Peran Dharma Wanita dan PKK Jangan Dianggap Remeh

CIREBON, FC - Keberadaan dan peran Dharma Wanita serta PKK yang ada di Kabupaten Cirebon, sangatlah penting. Mereka adalah pahlawan keluarga dan telah memberikan sumbangsih terhadap pembangunan di Kabupaten Cirebon. Demikian dikatakan Bupati Cirebon, Imron, saat memberikan sambutan dalam acara halal bi halal Dharma Wanita dan PKK Kabupaten Cirebon, Rabu (18/5/2022).

Halal bi halal yang bertempat di Pendopo Bupati tersebut, menurut Imron adalah sebagai momentum saling memaafkan satu sama lain. Bupati menilai, begitu mulianya peran seorang wanita. Selain kodrat  melahirkan dan merawat anak, juga harus  melayani suami.

"Peran wanita atau seorang ibu itu sangat luar biasa. Mereka harus serba bisa, karena perannya tidak terbatas. Jadi, dalam mengurus keluarga, peran perempuan kebanyakan sangat dominan," ungkapnya.

Bupati juga memandang, saat ini keterlibatan dan pemberdayaan wanita telah menemukan tempatnya. Mereka mempunyai organisasi yang tujuannya untuk pembinaan kesejahteraan keluarga. Lalu dalam perkembangannya, program pemberdayaan wanita bisa mensejajarkan antara pria dan wanita. 

"Untuk itu, saya berpesan kepada seluruh anggota Dharma Wanita dan PPK, untuk terus meningkatkan kualitas. Perannya sangat penting untuk kemajuan Kabupaten Cirebon," jelas Imron.

Bupati menambahkan, pentingnya peran perempuan sudah ada sejak zaman nabi-nabi dulu. Untuk itu, perilaku seorang istri akan sangat berpengaruh kepada sikap seorang suami. Apalagi, ASN yang ada di Pemkab Cirebon. Tentu, peran seorang istri sangat penting, karena bisa mengingatkan suaminya supaya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sejak zaman nabi, peran istri sangat berpengaruh besar dalam membangun sebuah rumah tangga. Ini akan melebar pada peran dan kinerja ASN. Istri ASN yang baik, tentu akan mendukung suaminya bekerja profesional. Begitupun sebaliknya," tukas Imron. (Indah)

Read More

Kota Cirebon Raih WTP dari BPK Atas LKPD Enam Kali Berturut-Turut

CIREBON, FC – Kota Cirebon kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

Opini WTP diserahkan BPK Perwakilan Jawa Barat kepada Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati mewakili Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., didampingi pula oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati, S.Pd, Selasa (17/5/2022), di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Atas capaian tersebut, Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., mengaku bersyukur. Menurut Azis, keberhasilan dalam meraih opini WTP ini salah satunya berkat kerja keras seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Kota Cirebon.

“Terimakasih kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemda Kota Cirebon yang telah berupaya maksimal melaksanakan tertib tata kelola keuangan, sehingga Kota Cirebon kembali menerima opini WTP dari BPK yang keenam berturut-turut,” ungkap Azis.

Oleh karena itu, Azis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemda Kota Cirebon. 

“Untuk itu, saya ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kinerja para ASN,” kata Azis.

Capaian itu, sambung Azis, harus menjadi motivasi untuk pihaknya agar selalu menjalankan tata kelola keuangan pemerintahan daerah secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk selalu tertib dalam melaksanakan aturan-aturan pemerintahan,” katanya.

Hal senada disampaikan Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati, bahwa keberhasilan Pemda Kota Cirebon meraih opini WTP dari BPK adalah hasil kerja keras ASN di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemda Kota Cirebon.

“Capaian ini tentu merupakan keberhasilan semua pihak, terutama para ASN kami. Oleh karenanya, saya sangat berterimakasih dan mengapresiasi. Kedepannya harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi,” kata Eti.

