Tajam, Aktual dan Mencerdaskan

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Kamis, 30 September 2021

Bupati Imron : Lulusan Perguruan Tinggi Harus Berkonstribusi Bagi Kemajuan Daerah

Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag

FOKUS CIREBON- Bupati Cirebon, Drs.H. Imron, M.Ag menghadiri wisuda Sekolah Tinggi Agama Islam Mahad Ali (Staima) di Patra Hotel, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (30/9/2021).

Dalam sambutannya, Bupati Imron mengatakan, peran lulusan perguruan saat ini tidak hanya untuk untuk kemajuan sendiri, melainkan harus berkontribusi terhadap kemajuan daerah serta bangsa.

Menurut Imron, pada zaman orde baru, upaya meningkatkan kemajuan daerah harus diselaraskan dengan intruksi dari pemerintah pusat, sehingga tidak ada persaingan antar daerah.

"Pada era sekarang, kabupaten pun berlomba-lomba untuk kemajuan dan pemerintah dipersilahkan. Lulusan dari perguruan tinggi ini yang menjadi salah satu penentu," kata Imron.

Imron berharap, ilmu dari para dosen yang ditransferkan kepada mahasiswa bisa membantu pemerintah dalam upaya memajukan daerah. Membangun daerah, harus dengan ilmu serta potensi.

Menurut Imron, siapapun yang mampu menggali potensi, pasti akan maju dan bisa menyejahterakan dirinya sendiri, maupun sekitarnya.

"Jebolan almamater ini harus membuat program Cirebon ke depan harus bagaimana. Mangga, nanti kami fasilitasi bagi yang memiliki potensi," kata Imron.

Imron optimistis banyaknya generasi penerus di Kabupaten Cirebon yang bersungguh-sungguh menempuh pendidikan tinggi akan memiliki potensi bagus. 

“Era sekarang, semua orang bersaing satu sama lain. Kalau mengabaikan pendidikan, maka secara otomatis akan kalah sendiri,” kata Imron. (din)

Share:

Usai 6 Hari Kegiatan, Bupati Tutup Secara Resmi MTQ Ke-47 Tingkat Kabupaten

Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag

FOKUS CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag secara resmi menutup Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-47 tingkat Kabupaten Cirebon di Kecamatan Greged, Kamis (29/9/2021) malam. 

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-47 berlangsung selama enam hari dari Jumat 24 sampai Rabu 29 September 2021. 

Imron mengatakan, penyelenggaraan MTQ ini merupakan tidak hanya berbicara prestasi. Akan tetapi bisa diambil hikmah dan nilai tambah oleh seluruh potensi masyarakat. 

" MTQ ini merupakan pengamalan nilai Alquran dan membudayaan gemar mambaca Alquran dalam rangka membentuk manusia yang beriman, sehat, cerdas dan sejahtera," katanya. 

Imron mengucapkan selamat kepada pemenang lomba dalam ajang MTQ ke-47 ini. 

"Semoga prestasi yang sudah diraih terus ditingkatkan sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Cirebon tidak hanya di tingkat provinsi, nasional bahkan tingkat Internasional.  Kepada peserta yang belum berhasil jangan patah semangat masih banyak kesempatan untuk memacu prestasi," ujarnya. 

Imron juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu menyukseskan penyelenggaraan MTQ ke-47 tahun 2021. 

"Terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak yang sudah memberikan perhatian secara khusus dan bimbingan petunjuk dan arahan sehingga sangat membantu penyelenggaraan MTQ ke-47 dengan lancar," katanya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon sekaligus Ketua Umum LPTQ, H.Asdullah mengatakan, kesuksesan MTQ ke-47 tahun 2021 ini tidak lepas dari semua dukungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon. 

Menurutnya, kegiatan MTQ harus memberi pengaruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat muslim, untuk ikut di masa mendatang agar setelah penyelenggraan MTQ ini dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif untuk pembinaan keagamaan di masyarakat. 

"Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Greged yang sudah berupaya bersungguh-sungguh dan penuh keikhlasan menjadi tuan rumah yang baik untuk MTQ Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan gema dan syiar bisa memberikan berkah untuk jajaran pemerintah dan masyarakat khususnya Kecamatan Greged dan masyarakat Cirebon pada umumnya," ujarnya. 

Asdullah menjelaskan, pihaknya mempunyai harapan besar kepada pengurus LPTQ semua tingkatan agar dapat melakukan langkah-langkah strategis dan program teknis untuk melaksanakan secara terencana pembibitan qori, qoriah, hafid maupun yang lainnya dengan pengembangan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah masing masing. 

"Terima kasih kepada panitia dan juri yang mengamankan dan melaksanakan secara sungguh-sungguh acara MTQ ini. Komitmen LPTQ untuk diselengarakan MTQ yang bersih ,jujur, berakhlak berkualitas dan berprestasi," katanya. (din)

Share:

Rabu, 29 September 2021

Memasuki Musim Penghujan, Wali Kota Cirebon Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan


CIREBON – Jelang musim penghujan, Wali Kota Cirebon meminta seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Tindakan untuk mengantisipasi terjadinya bencana juga perlu dilakukan.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., saat Apel Gabungan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi 2021/2022 di lapangan Balai Kota Cirebon, Rabu (29/9/2021).

“Berdasarkan press release dari BMKG menyebutkan awal musim di Jabar diprakirakan terjadi September dan di Kota Cirebon pada Oktober-November,” kata Azis. Sedangkan puncak musim hujan diprakirakan terjadi Januari 2022.

Bila dikaji dari kejadian bencana selama 3 tahun ke belakang, ada tren yang menunjukkan bahwa banjir akan melanda Kota Cirebon di awal tahun. Seperti terjadi di RW 06 Suradinaya, Kelurahan Pekiringan pada Maret 2018, banjir di kawasan Kecamatan Harjamukti dan Kecamatan Lemahwungkuk pada Januari-Februari 2020, serta banjir di Kelurahan Kalijaga yang baru terjadi di akhir Maret 2021. Kejadian tersebut berdampak pada sekitar 12 ribu penduduk yang berada di sekitar area banjir.

“Untuk itu masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dan tanah longsor untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang puncak musim penghujan,” kata Azis.

Terlebih curah hujan pada musim penghujan kali ini, sambung Azis, lebih tinggi daripada sebelumnya. 

“Perlu pula dilakukan tindakan antisipasi bencana bersama-sama,” katanya.

Seperti melakukan normalisasi sungai dan kali, memperbaiki drainase, memantau debit air sungai dan kali serta melakukan pembersihan sungai dari sampah dengan kegiatan kerja bakti.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., menjelaskan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon bersama-sama dengan TNI/Polri dan instansi terkait lainnya akan melakukan kerja bakti dengan membersikan drainase dan normalisasi saluran. “Tindakan ini untuk mengantisipasi terjadinya bencana di musim penghujan,” kata Agus.

Pada kesempatan itu Agus juga meminta agar tidak terjadi delay atau waktu tunggu yang sama saat terjadi kebencanaan. “Begitu ada informasi bencana, teman-teman BPBD bisa meluncur ke lokasi,” ujarnya.

Namun Agus juga yakin personel BPBD Kota Cirebon sudah tangguh dan teruji. Sehingga mereka selalu siap menolong setiap terjadi kejadian kebencanaan.

Selain kesiapan personil, kesiapan sarana dan prasarana hingga logistik juga harus dilakukan BPBD Kota Cirebon. Untuk kesiapan sarana dan prasarana dapat dilakukan bekerja sama dengan TNI/Polri. Sedangkan untuk logistik juga telah disiapkan. “Kalau kurang, kita support. Kita upayakan dari berbagai sumber daya lainnya,” kata Agus.

Sedangkan titik rawan banjir di Kota Cirebon diantaranya Jalan Ciptomangunkusumo, Jalan Terusan Pemuda, dan Kalijaga. Sedangkan rawan longsor berpotensi terjadi di Kelurahan Larangan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Cirebon, Khaerul Bahtiar, S.T., menjelaskan apel ini sebagai wujud kesiapan BPBD dan instansi terkait lainnya menghadapi bencana hidrometeorologi di Kota Cirebon. 

“Memasuki musim penghujan perlu kewaspadaan secara khusus,” kata Khaerul. Terlebih berdasarkan informasi dari BMKG, curah hujan tahun ini diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga kewaspadaan perlu ditingkatkan.

Untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Cirebon menurut Khaerul juga sudah siap dan layak untuk digunakan. Jika pun dianggap kurang, mereka telah berkoordinasi dengan Polres Cirebon Kota dan TNI untuk kesiapan sarana dan prasarana yang mereka miliki. (din)

Share:

Pemkab Cirebon Lakukan Revisi Perda RTRW


FOKUS CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai melakukan proses revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal tersebut terjadi karena adanya fluktuasi kepentingan masyarakat.

Sekda Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno mengatakan, revisi perlu dilakukan untuk memajukan Kabupaten Cirebon. Perubahan ini pun sesuai anjuran dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (BPN).

