Antisipasi Banjir, Komisi II DPRD Ingatkan Pemerintah Soal Perbaikan Drainase

CIREBON – Komisi II DPRD mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk memperbaiki sejumlah drainase guna mengantisipasi banjir.

Masalahnya, terdapat banyak drainase di Kota Cirebon yang mengalami kerusakan atau bahkan penyumbatan. Kondisi itu berdampak beberapa lokasi di Kota Cirebon terjadi genangan dan banjir ketika hujan deras dan debit aliran dari hulu sungai meningkat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD H Karso SIP dalam rapat kerja, bersama Dinas PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Senin (13/5/2024) di Griya Sawala.

“Beberapa titik masih ada drainase tidak berfungsi maksimal, apalagi diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin dalam membuang sampah,” ujarnya.

Sehingga, penumpukan sedimentasi di beberapa wilayah aliran sungai perlu segera dilakukan tindakan dari instansi terkait.

Selain itu, Karso pun merasa prihatin dengan masih adanya bangunan-bangunan yang berdiri di atas drainase ataupun saluran air.

Menurutnya, hal tersebut perlu ditinjau ulang sejauh mana perizinan yang telah dikantongi bangunan tersebut.

“Kalau izinnya tidak ada berarti masuk bangunan liar dan perlu tindakan lanjut,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi II Ir Watid Sahriar MBA menilai Dinas PUPR dapat melibatkan BBWS dalam penanganan persoalan drainase.

Sehingga, keduanya bisa bersinergi dalam membuat rumusan perencanaan teknis yang nantinya dituangkan dalam Detail Engineering Design (DED).

DED sendiri merupakan perencanaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pembangunan sistem saluran drainase.

“Kalau inisiasi instansi terkait masih belum terealisasi, kan bisa mengajukan usulan ke provinsi atau pusat,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Cirebon Rachman ST menyebut, akan menormalisasi aliran sungai yang sedimentasinya menumpuk.

Adapun aliran sungai tersebut meliputi; sungai Sijarak 1, sungai Sijarak 2, sungai Cikenis, sungai Cikalong, sungai Bedeng, sungai Sigujeg dan sungai Cimanggu.

“Kami juga meminta BBWS bisa ikut membantu penyelesaian tersebut, terutama menangani drainase jalan yang dipenuhi sampah, sedimentasi bahkan ketutup plat beton,” tuturnya.

Selain itu, upaya peningkatan kesadaran pun akan ditingkatkan dalam mengelola sampah yang berasal dari limbah rumah tangga.

“Nanti, kami juga memetakan dan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat,” pungkasnya.

Pihak BBWS pun menyatakan siap dalam langkah strategis yang disampaikan Dinas PUPR dalam penanganan banjir di Kota Cirebon.

Turut hadir anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Syarif Maulana dan Agung Supirno SH.

Read More

IAIN Cirebon dan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Gelar Konsinyering Penyusunan Pagu Anggaran 2025

PEKALONGAN FC – Dalam rangka mempersiapkan penyusunan pagu indikatif (pagu sementara) Ditjen Pendis tahun 2025, IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengadakan kegiatan Konsinyering Penyusunan Pagu Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025. 

Kegiatan yang berlangsung dari 14 hingga 17 Mei 2024 ini dihadiri oleh 89 peserta dari berbagai unit kerja.Selasa, (14/05/2024).

Ketua pelaksana kegiatan, Nining Suryaningsih, SE., melaporkan bahwa persiapan telah dimulai dengan sukses pada 13 Mei 2024 melalui Bimbingan Teknis Aplikasi E-Planning yang diikuti oleh 29 peserta dari masing-masing unit. 

“Alhamdulillah, Bimbingan Teknis ini berjalan lancar dan menjadi dasar kuat bagi tahapan konsinyering selanjutnya,” ujar Nining.

Kegiatan konsinyering ini menghadirkan sejumlah pemateri. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., Rektor UIN Gusdur Pekalongan. Prof Dr H Aan Jaelani, M.Ag., membuka sesi dengan materi tentang Penguatan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja. 

Nining menegaskan pentingnya acara ini untuk menghasilkan perencanaan program anggaran yang berkualitas dan berdampak.

“Konsinyering ini menjadi dasar dalam menjalankan Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan Perjanjian Kinerja (Perkin) baik dengan Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan maupun dengan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama,” ujar Prof. Aan.