Sementara itu, berdasarkan keterangan tertulis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. (din)

Read More

Bupati Cirebon Minta Koordinasi Kepala SKPD Semakin Intens

CIREBON, FC - Bupati Cirebon, Imron, meminta kepada semua kepala SKPD untuk lebih intens lagi melakukan koordinasi dengan dirinya. Hal itu disampaikan bupati dalam acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 pada Pemkab Cirebon, bertempat di ruang Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (17/5/2022).

Dihadapan beberapa pejabat, Imron menyoroti terkait masih lemahnya koordinasi beberapa pejabat, kepada dirinya. Padahal, sebagai Bupati, Imron sejak awal sudah mengaku kran koordinasi seluas-luasnya kepada seluruh kepala OPD di Kabupaten Cirebon. Tapi pada kenyataannya, sampai saat ini banyak yang tidak serius.

"Kalau tidak ada pertemuan seperti ini, beberapa kepala OPD jarang berkoordinasi dengan saya. Apa sih susahnya koordinasi? Bertemu di kantor ataupun di pendopo, tidak masalah kan?," kata Imron. 

Padahal kata Imron, sebagai bupati harusnya semua pejabat mengerti dan memahami bahwa dirinya selalu terbuka dalam segala hal. Jangankan untuk bertemu anak buah, bertemu dengan masyarakat Kabupaten Cirebonpun, dirinya mengaku siap kapan saja.

"Yang terpenting, saya diberi tahu bahwa ada masalah yang harus dipecahkan bersama. Jangan sampai masalah muncul, dan kesannya saya tidak bisa menyelesaikan. Padahal saya justru tidak tahu," jelasnya.

Bupati kembali memastikan, pada masa kepemimpinannya, tidak ada istilah membela kepentingan pribadi atau golongan. Untuk itu, dirinya juga meminta kepada semua pihak untuk fokus membangun Kabupaten Cirebon, dan menghilangkan egosentris masing-masing.

"Urusan partai ada waktunya. Sekarang ini fokus membangun Kabupaten Cirebon, karena kepentingan masyarakat lebih utama," akunya.

Dalam kegiatan tersebut, Imron menyebutkan penetapan undang-undang desa telah membawa perubahan yang sangat fundamental dalam pengelolaan pemerintahan desa. Undang-undang ini juga sebagai upaya pemerataan pembangunan desa dan pencegahan kemiskinan.

"Adanya undang-undang desa memberikan keleluasaan pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan. Silakan kelola desa berikut keuangannya, sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Ini supaya masyarakat bisa sejahtera," tukas Imron. (Bam)

Read More

MT Subulussalaam Gelar Halal Bihalal

HARJAMUKTI, FC - MT Subulussalaam RW  14 Permata Harjamukti Utara Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon  menggelar  Acara Silaturahmi  dan  Halal BI Halal Idul Fitri  1443 H bertempat di Masjid setempat Senin (16/4).

Ketua MT Yuyun Yuningsih, S.AP didampingi Sekretaris Titin Suhartini menjelaskan bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerja keras semua Pengurus dan Jamaah Majelis Ta'lim dan bantuan semua pihak, kemudian beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan adalah Nasi Jumat Berkah,  Santunan Sosial, Gerakan Ahad Subuh  Berjamaah, Baksos bersama ACT, Pendistribusian Al Qur'an bersama Badan Wakaf Al Qur'an, Membantu Renovasi Pembangunan Ponpes Kedung Krisik  dan lainnya, tegas Yuyun Yuningsih kepada  awak media. 

Oleh karena melalui momentum Silaturahmi Halal Bi Halal  kami mengucapkan terima kasih atas dukungan nya selama ini dan mohon maaf lahir batin atas segala khilaf dan salah selama ini, tandas Sekretaris MT  Subulussalaam Titin Suhartini didampingi Bendahara Nunung Nurhayati.