"2020 kemarin kami sudah melakukan. Artinya, diskusi yang akan dilakukan mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan akan berdampak pada 20 tahun ke depan untuk Kabupaten Cirebon," kata Rahmat saat melakukan diskusi rencana tata ruang wilayah di Apita Tower, Kabupaten Cirebon, Selasa (28/9/2021) malam.

Rahmat mengatakan, hasil pembahasan yang dilakukan pemerintah daerah serta konsultan nantinya akan ditembuskan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengoreksian.

Lalu, berharap hasil dari perubahan revisi ini sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat Kabupaten Cirebon. "Mudah-mudahan diskusi ini lebih bermanfaat," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon, Iwan Rizky mengatakan, raperda ini hasil penjaringan aspirasi dari masyarakat melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Hasil evaluasi dari perda sebelumnya, ada perubahan wilayah administrasi dengan kabupaten atau kota tetangga. 

"Kami akan tempuh langkah-langkah untuk revisi RTRW ini. Diharapkan bulan Desember bisa selesai," katanya. (din)

Share:

Selasa, 28 September 2021

Seleksi CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Bersih dari KKN dan Tidak Dipungut Biaya

Sekda Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si.


FOKUS CIREBON – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah (CPNSD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon mengedepankan prinsip transparansi. Melalui seleksi ini, diharapkan Pemda Kota Cirebon akan mendapat CPNS terbaik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., saat membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kota Cirebon formasi 2021 di Convention Hall Kampus II UMC Jalan Fatahillah menjelaskan pengadaan CPNSD Kota Cirebon 2021 dilakukan berdasarkan ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara.

“Yaitu mengedepankan prinsip transparansi, tidak dipungut biaya apapun serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,” tutur Agus, Selasa (28/9/2021).

Untuk itu, Agus meminta kepada seluruh peserta agar tidak mempercayai oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemda Kota Cirebon dan berjanji dapat meloloskan mereka menjadi CPNS.

Dijelaskan Agus, peserta yang akan diterima menjadi CPNS Kota Cirebon formasi 2021 merupakan peserta terbaik. Ini dikarenakan mereka harus menjalani seleksi berjenjang untuk menjadi CPNS. Dimulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD) dan dilanjutkan dengan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

“Hari ini seleksi kompetensi dasar. Setelah lolos dilanjutkan dengan seleksi kompetensi bidang. Sehingga CPNS yang diterima nantinya memiliki kualifikasi yang terbaik,” kata Agus. 

Seleksi ini juga untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Kota Cirebon.

Sedangkan jumlah peserta SKD CPNS Kota Cirebon formasi 2021 berjumlah 2102 orang. sebanyak 1.917 orang memilih mengikuti seleksi di UMC sedangkan peserta lain memilih titik lokasi selain di UMC sebanyak 185 orang. 

“Untuk alokasi formasi CPNS sebanyak 104,” katanya. Dengan rincian 69 tenaga kesehatan dan 35 tenaga teknis.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Dra. Sri Lakshmi Stanyawati, M.Si., menjelaskan untuk hari pertama seleksi dibagi menjadi 3 sesi. “Semoga lancar semua dan tidak ada yang bermasalah,” tutur Sri. Yang terpenting, lanjut Sri, peserta bisa mengerjakan soal dengan teliti. (din)
Share:

Pemkab Cirebon Fokus Pada Pemulihan Ekonomi


FOKUS CIREBON.- Sebanyak tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan pandangannya tentang Hantaran Bupati terhadap RAPBD perubahan tahun anggaran 2021 pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Selasa (28/9/2021). 

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Rudiana, SE dan dihadiri Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag, Wakil Bupati, Hj.Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si perwakilan Forkopimda dan kepala SKPD camat. 

Perwakilan fraksi dari PDI Perjuangan yang dibacakan Hj. Amenah, SE mengatakan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang sudah melakukan upaya pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19. 

"Kami memahami pemulihan ekonomi daerah paska Covid-19 Kabupaten Cirebon perlu tekad yang kuat dan gotong royong bersama-sama untuk ikut menstabilkan peningkatan sektor ekonomi dan pembangunan untuk kembali pulih," katanya. 

Amenah mengatakan, Fraksi PDIP memiliki dua catatan sektor yang sangat strategis yang selama ini terdampak pandemi Covid-19. Bahkan, sektor tersebut terkena recofusing anggaran.

"Pertama sektor ekonomi, banyak masyarakat terdampak akibat pandemi Covid-19 dengan kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan kegiatan di masyarakat. Serta Kabupaten Cirebon mempunyai destinasi wisata yang strategis seperti wisata kuliner, budaya, belanja batik, religi semuanya 80 persen tutup akibat pandemi ini," ujarnya. 

"Sementara yang kedua sektor Infrastruktur pembangunan banyak ikut terdampak juga. Seperti jalan yang banyak rusak, infrastruktur pertanian juga ikut terdampak karena semua anggaran terkena recofusing," tambahnya.

Ia mengungkapkan, Pemkab Cirebon dapat mampu mengatur laju infasi yang cukup rendah dengan besaran inflasi 2,7 sampai 3,5 persen. 

"Sekarang daya beli masyarakat Kabupaten Cirebon mulai berangsur-angsur stabil. Kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 memang menurunkan daya beli di masyarakat. Akan tetapi, kami Fraksi PDIP apresiasi dan acungi jempol kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sulit seperti ini mampu meningkatkan pendapatan daerah sebesar Rp 3.9 triliun lebih bertambah Rp 542 miliar lebih atau naik 15,8 persen," kata Amenah. 

Sementara itu, dalam jawaban bupati atas pemandangan umum DPRD terhadap RAPBD perubahan tahun anggaran 2021, yang dibacakan langsung Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, di masa pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Cirebon terus fokus dalam pemulihan ekonomin di daerah. Bahkan, Pemkab Cirebon terus mengejar target dalam vaksinasi Covid-19. 

"Sampai saat ini vaksinasi baru terealisasi  31.84 persen. Kami harapkan pada akhir tahun 2021 Kabupaten Cirebon mempunyai target masuk level 2 dengan syarat vaksinasi harus mencapai 50 persen dosis pertama dan  40 persen untuk lansia," kata Imron. 

Menurut Imron, banyak kendala dalam mencapai target vaksinasi, yakni kurangnya stok vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi. 

"Kita tetap berusaha agar akhir 2021, 50 persen vaksin sudah tercapai, sehingga Kabupaten Cirebon bisa masuk level 2. Dan ekonomi bisa kembali berjalan secara stabil kembali," katanya.

Selain pemulihan ekonomi, Imron mengatakan, Pemkab Cirebon juga sedang fokus dalam penerimaan PPPK untuk tenaga guru honorer.  Bahkan, banyak guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK karena kurangnya nilai  passinggrade. 

"Sebagai tindak lanjut dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 tentang Guru Pengganti. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan anggaran untuk guru pengganti di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 15 miliar untuk enam ribu guru pengganti," katanya. (din)

Share:

TP PKK Kabupaten Cirebon Juara Bazar Online Jabar


FOKUS CIREBON -Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon menyabet juara 1 lomba Bazar Online Jawa Barat  secara virtual. Kegiatan Bazar Online tersebut diikuti 27 TP PKK kota/kabupaten se-Jabar dan dihadiri oleh Kepala Disdik, dan Kepala DPMD Provinsi Jabar. 

"Selamat kepada TP PKK Kabupaten Cirebon yang sudah menjadi juara 1 lomba Bazar Online tingkat Jawa-Barat secara virtual, " kata Ketua Umum TP PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Ridwan saat acara Bazar Online tingkat Jabar, Selasa (28/9/2021). 

Atalia mengajak semua TP PKK kota/kabupaten di Jawa Barat untuk melakukan edukasi kepada para pelaku UMKM agar memanfaatkan teknologi yang ada.

Teknologi merupakan media yang bisa digunakan selama ini, khususnya pada Pandemi Covid-19. 

Atalia mengatakan, di masa pandemi Covid-19 banyak sektor kehidupan masyarakat yang terdampak  seperti, sosial, budaya pendidikan, bahkan paling berat terdampak yakni masalah ekonomi. 

"Data dari Dinas UMKM Provinsi Jabar ada 37 ribuan  UMKM terkena dampak Pandemi Covid-19. Belum lagi di kota/kabupaten lain banyak orang kehilangan pekerjaan  karena mereka dirumahkan, untuk data menunjukkan  ada 99 ribuan para pekerja yang sudah dirumahkan, belum lagi perusahan yang gulung tikar," ujarnya. 

Atalia mengajak kepada pelaku UMKM agar bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Bahkan di masa pandemi ini banyak peluang dalam melakukan bisnis dari rumah. 

"Mereka para pelaku UMKM bisa memanfatkan teknologi yang ada, seperti FB, IG dan lainnya untuk melakukan pekerjaan secara online," ungkapnya. 

Ia mengajak para Tim Pengerak PKK kota/kabupaten se-Jabar untuk membantu para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. 

"Pekerjaan rumah kita hari ini bagaimana edukasi kepada pelaku usaha binaaan agar bisa kita fasilitasi dan dampingi untuk memasarkan produknya sehingga ke depan mereka mampu mengenalkan  produk mereka secara mandiri," kata Atalia. 

