Kabupaten Cirebon Layak Peroleh Penghargaan Anugerah Parhita Ekapraya Tingkat Utama

FOKUS CIREBON, FC - Pemerintah Kabupaten Cirebon optimistis akan meraih penghargaan utama Anugerah Parhita Ekapraya (APE) tahun 2021 dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. 

"Pada tahun 2016 sampai 2018 Pemkab Cirebon mendapat penghargaan Anugerah Parhita Ekapraya (APE) tingkat Madya. Sehinga tahun 2021 ini diharapkan mendapatkan penghargaan ke tingkat utama," kata Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsing, SE, M.Si saat sambutan pada acara Verifikasi Lapangan dalam rangka pemberian penghargaan utama Anugerah Parhita Ekapraya (APE) tahun 2021 di Kantor Setda, Senin (5/4/2021). 

Ayu mengatakan, Pengarusutamaan Gender atau biasa disebut PUG merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan  gender dalam sejumlah aspek kehidupan  manusia. 

"Dalam pelaksanaan di Kabupaten Cirebon ini tertuang dalam kebijakan perundang-undangan, antara lain Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender," kata Ayu panggilan akrabnya. 

Ayu menjelaskan, selama ini Pemkab Cirebon sudah menindaklanjuti peraturan bupati tentang rencana aksi daerah tentang Pengatusutamaan gender. 

"Kami sudah membentuk pokja PUG, Vocal Point, penyusunan rancangan responsif gender, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG, serta sosialisasi PUG di tingkat OPD, kecamatan, desa maupun kelurahan," katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (DPPKBPA) Kabupaten Cirebon, Iyan Ediyana  mengatakan, selama ini Pemkab Cirebon sudah melakukan kesetaraan gender. Bahkan, secara tidak sadar semua dinas sudah melakukannya. 

"Kami contohkan, misalkan Dinas Lingkungan Hidup mereka membuat taman bermain anak. Di situ harus masuk hak perempuan, laki-lakinya serta hak anaknya serta hak disabilitasnya. Semua unsur harus ada," katanya. 

Ia pun mengungkapkan, selama ini banyak kalangan masyarakat maupun dinas belum paham terkait kesetaraan gender. Bahkan menurutnya, gender itu identik kebanyakan  dengan perempuan. 

"Secara regulasi perbup tentang kesetaraan gender sudah ada dan juga dari sisi implemantasi di lapangan sudah dilakukan. Kalau untuk tingkat desa belum ada baru di tingkat Kabupaten Cirebon," kata Iyan.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Yuningsih mengatakan, pihaknya mendorong Pemkab Cirebon untuk kesetaraan gender di tingkat SKPD. Di mana sekarang dari 25 SKPD baru tiga orang yang dijabat oleh perempuan. 

"Untuk eselon II baru tiga orang yang menjabat. Kita mendorong untuk bisa mengimbangi minimalnya kalau tidak 30 pesen ya bisa 20 persen. Makanya kalau 25 SKPD, minimalnya tujuh orang perempuan yang menjabat kepala dinas," katanya. 

Yuningsih mengungkapkan, kalau Kabupaten Cirebon layak mendapatkan penghargaan Anugrah Parhita Ekapraya (APE) tahun 2021 tingkat utama. 

"Kita yakin Kabupaten Cirebon mendapat penghargaan tingkat utama. Karena kita sudah lengkap. ini semua terpenuhi semua pengurus pengarusutamaan gendernya. Karena kita sudah punya perda tentang perlindungan perempuan dan anak itu perda tahun 2018," katanya. (din)

Read More

Tiga Hari, FITK IAIN Cirebon Intensif Membahas MBKM di Workshop

FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam kegiatan workshop MBKM.

CIREBON, FC- Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menggelar workshop di Grage Sangkan Hotel & SPA Kuningan, Senin-Rabu (5-7/4/2021).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu dalam rangka membahas Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.

 

Wakil Dekan I FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sutejo MAg menjelaskan, workshop tersebut terkait pengembangan kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar. Pasalnya, kata dia, konsep tersebut merupakan sudah menjadi tuntutan di era modern ini.

“Boleh dibilang Indonesia ini selalu tertinggal di bidang pendidikan, tapi itu biar yang sudah-sudah dan ini ada terobosan baru,” kata Sutejo.