Sementara itu Pembina MT Subulussalaam Ustadz Didi Sunardi SE dalam sambutannya mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan  merasa bangga kepada Ibu Ibu MT Subulussalaam yang telah melaksanakan berbagai program kegiatannya selama ini dan  dapat  membantu masyarakat sekitar Masjid Subulussalaam dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga benar-benar keberadaan MT Subulussalaam dapat dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak. Dan  dirinya juga menghaturkan ucapan Selamat lebaran Idul Fitri 1443 H mohon maaf lahir dan bathin, tandas pria  yang juga  Sekretaris PD DMI Kota Cirebon. 

Sementara itu  Ketua DKM Subulussalaam Naim Abdurachman, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tinggi nya serta mengapresiasi kepada Ibu Ibu Jamaah Majelis Ta'lim Subulussalaam yang  telah mengadakan kegiatan Halal BI Halal ini, dan berpesan agar terus meningkatkan kualitas kegiatan nya di masa mendatang, tegas  Naim Abdurachman. 

Sementara dalam Tausiyah nya DR. Saefulloh, M.Pd menjelaskan tentang hakekat dan makna Silaturahmi serta Halal BI Halal Idul Fitri 1443 H. ( Didi )

Read More

Wakil Walikota Cirebon Hadiri Halal Bi Halal di RW 14 Permata Harjamukti Utara

 

Wakil Walikota Cirebon pada kegiatan silaturrahmi dan halal BI halal yang diselenggarakan Pengurus RW 14 Permata Harjamukti Utara (PHU), Kota Cirebon. 

HARJAMUKTI, FC - Pengurus RW 14 Permata Harjamukti Utara Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, bersama jajaran Pengurus RW, RT, Kader  PKK dan Posyandu, serta sesepuh dan tokoh masyarakat menggelar Silaturahmi Halal Bi Halal yang dihadiri  oleh Wakil Walikota  dan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon di Halaman Bapermas setempat.

Ketua RW 14 Permata Harjamukti Utara  (PHU) H. Anang Juli Suryanto, dalam sambutannya mengatakan, bahwa pihaknya mengucapkan rasa syukur, karena pada tahun ini bisa melaksanakan kegiatan  silaturahmi dan Halal Bi Halal Idul Fitri 1443 H, setelah sempat terhenti selama dua tahun karena Pandemi Covid 19.

"Alhamdulillah, tahun 2022 ini kami bisa menggelar silaturahmi, tidak kurang dari  100 orang hadir dalam acara ini. Ini merupakan kegiatan silaturahmi pasca  bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H, melalui momentum ini kami saling  bermaaf-maafan di antara kita, dimana mungkin selama kami hidup bertetangga dan bermasyarakat ada khilaf dan salah. Maka atas nama Pengurus RW 14 PHU menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin bilamana selama ini belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga," tandas H. Anang Juli Suryanto didampingi Bendahara Sukarna,  SE.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya atas kehadiran Ibu Wakil Walikota dan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon serta perwakilan dari  PT. Pertamina Gas Negara Cirebon dalam acara silaturahmi dan Halal Bi Halal Idul Fitri 1443 H.

Sementara Wakil Walikota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati dalam kesempatan tersebut mengemukakan, bahwa dirinya menyambut baik dan mengapresiasi kepada Pengurus RW 14 PHU Kelurahan Kalijaga yang telah mengadakan kegiatan silaturahmi dan Halal Bi Halal Idul Fitri 1443 H.

Selanjutnya dirinya juga atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon meminta dan memohon maaf lahir dan bathin atas segala kekurangannya selama ini yang hampir 3 tahun pemerintahannya bersama Walikota Cirebon Nashrudin Azis, belum maksimal dalam mewujudkan Kota Cirebon yang "SEHATI". 

"Ini tentunya sudah kita ketahui bersama  bahwa banyak anggaran yang tidak terserap oleh SKPD dalam melaksanakan kegiatan program pembangunan dan lainnya, karena adanya kebijakan refocusing dampak dari  Pandemi Covid 19, dan pihaknya berharap  agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang sesungguhnya bahwa  Pandemi Covid 19 belum berakhir karena  baru menuju endemi," tutur Wakil Walikota Cirebon. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati yang juga didaulat memberikan sambutan mengemukakan, bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada masyarakat RW 14 PHU yang selama ini selalu memberikan masukan dirinya selaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas menyerap dan  menampung semua aspirasi baik yang bersifat langsung maupun tidak  langsung. 