Kegiatan Acara Bazar Online TP PKK diikuti oleh Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Hj. Nunung Roosmini dan para pengurus. (din)

Share:

Batalyon Arhanud 14/PWY Cirebon Miliki Rudal Starstreak


FOKUS CIREBON - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, Drs. H. Mochamad Syafrudin menghadiri acara penyambutan senjata baru rudal starstreak di Batalyon Arhanud 14/PWY Cirebon, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (28/9/2021).

Rudal starstreak yang diterima oleh Batalyon Arhanud 14/PWY Cirebon ini yakni, satu unit kendaraan commander, satu unit kendaraan pengangkut misil, satu unit kendaraan maintenance logistik, satu unit radar syikra CM 200, 4 unit kendaraan MMS, dan delapan unit LML-NG.

Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi Brigadir Jenderal TNI Darmono Susastro menyebutkan, Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) ini sengaja diberikan karena Kodam III/Siliwangi memiliki wilayah penyangga ibu kota.

Menurutnya, batalyon ini harus memiliki alat tempur yang canggih. "Posisi di sini strategis di mana Cirebon menjadi daerah penyangga ibukota negara. Diharapkan mampu menangkal kemungkinan adanya ancaman," kata Darmono.

Kemudian, alutsista tersebut pun digunakan untuk menghalau ancaman, karena di wilayah Cirebon Raya ada beberapa kawasan objek vital nasional. Secara posisi sangat strategis kalau disimpan di Batalyon Arhanud 14/PWY Cirebon.

"Alat ini mampu menembakkan efektif sejauh 7 KM dan memiliki radar sepanjang 250 kilometer. Ini artinya, jangkauannya sampai wilayah Jakarta," ujarnya.

Selain menyerahkan alustsista, Kodam III/Siliwangi membantu pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yakni dengan cara menggelar vaksinasi massal untuk masyarakat.

Selain itu, dalam upaya pemulihan ekonomi, pihaknya juga memfasilitasi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon/Kota Cirebon untuk memamerkan produknya. (din)

Share:

Berprestasi di Poros Jati 2021, Jurusan Hukum Keluarga FSEI IAIN Dinobatkan Juara Umum

Piala Juara Umum Poros Jati 2021 diraih kontingen Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Selasa (28/9/2021).


FOKUS CIREBON - Rasa senang dan bangga terlihat di raut wajah para sang juara termasuk Ketua Jurusan Hukum Keluarga (HK), H Nursyamsudin MA dan Ketua Umum HMJ HK, Dewi Safitri. Betapa tidak, kontingen dari Jurusan HK ini mampu merebut piala kemenangan dan di nobatkan sebagai juara umum pada ajang Poros Jati 2021, Selasa (28/9/2021).

Ketua Umum Himpunan Jurusan Hukum Keluarga, Dewi Safitri, menjelaskan bahwa juara umum diraih Jurusan HK ini karena 4 lomba berhasil direbut HK dan menjadi juara 1 pada ajang Poros Jati. 

Empat lomba tersebut masing-masing, lomba Hadroh, Bulutangkis ganda putra, Puitisasi Alquran, Musabaqoh Qiro'atul Kutub. Sedang untuk kategori juara 2 diraih Sarah Kamila El Islamy melalui lomba karya tulis ilmiah sosial, dan Indah Nur Azizah pada cabang Catur klasik putri.

"Sebenarnya masih ada sejumlah cabang lain yang diikuti Jurusan HK, namun 4 cabang itulah HK berhasil dinobatkan sebagai juara umum, karena ke empat cabang olah raga tersebut mampu merebut juara satu," katanya.

Dengan perolehan medali atau piala ini, pihaknya mengucapkan terimakasih atas perjuangan dan kontribusinya para peserta hingga mampu mengharumkan jurusan HK.

Dewi bercerita, sebelum dinobatkan sebagai juara umum, peserta lomba dari Jurusan HK masih tertinggal jauh dengan jurusan-jurusan lain di lomba tersebut. Namun di akhir perlombaan, peserta dari jurusan HK seperti mendapat energi kuat untuk mengejar ketertinggalan dari peserta lain, dan berhasil sukses menjadi juara satu serta juara umum.

"Ini motivasi yang luar biasa, walau tertinggal namun terakhir hasilnya menggembirakan, bisa menjadi juara satu sekaligus dinobatkan juara umum," terangnya.

Dewi menambahkan, inilah nama-nama para kontingen yang memenangkan di ajang Poros Jati Diesnatalis IAIN Syekh Nurjati Cirebon ke-56, di antaranya Sahrul Hanafi dan Rizal Ramadhan pada cabang Badminton ganda putra sebagai juara 1 kemudian Azmy Mubarok cabang Puitisasi Al-qur'an juga sebagai juara 1.

Kemudian juara 1 lainnya di cabang Lomba hadroh yakni Agia Iffa Ghufraini, M Kahirul Umam, Miftah Fauji, Nadzeef Makinun Amien, Sanjaya, Muhamad Putra Wildanul Mubarok, Indra Suhendra dan Farkhan. Sedangkan juara 1 di cabang lainnya diraih oleh Fajar Alfi Fauzi, cabang Musabaqoh Qira'atul Kutub.

Untuk peraih juara 1, kata Indah, diraih oleh Sarah Kamila El Islamy pada cabang Karya Tulis Ilmiah dan Indah Nur Azizah pada cabang Catur Klasik Putri.

Dewi berharap, dengan prestasi gemilang ini, peserta lomba (kontingen) bisa terus Istiqomah dalam meraih juara umum ini, dan mendatang bisa meningkatkan diri dari ajang tingkat institut ke luar, baik Jabar, nasional bahkan internasional. 

Sementara itu, Ketua Jurusan Hukum Keluarga, H Nursyamsudin MA, juga menyatakan rasa bangganya. Pihaknya sangat bangga dengan hasil yang diraih para peserta lomba dari Jurusan HK. Bahkan pihaknya akan terus memberikan bimbingan dan motivasi untuk meraih juara pada ajang-ajang lainnya.

"Ya, kami akan terus suport mereka, bahkan akan berkoordinasi dengan Warek III di tingkat institut untuk membicarakan kelanjutan bagi para sang juara dalam aspek pembinaan dan lainnya," tandasnya. (din)

Share:

Senin, 27 September 2021

Kabupaten Cirebon Kini Miliki Tim Akselerasi Pembangunan Daerah


KABUPATEN CIREBON.- Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebutkan, Kabupaten Cirebon kini memiliki Tim Akselerasi Pembangunan Daerah (TAPD). Tim itu nantinya bergerak untuk merancang pembangunan, sehingga nantinya bersaing mampu dengan daerah lainnya.

Imron mengatakan, pascaorde baru, seluruh wilayah di Indonesia diperbolehkan untuk melakukan upaya memajukan daerah, sesuai dengan masing-masing potensi di wilayahnya.

"Tim ini nanti memberikan pemikiran dan konsep pembangunan di Kabupaten Cirebon agar lebih maju. Pada era pandemi, sangat berdampak kepada perekonomian," kata Imron saat menghadiri rapat TAPD di Gedung Setda Kabupaten Cirebon, Senin (27/9/2021).

Menurut Imron, Kabupaten cirebon ini merupakan salah satu kabupaten yang masuk ke dalam daerah dengan jumlah pengangguran terbanyak. Sumber daya manusia (SDM) pun masih kalah unggul.

Berharap, lanjut Imron, Kabupaten Cirebon bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. "Saya lihat beberapa daerah lain, salah satunya Bandung selalu menolak bantuan dari pusat, karena PAD-nya tinggi. Sudah saat Kabupaten Cirebon lebih maju," kata Imron.

Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih menyebutkan, sejumlah investor yang akan ekspansi ke Kabupaten Cirebon kerap mengeluhkan sulitnya mengakses perizinan. Menurutnya, harus ada supaya teknis perizinan bisa lebih mudah.

Dalam waktu dekat, Pemerintah Kabupaten Cirebon bakal memiliki mal pelayanan publik (MPP). Nantinya, seluruh penerbitan izin bisa dilakukan di satu tempat.

"Pelaksanaan belum bisa berjalan. Perizinan ini masih rumit, harus ada percepatan. Era pandemi, pemilihan ekonomi harus berjalan," kata wakil bupati.

Sementara, Guru Besar Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Prof Dr H Sugianto SH, MH mengatakan, jangan sampai tim hanya dibentuk saja, namun tidak dipertegas dengan legalitas.

"Jangan sebatas seremonial, yang pertama harus ada legalitas berupa SK. Organisasi apapun harus ada koordinator. Jangan hanya dibentuk, struktur harus jelas," kata Sugianto. (din)

Share:

Sukses di Poros Jati, Ketua Jurusan KPI Berikan Piagam Penghargaan Kepada Mahasiswa KPI Berprestasi

Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Mohamad Burhanudin tengah memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan kepada mahasiswa KPI Berprestasi di ajang Poros Jati, (27/9/2021).


FOKUS CIREBON - Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Aan Mohamad Burhanudin memberikan apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan kepada sejumlah mahasiswa KPI yang berprestasi pada ajang Poros Jati, Senin (27/9/2021).

