Kunker DKP Jatim Ke UPTD Perikanan Air Payau di Karawang Jawa barat

FOKUS CIREBON, FC - Kunjungan kerja Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ke UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara.(30/6/22)

Dipimpin langsung oleh Ibu. Dr. Ir. Dyah Wahyu Ermawati, MA. Selaku Kadis DKP Prov Jatim, dan diterima langsung oleh Kepala UPTD PAPLWU Bapak. Abdul Aziz, A.Pi. M.P.

Dalam rangka kegiatan Alih Teknologi Budidaya tambak tradisional dan intensif di Wilayah Jawa Barat, lokasi kunjungan di UPTD PAPLWU Karawang.

"Yakni di Tambak intensif Mina Mekar Sejahtera Bapak. Muhammad ihsan dan tambak tradisional kelompok Pembudidaya "Windu Bakti" bapak. Amir, berlokasi di Pantai Mekar Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi," terangnya.

Semoga dengan adanya kegiatan kunjungan lapanga Alih Teknologi Budidaya ini dapat menjalin kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik untuk kemajuan para pembudidaya ikan/udang baik di Jawa timur dan di Jawa Barat. (Sugeng)

Read More

Wakil walikota Cirebon Membuka Kegiatan Seminar Advokasi Bangga Kencana

Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati saat membuka kegiatan seminar Advokasi Bangga Kencana.

FOKUS CIREBON, FC - Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati Membuka seminar Advokasi Bangga Kencana dengan tema sinergitas dalam percepatan stunting, Kamis (30/6). 

"Harus ada komitmen bersama antar stakeholder dan instansi terkait agar program berjalan efektif. Sehingga angka stunting di Kota Cirebon turun," kata Eti.

Eti juga mengucapkan terimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) yang sudah gencar sosialisasi. 

Tak hanya sosialisasi, upaya yang dilakukan yakni penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas perencanaan dan peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan SDM. (Indah)

Read More

Suksesi BIAN, Pemkab Cirebon Gandeng Semua Unsur

KABUPATEN CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan, menargetkan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tingkat Kabupaten  Cirebon berjalan maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama semua pihak, guna mensukseskan program yang ditujukan bagi anak ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr. Hj. Neneng Hasanah menjelaskan, target anak yang akan mengikuti imunisasi ini sebanyak 85ribu. Dengan demikian, seluruh puskesmas dan layanan kesehatan lainnya di Kabupaten Cirebon akan serentak menggelar BIAN.

"Semua puskesmas kita kerahkan, termasuk desa-desa juga nanti dilibatkan. Kita ingin target itu bisa tercapai. Pelaksanaan BIAN sendiri dimulai pada bulan Agustus dan September. Tetapi, mulai bulan Juli kita sudah persiapkan," jelas Neneng usai pembukaan Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Kamis (30/6/2022) di Apita Hotel Cirebon.

Dikatakan Kadinkes, selama dua tahun terakhir, ada penurunan jumlah anak yang mengikuti imunisasi. Pasalnya, pandemi Covid-19 yang melanda membuat terbatasnya pergerakan masyarakat.

"Oleh karena itu, kita ingin pelaksanaan BIAN tahun ini maksimal, karena tidak ada lagi pembatasan pergerakan masyarakat. Target kita sebesar 80persen. Kenapa tidak 100persen, karena kita akan melihat juga kondisi anak apakah siap atau tidak ikut imunisasi. Kondisi kesehatan anak itu berbeda dan itu yang membuat targetnya tidak penuh," tambah Neneng.

Dalam kesempatan ini juga, Neneng meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya yang memiliki anak untuk tidak khawatir mengikuti BIAN. Neneng menegaskan, imunisasi merupakan sebuah usaha untuk mencegah suatu penyakit pada anak.