Karena, lanjut dia, harus diakui lembaga pendidikan hampir tidak dapat menciptakan lulusan yang siap bekerja. Untuk itu, dengan adanya kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar, mahasiswa bisa belajar satu semester di jurusan berbeda, tetapi masih dalam satu kampus dan satu fakultas.

 

“Kemudian dua semester magang, itu sebenarnya yang merdeka belajar. Tapi magang juga tolong dicatat bukan wajib, karena kalau wajib itu artinya tidak bebas. Kemudian ada keterbimbingan, yaitu ada magang dan dibimbing, sehingga ketika mereka akan selesai menjadi seorang sarjana diusahakan sudah memiliki pekerjaan,” paparnya.

Dengan begitu, katanya, dapat meminimalisir pengangguran, karena semua lulusan memiliki basic pengalaman bekerja saat kuliah, baik kuliah di dalam maupun di luar kampus. Tidak hanya mahasiswanya, dosennya pun dituntut berkarya di luar kampus.

“Selama ini dosen kita kan tahunya rumah kampus rumah kampus, gak pernah dikenal di luar. Kampus merdeka dan merdeka belajar ini salah satu manfaatnya dosen dikenal di luar. Tidak hanya dikenal di luar, bekerja di luar, tapi karyanya juga dinikmati oleh orang luar dan direkognisi oleh dunia internasional,” terangnya.

Menurut Sutejo, salah satu penghambat perkembangan dunia pendidikan di Indonesia adalah tidak dimulainya pembentukan karakter saat proses pembelajaran di kampus. Kemudian selain mengajar, dosen-dosen pun harus melakukan komunikasi dengan mahasiswanya.

 

“Harus ada persepsi, sebelum mengajar harus ada motivasi. Mengapa kamu belajar MK saya? Apa manfaatnya nanti? Sehingga terbentuk MK (mata kuliah) itu. Sehingga itu akan indah jika kita telah memiliki kepribadian sejak awal,” tuturnya.

Untuk itu, kata dia, workshop ini adalah finalisasi. Pasalnya, pembahasan terkait hal tersebut sudah lama menjadi pembahasan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

“Bahkan sudah dibentuk tim resmi, diskusi intens berhari-hari sama dengan tim UISSI sebelum ada UISSI. Cuman kesempatan dikerjakan di luar baru sekarang, karena musim pandemi,” katanya.

Sementara itu, Dekan FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Farihin MPd memaparkan, tujuan kegiatan ini adalah terkait dengan tujuan fakultas tersebut, yaitu kurikulum ini secara bertahap bisa dilaksanakan dan diimplementasikan. Untuk itu, pihaknya pun perlu menyamakan persepsi tentang kurikulum tersebut.

“Tentang apa itu MBKM (merdeka belajar dan kampus merdeka), bagaimana MBKM itu diterapkan, kemudian pengaturan proporsi dalam arti berapa semester mahasiswa kita kuliah di luar prodi, kemudian dosen-dosennya juga harus dipersiapkan, karena ini sifatnya adalah baru,” Ucapnya. (din)

Read More

Kementerian Agama Membuka Seleksi Terbuka Eselon 1

Sekjen Kemenag RI, Nizar

JAKARTA - Kementerian Agama membuka seleksi terbuka untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang biasa disebut Eselon I. Pendaftaran dilakukan secara online, dibuka sejak 1-15 April 2021.

"Kami mengundang PNS atau Non-PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama Tahun 2021," jelas Sekjen Kemenag yang juga Ketua Panitia Seleksi Nizar, di Jakarta, Sabtu (3/4/2021).

Menurutnya, ada lima jabatan eselon I yang akan dibuka seleksi. Dua jabatan, seleksinya bisa diikuti oleh PNS dan Non PNS yang memenuhi syarat, yaitu: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan.

Tiga jabatan yang lain, seleksinya hanya bisa diikuti PNS, yaitu: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, serta Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk mendaftar, peserta bisa mengklik Sistem Pendaftaran Online Seleksi JPT Kementerian Agama.

"Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunggah seluruh dokumen persyaratan asli dalam bentuk file pdf maksimal 3MB per file sesuai urutan dokumen," terang Nizar.