Aan menjelaskan, pemberian penghargaan tersebut bertujuan untuk memotivasi dan memberikan dukungan secara mental agar mahasiswa KPI IAIN Cirebon mampu terus meningkatkan prestasinya di masa depan, baik dalam kompetisi lokal, nasional bahkan internasional.


"Tujuan pemberian penghargaan ini,  untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa, terutama meningkatkan prestasinya terutama di ajang kompetisi-kompetisi lainnya," terang Ketua Jurusan KPI.

Aan menambahkan, ada 11 mahasiswa Jurusan KPI yang meraih prestasi pada ajang Poros Jati 2021, di antaranya Saaiqurrizqi (Juara 3 - Badminton), Mita Sri wahyuni (Duta kampus Wakil I), Mukhamad Adnil Faisal (Juara 1 Master Of Ceremony), Sinta Bella Flora Berliana (juara 3-KTI ilsos), Af Rizal Rohman A (juara 1 - pop solo islami), Mukhamad Adnil Faisal, Royhan Aldhifa Rafly, Khansa Salsabila Putri (ketiganya merupakan juara 2 - Karya Inovatif), Lestari Setia Budi (Juara 3 - Master of Ceremony), Abdul Jamil (Juara 3 - Tenis Meja), Firda Aulia Hidayah (Juara 2 - Musabaqoh Qira'atul Kutub).


"Tentu capaian prestasi ini sangat membanggakan dan kita patut berbangga pada mahasiswa yang terus mengukir prestasi. Kita juga akan terus memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi juara, agar mereka bisa  bersanding dan bersaing tidak hanya dikancah lokal tapi juga nasional dan international," kata Aan. (din)

Share:

Kuatkan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi, Puslitbang Kemenag RI Bersama IAIN Cirebon Gelar Dialog Budaya Keagamaan

Kepala Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof M Arskal Salim GP bersama Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada kegiatan Dialog Budaya Keagamaan di salah satu Hotel di Cirebon. 


FOKUS CIREBON - Pendidikan moderasi beragama di perguruan tinggi diperlukan untuk membangun kembali komitmen kebangsaan dan menyukuri dengan apa yang dicapai dalam konsensus berbangsa ini. Sehingga moderasi beragama menjadi tema besar Kementerian agama di dalam mempersatukan umat di Indonesia. 

Maka khazanah keagamaan ini, di pandang memberikan kontribusi bagi penguatan nilai-nilai moderasi beragama, dalam penguatan tersebut Puslitbang Kemenag RI bersama IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menggelar kegiatan Dialog Budaya Keagamaan selama tiga hari, Sabtu hingga Senin (25-27/9/2021) dan dibuka langsung oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, Sabtu (25/9/2021), di salah satu hotel di Cirebon.

Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas


Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya.

Sehingga penguatan kehidupan beragama yang moderat dapat mewujudkan moderasi beragama sebagai jalan tengah dari dua kutub ekstrem kanan dan kiri.

Untuk itu, imbuh dia, perlu dicarikan formula yang tepat untuk dua kutub tersebut. Pasalnya, menurut Yaqut, perbedaan agama dan keyakinan jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial.

“Seperti penutupan paksa tempat ibadah, penyerangan rumah warga, karena mayoritas dan minoritas, dan lain sebagainya,” terang dia.

Oleh karena itu, jelas Yaqut, diperlukan upaya-upaya dari semua pihak melalui pendekatan kultural yang tepat. Sehingga, moderasi beragama pun bisa dijalankan dengan baik.

“Salah satu pendekatan budaya dalam pelaksanaan moderasi beragama adalah memberikan ruang dan peran di Kesultanan Nusantara,” ujar dia.

Kepala Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof M Arskal Salim GP.


Kepala Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Prof M Arskal Salim GP menegaskan, perguruan tinggi keagamaan saat ini begitu aktif menyuarakan moderasi.

“Peran perguruan tinggi sangat aktif, selain membuat rumah moderasi beragama, juga mengembangkan materi ajar untuk memperkuat rasa toleransi, rasa kerukunan, cinta damai, dan juga yang paling penting menolak kekerasan. Saya rasa itu peran penting dari perguruan tinggi kita hari ini,” terangnya.

Selain itu, Arskal juga menegaskan, bahwa beberapa upaya penguatan moderasi beragama sudah dilakukan Kementerian Agama melalui berbagai macam kajian dan riset tangan dan penerbitan serta disosialisasikan di berbagai daerah di Indonesia. 

Arskal menambahkan, melalui kegiatan dialog ini, pihaknya mencoba melihat hubungan yang harmonis antara budaya di nusantara dengan agama-agama di Indonesia. Bahkan, kata Arskal, sesungguhnya agama yang dimaksud tersebut bukan hanya Islam, tetapi juga agama-agama lainnya yang ada di Indonesia.

“Maka dengan kegiatan ini kami mencoba mensinergikan kekuatan di masyarakat terutama para kesultanan yang juga menjadi stakeholder dalam penguatan moderasi beragama. Nah, dengan acara ini kita mencoba melihat ruang-ruang mana saja yang bisa kita kontribusi bersama untuk melakukan terobosan moderasi beragama,” tandasnya. 

Kepala Balitbang Kemenag RI, Prof Achmad Gunaryo

Sementara menurut Kepala Balitbang Kemenag RI, Prof Achmad Gunaryo, melalui Dialog Budaya Keagamaan bertema “Kesultanan Nusantara dan Moderasi Beragama” yang dilaksanakan atas kerja sama Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini, pihaknya ingin mengingatkan kembali warisan budaya di masa lalu.

Achmad Gunaryo menjelaskan, hubungan ulama dan umara yang terjalin dengan indah yang sudah menjadi budaya. Bahkan, dari hal tersebut telah menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang terkenal dengan keramahtamahan dan sopan santunnya.

“Kita semua tentu sadar bahwa kita bagian dari bangsa yang memiliki sejarah yang begitu eksotik, semuanya serba moderat. Sehingga sejarah itu tidak boleh hilang, itu harus dimunculkan kembali. Dan kegiatan ini adalah sebuah upaya untuk memunculkan kembali kesadaran itu,” paparnya.

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta, M.Ag, dalam sambutannya menegaskan transformasi kelembagaan kampus IAIN menjadi universitas berbasis siber mengarusutamakan konsep moderasi.

Sumanta juga menyampaikan bahwa seluruh jurusan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati menerapkan mata kuliah yang mengusung kearifan lokal dalam merealisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Mata kuliah tersebut diberi nama Cirebonology.

"Di IAIN Syekh Nurjati, setiap jurusan mengajarkan matakuliah Cirebonology. Ilmu tentang ke-Cirebon-an,” terangnya.

Terkait ini, Sumanta menjelaskan, bahwa Cirebon merupakan kota dengan mata rantai historis yang menarik, terutama dari sisi sosiokultural keagamaan. Selain itu, Cirebon juga menjadi bagian penting dari proses panjang sejarah Islam di Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya menjadikan Cirebon sebagai salah satu pusat penyebaran Islam sekaligus Pusat budaya di Jawa Barat. 

Demikian juga IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai lembaga perguruan tinggi negeri yang ada di Cirebon berupaya maksimal untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai Luhur tari budaya Cirebon ke dalam lembaga perguruan tinggi. Selain itu, dalam transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi universitas berbasis, juga mengarusutamakan konsep moderasi.

Didin Nururosidin MA PHd, Panitia Penyelenggara Dialog Budaya Keagamaan, juga Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyatakan, dialog budaya keagamaan ini dilatarbelakangi fakta bahwa kita itu masyarakat yang heterogen dan budaya multikultur, dengan kekayaan budaya yang sangat luar biasa, sehingga kita perlu mengangkat hal-hal yang demikian.

"Kita dihadapkan dengan fakta bahwa masih banyak persoalan-persoalan yang keterkaitan dengan budaya, keterkaitan dengan agama, hubungan agama dan budaya, kemudian masih banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama," ujar Didin.

Untuk itu, kita mencoba flashback ke belakang bagaimana agama dikembangkan di tanah air kita dan salah satu yang memiliki peran yang disebut moderasi beragama adalah para kesultanan-kesultanan. 

"Jadi dialog ini mencoba menggali itu, menggali peran kontribusi kesultanan-kesultanan yang sudah berada berabad-abad di Indonesia itu terangkan sikap-sikap moderasi beragama. Jadi apa yang kita nikmati saat ini dengan masyarakat yang multikultur, masyarakat yang toleran, masyarakat yang bisa menghormati satu sama lain, itu tidak bisa lepas dari peran kesultanan di masa lalu, apalagi Cirebon," katanya.

Didin juga menjelaskan, kegiatan ini melibatkan para budayawan budayawan, karena mereka yang mengetahui secara persis terkait budaya budaya yang berkembang. Kemudian tokoh agama yang diwakili FKUB , kemudian Kementerian Agama juga para akademisi. 