"Seperti Campak dan Rubella itu bisa dicegah dengan imunisasi. Termasuk kanker Serviks juga bisa dicegah dengan imunisasi HPV. Kita juga gandeng tokoh agama, tokoh masyarakat untuk ikut serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Mari kita sukseskan BIAN, guna mencetak generasi unggul tahun 2045," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih SE M.Si sebut BIAN merupakan kerja bareng semua unsur, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkatan desa, guna menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat dan kuat. 

"Kita inginkan dari pelaksanaan BIAN ini dapat mencetak anak yang sehat secara fisik, sosial, dan menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki kreatifitas dan inovatif. BIAN tahun ini sangat penting, karena selama kurun waktu tahun 2020 dan 2021 terpengaruh pandemi," singkatnya. (din) 

Read More

Sembilan Fraksi di DPRD Kota Cirebon Sampaikan Pemandangan Umum Atas Perda PP APBD 2021dan Perda Penyertaan Modal

CIREBON, FC – Fraksi-fraksi di DPRD Kota Cirebon menyampaikan pemandangan umum atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD tahun 2021 dan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kota Cirebon pada Perumda Farmasi Ciremai.

Pemandangan umum dari sembilan fraksi ini disampaikan melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati, di Griya Sawala gedung DPRD, Senin (27/6/2022).

Saat rapat, Fitria menyampaikan, agenda rapat paripurna ini terdiri dari pemandangan umum fraksi atas kedua raperda tersebut.

Pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon ini, sambung Fitria, sehubungan dengan penyampaian dua raperda tersebut oleh walikota Cirebon pada rapat paripurna yang diselenggarakan tanggal 20 Juni 2022 lalu.

“Rapat paripurna hari ini dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban walikota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD,” kata Fitria saat memimpin rapat.

Melalui pemandangan umum yang disampaikan, semua fraksi sepakat dan menyetujui Raperda tentang PP APBD 2021 dan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Farmasi Kota Cirebon untuk dibahas lebih lanjut.

Fraksi-fraksi di DPRD Kota Cirebon juga mengapresiasi keberhasilan Pemda Kota Cirebon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kali berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

Selain pemandangan umum dari fraksi-fraksi atas dua raperda tersebut, dalam rapat paripurna juga berlangsung penyampaian empat raperda usulan DPRD.

Keempat raperda itu yakni, Raperda tentang Pencegahan, Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Cirebon, Raperda tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, Raperda tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kota Cirebon.

Keempat raperda itu disampaikan dan dijelaskan secara langsung saat rapat paripurna oleh anggota DPRD Kota Cirebon. “Demikian gambaran mengenai urgensi dari rapat paripurna hari ini,” kata Fitria.

Menanggapi pemandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menyampaikan, pencapaian yang diraih oleh Pemda Kota Cirebon selama ini tidak lepas dari sikap tegas dan kritik dari DPRD. Sehingga, pihaknya terus berupaya melaksanakan tata kelola pemerintahan dan keuangan dengan maksimal.

“Kritikan dan sikap-sikap tegas dari DPRD Kota Cirebon, membuat kami semakin dewasa serta membuat kami tahu harus berbuat apa untuk masyarakat Kota Cirebon,” tutur Azis.

Sesuai dengan pemandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD, sambung Azis, pihaknya berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah inovatif, guna menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Khususnya pasca kondisi pandemi Covid-19 yang sudah bisa dikendalikan secara bertahap.

Supaya hal itu bisa terlaksana, Azis minta kerja sama dari semua pihak termasuk DPRD Kota Cirebon sebagai fungsi kontrol dalam penyusunan APBD.

“Alokasi belanja yang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, kami jadikan sebagai pelecut semangat untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan APBD,” katanya. (din)

Read More

Pemkot Cirebon Tetapkan 5 Kelurahan Menjadi Pilot Project BERSINAR

FOKUS CIREBON, FC - Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan 5 kelurahan menjadi pilot project program bersih narkoba (Bersinar) dalam perayaan Hari Anti Narkoba Internasional, Senin (27/6).