"Panitia tidak menerima dokumen persyaratan dalam bentuk hardcopy," lanjutnya.

Informasi lengkap terkait jadwal dan dokumen persyaratan, silahkan klik Seleksi Pimpinan Pejabat Tinggi Madya Kemenag 2021.

Nizar menambahkan, dalam proses asesmen, Pansel akan melibatkan asessor dari berbagai unsur atau instansi pemerintah. Mereka adalah asessor yang sudah memiliki sertifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berikut jadwal tahapan seleksi Pimpinan Pejabat Tinggi Madya Kemenag:

1. Pengumuman dan pendaftaran 1 - 15 April 2021

2. Pengumuman hasil seleksi administrasi 21 April 2021

3. Penulisan makalah 24 April 2021

4. Asesmen kompetensi 27 - 30 April 2021

5. Wawancara akhir 1-3 Mei 2021

6. Penyampaian hasil tes kesehatan 7 Mei  2021 

7. Pengumuman hasil akhir seleksi 12 Mei 2021. (Dade/kemenag.go.id)

Read More

PMII Rayon Pelangi Tarbiyah Komisariat IAIN Cirebon Gelar Sekolah Jurnalistik dan Desain Grafis

PMII Rayon Pelangi Tarbiyah Komisariat IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam kegiatan Sekolah Jurnalistik da Desain Grafis.

CIREBON, FC- PMII Rayon Pelangi Tarbiyah Komisariat IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menggelar kegiatan Sekolah Jurnalistik dan Desain Grafis. Kegiatan yang diikuti oleh para kader PMII ini sebagai upaya mencetak para kadernya agar sadar akan teknologi.

Kegiatan yang digelar selama tiga hari tersebut, dilaksanakan di Griya Al Harokah Sekretariat PC PMII Cirebon, Jalan Kayuwalang Kota Cirebon, Jumat, (2/4/2021).

Ketua PMII Rayon Pelangi, Abu Marfu menjelaskan, bahwa Sekolah Jurnalistik dan Desain Grafis ini merupakan salah satu program kerja Biro Pers dan Jurnalistik yang perdana di tahun ini.

Adapun rangkaian sekolahnya, jelas Abu Marfu, antara lain Sekolah Jurnalistik dan Sekolah Desain Grafis. Pesertanya pun yaitu sahabat-sahabat PMII se-Cirebon.

"Tujuan dari kegiatan tersebut, tentunya untuk menumbuhkan kreatifitas para anggota rayon pelangi selama pandemi covid-19 berslangsung. Sehingga dapat menjadikan para kader PMII menjadi jurnalis yang kompeten, serta bijak dalam bermedia," ujar Abu Marfu. 

Dijelaskan, acara sekolah kali ini mengusung tema yaitu Menumbuhkan Kreativitas anggota rayon pelangi dalam bermedia di tengah Pandemi.

Abu Marfu menjelaskan di hari pertama sekolah diisi dengan Opening Ceremony, sekolah jurnalistik yang diikuti oleh puluhan peserta. Hari keduanya, sekolah jurnalistik dan desain grafis diisi dengan Sekolah Desain Grafis.

 

“Sekolah jurnalistik ini diharapkan dapat membangun semangat kader PMII dalam dunia kepenulisan di era teknologi digital. Sehingga menjadi jurnalis yang andal,” kata Abu Marfu.

Selain itu juga, menurut dia, tujuan digelarnya sekolah jurnalistik dan desain grafis juga untuk mencetak kader PMII sebagai kader yang melek akan teknologi 4.0.

Sementara itu, Ketua Pelaksana, Dhesta menyampaikan, acara yang digelar pihaknya juga bertujuan untuk mengasah bakat menulis dan bakat desain grafis para kader PMII khususnya yang ada di Rayon Pelangi.

“Acara ini bertujuan agar para peserta mampu menerapkan nilai-nilai dasar jurnalistik dan desain grafis, supaya sahabat-sahabat melek dengan teknologi,” pungkasnya. (din)

Read More

Cirebon Bakal Menjadi Pusat Ekonomi Baru, Masa Depan Jawa Barat

Bupati Cirebon Drs.H. Imron, M.Ag membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 di Patra Hotel, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Rabu (31/3/2021). 