Tema penyusunan program dan anggaran tahun 2025 yang diusung adalah “Digitalisasi Layanan Publik dan Internasionalisasi Menuju Keunggulan Kampus yang Berdampak.” 

Menurut Prof. Aan, tema ini sejalan dengan visi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui digitalisasi dan internasionalisasi.

Prof. Aan juga menjelaskan bahwa Perkin Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Program Pendidikan Tinggi mencakup penguatan sistem pendidikan yang moderat, peningkatan kualitas tenaga pendidik, standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan, serta pemanfaatan penelitian. 

Selain itu, program dukungan manajemen juga fokus pada peningkatan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.

Adapun delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri adalah sebagai berikut:

Persentase lulusan S1 dan Program Diploma setahun terakhir yang berhasil mendapatkan pekerjaan layak, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha.

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional seperti magang, proyek desa, mengajar, riset, atau pertukaran pelajar.

Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam lima tahun terakhir.

Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

Persentase program studi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra.

Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran berbasis proyek sebagai sebagian bobot evaluasi.

Persentase program studi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

Dengan kegiatan ini, IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berharap dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran yang lebih baik dan berdampak positif bagi kemajuan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. (din)

Read More

Bangun Perilaku Jujur Siswa, PJ Walikota Cirebon Resmikan Kantin Kejujuran

CIREBON, FC - Program ini merupakan kerjasama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dengan tema “Aksi Nyata Implementasi Pendidikan Anti Korupsi”.

Launching program secara serentak di SD dan SMP se-Kota Cirebon ini dihadiri unsur forkopimda, Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar Kota Cirebon dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP., Selasa, (14/5/2024).

Kantin kejujuran sebagaimana kantin pada umumnya, yakni sebuah tempat di sekolah yang menjual makanan dan minuman. Kantin biasa dikunjungi siswa saat istirahat.

Namun, ada hal pokok yang membedakan kantin kejujuran dengan kantin biasa, yaitu tidak adanya penjaga kantin atau kasir sehingga si pembeli harus mengambil sendiri makanan dan minuman yang diinginkan, lalu menyelesaikan sendiri pembayarannya.

Si pembeli meletakkan uang tepat sejumlah rupiah yang harus dibayarkannya di kotak uang. Jika uangnya lebih besar daripada harga yang harus dia bayar, uang kembali dia ambil sendiri dari kotak uang itu.

Dengan demikian, kantin kejujuran bisa menjadi ajang pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya perilaku jujur terhadap diri sendiri.

Pada akhirnya akan bermuara kepada lahirnya generasi yang menghormati kejujuran sekaligus memunculkan generasi antikorupsi.

Pj Wali Kota mengatakan bahwa dirinya berharap, tertanam dalam hati siswa di sekolah dan pembeli untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

“Semoga program kantin kejujuran ini dapat menjadi gerakan yang terus menerus dengan perilaku dan integritas anak-anak kita akan terbentuk,” ujarnya.

Pj Wali Kota juga menyampaikan terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang sudah mendukung program ini. Sebelumnya, kata Pj Wali Kota, sudah ada beberapa program yang dilaksanakan di sekolah seperti tokoh mengajar, jaksa masuk sekolah dan lainnya.

Pj Wali Kota menginginkan, kantin kejujuran bisa menjadi langkah awal pelajaran antikorupsi sejak dini untuk menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Kami mempunyai keyakinan bahwa pembentukan karakter dan perilaku jujur dari kantin kejujuran ini sebagai dasar sekaligus bekal untuk para siswa dalam hidup bernegara dan bermasyarakat,” tandasnya.

Ditambahkan Pj Wali Kota, meminta kepada Kadisdik untuk berkoordinasi dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) X Provinsi Jawa Barat, untuk menerapkan kantin kejujuran di SMA, SMK, maupun SLB, termasuk juga di perguruan tinggi.

Sementara itu, Kajari Kota Cirebon, Umaryadi menegaskan, kantin kejujuran merupakan salah satu program pendidikan anti korupsi yang diterapkan di sekolah.

“Kantin kejujuran ini juga bagian dari mendukung program pemerintah berkaitan dengan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Masih kata Kajari, tidak hanya mengedepankan aspek pencegahan dan penindakan, kantin kejujuran juga mengedepankan sisi edukatif, yaitu memberikan pendidikan kepada semua orang agar memiliki budaya malu terhadap korupsi.