Kelima kelurahan tersebut, di antaranya Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Kesenden dan Kelurahan Larangan.

Program Bersinar merupakan kerjasama antara Pemda Kota Cirebon dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon. Terutama dalam hal pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

"Semoga lima kelurahan yang ditetapkan bisa membuktikan secara nyata dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika," kata Eti. (din)

Read More

Panen Jagung, Upaya Pemanfaatan Lahan Tidur Menjadi Produkstif

Wakil Walikota Cirebon, Drs Hj Eti Herawati

FOKUS CIREBON, FC - Panen jagung perdana Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Argasunya, Jumat (24/6). 

Ini merupakan pilot project dalam pemanfaatan lahan tidur menjadi lebih produktif. 

Limbah jagung bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Upaya ini, untuk mengurangi sampah pertanian. Sehingga tidak ada limbah yang terbuang. 

"Kami tentu mendorong Gapoktan mengembangkan bercocok tanam lainnya seperti singkong dan padi. Teknik yang dilakukan sangat menghemat biaya produksi, kemudian pengelolaan bisa dilakukan bersama-sama," kata Eti Hetawati.  (din)

Read More

Terkait Program Explore, Wawali Audensi Dengan ICSD Foundation

FOKUS CIREBON, FC - Audiensi dengan Institute For Civil Society Development (ICSD) Foundation terkait program explore more, Jumat (24/6). 

Program explore more ICSD bekerjasama dengan PT Unilever Indonesia membantu mewujudkan sekolah sehat. 

Upaya yang dilakukan melalui pendekatan perubahan perilaku khususnya pembiasaan hidup sehat dan donasi produk/peralatan kebersihan. 

"Semoga kerjasama ini bisa terwujud dan sinergitas terjalin dengan baik," kata Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati. (Bam)

Read More

Wabup Pastikan Kecamatan dan Desa Dukung Pronangkis

KABUPATEN CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih SE M.Si didampingi Sekretaris Daerah, Drs. H. Rahmat Sutrisno M.Si dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Suhartono S.Sos melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) di Kecamatan Kaliwedi, Kamis (23/6/2022). 

Tujuan dari monev ini tak lain adalah, sinkronisasi program Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa.

Wabup mengatakan, beberapa waktu lalu Pronangkis ini mengalami kendala besar, yakni pandemi Covid-19. Oleh karena itu, wabup meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan.

"Tujuannya agar angka Covid-19 di Kabupaten Cirebon tidak naik lagi. Sudah cukup kemarin-kemarin pandemi merusak seluruh tatanan termasuk ekonomi," ujar Ayu, sapaan akrab wabup.

Ayu menyebutkan, kondisi ekonomi masyarakat tentunya berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Dengan kata lain, program penanggulangan kemiskinan ini juga akan berpangkal pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh, Ayu mengakui pemerintah daerah tidak bisa secara sendiri dalam mengentaskan angka kemiskinan. Dia mengajak seluruh elemen untuk sama-sama membantu menghilangkan angka kemiskinan.

"Oleh sebab itu, monev pronangkis ini juga sekaligus menyelaraskan program pemerintah daerah dengan pemerintah dibawahnya, yaitu kecamatan dan desa. Termasuk juga warga, kita harapkan peran sertanya membantu kami untuk menangulangi kemiskinan," tambahnya.

Di samping itu, Ayu juga menyoroti data kemiskinan yang harus selaras. Dengan banyaknya data, maka program tidak akan fokus karena data yang berbeda.

"Datanya harus single dan tidak boleh beda-beda. Masalah kemiskinan ini juga, sifatnya multisektoral yang saling berkaitan. Makanya, diperlukan data yang akurat agar semua pihak bisa fokus untuk mengeksekusi sesuai bidangnya," tutupnya.