FOKUS CIREBON, FC - Imron menuturkan, RKPD pada 2020 harus terfokus pada penguatan pemulihan ekonomi secara inklusif dengan dukungan reformasi struktural. Sehingga nantinya bisa meningkatkan daya saing, investasi, dan lapangan kerja. 

"Pandemi ini, semua sektor mengalami penurunan, Langkah perencanaan harus sesuai hasil. Musrenbang ini bukan hanya sesuai keinginan tapi sesuai dengan kondisi riil," kata Imron. 

Perencanaan RKPD pada 2022 yang terfokus dengan rencana pemerintah pusat, bakal mengusung delapan program prioritas pembangunan daerah. 

Beberapa prioritas pembangunan daerah tersebut yakni, pengembangan ekonomi kerakyatan dari sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang semuanya berbasis inovasi. 

Kemudian, perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan serta penanganan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan jaminan sosial. 

"Semua upaya ini dilakukan dengan cara mengedepankan aspirasi dari masyarakat. Sehingga arah kebijakan ini bakal menjadi ketetapan sebelumnya," katanya. 

Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Barat Dr.H.Dudi Sudrajat Abdurachim, MT menyebutkan, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Jawa Barat sudah menyiapkan Kawasan Metropolitan Rebana, Kabupaten Cirebon berada di dalam kawasan tersebut. 

Kawasan Metropolitan Rebana, kata Dudi, akan menjadi pusat ekonomi baru yang memiliki daya saing. Di wilayah tersebut sudah berdiri salah satu universitas terbaik negeri, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB) di Kecamatan Arjawinangun. 

Kemudian, Politeknik Manufaktur (Polman) bakal dibangun di Kabupaten Majalengka. "Masa depan Jawa Barat ada di Wilayah Cirebon, pemerintah punya kewajiban bertanggung jawab menyediakan untuk masyarakat," katanya. (din)

Read More

PMI Kota Cirebon Memiliki Pengurus Baru dan Siap Menjalankan Tugas-Tugas Kemanusiaan

Wali Kota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH

FOKUS CIREBON, FC – Komposisi  baru di tubuh PMI Kota Cirebon, menurut Wali Kota Cirebon menjadi pengurus yang ideal. Untuk itu, PMI diharapkan bisa menjalankan tugas-tugas kemanusiaan untuk masyarakat Kota Cirebon.

“Komposisi sekarang sangat ideal,” ungkap Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, SH, saat memberikan sambutan usai pengambilan ikrar Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kota Cirebon periode 2021-2026 di ruang Adipura Kencana, Balaikota Cirebon, Rabu, 31 Maret 2021. 

Sejumlah nama yang kiprahnya tidak diragukan lagi di bidang kemanusiaan tercatat dalam kepengurusan PMI Kota Cirebon. Diantaranya dr. H. Muhammad Edial Sanif, Sp,JP, dokter spesialis jantung yang kiprahnya di bidang kemanusiaan sangat luas dan kembali dipercaya menjadi ketua PMI Kota Cirebon.

Selain itu ada pula Fitria Pamungkaswati serta Andi Riyanto Lie yang masing-masing masih menjabat sebagai wakil ketua dan anggota DPRD Kota Cirebon. 

Sedangkan dalam kepengurusan Dewan Kehormatan PMI Kota Cirebon tercatat nama Kol Inf. Elkines Villando Dewangga K. SAP sebagai ketua Dewan Kehormatan yang juga sebagai Danrem 063 Sunan Gunung Jati. 

Sedangkan anggotanya ada nama seperti Letkol Inf Herry Indriyanto yang menjabat sebagai Dandim 0614 Kota Cirebon, AKBP Imron Ermawan, SH., S.Ik., MH., yang menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, Dra. Hj. Eti Herawati yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Cirebon dan Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si, yang juga sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon.

Komposisi yang sudah ideal ini diyakini Azis bisa membawa PMI Kota Cirebon untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dengan baik. 

“Kami memiliki harapan besar dengan kepengurusan yang baru ini,” ungkap Azis. 

Diantaranya menjadi mitra Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon dalam menjalankan sejumlah fungsi dan tugas, terutama tugas-tugas di bidang kemanusiaan.

