diterjemahkan dalam kerja sosial yang berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono menambahkan, bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Agama, BAZNAS, dan lembaga wakaf.

“Cirebon kami pilih karena memiliki potensi besar dalam gerakan zakat dan wakaf. Selain itu, masyarakatnya dikenal religius dan memiliki semangat gotong royong yang tinggi,” jelasnya.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dudu Rohman, menilai bahwa program Kota Wakaf memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas ekonomi umat.

“Program ini ditujukan untuk memperkuat sektor UMKM serta mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf dalam kegiatan investasi ekonomi yang berkelanjutan,” terangnya.

Melalui peluncuran Kota Wakaf ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Kementerian Agama berkomitmen memperkuat gerakan ekonomi berbasis nilai keagamaan, sekaligus menjadikan Cirebon sebagai daerah percontohan dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif di Indonesia. (Ara)

Read More

DPRD Kota Cirebon Berharap Pelaksanaan Program MBG Capai Zero Accident

CIREBON, FC – Memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar, Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja, Kamis (6/11/2025) di Griya Sawala Gedung DPRD.

Rapat tersebut menghadirkan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cirebon, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Cirebon, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon.

Memimpin jalannya rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH menyampaikan,rapat tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar dan aman bagi penerima manfaat. Ia berharap program tersebut dapat mencapai target nihil kecelakaan atau zero accident.

“Kami mendorong agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya berjalan baik, tetapi juga mampu mencapai zero accident. Artinya, seluruh proses distribusi dan penyajian harus benar-benar memenuhi standar keamanan,” ujarnya.

Fitrah juga menyoroti jumlah porsi yang harus disiapkan petugas di lapangan. Menurutnya, jumlah porsi yang terlalu besar berpotensi memengaruhi kinerja dan kualitas hasil kerja para petugas SPPG.

“Maka dari itu, kami merekomendasikan agar jumlahnya dibatasi maksimal 2.000 porsi per SPPG, supaya beban kerja tidak terlalu berat dan kualitas tetap terjaga. Mudah-mudahan ini bisa direspons dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd, menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Program MBG. 

Ia juga menekankan pentingnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan program, mengingat penerima manfaatnya terdiri dari anak-anak sekolah hingga ibu hamil.

“Tentu kita ingin program ini berjalan dengan sangat baik, kalau bisa zero accident. Artinya, SPPG harus bekerja sesuai standar BGN, dan tetap bersinergi dengan sejumlah stakeholder seperti Dinkes, Disdik, serta DLH,” ujar Yusuf.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Wilayah BGN Kota Cirebon Ashar Saputra, memaparkan perkembangan pelaksanaan Program MBG di Kota Cirebon yang kini terus bertambah.

Jika pada Maret lalu baru terdapat dua SPPG yang beroperasi, maka hingga awal November jumlahnya telah mencapai 20 SPPG dari total kebutuhan 35 SPPG di lima kecamatan.

“Awal 2025 sempat dianggap lambat karena hanya ada dua SPPG hingga Juni. Namun, saat ini sudah ada 20 SPPG yang beroperasi dan 15 lainnya dalam proses,” jelasnya.

Ashar juga memerinci distribusi operasional SPPG di tiap kecamatan, di antaranya:

Kecamatan Kejaksan : 2 dari 6 dapur sudah beroperasi, melayani 6.694 siswa.

Kecamatan Kesambi: 7 dari 11 dapur sudah beroperasi, melayani 24.236 siswa dan 2.063 penerima manfaat di posyandu.

Kecamatan Harjamukti: 6 dari 11 dapur sudah beropreasi, melayani 20.646 siswa dan 714 penerima manfaat di posyandu.

Kecamatan Lemahwungkuk : 4 dari 5 dapur sudah beroperasi, melayani 11.233 siswa dan 253 penerima manfaat di posyandu.

Kecamatan Pekalipan: 1 dari 2 dapur sudah beroperasi, melayani 3.085 siswa dan 840 penerima manfaat di posyandu.

“Wilayah Pekalipan ini memang paling sedikit karena bukan wilayah pendidikan. Ke depan kami juga berencana membentuk dapur prototipe di Kalijaga yang akan dikelola langsung oleh BGN,” tambah Ashar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr Siti Maria Listiawaty MM, turut mengingatkan pentingnya menjaga standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menekankan bahwa proses penyajian makanan harus memperhatikan waktu penyimpanan dan kondisi pengiriman.

“Sesuai petunjuk teknis BGN, maksimal waktu dari makanan matang hingga dikonsumsi penerima hanya empat jam. Ini juga sesuai dengan bimbingan dari Kementerian Kesehatan. Karena itu, armada pengantar makanan perlu difasilitasi AC agar kualitas makanan tetap terjaga,” jelasnya.

Hadir dalam rapat, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III DPRD R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon. Yaitu, Umar Stanis Klau, Indra Kusumah Setiawan AMd, Leni Rosliani SIP, Prisilia, Hendi Nurhudaya SH, dan M Fahmi Mirza Ibrahim SE. (Nur)

Read More

Pemkab Cirebon Perkuat Ekosistem Kreatif Lewat Lomba Inovasi Daerah 20

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mendorong tumbuhnya budaya inovasi di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat.

Hal itu ditunjukkan melalui kegiatan pemberian penghargaan Lomba Inovasi Daerah 2025 yang digelar di Hotel Apita Cirebon, Rabu (5/11/2025).

Bupati Cirebon Imron dalam sambutannya menegaskan kegiatan ini merupakan bagian penting dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem inovasi di wilayahnya.

“Kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon 2025 merupakan bagian penting dari pemerintah daerah dalam menunjukkan dan memperkuat ekosistem inovasi di daerah,” ujar Imron.

Imron mengapresiasi peserta dan pihak yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta dari berbagai latar belakang. Melalui ajang ini, Pemkab Cirebon berharap dapat melahirkan ide-ide segar dan kreatif untuk mendorong kemajuan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon, Dangi mengatakan, inovasi menjadi kunci utama bagi perubahan besar di daerah.

“Maka kemudian, kalau Kabupaten Cirebon menginginkan perubahan besar, harus berinovasi. Pak Bupati sudah memberikan ruang seluas-luasnya kepada kita semua untuk bisa berkreasi inovasi,” kata Dangi.

Ia menambahkan, Bapperida tidak hanya menjadi fasilitator, tetapi juga memberikan ruang apresiasi bagi para inovator di daerah.

Menurutnya, kegiatan Lomba Inovasi Daerah telah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, sejak 2023 hingga 2025.

Program ini menjadi simbol semangat kemajuan dan kreativitas masyarakat Kabupaten Cirebon dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

Ia berharap, melalui ajang ini akan muncul berbagai karya inovatif yang mencerminkan kekayaan dan keberagaman Cirebon.

“Harapan kami, nanti ada muncul kreasi soal inovasi. Sehingga Kabupaten Cirebon yang beraneka ragam bisa menghasilkan berbagai karya,” pungkasnya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Dorong Edukasi Kependudukan Lewat Sekolah dan Rumah Data

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat edukasi kependudukan melalui kegiatan apresiasi Rumah Data Kependudukan (RDK) dan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tingkat Kabupaten Cirebon 2025.

Kegiatan yang dirangkai dengan peluncuran petunjuk teknis (juknis) SSK ini digelar di ruang Nyi Mas Gandasari, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (5/11/2025).

Bupati Cirebon Imron dalam sambutannya menegaskan pentingnya membangun perilaku hidup bersih, sehat, dan inovatif di tengah masyarakat.

Menurutnya, hal itu menjadi dasar terciptanya ekosistem pemerintahan dan sosial yang berdaya saing.

“Perilaku hidup bersih, sehat, dan inovatif menciptakan ekosistem pemerintahan dan masyarakat untuk pula menciptakan keunggulan kompetitif. Agar masyarakat Kabupaten Cirebon berperilaku modern tapi tidak meninggalkan jati diri dan kearifan lokal, agamis, aman, serta menjunjung nilai-nilai spiritual,” ujar Imron.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berupaya menciptakan suasana yang asri, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Namun, upaya itu hanya akan berhasil apabila masyarakat, terutama generasi muda, memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu kependudukan yang tengah berkembang.

“Itu semua dapat terwujud apabila masyarakat dan generasi penerus bangsa ini, anak-anak remaja serta kemampuan masyarakat di desa memahami isu-isu kependudukan yang sedang berkembang,” lanjutnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam membentuk karakter anak.

Menurutnya, tiga faktor utama yang memengaruhi tumbuh kembang anak adalah keluarga, pendidikan, dan pergaulan.

“Bagaimana ke depan anak-anak kita ini bisa bersaing. Maka, orang tua dan guru itu tidak bisa melepas anak-anak begitu saja,” kata Imron.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani menjelaskan, kegiatan ini menjadi upaya untuk mengedukasi masyarakat, terutama pelajar, tentang pentingnya memahami isu kependudukan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kepala dinas yang kerap disapa Fitri ini menyebut, penerapan konsep edukasi kependudukan di sekolah terbukti efektif.

Bahkan, Kabupaten Cirebon berhasil meraih prestasi nasional berkat konsistensi pelaksanaan program tersebut.

“Alhamdulillah efektif. Bahkan di tahun ini 2025, kita mendapatkan juara nasional,” katanya.

Menurutnya, meski program ini masih terbilang baru, pelaksanaannya menunjukkan hasil yang signifikan. Metode tutor by tutor menjadi strategi efisien dalam memperluas dampak SSK di berbagai sekolah.

“Jadi, dari sekolah yang sudah melakukan bisa menularkan ke yang lainnya,” jelasnya.

Melalui sinergi lintas instansi dan dukungan pemerintah daerah, program RDK dan SSK diharapkan dapat memperkuat kesadaran kependudukan sejak usia sekolah.

Tujuannya, membentuk generasi Kabupaten Cirebon yang unggul, berdaya saing, namun tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Perkuat Langkah Nyata Wujudkan Ekonomi Kerakyatan Lewat Koperasi Merah Putih

 

CIREBON — Semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi kembali diteguhkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Koperasi dan UKM. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 dan SKB 4 Menteri 2 Lembaga, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Koordinasi Tim Satgas Koperasi Digital dan Koperasi Merah Putih (KDKMP).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing. Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai wadah pemberdayaan ekonomi berbasis kebersamaan dan inovasi digital.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon menyampaikan bahwa kehadiran Satgas KDKMP merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan program-program penguatan koperasi agar lebih modern, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

“Koperasi Merah Putih bukan sekadar program, tetapi gerakan bersama untuk menumbuhkan ekonomi rakyat yang tangguh dan inklusif. Kita ingin koperasi di Cirebon tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan berdaya saing secara nasional,” ujarnya.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh unsur terkait, mulai dari perangkat daerah, lembaga, hingga pelaku koperasi dapat berperan aktif dalam mempercepat transformasi koperasi menuju arah digital dan berkelanjutan.

Langkah nyata ini menjadi wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat kecil. (Nur)

Read More