Sekretaris Daerah, Drs. H. Rahmat Sutrisno M.Si juga menegaskan, semangat gotong royong di masyarakat harus tetap dijaga. Dirinya meyakini, jika rasa kebersamaan yang ada dimasyarakat tinggi, maka akan lebih mudah dalam mengatasi kemiskinan.

"Jika ada tetangga atau saudara yang membutuhkan, silakan bantu sebisanya. Dengan rasa persaudaraan, maka kemiskinan ini lebih cepat dihilangkan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda menyampaikan beberapa program yang sudah dirancang pemerintah daerah, lebih baik diikuti oleh program yang akan dijalankan kecamatan maupun desa.

"Seperti program rembuk stunting, maka kita minta kecamatan dan desa juga ikut menganggarkan. Regulasi memang sudah ada yang mengatur, seperti bantuan sosial dari Kementrian Sosial. Tetapi, tekad dan dukungan semua pihak lebih penting agar rasa memiliki program itu tetap ada," singkatnya. (Indah)

Read More

Launching Pelayanan, Bupati Cirebon Sebut RSUD Waled Terus Berinovasi

KABUPATEN CIREBON -, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag mengaku senang dengan berbagai terobosan yang dilakukan RSUD Waled, sebagai sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut dikatakan bupati usai melakukan Launching Skrining/Pelayanan Talasemia dan Tuberkulosis Resisten Obat, Kamis (23/6/2022) di RSUD Waled.

Dikatakan Bupati, perkembangan zaman dan teknologi membuat pemerintah sebagai pelayanan masyarakat harus ikut berkembang. Hal tersebut guna mengimbangi tuntutan kebutuhan warga yang ingin mendapatkan pelayanan, khususnya di bidang kesehatan.

"Saya menyambut baik dan senang dengan adanya pelayanan talasemia dan tuberkulosis resisten obat yang telah dibuka oleh RSUD Waled ini. Saya juga berterima kasih kepada Direktur RSUD Waled, yang telah berinovasi dalam setiap layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat," ujar bupati.

Bupati juga menyampaikan, cepatnya perkembangan teknologi dimasyarakat membuat setiap detail informasi lebih mudah diterima oleh warga. Dengan demikian, pelayanan apapun termasuk kesehatan, harus pula menyertakan kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi kepada masyarakat.

"Di RSUD Waled ini juga saya dengar sudah bagus dalam layanan daringnya. Artinya, pasien yang hendak berobat bisa terlebih dahulu berkomunikasi dengan petugas rumah sakit mengenai gejala yang diderita. Sehingga kita harapkan, pasien yang datang bisa menerima pelayanan yang tepat sesuai dengan sakitnya," tambah bupati.

Diakhir, bupati berharap inovasi dan perkembangan RSUD Waled tidak berhenti dengan satu program saja. Sebagai rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan, tentunya RSUD Waled harus lebih menunjukkan keunggulan dibanding rumah sakit lainnya.

"RSUD Waled ini berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga pelayanan yang diberikan harus lebih maksimal dibanding rumah sakit di daerah sebelah. Saya juga meminta pelayanan lainnya kepada masyarakat untuk lebih ditingkatkan tanpa melihat latar belakang dari pasien," tutupnya.

Senada dengan bupati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. R. Nina Susana Dewi SPPK MKes MMRS sebut RSUD Waled sebagai wajah layanan kesehatan Jawa Barat. Berada di ujung wilayah yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, Nina sebut RSUD Waled sudah sangat baik dalam hal fasilitas layanan kesehatan.

"Saya lihat juga Pak Bupati sangat memberikan dukungan, khususnya kepada warga yang membutuhkan layanan kesehatan maksimal. Ini baik, karena memang wajah sarana kesehatan Jawa Barat ada di RSUD Waled yang berbatasan dengan Jawa Tengah," ungkap Nina.

Mengenai layanan Talasemia dan Tuberkulosis Resisten Obat, Nina menegaskan di wilayah Jawa Barat baru ada 16 rumah sakit layanan rujukan. Dengan pelayanan yang dibuka di RSUD Waled, Nina berharap sebuah temuan kasus bisa lebih cepat ditangani.