“Sehingga ini akan menjadi bekal untuk siswa kedepannya bagaimana bersikap dan berperilaku yang sesuai norma di masyarakat,” harapnya. (Ara)

Read More

FITK IAIN Cirebon Mengirim 5 Mahasiswa ke Program PLP-KKN Integrasi Internasional di Malaysia

CIREBON, FC – Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) mengirimkan lima mahasiswa dari jurusan yang akan re akreditasi unggul ke dalam program Pengenalan Lapangan Persekolahan – Kuliah Kerja Nyata (PLP-KKN) Integrasi Internasional. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan global serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di tingkat internasional.

Dalam upaya penguatan pengabdian masyarakat dan pengalaman internasional bagi mahasiswa, FITK telah memilih peserta dari berbagai jurusan yang dianggap memiliki potensi unggul. 

Kelima mahasiswa tersebut adalah Aulia Khoirunnisa (Tadris Bahasa Inggris), Rizqi Adella (Tadris Matematika), Dede Sarah (MPI), Egina Bumiarti (Tadris Biologi), dan Lisnawati (PGMI).

Pelepasan peserta PLP-KKN Integrasi Internasional dilakukan secara langsung oleh Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menekankan pentingnya program ini sebagai langkah strategis dalam mempercepat Internasionalisasi Kampus dan Implementasi MBKM. Senin,(13/05/2024).

Dr. H. Saifuddin, M.Ag, Dekan FITK, dalam sambutannya menyatakan bahwa program ini memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan akademis, membentuk karakter, serta kepemimpinan dalam lingkungan global.

“Periode Kedua akan menyusul 15 mahasiswa untuk lokasi Kuala lumpur dan Jeddah Arab Saudi.” Dr Saifuddin menambahkan.

Kepala Program PLP-KKN Integrasi Internasional sekaligus Wakil Dekan I FITK, Dr. Atikah Syamsi, M.Pd.I, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga membantu mahasiswa untuk memahami beragam budaya dan bahasa sesuai dengan destinasi mereka.

Para peserta program juga akan mendapatkan pendampingan dan supervisi dari dosen-dosen berpengalaman selama menjalani PLP-KKN Integrasi Internasional di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) Malaysia. 

Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi fakultas-fakultas lain di IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk mengembangkan inovasi dalam pembelajaran mahasiswa.

Prof Dr H Aan Jaelani, M.Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, berpesan agar peserta melaksanakan kegiatan dengan semangat dan inovasi, serta mempublikasikan pengalaman mereka ke media sosial untuk memberikan citra positif bagi lembaga yang sedang bertransformasi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon menuju Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Dengan diselenggarakannya program ini, diharapkan mahasiswa FITK semakin tertarik dan memahami manfaat serta peluang yang ditawarkan oleh PLP-KKN Integrasi Internasional, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan akademis dan masyarakat di berbagai belahan dunia. (din)

Read More

PSGA IAIN Cirebon Adakan Bedah Buku 'Dari Aborsi Sampai Childfree'

CIREBON, FC - Pusat Studi Gender dan Anak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon mengadakan acara bedah buku yang berjudul "Dari Aborsi Sampai Childfree" pada hari Selasa,14 Mei 2024. Acara ini diselenggarakan di Auditorium Lp2m dan dihadiri oleh 70 peserta dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat umum. 

Buku "Dari Aborsi Sampai Childfree" merupakan karya dari Dr. Faqihuddin Abdul Kodir,Lc,M.A seorang pendiri mubadallah,pakar gender sekaligus kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Lp2m) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon yang telah banyak menulis tentang isu-isu perempuan dan anak. 

Buku ini mengeksplorasi berbagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat terkait pilihan-pilihan reproduktif perempuan, mulai dari aborsi, hak reproduksi, hingga keputusan untuk tidak memiliki anak (childfree).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam sambutannya, Prof.Dr. Hajam,M.Ag 

Ketua Pusat Studi Gender dan Anak, Dr.Masri'ah,M.Ag juga menekankan pentingnya diskusi terbuka mengenai topik-topik yang sering dianggap tabu dalam masyarakat. 

"Buku ini memberikan perspektif yang komprehensif tentang dinamika pilihan reproduktif perempuan, yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam wacana publik," tuturnya.

Bedah buku ini menghadirkan beberapa pembicara terkemuka, termasuk penulis buku Dr. Faqihuddin Abdul Kodir,Lc,M.A dan Prof.Dr.Hj.Septi Gumiandari,M.Ag. Dalam sesi diskusi, Dr. Faqihuddin Abdul Kodir,Lc,M.A menyebutkan bahwa buku ini merupakan buku ke-3 yang beliau keluarkan. 