Sementara itu, kegiatan dialog budaya keagamaan ini diikuti sekitar 500 lebih peserta online serta 62 peserta offline. Dalam kegiatan ini juga menggandeng Bank Indonesia Cirebon serta menampilkan sejumlah karya produk UKM yang sudah menggunakan aplikasi GRIS. (Nurudin)

Share:

Dr H Sumanta M.Ag : Bentuk Wujud Moderasi, IAIN Cirebon Berupaya Maksimal Menginternalisasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Cirebon Ke Dalam Perguruan Tinggi

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta, Dr H Sumanta M.Ag saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Dialog Budaya Keagamaan di salah satu hotel di Cirebon, Sabtu (25/9/2021).


FOKUS CIREBON - Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag di acara Pembukaan Dialog Budaya Keagamaan hasil kerjasama Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI bersama IAIN Cirebon menegaskan, bahwa IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai lembaga perguruan tinggi negeri yang ada di Cirebon berupaya maksimal untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai luhur dari budaya Cirebon ke dalam lembaga perguruan tinggi.

Bahkan, rektor mengungkapkan, dalam transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi universitas berbasis siber juga mengarusutamakan konsep moderasi.

“Harapannya, transformasi tersebut bukan hanya tentang keunggulan dalam pemanfaatan teknologi semata, namun juga dapat menjadi lembaga yang berhasil mempertalikan agama dengan nilai kebudayaan lokal melalui cara pandang yang moderat,” paparnya.

Mengenai Dialog Budaya Keagamaan ini, Sumanta memberikan sudut pandang  Cirebon yang multikultural, sehingga Cirebon merupakan kota dengan mata rantai historis yang menarik, terutama dari sisi sosiokultural keagamaan. 

Selain itu, Cirebon juga menjadi bagian penting dari proses panjang sejarah Islam di Indonesia. Sehingga pada gilirannya menjadikan Cirebon sebagai salah satu pusat penyebaran Islam sekaligus pusat budaya di Jawa Barat.

Maka tak mengherankan jika para ahli berpendapat, bahwa untuk memahami kebudayaan masyarakat Cirebon tidak dapat dilepaskan dari Islam yang telah berperan dalam membentuk kebudayaan itu.

“Pernyataan di atas menjadi suatu keniscayaan bahwa Cirebon memiliki keragaman budaya sebagai kekayaan sosial berupa nilai-nilai kebudayaan yang luhur,” ujar Sumanta.

Untuk itu, kata Sumanta, diperlukan proses transmisi melalui dialog-dialog kebudayaan yang bertujuan untuk mengkristalisasi warisan nilai-nilai kebudayaan tersebut. Selain itu, dalam prosesnya juga dibutuhkan pula penelaahan terhadap peran Islam sebagai agama mayoritas. Karena, bagaimanapun terdapat akulturasi antara tradisi yang membudaya dengan agama itu sendiri.

“Seperti telah kita ketahui bersama, proses Islamisasi berlangsung lama di Cirebon. Dan Islam di Cirebon, seperti juga di daerah lain di Indonesia, menjadi agama yang bukan hanya menyediakan sistem keyakinan dan peribadatan, juga sistem relasi sosial yang memiliki fungsi mendasar sebagai pembentuk “moral community”, salah satunya melalui bentuk kesultanannya,” terang Rektor Sumanta.

Sumanta juga menjelaskan, bahwa Kesultanan Cirebon dicetuskan dengan sangat moderat, khususnya dalam konsep cipta ekspresi religi. Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana Sunan Gunung Jati sebagai pionir Kesultanan Cirebon mengkonsepsi ajaran-ajaran Islam yang dapat menyesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat Cirebon pada saat itu.

Untuk itu, kata Sumanta, memaknai agama dalam konteks ke-Cirebon-an, setidaknya harus menyertakan 3 dimensi dasarnya, yaitu dimensi keyakinan beragama, prinsip praktik keagamaan, dan dimensi pengalaman beragama.

“Karena bagaimanapun agama sebagai realitas sosial, paling tidak memiliki tiga corak pengungkapan. Yaitu sebagai sistem kepercayaan, sistem persembahan, dan sistem hubungan sosial. Dan hal terakhir menjadi standing point, di mana Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk memerlukan perumusan sekaligus aktualisasi yang riil dari konsep moderasi beragama,” ucapnya.

Demikian juga, Sumanta menjelaskan, sebagai Culture Builder (pembangunan) setiap agama, termasuk Islam memiliki tinggalan budaya yang perlu dilestarikan dan dipelihara. Karena, pada hakikatnya hal itu merupakan kekayaan yang harus diwariskan sebagai Khazanah keagamaan.

Khazanah keagamaan, menurut Sumanta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan budaya. Semua bentuk peninggalan tersebut terkait dengan beragam aspek keberagamaan. Mulai dari aspek keyakinan, pengalaman ritual, pengetahuan, tata ajaran, artefak keagamaan, serta segenap objek produk hubungan sebab akibat antara agama dan aspek lainnya.

“Karena bagaimanapun, khazanah keagamaan pada gilirannya menjadi karakteristik penting bagi peradaban suatu bangsa,” tuturnya.

Sementara itu, kegiatan Dialog Budaya Keagamaan yang dibuka langsung oleh Menteri Agama RI, diselenggarakan di salah satu hotel di wilayah Cirebon ini bertemakan “Kesultanan Nusantara dan Moderasi Beragama” dan dilaksanakan selama 3 hari, yakni Sabtu-Senin (25-27/9/2021) dengan peserta 62 Offline serta 500 lebih online. (Nurudin)
Share:

Minggu, 26 September 2021

Bupati Ajak Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Pembangunan Desa

Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag


KABUPATEN CIREBON.- Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak Karang Taruna untuk menjadi motor penggerak perubahan di daerahnya untuk kemajuan pembangunan di desa. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat menghadiri acara Temu Karya Karang Taruna V Kabupaten Cirebon tahun 2021 di Hotel Apita  Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Minggu (26/9/2021). 

Kegiatan Temu Karya Karang Taruna ini sekaligus pemilihan Ketua Karang Taruna Kabupaten Cirebon periode 2021-2026. Dengan dihadiri 40 ketua Karang Taruna tingkat kecamatan dan Karang Taruna Provinsi Jawa Barat dan perwakilan se-ciayumajakuning. 

"Di desa banyak potensi yang bisa membawa desa lebih maju lagi, akan tetapi harus ada kerja sama semua pihak salah satunya Karang Taruna ini," kata Bupati Imron. 

Imron menjelaskan, peran Karang Taruna di tingkat kecamatan dan desa harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan Karang Taruna Kabupaten Cirebon harus hadir di tengah-tengah masyarakat. 

"Karang Taruna harus hadir di semua sektor, seperti pertanian, ekonomi, sosial, budaya bahkan pada saat pandemi Covid-19, meraka  harus menjadi pengarah bagi masyarakat, demi kemajuan daerahnya," katanya. 

Ia pun berharap kepada kepengurusan yang baru nantinya bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi dari Karang Taruna sebelumnya. 

"Karang Taruna harus lebih maju lagi dengan kepengurusan yang lama, mereka harus bisa menyaring apa yang dilakukan Karang Taruna lama mana yang baik dan mana yang kurang baik, sehingga apa yang nanti dilakukan sama kepengurusan yang baru bisa lebih maju lagi," katanya.

"Karang Taruna kepengurusan yang lama diharapkan bisa menjadi pembawa perubahan untuk diarahkan kepada kepengurusan yang baru supaya lebih baik lagi," tambah Imron. (din)

Share:

Atasi Masalah Ekonomi di Masyarakat, Pemkab Cirebon Apresiasi Baznas Kabupaten

CIREBON.- Bupati Cirebon Drs.H. Imron, M.Ag menyebutkan, bantuan kepada masyarakat di tengah masa pandemi Covid-19 ini sebagiannya mengandalkan dana zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon.

Imron mengatakan, zakat yang dihimpun Baznas Kabupaten Cirebon dari aparatur sipil negara (ASN) membantu meringankan masyarakat. Beberapa di antaranya, bantuan sembako untuk penyuluh agama non PNS, bantuan sosial tunai, hingga bantuan alat kesehatan untuk penanganan wabah.

"Kalau menggunakan anggaran daerah, harus melalui sejumlah mekanisme, tidak bisa secepat seperti menggunakan dana dari zakat," kata Imron saat memberikan bantuan bersama Baznas di Pendopo Bupati, Kota Cirebon, Minggu (26/9/2021).

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon terbantu dengan kehadiran Baznas. Hadirnya lembaga tersebut, mampu dalam mengatasi sebagian permasalahan ekonomi di masyarakat. 

Imron mengatakan, selain memberikan bantuan Covid-19, Baznas juga membantu warga yang tidak mempunyai biaya perawatan di rumah sakit, beberapa di antaranya dibiayai hingga kembali pulih. 

"Baznas juga setiap bulan memberikan bantuan kepada warga yang kesusahan maupun terkena bencana," kata Imron.

Ketua Baznas Kabupaten Cirebon, KH Budiman Mahfud mengatakan, selama Agustus-September 2021 jumlah pendapatan dari zakat serta infaq yang berhasil dihimpun lebih dari Rp 2,8 miliar. Sebelum akhir September, uang tersebut akan disalurkan.

