FOKUS CIREBON - Seminar Internasional FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan tema Recounstruction of Islamic toward 'Kampus Merdeka' in New Normal Era (Persepective Of Al Quran and Hadith) digelar secara virtual di Ruang Auditorium Rektorat Lantai 2, kampus IAIN SNJ Cirebon, Kamis (13/8/2020).
This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Kamis, 13 Agustus 2020
Jurusan PAI - FITK IAIN Cirebon Bedah Kompetensi Guru PAI Dalam Seminar Internasional Online
Peserta SPMB Mandiri di Hari Ketiga, Tetap Ikuti Protokol Kesehatan
FOKUS CIREBON - Hari ketiga pelaksanaan Ujian Masuk (UM) Mandiri IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Kamis (14/8/2020), tetap seluruhnya menjalani protokol kesehatan.
TPAD Kota Cirebon Kupas KUA-PPAS 2021, DPRD Minta Gunakan Parameter Terukur
CIREBON – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cirebon memaparkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021, Kamis (13/8), di Griya Sawala gedung DPRD Kota Cirebon.
Dalam kesempatan itu, DPRD meminta kepada eksekutif untuk menggunakan parameter terukur dalam penyusunan rancangan APBD 2021.
Sebab, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos, di tengah pandemi Covid-19 dan ekonomi nasional yang mengarah ke resesi, dibutuhkan data akurat potensi pendapatan daerah yang rasional, serta ketepatan pengalokasian anggaran.
Pria akrab disapa Andru itu menyampaikan, pemerintah daerah sudah sepatutnya menyusun rancangan APBD melalui kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Ini penting supaya ke depan, di tengah pandemi yang sulit ini, jangan sampai APBD kita terjadi over proyeksi. Potensi pendapatan yang tidak rasional ujungnya banyak sekali program yang tak terbiayai,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi menyampaikan, KUA-PPAS 2021 mempertimbangkan target pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan 3,8 persen.
Penentuan kebijakan belanja daerah di APBD 2021 juga masih berfokus untuk melanjutkan penanganan kesehatan dampak pandemi Covid-19, penanganan dampak sosial dan ekonomi, serta melanjutkan program prioritas yang tertunda tahun 2020.
“APBD 2021 juga berfokus pada pemulihan ekonomi dan dunia usaha. Terutama pada sektor budaya, pariwisata dan industri kreatif dengan melakukan stimulus ekonomi pada usaha kecil menengah,” katanya. (Hum)
Rabu, 12 Agustus 2020
Wakil Walikota Cirebon Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan Raperda PP-APBD 2019
Wakil Walikota Cirebon Pantau Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Sejumlah Posyandu
FOKUS CIREBON - Selama masa pandemi, posyandu tetap melakukan kegiatan rutin berupa pelayanan kesehatan untuk memantau tumbuh kembang balita.
Pelaksanaan UM Mandiri Hari Ke 2 Di IAIN SNJ Cirebon Berlangsung Lancar
Soroti program Kerja DLH Kota Cirebon, DPRD Anggap Penanganan Sampah Masih Menjadi Persoalan Penting
CIREBON – Pembahasan sampah masih menjadi agenda penting dikalanngan dewan dan eksekutif. Persoalannya, kota yang hanya memiliki luas wilayah ang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan volume sampah setiap harinya, masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah.
Kaitan ini, Komisi II DPRD Kota Cirebon pun kembali menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Pada rapat kerja tahun anggaran 2020 di ruang rapat serba guna, Rabu (12/8) itu, Komisi II kembali mempertanyakan beberapa program kerja yang terkendala masalah teknis. Khususnya program bank sampah yang masih belum berjalan efektif.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, dr H Doddy Aryanto MM menyampaikan, beberapa program yang seharusnya menjadi prioritas DLH dalam penanganan sampah justru tidak maksimal. Sebaliknya, program kerja yang bukan termasuk prioritas, justru capaian penyerapan anggaran terbilang cukup tinggi.
“Capaian program prioritas seperti penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan TPA, capaiannya rendah,” ujarnya usai rapat kerja.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, H Hendi Nurhudaya SH juga menyoroti pengelolaan sampah dengan metode TPS Mobile di tingkat RW yang belum berjalan efektif. Menurutnya, persoalan teknis pengumpulan sampah oleh petugas di tingkat RW yang berhenti hanya karena pergantian kepengurusan semestinya tidak terjadi.
Dia menyarankan, agar masalah tersebut tak kembali terulang, DLH disarankan berkonsultasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Cirebon mengenai regulasi yang mengikat kepada petugas pengangkut sampah. Sehingga, kinerja petugas tidak bergantung kepada kepengurusan RW.
“Segeralah berkonsultasi dengan bagian hukum untuk membuat regulasi. Agar pengurus atau satgas bank sampah itu bisa diberikan SK dan berkerja tidak bergantung kepengurusan RW,” terangnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Cirebon, Drs H RM Abdullah Syukur MSi menyampaikan, tiga Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sudah ditutup dan diganti taman. Diantaranya, TPS Wahidin, Kesambi dan TPS Prujakan. Sebagai gantinya, DLH menyediakan TPS mobile. Selain itu, DLH pun sudah membuat 40 titik bank sampah yang tersebar di Kota Cirebon.
Hanya saja, dalam perjalanannya, pengelolaan bank sampah di tingkat RW mengalami kendala teknis. Di mana, ketika pergantian kepengurusan RW, pengumpulan sampah dari rumah-rumah warga tidak berjalan lagi. Sehingga bank sampah tidak terurus.
Pengurus RW menentukan petugasnya, jam pengumpulan sampah ditentukan dan diangkut melalui gerobak. Akan tetapi banyak kendala teknis di lapangan. Ketika pergantian kepengurusan RW, maka program bank sampah juga terpengaruh,” katanya. (Hum)






