Dalam kegiatan tersebut, acara ditutup dengan siraman rohani yang disampaikan oleh Ustadz Suprapto, S.Ag dan Pembacaan doa oleh Ustadz Didi Sunardi SE, Sekretaris PD DMI Kota Cirebon, serta dilanjutkan dengan saling bersalaman dan bermaaf maafan.  (Didi)

Read More

LPK Grand Wisata Berangkatkan Kru Kapal Pesiar Internasional

CIREBON, FC - Sebanyak 49 orang kru kapal pesiar peserta didik LPK Grand Wisata Cirebon, diberangkatkan keluar negeri. Mereka akan bekerja di beberapa kapal pesiar internasional berbendera Ingris dan Amerika Serikat. Sepanjang tidak melakukan pelanggaran berat, mereka boleh bekerja sesuai keinginan mereka. 

"Mereka sesukanya bekerja di kapal pesiar. Asal tidak terlibat perkelahian, mencuri atau pelecehan seksual, mereka bebas memilih masa kerja," kata Direktur Utama LPK Grand Wisata Cirebon, Ali Wardana, Sabtu (14/5/2022) saat melakukan syukuran pemberangkatan di Pendopo Bupati Cirebon.

Ali menjelaskan, sistem kerja yang diberikan dalam satu tahun, hanya bekerja selama sepuluh bulan saja. Sedangkan dua bulannya, harus mengambil cuti dan diberikan kesempatan untuk pulang ke Indonesia. Alasannya, prinsip kerja di Eropa adalah, semakin lama meninggalkan keluarganya, maka semakin lama pula etos kerja mereka akan semakin menurun.

"Jadi dalam satu tahun kerja, mereka hanya bekerja selama sepuluh bulan. Dua bulannya ya cuti pulang ke Indonesia," ungkapnya.

Saat ini LPK Grand Wisata Cirebon, sudah 12 tahun berdiri. Selama kurun waktu tersebut, sudah ada 3.000 lulusan yang disalurkan bekerja di beberapa kapal pesiar internasional. Dirinyapun menilai, Pemkab Cirebon sangat mendukung program tersebut, sehingga lembaga kursusnya merupakan lembaga kursus terbaik se-Indonesia.

"Atas dukungan Pemkab Cirebon, lembaga kami merupakan lembaga kursus terbaik se-Indonesia. Kami sudah meraih akreditasi A, jadi dukungan dan support Pemkab Cirebon sangat membantu kami," terangnya.

Sedangkan Bupati Cirebon, Imron, mengaku antusias dengan kiprah LPK Grand Wisata Cirebon. Bupati menilai, bahwa semua pekerja di Kabupaten Cirebon yang berangkat ke luar negeri, merupakan pahlawan devisa. Imron berpesan, supaya mereka bisa menjaga nama baik Kabupaten Cirebon.

"Mereka merupakan pahlawan devisa. Tolong jaga nama baik Kabupaten Cirebon dan nama baik negara. Jangan lupa, gaji yang diterima harus dikelola dengan baik, supaya bisa dipakai sebagai modal usaha saat selesai bekerja nanti," ucap Imron.

Sedangkan, anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari fraksi PDIP, Aan Setiawan sepakat dengan bupati, agar mereka menjaga nama baik daerah, bangsa dan keluarga. Dengan tingkat pengangguran Kabupaten Cirebon yang cukup tinggi, dengan kehadiran LPk Grand Wisata Cirebon, setidaknya bisa mengurangi tingginya angka pengangguran.