"Nanti kami distribusikan juga secara simbolis di kantor kami. Masih ada beberapa waktu untuk menghimpun hingga akhir bulan ini," katanya.

Budiman mengatakan, potensi pendapatan zakat dari aparatur sipil negara (ASN) setiap bulannya sebanyak Rp 1,3 miliar. Pada 2020, jumlah yang berhasil dihimpun pihaknya mencapai Rp 11 miliar lebih.

Menurut Budiman, kalau pemasukannya lebih banyak, maka akan lebih bermanfaat untuk para penerima (mustahik). Pendistribusian yang dilakukan Baznas Kabupaten Cirebon dalam satu tahun bisa lebih dari lima kali.

"Jadi memang sangat dinamis, begitu terima kemudian harus didistribusikan," katanya. (din)

Share:

Bangun Moderasi Beragama, Puslitbang Kemenag RI Bersama IAIN Cirebon Gelar Dialog Budaya Keagaamaan

Dialog Budaya Keagamaan, hasil kerjasama Puslitbang Kemenag RI bersama IAIN Syekh Nurjati, yang diselenggarakan selama tiga hari, di salah satu hotel di Cirebon, Sabtu-Senin (25-27/9/2021).


FOKUS CIREBON - Moderasi beragama menjadi tema besar Kementerian agama di dalam mempersatukan umat di Indonesia. Khazanah keagamaan ini, di pandang memberikan kontribusi bagi penguatan nilai-nilai moderasi beragama, dalam penguatan tersebut Puslitbang Kemenag RI bersama IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menggelar kegiatan Dialog Budaya Keagamaan selama tiga hari, Sabtu hingga Senin (25-27/9/2021) dan dibuka langsung oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, Sabtu (25/9/2021), di salah satu hotel di Cirebon.

Prof. Dr. M. Arskal Salim, GP, MA dan  Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Sudut pandang keduanya pada potret terkini dalam kehidupan beragama, terutama menyangkut pemahaman keagamaan yang beragam, sehingga perlunya mempersiapkan diri dan merevitalisasi pemahaman tentang sikap moderasi beragama.

Menurut Arskal beberapa upaya penguatan moderasi beragama sudah dilakukan Kementerian Agama melalui berbagai macam kajian dan riset tangan dan penerbitan dan disosialisasikan di berbagai daerah di Indonesia. 

Sedang menurut Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta, M.Ag, Cirebon merupakan kota dengan mata rantai historis yang menarik, terutama dari sisi sosiokultural keagamaan. Selain itu, Cirebon juga menjadi bagian penting dari proses panjang sejarah Islam di Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya menjadikan Cirebon sebagai salah satu pusat penyebaran Islam sekaligus Pusat budaya di Jawa Barat. 

Demikian juga IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai lembaga perguruan tinggi negeri yang ada di Cirebon berupaya maksimal untuk dapat menginternalisasi nilai-nilai Luhur tari budaya Cirebon ke dalam lembaga perguruan tinggi. Selain itu, dalam transformasi kelembagaan dari IAIN menjadi universitas berbasis, juga mengarusutamakan konsep moderasi.

Didin Nururosidin MA PHd, Panitia Penyelenggara Dialog Budaya Keagamaan, juga Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyatakan, dialog budaya keagamaan ini dilatarbelakangi fakta bahwa kita itu masyarakat yang heterogen dan secara budaya multikultur dan kita juga memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa, maka kita perlu mengangkat hal-hal yang demikian.

"Kita dihadapkan dengan fakta bahwa masih banyak persoalan-persoalan yang keterkaitan dengan budaya, keterkaitan dengan agama, hubungan agama dan budaya, kemudian masih banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama," ujar Didin.

Untuk itu, kita mencoba flashback ke belakang bagaimana agama dikembangkan di tanah air kita dan salah satu yang memiliki peran yang disebut moderasi beragama adalah para kesultanan-kesultanan. 

"Jadi dialog ini mencoba menggali itu, menggali peran kontribusi kesultanan-kesultanan yang sudah berada berabad-abad di Indonesia itu terangkan sikap-sikap moderasi beragama. Jadi apa yang kita nikmati saat ini dengan masyarakat yang multikultur, masyarakat yang toleran, masyarakat yang bisa menghormati satu sama lain, itu tidak bisa lepas dari peran kesultanan di masa lalu, apalagi Cirebon," katanya.

Kenapa Cirebon ini menjadi penting, karena Cirebon di masa lalu, karena Cirebon memiliki kerajaan Islam dengan karakter yang khas dalam mengembangkan moderasi beragama. Kita tahu bahwa Bagaimana sultan-sultan di masa lalu mampu bisa mengombinasikan unsur budaya dengan unsur agama dengan sangat cantik, cerdas, dan luar biasa.

Kita lihat di semua ornamen-ornamen, budaya-budaya, dan tradisi-tradisi yang ada di Cirebon ini selalu merujuk pada kreasi para Sultan di masa lalu. "Nah kita mencoba menggali itu," jelas Didin.

Didin juga menjelaskan, kegiatan ini melibatkan para budayawan budayawan, karena mereka yang mengetahui secara persis terkait budaya budaya yang berkembang. Kemudian tokoh agama yang diwakili FKUB , kemudian Kementerian Agama juga para akademisi. 

Didin berharap, dialog ini memunculkan perspektif yang lebih komprehensif terkait bagaimana sebenarnya budaya keagamaan yang berkembang di Indonesia melalui teropong dan kiprah serta kontribusi Kesultanan di nusantara ini.

"Ini adalah awal yang baik, karena Kementerian Agama melalui Balitbang sudah secara intensif dan konsisten melakukan penelitian-penelitian terkait toleransi beragama di Indonesia dan kegiatan ini merupakan bagian dari itu. Jadi bagaimana mereka melakukan survei terkait indeks toleransi. Kebetulan Jawa Barat ini ketiga tapi dari bawah, kita juga membawa masyarakat untuk flashback ke belakang, yakni belajar dari masa depan untuk masa kini dan masa yang akan datang," terangnya. 

Sementara itu, kegiatan dialog budaya keagamaan ini diikuti sekitar 500 lebih peserta online serta 62 peserta offline. Dalam kegiatan ini juga menggandeng Bank Indonesia Cirebon serta menampilkan sejumlah karya produk UKM. 

Bakti Artanta Kepala Perwakilan Bank Indonesia menyatakan, bahwa UKM-UKM ini bukan UKM biasa yang manual, tapi sudah digital dengan sistem pembayaran bersifat GRIS.

"Kami juga sangat mendukung ekonomi syariah, dan kami akan terus bersilaturahmi untuk menggarap ekonomi syariah ini di wilayah Ciayumajakuning," paparnya saat memberikan sambutan pada acara  dialog budaya keagamaan.

Selain itu, dialog kebudayaan ini kata Bakti Artanta, bisa menyatukan silaturrahmi kita secara nasional untuk memajukan negara dan pencapaian Indonesia maju. 

"Dalam menjalankan tugas, Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri, maka sinergitas menjadi energi bagi kerja-kerja kami, dan kami sangat merespon kegiatan ini," tandasnya. (Nurudin)
Share:

Penyaluran Subsidi Pupuk Melalui Kartu Tani Bakal Tingkatkan Produktivitas Hasil Pertanian

KABUPATEN CIREBON.- Pemerintah Kabupaten Cirebon optimistis penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani bakal meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Selain itu, bisa pula mendorong kesejahteraan para petani.

Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon Drs.H.Imron, M.Ag saat menghadiri Hari ke-61 Tani Nasional di Desa Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Sabtu (25/9/2021). Acara teraebut juga dihadiri Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih,SE, M.Si 

Saat menghadiri acara tersebut, Bupati Cirebon mendapatkan banyak keluhan dari petani, salah satunya yaitu, kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi serta bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.

"Kami mengingatkan petani agar bisa tertib administrasi, salah satunya yaitu, memiliki kartu tani," kata Bupati Cirebon.

Menurut Bupati Cirebon, adanya Kartu Tani bukan cara pemerintah untuk mempersulit para petani. Namun merupakan salah satu upaya mencegah bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. 

"Agar bisa mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi, petani harus menunjukkan kartu tani. Kalau tidak, dikhawatirkan bakal disalahgunakan seperti diperjualbelikan kembali," katanya.

Selain itu, Bupati Cirebon juga meminta maaf kepada seluruh petani di Kabupaten Cirebon lantaran adanya pengurangan bantuan pertanian. Hal ini diakibatkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Meskipun begitu, nasib petani akan terus diperjuangkan," Saya sendiri berkomitmen kepada para petani," kata Imron.

Sementara itu Anggota DPR RI, Ono Surono, ST, mengatakan, selama ini petani di Indonesia khususnya di Kabupaten Cirebon rata-rata berumur 50 tahun keatas. 

Bahkan, hanya sebagian kecil yang umurnya di bawah 40 tahun yang menggeluti pekerjaan sebagai petani. 

Menurutnya, ini diakibatkan kurangnya regenerasi di kalangan petani itu sendiri. Sebab, rata-rata anak muda itu lebih banyak bekerja merantau keluar kota dibandingkan di kampungnya sendiri. 