Ketiga buku tersebut dibahas mengenai bagaimana memahami terutama hadits secara lebih praktis dengan menggunakan metode mubadalah. 

Menurutnya laki-laki dan perempuan sama-sama subyek guna melakukan maqoshid dan menikmati maqoshid tersebut. Pembahasan utama dalam buku yang ke-3 ini ialah bagaimana mubadalah digunakan untuk membaca isu isu kontemporer seperti aborsi dan childfree. 

Sementara itu, Prof.Dr.Hj.Septi Gumiandari,M.Ag memberikan penjelasan bahwa buku ini sangat praktis, terdiri dari 5 bab. 

Banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dalam buku tersebut. Dalam buku ini terkait dengan aborsi, penulis mengungkapkan bahwa aborsi tidak dijelaskan secara jelas dalam hadits maupun al-qur'an. Childfree juga merupakan ruang yang diberikan kepada perempuan untuk memilih. 

Dalam isu isu kontemporer tersebut, penulis menggunakan kemampuannya sehingga melahirkan pemahaman pemahaman yang adil terhadap laki laki dan perempuan. 

Aborsi merupakan isu yang kontroversial dan sering diperdebatkan. Bedah buku tentang aborsi mungkin akan membahas berbagai perspektif, baik pro maupun kontra, serta implikasinya secara hukum, etika, dan kesehatan. 

Diskusi akan difokuskan pada memahami kompleksitas isu aborsi dan menghindari penilaian moral yang terlalu subjektif.

Topik childfree juga menarik untuk didiskusikan. Bedah buku tentang childfree akan mengupas alasan-alasan seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, serta dampaknya bagi individu, keluarga, dan masyarakat. 

Ketua pelaksana kegiatan, Wulan, menyatakan bahwa diskusi ini berusaha untuk memahami dan menghargai pilihan hidup yang berbeda-beda.

Selain itu kata Wulan, seminar "Dari Aborsi sampai Childfree" di IAIN Syekh Nurjati Cirebon berlangsung kondusif dan menarik, dengan peserta yang tampak sangat antusias. 

Sedangkan tujuan seminar ini adalah untuk membuka dialog dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu aborsi dan pilihan hidup tanpa anak dari perspektif Islam.

"Sebagai Ketua Relawan Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Syekh Nurjati Cirebon, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara bedah buku "Aborsi dan Childfree", ucapnya.

Menurutnya, acara ini adalah wujud nyata dari upaya kita untuk terus memperkaya wawasan dan diskursus mengenai isu-isu gender yang krusial dan kerap kali kontroversial di masyarakat. Ujar imelda

Selain itu, diskusi tentang aborsi dan pilihan untuk childfree tidak hanya berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan moral yang perlu kita pahami bersama. 

"Bedah buku ini membuka ruang dialog yang konstruktif, di mana kita dapat saling mendengarkan dan belajar dari perspektif yang berbeda-beda," tutur Wulan.

Sehingga acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita mengenai hak-hak individu dalam mengambil keputusan yang menyangkut tubuh dan kehidupan mereka sendiri. 

Selain itu, kita juga mengajak seluruh peserta untuk terus mendukung dan memperjuangkan kesetaraan gender dan keadilan sosial di lingkungan kita masing-masing. Pungkas imelda

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Mari kita terus bergandengan tangan dalam mengedukasi dan memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil dan setara," ujarnya.

Sementara itu, sesi tanya jawab yang interaktif ini menunjukkan antusiasme peserta dalam mendiskusikan topik ini. Banyak peserta yang berbagi pengalaman pribadi dan pandangan mereka mengenai isu-isu yang dibahas dalam buku. 

"Dengan adanya acara seperti ini, Pusat Studi Gender dan Anak berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu penting seputar hak reproduktif dan pilihan hidup perempuan," tutup Wulan. (Kontributor Imelda)

Read More

Buka Rembuk Stunting, Wabup Ayu : Perlunya Sinergitas, Kolaborasi dan Kerjasama Semua Stakeholder

KABUPATEN CIREBON, FC — Wakil Bupati Cirebon, Hj .Wahyu Tjiptaningsih, SE.,M.Si membuka acara Rembuk Stunting dalam rangka koordinasi konvergensi dan konsolidasi penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi Kabupaten Cirebon tahun 2024 di ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (14/5/2024).