Sementara itu Ketua PMI Kota Cirebon, dr. H. Muhammad Edial Sanif, SP, JP., mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan. “Tantangan PMI ke depan akan lebih berat,” ungkap Edial. Namun dengan bantuan dan sinergi dengan semua pihak, Edial meyakini langkah PMI Kota Cirebon bisa lebih ringan.

Edial juga menyatakan jika mereka siap untuk ditegur dan dikritik jika memang tidak berjalan sesuai dengan tugasnya. Sedangkan menyinggung gedung PMI yang baru Edial menyatakan ditargetkan selesai Juli sehingga kinerja PMI Kota Cirebon bisa lebih maksimal.

Sedangkan ketua PMI Jawa Barat, Irjen Pol (Purn) Drs Adang Rochdjana meminta kepada kepengurusan PMI Kota Cirebon yang baru dilantik untuk bisa menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan bersinergi dengan mitra lainnya. 

Adang juga meminta PMI Kota Cirebon merekrut sejumlah relawan yang jumlahnya 10 persen dari jumlah penduduk. 

“Keberadaan relawan PMI menjadi early warning system untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan, sehingga tugas-tugas kemanusiaan bisa berjalan dengan lebih cepat dan baik," tandasnya. (Nur)

Read More

Wakil Wali Kota Cirebon Lakukan Rapat Verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Bersama Kementerian PPPA RI

Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati saat menghadiri Rapat Verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) secara online bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 

FOKUS CIREBON, FC – Visi Sehat, Hijau, Agamis dan Inovatif (SEHATI) mengarah pada upaya peningkatan dan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak di Kota Cirebon.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati saat menghadiri Rapat Verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) secara online bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di ruang Gotrasawala BP4D Kota Cirebon, Selasa, 30 Maret 2021. 

“Dalam konteks pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, visi Kota Cirebon yaitu SEHATI, telah mengakomodasi komitmen tersebut,” tegas Eti.

Misi pertama berupaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, berbudaya dan unggul di segala bidang, misi kedua yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa dan inovatif. 

Sedangkan misi ketiga yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan dan misi keempat mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif. 

“Semuanya mengarah pada upaya peningkatan pelayanan publik termasuk meningkatkan pengarusutamaan gender serta perlindungan anak,” tegas Eti.

Eti menambahkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon senantiasa berupaya agar setiap orang terpenuhi haknya, baik itu laki-laki, perempuan, anak termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. 

“Kami mengintegrasikan semuanya masuk ke perencanaan program pembangunan,” tegas Eti. 

Adanya Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender juga membuktikan bahwa Pemda Kota Cirebon memiliki perhatian yang tinggi terhadap perempuan dan anak.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan secara online tadi diakui ada sejumlah arahan yang harus dilakukan. “Saya sudah minta setiap dinas untuk segera melakukannya,” tegas Eti. 

Diantaranya mendata setiap kegiatan yang dilakukan oleh perempuan di setiap dinas yang ada di Kota Cirebon. Begitu juga dengan mitra-mitra dan stakeholder. “Jadi nanti kita berbicara dengan data,” tegas Eti. 

Jika sudah dilengkapi, maka Eti yakin Kota Cirebon bisa meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). “2018 lalu kita sudah dapat tingkat madya, tahun ini kita harapkan bisa meningkat menjadi paripurna,” harap Eti.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas komitmen serta peran dari pimpinan kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 

Terutama melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang telah disepakati baik di tingkat global, nasional serta daerah untuk memastikan isu gender masuk ke dalam prioritas RPJMD.

Sementara itu Kepala BP4D Kota Cirebon, Iing Daiman, S.Ip, M.Si, menjelaskan karena pandemi Covid-19 masih terjadi, verifikasi yang biasanya dilakukan secara langsung kini dialihkan secara online. 

“Inti dari verifikasi tadi, kementerian PPPA mengapresiasi apa yang telah kita lakukan. Namun mereka juga memberikan beberapa catatan,” ungkap Iing. 

Salah satunya bagaimana cara penetapan target serta mengukur realisasi dengan menggunakan sejumlah parameter. “Ini yang akan kita tindak lanjuti,” ungkap Iing. (din)

Read More