"Di masa pandemi Covid-19 justru petani diuntungkan, karena anak muda yang bekerja di luar kota berbondong-bondong pulang kampung untuk bekerja menjadi petani. Sebab, pekerjaan di kota semuanya tutup karena dampak pandemi," kata Ono. 

Ono menjelaskan, walaupun para petani banyak yang berumur di atas 50 tahun, bukan berarti ketertarikan kaum muda untuk menjadi pentani itu tidak ada. 

"Biasaya di kalangan petani  kurang maksimal masalah permodalan, ongkos produksinya sangat tinggi, pada saat dihiitung setiap kali panen kalau 3 bulan atau 4 bulan setiap penennya petani menghasilan Rp 3 juta perbulan. Itu sudah bagus sehingga pasti anak muda akan  tertarik. Misalkan, tanah milik sendiri dan airnya gampang, pupuk mudah didapat, harga gabah bagus. Akan tetapi pada saat lahannya sewa, air pakai sistem proyek, pupuk susah dan penghasilan petani sebulan paling Rp 1.5 juta, sehingga tidak ada anak muda yang mau turun ke sawah karena penghasilannya kecil," katanya. (din)

Share:

Sabtu, 25 September 2021

Tanpa Pawai Ta'aruf, Pembukaan MTQ Ke-47 Kabupaten Cirebon Berlangsung Sederhana

KABUPATEN CIREBON - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-47 Kabupaten Cirebon digelar. Agenda tahunan ini berlangsung mulai Jumat (24/9/2021) sampai Rabu (29/9/2021) di Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan, gelaran MTQ ini merupakan ajang untuk mencari qori dan qoriah terbaik dari Kabupaten Cirebon. Nantinya, peserta terbaik bakal mewakili ke tingkat provinsi hingga nasional.

"Sekarang waktunya untuk membuktikan yang terbaik. Jangan menyia-nyiakan kesempatan dalam MTQ ini," kata Bupati Cirebon saat membuka MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon mengatakan, MTQ kali ini berbeda dengan gelaran sebelumnya. Di mana, seluruh peserta, panitia, hingga penonton yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Meskipun protokol kesehatan dilakukan secara ketat, kata bupati, penyebaran kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Kabupaten Cirebon saat ini terus melandai dan sudah turun ke level 3.

"Dengan semangat protokol kesehatan mari kita sukseskan MTQ ke-47 tingkat Kabupaten Cirebon ini. Selain itu, kegiatan ini juga membangun nilai silaturahmi sesama masyarakat, sehingga semakin memperkuat Kabupaten Cirebon sebagai kota religius dan agamis,” kata Bupati.

Berdasarkan informasi, MTQ tingkat Kabupaten Cirebon sebelumnya digelar pada 2019 di Kecamatan Arjawinangun. Juara dalam gelaran tersebut yakni Kecamatan Plumbon.

Perbedaan gelaran pada 2019 dengan 2021 yakni tahun 2019 adanya pawai ta’aruf atau menunjukan kebolehannya berkeliling menuju mimbar utama kepada pejabat daerah. Sedangkan, 2021 tidak ada pawai ta'aruf karena masih suasana pandemi. (bam)

Share:

Menteri Agama RI : Semua Harus Berkomitmen Merawat Kebudayaan Sebagai Media Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia

Menteri Agama RI saat membuka kegiatan Dialog Budaya Keagamaan, di salah satu hotel di Cirebon, Sabtu (25/9/2021).


FOKUS CIREBON - Harmonisasi umat beragama harus dirawat dan dijaga dan semua harus berkomitmen merawat kebudayaan sebagai media penguatan moderasi beragama di Indonesia. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas saat membuka Dialog Budaya Keagamaan hasil kerjasama Balitbang Kemenag RI dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di salah satu hotel Cirebon, Sabtu (25/9/2021).

Hadir pada acara tersebut, Kepala Puslitbang dan Diklat Kemenag RI, seluruh Kepala Kementerian Agama di wilayah III Cirebon, Kepala Bank Indonesia Cirebon, Forum Silaturrahmi Keraton Nusantara, FKUB sewilayah III Cirebon, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan unsur pimpinan rektorat, budayawan, DMI dan tamu undangan lainnya.

Usai dibuka Menteri Agama RI, Tari Topeng Kelana ditampilkan hingga memukau peserta dialog budaya keagamaan. Dialog Budaya Keagamaan sendiri mengusung tema 'Kesultanan Nusantara dan Moderasi Beragama' dan diikuti oleh sekitar 60 peserta offline serta 500 lebih peserta online.

Dalam sambutannya, Menteri Agama RI menyampaikan, bahwa beberapa tahun terakhir ini implementasi moderasi beragama sebagai cara pandang sikap dan perilaku beragama yang moderat sudah menjadi mainstream penguatan kehidupan beragama di Indonesia.

Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat indonesia yang sangat beragam, sehingga diperlukan strategi kebudayaan agar kehidupan harmonis umat beragama tetap terawat terjaga.

Beberapa upaya penguatan moderasi beragama, ucap Yaqut, sudah dilakukan Kementerian Agama melalui berbagai macam kajian dan riset tangan dan penerbitan dan disosialisasikan di berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai contoh, riset tentang nilai moderasi beragama dalam naskah kuno membuat indeks kerukunan umat beragama, penelitian moderasi beragama pada rumah ibadah bersejarah dan sebagainya.

Pada bagian akhir tersebut, berdasarkan penelitian Puslitbang lektur keagamaan dan manajemen organisasi pada tahun 2020 atas 31 rumah ibadah bersejarah yaitu Masjid, Gereja, Vihara Tridharma dan Klenteng membuktikan bahwa perbedaan bisa dirajut dengan tradisi keagamaan dengan mengusung tradisi dan kearifan lokal.

"Riset ini membuktikan bahwa kebudayaan berbasis tradisi lokal memberikan kontribusi yang besar terhadap penguatan kehidupan beragama yang moderat dalam mewujudkan moderasi beragama sebagai jalan tengah dari dua kutub ekstrem kanan dan kiri. Maka perlu dicarikan formula yang tepat, perbedaan agama dan keyakinan jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti penutupan paksa tempat ibadah penyerangan rumah warga karena mayoritas dan minoritas dan lain sebagainya," terangnya.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya dari semua pihak melalui pendekatan kultural yang tepat, moderasi beragama bisa dijalankan dengan baik, salah satu pendekatan budaya dalam pelaksanaan moderasi beragama adalah memberikan ruang dan peran di Kesultanan Nusantara.

Sebagaimana diketahui, bahwa sejarah penyebaran Islam di peran Kesultanan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai agen penyebaran agama sekaligus perawat kebudayaan. Kontribusinya dalam penguatan moderasi beragama tampak sangat jelas pada upaya membangun relasi antara agama dan budaya yang semakin harmonis. 

Yaqut juga menambahkan, bahwa harmonisasi antar agama dan budaya merupakan warisan leluhur yang diprakarsai oleh Wali Songo yang perannya dalam menyebarkan Islam di Indonesia tidak diragukan lagi.

Dialektika keduanya mengajarkan pada kita sikap saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati adalah pilihan yang paling tepat dalam membangun masyarakat yang beradab toleran dan harmonis berbasiskan dalam nilai agama dan kearifan lokal.

"Saya mengajak untuk bersama-sama berkomitmen untuk merawat kebudayaan kita sebagai media penguatan moderasi beragama di Indonesia yang lebih baik," tandas Menteri Agama yang disampaikan  langsung melalui teleconference. (Nurudin)
Share:

Jumat, 24 September 2021

Bupati Imbau Masyarakat Kabupaten Cirebon Segera Buat Sertifikat Tanah

CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat di wilayahnya agar segera membuat sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. 

Hal tersebut diungkapkan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat menghadiri peringatan 61 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021). 

Menurut Imron, pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki program yang dinamakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Bahkan, Kabupaten Cirebon mendapatkan jatah 50 ribu bidang tanah. 

"Dari 50 ribu bidang tanah baru, 12 ribu lebih bidang tanah yang sudah memiliki dasar penerbitan sertifikat. Artinya, masih kurang banyak yang belum bersertifikat," kata Bupati Imron. 

Imron berharap, masyarakat bisa memanfaatkan program PTSL dari pemerintahan ini. Sebab, dengan program ini biaya yang dikeluarkan tidaklah besar. 

"Pembuatan sertifikat dengan adanya PTSL gratis, paling ada untuk biaya koordinasi dengan desa sebesar Rp 150 ribu," katanya.

Sementara itu, Kepala Pertanahan Kabupaten Cirebon, Mokhamad, S.sos, M.Si mengatakan, dari program PTSL yang ditargetkan 50 ribu bidang tanah sampai akhir ini hanya beberapa persen saja yang sudah melengkapi berkasnya. 

"Untuk pengukurannya, baru 33 ribu bidang tanah dari 50 ribu bidang tanah. Artinya, masih ada 12 ribu bidang tanah yang belum dilakukan pengukuran. Tetapi saya targetkan bulan Oktober 2021 untuk pengukuran selesai," katanya. 

"Sedangkan untuk di Kabupaten Cirebon mendapatkan jatah dari pemerintah pusat sebanyak 50 ribu bidang tanah untuk 33 desa. 

