Definition List

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Senin, 09 Januari 2023

Raker Bersama DPUTR, DPRD Kota Cirebon Sarankan Agar Optimalisasi Pengelolaan Air Bersih Non-Pipa

CIREBON - Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Ahmad Syauqi MH dalam rapat kerja Komisi II bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), di ruang rapat utama Griya Sawala menyoal soal kesulitan akses layanan air bersih, Jum'at, (7/1).

Menurutnya, kesulitan akses layanan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Giri Nata di beberapa wilayah di Kota Cirebon perlu diatasi segera. DPRD Kota Cirebon menyarankan agar optimalisasi pengelolaan air bersih non-pipa.

Syauqi mendukung, jika DPUTR menjalankan kewenangan pengelolaan maupun pengawasan terhadap penggunaan air bersih yang bersumber dari sumur artesis.

Sejauh ini, pengelolaan sumur artesis masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Menurut Syauqi, jika DPUTR dapat mengoptimalkan hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan adanya dukungan anggaran dari APBD.

“Kalau itu bisa dikelola DPUTR, bisa lebih maksimal karena bisa dianggarkan APBD untuk perawatan dan pengelolaannya,” kata politisi PKB itu.

Menurutnya, optimalisasi sumur artesis bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat atas kesulitan akses air bersih dari jaringan milik Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.

“Kami berharap dapat dimaksimalkan oleh DPUTR, agar masyarakat bisa merasakan air dari sumber artesis. Karena saat ini operasional masih dikelola warga,” kata Syauqi.

Selain itu, Syauqi juga menyoroti beberapa program kerja DPUTR yang bersinggungan dengan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Ia menyarankan agar kedua dinas tersebut berkoordinasi, sehingga tidak ada tumpang tindih program.

“Ada beberapa anggaran DPRKP yang dinilai secara pekerjaan hampir sama dengan DPUTR. Salah satunya perbaikan jalan dan sarana drainase dikerjakan oleh DPRKP,” terangnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi II juga memberikan masukan dan saran terkait rencana kerja DPUTR pada 2022. Diharapkan, semua program kerja dapat direalisasikan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya.

Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon, Syaroni ATD MT mengatakan, salah satu program prioritas pihaknya pada tahun ini ialah perbaikan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem non-pipa.

Selanjutnya, program kerja lain tak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu, kegiatan perbaikan sarana dan prasarana jalan, penataan lingkungan, saluran, dan program pembangunan infrastruktur lainnya.

“Banyak masukan dan saran yang kami terima. Pada dasarnya komisi II mendukung program kami. Kami berharap di triwulan pertama tahun ini, program kegiatan bisa mulai dikerjakan,” katanya. (Nur)

Kamis, 05 Januari 2023

Jalani Pemeriksaan Kesehatan dan Dirawat, Kondisi Wali Kota Cirebon Kini Sudah Membaik


CIREBON – Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta sejak Selasa (3/1/2023).

Semula, Azis hanya ingin melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check up. Sehingga Azis bertolak dari Kota Cirebon menuju RSPAD Gatot Subroto.

Tapi setelah pemeriksaan kesehatan, ternyata pihak dokter yang memeriksa di RSPAD menyarankan agar dilakukan perawatan medis.

“Awalnya ke RSPAD ini hanya untuk pemeriksaan kesehatan, karena memang saya merasa kurang enak badan,” ungkap Azis, Kamis (5/1/2023).

Diakuinya, setelah pemeriksaan kesehatan, direncanakan langsung kembali ke Kota Cirebon, kembali menjalankan tugas dan rutinitas seperti biasanya.

Namun atas saran dokter yang memeriksa di RSPAD, Azis selanjutnya menjalani perawatan di sana. Hingga siang ini, dia masih berada di ruang perawatan dengan selang infus terpasang.

“Sekarang masih di ruang perawatan. Tapi alhamdulillah sudah membaik, badan juga sudah lebih enakan dari sebelumnya,” tutur Azis.

Azis memastikan, tidak ada kegiatan lain selain berkaitan dengan pemeriksaan dan perawatan medis di RSPAD. Wali Kota dua periode itu memohon doa kepada masyarakat Kota Cirebon.

“Mohon doanya agar saya bisa segera kembali ke Kota Cirebon dan melaksanakan tugas seperti biasanya,” katanya. (din)

Selasa, 03 Januari 2023

HAB Ke 77, Rektor IAIN Cirebon Pesankan Jaga Persatuan Umat

Rektor IAIN Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag saat pengibaran upacara pada kegiatan HAB Ke 77 Kementrian Agama Tahun 2023


CIREBON, FC - IAIN Syekh Nurjati Cirebon memperingati hari amal bhakti (HAB) ke-77 Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023. Mengusung tagline Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat, HAB ke-77 dimaknai sebagai sebagai semangat menjaga persatuan bangsa.

Rektor IAIN Cirebon, Dr H Sumanta Hasyim MAg mengatakan, ada tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama. Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. 

"Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang Pemilu 2024. Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas, dan stabilitas dapat terwujud bila antarmasyarakat rukun dan damai," kata Sumanta dalam sambutannya.

Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda, tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye, sudah mulai terjadi. 

"Penggunaan politik identitas menjelang Pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial," katanya.

Menurut Sumanta, IAIN Cirebon sebagai bagian dari Kemenag, bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan Pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. 

"Melalui peringatan HAB ke-77 ini juga mari kita jadikan momentum untuk meningkatkan soliditas organisasi. Kita harus berada dalam satu barisan yang kuat, kokoh, dan terorganisir untuk Kementerian Agama yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (din)

Civitas Akademika Sangat Gembira, Prof Dr Hajam M.Ag Guru Besar Ilmu Tasawuf Pertama di IAIN Cirebon

Prof Dr Hajam, M.Ag - Guru Besar Ilmu Tasawuf Pertama di IAIN Syekh Nurjati Cirebon


CIREBON, FC - Kabar ini tentu sangat  menggembirakan, terutama bagi seluruh civitas akademika IAIN Cirebon, betapa tidak, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr Hajam MAg resmi menyandang gelar guru besar Ilmu Tasawuf pertama yang dimiliki IAIN Cirebon. SK pengangkatannya diterima Hajam pada Selasa (3/1) di Kementerian Agama, Jakarta.

Hajam menuturkan, proses menempuh guru besar dilaluinya dalam kurun waktu cukup lama. Sembari menjalankan tugas mengembangkan fakultas, Hajam tetap produktif menulis jurnal ilmiah berskala internasional. Dari situlah, Hajam memulai proses menjadi guru besar.

"Persiapan untuk mendapatkan gelar guru besar ini kami lalui cukup lama. Memerlukan proses sangat panjang. Pertama mempersiapkan artikel ilmiah dan lainnya," kata Hajam. 

Hajam menjadi guru besar Ilmu Tasawuf. Sesuai dengan ijazah, disertasi dan SK penugasan mengajar mata kuliah. Selain menjabat Dekan, Hajam juga dosen di bidang Ilmu Tasawuf. 

"Fokus guru besar itu harus linier dengan 3 hal. Yaitu ijazah, disertasi dan penugasan mengajar mata kuliahnya," kata Hajam.

Usai menuntaskan pengisian artikel dan pemberkasan, pada Juni hingga Juli 2022 dilakukan penilaian oleh 7 guru besar penguji. Hajam dinyatakan lulus sebagai guru besar pada Agustus 2022. SK guru besarnya turun pada 16 Agustus 2022. 

Hajam menjelaskan, sesuai bidang keilmuannya, yakni Ilmu Tasawuf, dia bertanggung jawab untuk mengembangkan keilmuan tersebut di ranah akademik.

 "Secara keilmuan harus fokus di bidang tasawuf. Tapi kalau diperlukan untuk bidang yang lain bisa di bidang yang lain," tambahnya.

Menurut Hajam, Ilmu Tasawuf tak kalah penting dengan ilmu lain. Melalui tasawuf, khazanah spiritualitas bakal diulas secara akademis. Hal ini bertujuan agar kebatinan manusia tidak kering. 

Di ranah akademik, Ilmu Tasawuf bak diintegrasikan dengan keilmuan lain. Sehingga bisa berkembang dan meluas. "Tasawuf sangat penting dan bisa diintegrasikan dengan ilmu lain," pungkasnya. (din)

Senin, 02 Januari 2023

Tingkatkan Kompetensi Dalam Bekerja, IAIN Cirebon Gelar Kegiatan Self Assessment Tenaga Kependidikan

Kegiatan Self Assessment Tenaga Kependidikan di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon 


CIREBON, FC - Menuju Universitas, IAIN Syekh Nurjati terus berbenah di segala bidang. Demikian juga halnya pada bidang peningkatan SDM, bidang ini pun digenjotnya melalui kegiatan Self Assessment Tenaga Kependidikan, Senin, (30/1/2023) yang dilaksanakan di Gedung Cyber (PJJ) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis dalam bekerja. Pegawai perlu diketahui kompetensi dasarnya. 

Menurut Kepala Biro AUAK IAIN Cirebon, Ir. Hj. Sunarini, M. Kom, kegiatan assement bagi tenaga kependidikan ini bertujuan  untuk mengetahui kompetensi masing-masing peserta. Hal itu setelah dengan test yang kita lakukan. 

Kemudian tujuan berikutnya adalah, setelah kita mengetahui kompetensi awal mereka, kita bisa menyiapkan ke dalam beberapa kegiatan, apakah itu Bintek, Diklat ataupun  kursus, atau juga dengan penugasan sesuai  kompetensinya masing-masing. 

Kemudian tujuan lainnya, lembaga menjadi lebih adil pada posisi mereka harus memberikan penugasan, atau menempatkan seseorang pada tempat atau petugas yang sesuai dengan kompetensinya.

"Kalau pun itu ada reward atau pun kompensasi dari penugasan, itu kan menjadi lebih adil. Ini adalah tujuan kita," katanya.

Sunarini juga menambahkan, bahwa terkait siapa yang mengikuti kegiatan ini, mereka semua tenaga kependidikan yang ada IAIN Syekh Nurjati Cirebon, baik itu PNS atau pun PPNPN.