"Kuncinya adalah pelaporan dari tingkat puskesmas maupun dokter, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Lebih cepat dilaporkan, maka akan lebih cepat pula penanganannya," imbuhnya. (din)

Read More

Bahasa Sejumlah Masalah Keperawatan, DPRD Kota Cirebon Menerima Audensi ILMIKI

Konsistensi DPRD terhadap tugas lembaga, terus melayani masyarakat

CIREBON, FC – Sebagai representasi wakil rakyat, DPRD Kota Cirebon terus melayani warga kota. Bahkan tak lama ini, DPRD kota Cirebon menerima audiensi dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (ILMIKI) di Griya Sawala, Kamis (23/6).

Pada acara audensi Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati langsung memimpin pertemuan tersebut dan didampingi Anggota Komisi DPRD lainnya.

Dalam audiensi ini dibahas sejumlah hal yang berkaitan dengan profesi keperawatan. Salah satu yang paling disorot yaitu tentang upah layak bagi perawat.

Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Fitria menilai, sudah seharusnya perawat mendapatkan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Khususnya perawat yang bekerja di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan klinik-klinik kecil.

“Kami dari DPRD sangat mendukung untuk upah layak bagi perawat, karena menjadi ujung tombak dalam hal pelayanan kesehatan,” kata Fitria usai rapat audiensi.

Menurut Fitria, dengan ditandatanganinya nota kesepakatan dengan ILMIKI, maka DPRD Kota Cirebon mendukung sepenuhnya agar perawat di Kota Cirebon secara keseluruhan mendapatkan haknya berupa upah layak.

“Kita mendukung terkait upah layak, termasuk monitoring, melihat mana yang belum menerapkannya sesuai upah minimum,” tambahnya.

Dari beberapa aspirasi yang disampaikan ILMIKI saat audiensi, diketahui kalau mereka tengah berupaya agar para perawat tidak hanya mendapat upah layak. Tetapi upah tersebut harus dinaikkan tiga kali dari upah minimum yang ada.

“Kita akan melihat, karena ini ada kaitannya dengan aturan dari pemerintah pusat seperti apa. Kita lihat kajian itu,” ujar Fitria.

Sementara itu, salah satu Perwakilan ILMIKI, Rizka Olivia menyampaikan, audiensi ini masuk dalam kegiatan Loka Karya Nasional VI ILMIKI. Kegiatan tersebut mengangkat tema besar tentang upah layak untuk profesi keperawatan.

Menurutnya, upah yang diberikan kepada perawat saat ini tidak sesuai dengan beban kerja. Sehingga, banyak perawat yang tidak sejahtera. Untuk itu, selain melakukan audiensi dengan DPRD Kota Cirebon, ILMIKI juga akan menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI.

“Kami sebagai mahasiswa keperawatan mendesak agar para perawat mendapatkan kesejahteraan dengan diberikan upah layak,” tandas Rizka. (Hafid)

Read More

Pemkab Cirebon Siapkan SOP Pelayanan Informasi Publik

KABUPATEN CIREBON, FC - Keterbukaan informasi yang selama ini digaungkan, memiliki pro kontra di masyarakat. Pasalnya, tidak sedikit informasi yang seharusnya merupakan konsumsi internal pemerintah, bocor ke masyarakat yang akhirnya menimbulkan polemik berkepanjangan.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Focus Group Discussion (FGD) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, Rabu (22/6/2022) di Apita Hotel Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Hadir sebagai narasumber perwakilan Inspektorat Kabupaten Cirebon, serta Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno M.Si yang membuka kegiatan ini mengatakan, semangat keterbukaan informasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya mengikuti arahan tersebut.