"Tolong Kadis Disnakertrans mencatat semua warga Kabupaten Cirebon yang berangkat keluar negeri. Ini supaya data pengangguran di Kabupaten kita, jelas. Bagaimanapun mereka adalah pahlawan devisa Kabupaten Cirebon," tukasnya. (Indah)

Read More

RMB IAIN Syekh Nurjati Gelar Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama Bagi Guru Agama di Sekolah Se Cirebon

CIREBON, FC - Rumah Moderasi Beragama (RMB) IAIN Syekh Nurjati Cirebon bekerjasama dengan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI menggelar pelatihan penguatan penggerak moderasi beragama bagi guru agama pada sekolah Angkatan V. Melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, pelatihan diikuti oleh 30 guru lintas agama pada tingkat SD-SMP-SMA/SMK se- Kota dan Kabupaten Cirebon, Sabtu (14/5/2022).

H. Efa Ainul Falah, MA, selaku kordinator program kegiatan menuturkan bahwa pelatihan penguatan moderasi beragama bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama merupakan kegiatan mandatory atau mandat yang wajib dilaksanakan di setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Agama.  

Kegiatan ini berlangsung selama 6 hari (10-15 Mei 2021) dan bertempat di aula Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Pelatihan penggerak ini dilaksanakan oleh tim trainer RMB IAIN Syekh Nurjati yang terdiri H. Debi Fajrin Habibi, M.Pd, Dr. H. Mohamad Yahya, M.Hum, tim trainer dari Pusdiklat dan pembicara pakar lainya. 

Dr. H. Mohamad Yahya yang juga ketua RMB IAIN Syekh Nurjati menekankan bahwa target pelatihan mengenalkan perspektif moderasi beragama, berpandangan, bersikap dan berperilaku moderat kepada para guru.

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Sumanta, M.Ag di sela membuka Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama bagi Guru Agama Sekolah menyampaikan pentingnya kegiatan ini dilakukan. 

Menurutnya, dalam persepektif Kementerian Agama, pengarusutamaan moderasi beragama dimasifkan dalam upaya mewujudkan pemahaman agama yang inklusif, toleran dan damai di tengah-tengah pluralitas bangsa.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Dr. H. Imam Safe’i, M.Pd, Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, bahwa guru agama harus mampu menyiapkan dan mencetak generasi muda Indonesia yang memiliki pemahaman dan kapasitas keagamaan yang Rahmatan lil-Alamin, penuh kasih sayang dan cinta.

 “Sehingga tekstualitas dan ekslusifisme dalam beragama mampu dikikis dengan pemahaman agama yang tengah-tengah, dan menjungjung tinggi kemanusiaan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. H. Imam Safe’i, M.Pd menegaskan bahawa para guru agama memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penguatan moderasi beragama bagi siswa dan siswi. Mengingat guru memiliki kedekatan intelektual, spiritual, moral dan emosional, karena berhadapan langsung dengan murid-murid sekolah.

Seiring perkembangan waktu di era saat ini, moderasi beragama dijadikan sebagai manadatory bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama. Hingga saat ini, pokja Moderasi Agama tingkat pusat masih menggalakkan Pelatihan Penguatan Moderasi sebagai kegiatan yang masif di lingkungan Kementerian Agama. Termasuk pelatihan penggerak kali ini yang meliputi 56 jam pelatihan bagi para guru.

Heru Kusumo, salah satu peserta dari SMP Highfield Cirebon menyambut baik dan merasa senang mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, peserta yang berasal dari berbagai agama berbeda mampu bekerjasama dengan baik, dan menjalankan pelatihan dengan menyenangkan. 

“Selain itu, kami mendapatkan banyak ilmu dan pemahaman baru untuk kami sampaikan kepada anak-anak kami tentang moderasi beragama yang amat penting,” ungkapnya.

Hal ini seperti pula disampaikan oleh Sr. Paskalia Agnes SA dari SMP Santa Maria Cirebon. Harapanya, alumni pelatihan ini mampu melakukan konsolidasi untuk membangun Gerakan moderasi beragama di Kota Cirebon khususnya. Sehingga kehidupan keberagamaan di Cirebon mampu senantiasa damai dan sejuk. “Selain itu, pelatihan semacam ini harus pula diadakan secara konsisten di sekolah-sekolah agar menjangkau lebih banyak peserta didik,” pungkasnya.

Read More