Ayu–sapaan akrab Wabup Cirebon mengatakan, Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara perangkat daerah penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Cirebon juga berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting di bawah angka 14 persen tahun 2024, dengan kolaborasi dan sinergitas seluruh elemen melalui konvergensi kegiatan, yang mengarah kepada terciptanya upaya-upaya strategis dan terarah dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aksi konvergensi tahun 2024 yang sedang berjalan saat ini terus dilakukan sesuai dengan jadwal dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Ayu, angka prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebesar 18,6 persen, sedangkan di tahun 2023 naik menjadi 22,9 persen. Artinya, terjadi kenaikan angka stunting sebesar 4,3 persen.

“Tahun 2023 kemarin, ada kenaikan sebesar 4,3 persen stunting di Kabupaten Cirebon. Dan di tahun 2024, ini perlu kerja keras dan upaya terus menerus untuk mencapai target penurunan angka stunting 14 persen,” sambungnya.

Ayu menyebut, tugas dan upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait saja, seperti Dinas Kesehatan, DPPKBP3A, serta Bappelitbangda, melainkan tanggung jawab semua sektor, termasuk sektor swasta, dan seluruh elemen masyarakat.

“Sebagaimana yang sudah menjadi tagline percepatan penurunan stunting Provinsi Jawa Barat “Ngabring” (ngawal bareng Jabar zero new stunting). Saya meminta kepada perangkat daerah terkait untuk menjadikan upaya percepatan penurunan stunting ini sebagai program prioritas dan strategis,” imbuhnya. (din)

Read More

Wakil Bupati Cirebon Hadiri Penganugrahan Badan Publik dan Tokoh Penggerak Keterbukaan informasi Publik Tahun 2023

KABUPATEN CIREBON, FC — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si menghadiri penganugerahan badan publik dan tokoh penggerak keterbukaan informasi publik tahun 2023 di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (14/5/2024).

Wakil Bupati yang kerap disapa Ayu ini mengatakan, pihaknya atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, menyambut baik atas dilaksanakannya penganugerahan badan publik dan tokoh penggerak keterbukaan informasi publik tahun 2023 untuk tingkat Kabupaten Cirebon.

“Jangan hanya dilihat dari pemberian apresiasi kepada badan publik dan tokoh di Kabupaten Cirebon, tapi memang sebagai penyelenggara dan stakeholder pemerintah daerah, kita tentu wajib mempublikasikan informasi publik kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dalam mewujudkan “good governance” di Kabupaten Cirebon,” ujar Ayu.

Apresiasi ini, lanjut Ayu, harapannya dapat menjadi motivasi kepada para penerima, baik badan publik maupun tokoh penggerak keterbukaan informasi publik untuk dapat selalu konsisten dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cirebon.

“Bagi badan publik di Kabupaten Cirebon yang tahun ini belum mendapatkan apresiasi, agar termotivasi kedepannya untuk dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik di masing-masing SKPD, sehingga di tahun mendatang dapat meraihnya,” sambungnya.

Menurut Ayu, keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik di lingkup Kabupaten Cirebon ini, tentu juga akan mempengaruhi penilaian terhadap Kabupaten Cirebon dalam memperoleh predikat kabupaten informatif di tingkat Jawa Barat.

“Apabila badan publik kita ini informatif, tentu akan menumbuhkan “public trust” (kepercayaan publik) kepada pemerintah Kabupaten Cirebon,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, Muhammad Idrus, M.Ag mengatakan, acara penganugerahan ini menjadi momentum puncak dari monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2023, yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon.

“Penganugerahan ini bukanlah kompetisi, tetapi lebih kepada upaya pengawasan dan dorongan, agar badan publik terus meningkatkan keterbukaan informasi,” ujar Idrus.

Ia berharap, dengan adanya monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan angin segar bagi berlangsungnya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Cirebon.

“Keterbukaan informasi publik bukanlah kompetisi, tetapi lebih kepada pengawasan terhadap kepatuhan badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008,” sambungnya.

“Harapan kami, tahun ini 80 persen badan publik yang ada di lingkungan Kabupaten Cirebon ini masuk dalam kategori informatif,” tambahnya.

“Ini bukan sekadar target angka, tetapi bagaimana badan publik memahami dan menjadikan keterbukaan informasi sebagai prioritas utama,” pungkasnya.

Read More