"Kita ambil contoh keterbukaan informasi terkait pelayanan perizinan. Misalkan, ada pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka harus terbuka juga secara tegas siapa, lokasinya dimana, dan untuk keperluan apa. Jika memang pemohon bertanya, maka kita sebagai pelayanan wajib juga memberikan informasi mengenai lama waktu prosesnya, jika ada yang kurang apa saja dokumen kekurangannya. Itu salah satu bentuk keterbukaan informasi yang kini digaungkan," ujar Rahmat.

Dikatakan Rahmat juga, dalam segi informasi lainnya, diperlukan SOP yang harus dilakukan. Baik itu pemohon informasi, maupun yang dimohonkan harus mengikuti SOP tersebut.

"Maka dari itu, kita berharap kegiatan ini dapat menghasilkan satu pemahaman, agar kedepan tidak ada lagi salah persepsi tentang apa yang harus disampaikan dan apa yang tidak boleh disampaikan," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kadiskominfo Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan S.STP M.Si mengaku tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang penyampaian informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Terutama bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), SOP ini akan lebih bisa menerangkan cara penyampaian informasi itu sendiri.

"Masalahnya selama ini, tidak jarang ada informasi yang disampaikan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Makanya, dengan adanya SOP, kawan-kawan bisa secara tegas menanyakan kepada pemohon informasi mengenai data diri, jika mewakili sebuah intitusi, bisa ditanya legalitasnya. Itu tujuan dibuatnya SOP ini," terang Nanan.

Disamping itu, Nanan juga mengungkapkan kegiatan ini sekaligus sebagai evaluasi bagi perangkat daerah dalam hal penyampaian informasi. "Diharapkan, PPID di lapangan bisa meningkatkan pelayanan penyampaian informasi kepada masyarakat," tutupnya.(Indah)

Read More

Hari Bhayangkara Ke 76, Pos Kamling Dusun Sampiran Mendapat Kunjungan Tim Penilai Polres Sumber

 

Ketua Tim Penilai didampingi Kuwu Sampiran dan Kapolsek Talun, saat berkunjung untuk memberikan penilaian  Pos Kamling di Dusun Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

FOKUS CIREBON, FC - Pada Hari Bhayangkara ke 76, Tim Polresta Sumber yang dipimpin langsung oleh Aiptu Hendro mengunjungi Dusun Sampiran, RT 02 RW 07, Desa Sampiran. Kunjungan tersebut dalam rangka penilaian Pos Kamling, Rabu, (22/6/2022).

Kegiatan tingkat kabupaten ini, Tim Polres Sumber membagi ke dalam tiga tim dan untuk Polsek Talun yang mendapat kunjungan sekaligus penilaian adalah Pos Kamling di Dusun Sampiran. Dan yang mendapatkan nilai akan diumumkan langsung oleh Kapolres.

Dalam Penilaian, Ketua Tim, Aiptu Hendro memberikan sejumlah pertanyaan sekaligus memberikan sosialisasi.

"Tentunya banyak yang diteliti, baik itu keadaan bangunan pos kamling, kebersihan, termasuk sarana prasarana yang dimiliki pos kamling terkait dengan petugas piket/ronda," terang Aiptu Hendro.

Menurut Aiptu Hendro, keberadaan Pos Kamling ini sangat penting, karena merupakan tempat komunikasi, silahturahmi dengan kalangan masyarakat. 

"Jadi sangat banyak manfaatnya, bukan saja sebagai sarana untuk pos jaga, tetapi juga sebagai tempat untuk membangun Kamtibmas," ujarnya. 

Sementara pada kegiatan kunjungan dan penilaian Pos Kamling ini, selain dihadiri  Tim Penilai, juga hadir Ketua RT, RW, Kepala Dusun, tokoh masyarakat serta Kuwu dan para perangkat Desa. Bahkan dihadiri juga oleh Babinsa Koramil dan Babinmas Polsek.

Sedangkan persiapan penyambutan Tim Penilai, langsung dipimpin oleh Kapolsek Talun, AKP Yuli yang juga hadir pada kegiatan ini. 