"Harapannya ke depan, untuk para peserta mengetahui kompetensinya masing-masing sehingga dia motivasi atau keinginan untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya," terangnya.

Sehingga nanti bisa terukur dengan sendirinya, bahkan bisa menyadarinya ketika di bawah rata-rata, sehingga ini akan memotivasinya.

"Jadi dengan menyadari kekurangannya,  minimal mereka harus naik, paling tidak bisa sampai kepada nilai rata-rata, dan untuk lembaga saya pikir dengan posisi naik kompetensinya, otomatis lembaga akan diuntungkan dengan kualitas SDM yang lebih baik," tandasnya. (din)

Gandeng KPP Pratama Cirebon Satu, Tax Center IAIN Cirebon Adakan Edukasi dan Pelatihan Calon Relawan Pajak 2023

CIREBON, FC - IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui Tax Center mengadakan kegiatan Pelatihan SPT Pribadi, dengan maksud untuk memberikan keterampilan bagi para anggota calon relawan pajak yang terpilih pada tahun 2023. 

Pada kegiatan ini, Tax Center menggandeng Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu. Yakni dalam rangka mengedukasi kepada relawan pajak terkait tata cara pelaporan SPT tahunan PPh Orang Pribadi baik melalui e-Filing maupun e-Form.

Kajur Akuntansi Syari'ah dan Ketua Tax Center IAIN Cirebon, Nining Wahyuningsih, S.E., M.M menyatakan, Tax Center setiap tahunnya berganti anggota di kepengurusan tex center. 

Pergantian ini sekaligus sebagai anggota relawan pajak. "Jadi akhir tahun 2022, kita melakukan perekrutan terhadap mahasiswa seluruh IAIN Cirebon, kita memberi kesempatan kepada mereka untuk bergabung di tax center, tentu dengan beberapa persyaratan dan telah melewati tahap-tahap seleksi Oprek (Open Rekruitment), baik tes wawancara, kemudian tes-tes yang mana indikatornya sudah ditentukan dari Direktorat Jenderal Pajak," paparnya.

Pada kegiatan pelatihan ini, jelas Nining Wahyuningsih, terjaring sekitar 30 an mahasiswa calon relawan pajak. "Di awal tahun ini kita dalam rangka supaya relawan pajak itu bisa mendampingi wajib pajak terutama dalam hal pelaporan SPT,  terutama orang pribadi, baik di lingkungan IAIN Cirebon maupun wajib pajak dari lingkungan luar. Kita para relawan siap untuk melayani wajib pajak dalam pelaporan SPT orang pribadi, dan pada tahap berikutnya, adalah wajib pajak badan," jelasnya. 

Ning juga menyatakan, bahwa pihaknya juga pernah melakukan pendampingan pajak di luar, seperti di mall-mall, seperti CSB atau di Grage Mall, dan kita juga bisa mendampingi juga KPP di beberapa instansi pemerintahan yang ada di Cirebon. "Di sini kita melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada wajib pajak SPT Online," ucapnya. 

Demikian juga kata Nining, di awal tahun ini, kepengurusan Tex Center juga sudah melakukan rapat tentang proses persiapan, agar calon relawan pajak sudah mampu melayani wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang terbaik. 

"Harapan kita adalah memberikan pelayanan yang maksimal, ini dengan kita dilatih oleh narasumber kita yang sudah berpengalaman yaitu oleh tim penyuluh KPP Cirebon Satu," tandasnya. (din)

Kamis, 29 Desember 2022

Pemda Kota Cirebon Terima LPH Kinerja dan Kepatuhan Dari BPK Jabar Laporan

 Pemda Kota Cirebon Terima LHP Kinerja dan Kepatuhan Dari BPK Jabar

CIREBON – Pemerintah Daerah Kota Cirebon menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, Kamis (29/12/2022).

Hadir dalam kesempatan itu mewakili Pemda Kota Cirebon, Wakil Wali Kota, Dra. Hj. Eti Herawati. LHP Kinerja dan Kepatuhan diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat.

Eti mengatakan, BPK Perwakilan Jawa Barat memberikan beberapa catatan untuk Kota Cirebon terkait dengan efektivitas kegiatan pengendalian banjir tahun anggaran 2020 sampai semester I tahun anggaran 2022.

“Upaya Pemda Kota Cirebon dalam pengendalian banjir mendapatkan beberapa catatan dari BPK Perwakilan Jawa Barat,” ungkap Eti.

Atas catatan tersebut, Eti menyebutkan, pihaknya telah meminta kepada perangkat daerah terkait untuk menindaklanjutinya. Sebab, Pemda Kota Cirebon wajib menjawab atau menjelaskan kepada BPK atas LHP tersebut.

“Selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima harus menyampaikan jawaban atau penjelasan kepada BPK Perwakilan Jawa Barat,” katanya.

Prinsipnya, menurut Eti, langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Pemda Kota Cirebon dalam mengendalikan banjir perlu terus disempurnakan.

“Agar hasilnya lebih optimal dan pada akhirnya masyarakat merasakan manfaat dari program-program yang digulirkan,” katanya. (din)