"Untuk pengumpulan data yuridis sebagai dasar penerbitan sertifikat itu baru 12 ribu lebih, dari 50 ribu bidang tanah. Artinya, masih banyak sekali kekurangannya. Ini disebabkan  karena antusiasme masyarakat sangat rendah dengan program ini," katanya.

Mokhamad menjelaskan, dari target tersebut,  dirinya sangat pesimistis angka 50 ribu bidang tanah tersertifikat di Kabupaten Cirebon tahun ini bisa tercapai. 

"Kalau saya amati dari pemerintah desanya yang kurang mendorong masyarakat untuk mendaftarkan program PTSL. Di samping itu, kita tidak bisa langsung sosialisasi ataupun melakukan penyuluhan secara masif karena masih pandemi Covid-19," katanya. 

Ia pun mengungkapkan, di Kabupaten Cirebon masih ada 350 ribu bidang tanah yang belum terdaftar. Bahkan, Presiden Jokowi menargetkan tahun 2025 seluruh bidang tanah terdaftar. 

"Ada 350 ribu bidang tanah yang belum terdaftar, yang sudah terdaftar baru 450 ribu bidang tanah di Kabupaten Cirebon," katanya. 

Selain itu, kata Mokhamad, Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mempermudah masyarakat untuk ikut program PTSL ini. Bahkan, biaya BPHTB sudah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

"Sementara ada kewajiban dari masyarakat atau peserta PTSL ini untuk mengelurakan biaya dalam rangka persiapan sebelum didaftarkan ke BPN ada syarat yang harus dipenuhi seperti memasang pernyataan memakai materai dan masang patok untuk biaya koordinasi di desa masing-masing sebesar Rp 150 ribu. Biaya itu diperbolehkan karena sesuai Peraturan Bupati Cirebon No 2 Tahun 2021," katanya. (Heri)

Share:

Pemkab Cirebon Fokus Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat


KABUPATEN CIREBON.- DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Hantaran Bupati Cirebon terhadap  RAPBD perubahan tahun anggaran 2021 di kantor DPRD setempat, Jumat (24/9/2021). 

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, di masa pandemi ini, Pemkab Cirebon terus mempercepat pemulihan ekonomi di wilayahnya. Bahkan, ada beberapa yang menjadi prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon. 

"Untuk prioritas, pembangunan daerah berdasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon nomor 85 tahun 2021 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD-P 2021). Salah satunya dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi  dan sistem kesehatan masyarakat serta pengembangan infrastruktur melalui tema pembangunan," katanya.

Imron juga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 4,38 persen. Sedangkan laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 2,7 persen sampai 3,5 persen.

"Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga bisa mendorong sektor rill di Kabupaten Cirebon untuk bergerak dan berkembang dengan pesat," katanya 

Imron mengatakan, alokasi anggaran yang dirumuskan dalam rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam pengelolaan keuangan. 

"Perubahan APBD dilakukan apabila dalam perkembangannya tidak sesuai dengan asumsi, atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program dan lainnya atau keadaan yang mengakibatkan silpa tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada anggaran yang sedang berjalan. Atau dalam keadaan darurat dan keadaan luar biasa," katanya.

Imron mengatakan, perubahan APBD yang ditetapkan, dengan perkembangan yang tidak sesuai asumsi. Sehingga, tidak tercapainya pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan sumber pembiayaan daerah. 

"Dalam perjalanan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang dengan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang sudah disepakati sesuai nota kesepakatan KUA/PPAS tahun 2021. Jadi, ada pergeseran anggaran akibat adanya kebijakan pemerintah karena adanya penambahan dan pengurangan sumber pendapatan daerah itu sendiri," katanya. (din)

Share:

Bupati dan Ketua DPRD Teken kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2021

KABUPATEN CIREBON.- Bupati Cirebon Imron Rosyadi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Mohamad Lutfi tandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan tersebut dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021).

Bupati Cirebon mengatakan, penandatangan tersebut merupakan tahapan berikutnya setelah penyampaian hantaran kua ppas perubahan 2021 pada paripurna sebelumnya.

Sebagai pemerintah daerah, bupati sangat menghargai dan memaknai kesepakatan ini sebagai wujud sinergitas antara eksekutif dan legislatif

"Kesepakatan ini nantinya bakal menjadi dasar penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021," kata Imron.

Bupati Cirebon mengatakan, perubahan anggaran yang dilakukan akan merujuk dengan pembangunan tahun selanjutnya. Sejumlah prioritas pembangunan yakni peningkatan akses kualitas pendidikan, perluasan jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dan kegiatan ekonomi.

Kemudian, pengembangan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, industri perdagangan, dan pariwisata berbasis inovasi. 

"Ada pula penanganan masyarakat miskin, perluasan kesempatan kerja yang berdaya saing, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan yang terakhir, hingga reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima," kata Imron di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (24/9/2021).

Selain itu, kata Imron, diharapkan penyusunan APBD-Perubahan tahun 2021 bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2021.

Dalam surat tersebut disebutkan, kepala daerah dan DPRD harus memperhatikan tengat waktu pelaksanaan APBD Tahun 2021. 

"Tahun 2021 kami juga tetap berfokus kepada pemulihan ekonomi nasional" kata Imron. (bam)

Share:

Persiapan PJJ, IAIN Cirebon Gandeng UT Latih Dosen Bikin Modul Pembelajaran

FOKUS CIREBON - Mempersiapkan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) PAI, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) menyelenggarakan pelatihan pembuatan modul pembelajaran bagi dosen-dosen PJJ PAI.

Ketua LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Ayus Ahmad Yusuf SE MSi menjelaskan, pelatihan yang dilaksanakan di kampus UT tersebut digelar selama 3 hari, yaitu 14-16 September 2021.

"Pelatihan diikuti oleh 30 orang dosen (calon pembuat modul), Warek 2, LPM, dan SPI," kata dia seperti dalam keterangan tertulis yang diterima fokus cirebon, Jumat (24/9/2021). 

Didampingi dirinya, imbuh Ayus, kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor II IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Kartimi MPd.

"Pelatihan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam upaya persiapan Pendidikan Jarak Jauh  Pendidikan agama Islam (PJJ PAI)," jelasnya.

Untuk itu, menurut Ayus, salah satu yang perlu dipersiapkan adalah bahan ajar berupa modul pembelajaran.

"Materi pelatihan meliputi perencanaan dan pengembahan bahan ajar, mengembangkan peta kompetensi, GBPP, dan outline bahan ajar," terangnya.

Selain itu, kata Ayus, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan praktik mengembangkan strategi pembelajaran dalam bahan ajar,

mengembangkan strategi pembelajaran dalam bahan ajar, evaluasi pembelajaran berbasis kompetensi, asesmen hasil belajar,

praktik mengembangkan instrumen, dan penilaian hasil belajar.

"Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan para peserta memeroleh dan memahami tentang teknik pembuatan modul yang selanjutnya dari hasil pelatihan ini para peserta dapat membuat dan menyelesaikan modul sesuai tugas yang diberikan," ujarnya.

Ayus mengungkapkam, modul yang dirancang dan dibuat saat pelatihan adalah modul yang akan menjadi bahan ajar untuk semester I dan II PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  Sehingga, dari hasil pelatihan ini tersusun draft sebanyak 14 Modul.

Selanjutnya, dia berharap, ke depan para peserta pelatihan modul ini akan dilibatkan dan diajak dalam proses sinkronisasi antara modul, konten kreatif, dan Learning Management System (LMS).

"Harapan dengan selesainya kegiatan ini, kita semakin siap untuk menyongsong pelaksanaan PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon," pungkasnya. (din)

Share:

Kamis, 23 September 2021

Program Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak 2021, Wujudkan Tujuan SDGs di Desa


CIREBON - Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno mengikuti rapat koordinasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak 2021. Pertemuan tersebut dilakukan secara virtual di Command Centre, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/9/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Bintang Puspayoga menyebutkan, rapat tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti deklarasi yang dilakukan tahun lalu.

"Gerakan ini menjadi salah satu upaya sinergi mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) di desa," kata Bintang Puspayoga.

Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak, nantinya bakal menjadi episentrum baru pembangunan yang mendorong meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, menurunkan angka perkawinan anak.

Kemudian, bakal menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumahan sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumahan. 

"Saya berharap, momentum yang sangat baik ini dapat menjadi awal yang baik pula demi membangun sinergi dan kerja nyata kita bersama dalam rangka pemberdayaan perempuan dan anak mulai dari pusat hingga desa," 

"Program Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak ini tentunya perlu didukung dengan berbagai langkah progresif, seperti peningkatan kapasitas pemerintah desa mengenai kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan, dan perlindungan anak, serta berbagai strategi lainnya," sambungnya.

Selain itu, lanjut Bintang Puspayoga, perempuan di desa harus dilibatkan dalam pemerintahan desa, kader, atau pun relawan. Hal ini agar isu terkait anak serta perempuan bisa terurai. "Nantinya, keberhasilan dari pembangunan bisa terukur," katanya. (Heri)

Share:

Definition List

Unordered List

Support