"Alhamdulillah, acara berjalan lancar, dan diakhiri foto bersama dan makan bersama," ujar tokoh masyarakat setempat, Bambang HS.  (din)

Read More

Mengacu Pada Perda Jasa Usaha, Komisi II Minta DPPKP Perbaiki Sistem Pengelolaan Retribusi di TPI Kejawanan

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso 

CIREBON, FC – Komisi II DPRD meminta kepada Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kota Cirebon untuk memperbaiki sistem pengelolaan retribusi di tempat pengelolaan ikan (TPI).

Sebab, pengelolaan TPI sudah harus mengacu kepada regulasi terbaru, yakni Perda Nomor 4/2021 tentang Retribusi Jasa Usaha. Hal itu dilakukan demi menunjang kenaikkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso mengatakan, setelah DPRD menyelesaikan Perda Nomor 4/2021 tentang Retribusi Jasa Usaha, DPRD sedang fokus menata retribusi dari aktivitas pelelangan ikan di TPI Kejawanan.

Menurutnya, masalah yang terjadi pada proses penarikan retribusi di TPI yaitu, DPPKP masih mengandalkan pihak koperasi. Padahal, mengacu aturan terbaru Perda Nomor 6/2012, pengelolaan TPI harus dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Kalaupun dikelola pihak ketiga berarti harus melalui lelang dan dengan sistem sewa ke PPN Kejawanan.

“Dari hasil konsultasi dengan Kementerian KKP dan BPK, sudah tidak dibolehkan melibatkan koperasi untuk penarikan retribusi di TPI. DPPKP masih pakai perda lama untuk memungut retribusi. Tapi, untuk ketentuan besaran retribusi sudah pakai aturan baru. Ini kan rancu. Maka, harus diperbaiki,” ujar Karso usai rapat.

Karso menjelaskan, DPPKP masih menggunakan Perda Nomor 5/2011, sehingga masih melibatkan koperasi untuk memungut retribusi di TPI Kejawanan. Dengan begitu, menurutnya, perda yang baru Perda Nomor 4/2021 tidak bisa dijalankan maksimal karena terbentur aturan perda yang lama. Yaitu, Perda Nomor 14/2019 dengan ketentuan peralihan yang memberi izin koperasi untuk penyelenggaraan TPI hingga tahun 2022.

Menurut Karso, di dalam perda lama, harga ikan masih ditentukan dengan kesepakatan bukan mengacu pada Pusat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan (PIPP). Sementara perda baru menentukan harga ikan ditentukan oleh pusat pelelangan ikan.

Di sisi lain, besaran tarif retribusi di perda lama ditentukan 5 persen dari harga ikan. Sedangkan perda yang baru, besaran tarif ditentukan secara nominal, yaitu untuk cumi sebesar Rp750 per kilogram dan non cumi Antara Rp100 sampai dengan Rp400 per kilogram.

“Saya yakin kalau pakai perda yang baru, kontribusi PAD dari retribusi lelang ikan lebih tinggi. Pakai perda lama saja, per Juni ini sudah mencapai Rp403 juta, apalagi pakai perda yang baru,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah SSos mengatakan, jika merujuk peraturan daerah yang baru maka pengelolaan TPI tidak bisa melibatkan pihak ketiga. Namun demikian, untuk mengejar target PAD di tengah pandemi Covid-19 ini jangan sampai terkendala tidak ada tenaga penarik retribusi.

Menurutnya, melibatkan koperasi sebagai penarik retribusi aktivitas di TPI perlu dipertimbangkan sementara waktu hingga habis masa kerja sama dengan koperasi. Artinya, setelah izin koperasi berakhir pada 2022, maka pengelolaan retribusi perlu dievaluasi dengan menggunakan perda yang sudah disahkan dan perwali yang akan disusun oleh Pemerintah Kota Cirebon.

“Ada baiknya bisa menjadi pertimbangan pengelolaan koperasi hingga 2022. Apakah DPPKP punya sumber daya manusia untuk mengelola retribusi. Jangan sampai terkendala karena tidak ada SDM yang menarik retribusi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan DPPKP Kota Cirebon, Erythrina mengatakan, hasil rapat bersama Komisi II DPRD yaitu semua pihak yang terkait dalam retribusi TPI PPN Kejawanan harus duduk bersama. Sehingga dibahas secara komprehensif untuk menyelesaikan mekanisme bagi hasil antara kas daerah dengan penyelenggara retribusi.

Hal itu bertujuan untuk menertibkan retribusi pengelolaan TPI untuk diserahkan kepada kas daerah. Sejauh ini belum ada sistem yang baku mengatur menyetorkan hasil retribusi ke kas daerah. Menurutnya, di masa transisi perubahan perda retribusi jasa usaha ini, DPPKP masih melibatkan koperasi hingga tahun 2022.

Setelah perda baru disahkan, harus ada penyesuaian regulasi untuk menyetorkan hasil retribusi ke kas daerah. Sebab, Perda nomor 4/2021 sudah tidak membolehkan pengelolaan dikelola oleh koperasi, melainkan dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

“Masa transisi ini masih boleh penyelenggaraan retribusinya melibatkan koperasi. Hanya saja, penyetorannya sudah harus 100 persen ke kas daerah,” katanya. (din)

Read More

Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon Sahkan Raperda Pembangunan Ketahanan Keluarga

CIREBON – Rapat paripurna DPRD Kota Cirebon mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi perda, Senin (20/6/2022), di Griya Sawala gedung DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos menyampaikan, pengesahan raperda tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas berkeluarga. Di antaranya untuk landasan legalitas, keutuhan keluarga, kemitraan gender, ketahanan fisik keluarga, ekonomi, psikologis, sosial dan agama.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Kota Cirebon tentang tata tertib DPRD, raperda ini sudah dibahas dan disusun secara komprehensif oleh Pansus dan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon. Raperda tersebut juga sudah dilaporkan kepada ketua DPRD dan ketua fraksi.

“Pada pagi hari ini sudah bisa dibawa ke tingkat rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan,” kata Handarujati saat memimpin rapat paripurna.

Rapat paripurna kali ini juga beragendakan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD 2021 dan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Farmasi Kota Cirebon.

Handarujati menjelaskan, sesuai amanat Pasal 320 UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan lainnya, kepala daerah berkewajiban menyampaikan Raperda tentang PP APBD kepada DPRD.

Berdasarkan peraturan tersebut, penyampaian raperda ini wajib dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ikhtisar laporan kinerja dan keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Dengan telah selesainya proses audit, maka Pemda Kota Cirebon menyampaikan raperda Kota Cirebon tentang PP APBD tahun anggaran 2021,” ujarnya.

Sedangkan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Farmasi Kota Cirebon, disusun untuk meningkatkan kinerja perusahaan, membangun usaha, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menanggapi disahkannya Perda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH menilai hal tersebut merupakan bentuk kesepakatan bersama antara Pemda Kota Cirebon dengan DPRD.

Raperda ini, kata Azis, disusun untuk mendukung keberhasilan pembangunan yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan masyarakat, termasuk pembangunan ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil.

“Raperda ini ditujukan menciptakan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang,” ujar Azis. 

Dalam rapat paripurna ini, Azis juga mengapresiasi DPRD Kota Cirebon atas berjalannya agenda penyampaian raperda PP APBD 2021 dan raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Farmasi Kota Cirebon.

Khusus untuk raperda PP APBD 2021, lanjut Azis, BPK telah selesai melakukan proses audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Berkat kerja sama semua pihak, Kota Cirebon kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kali berturut-turut.

“Atas kerja sama semua pihak opini atas laporan keuangan Pemda Kota Cirebon tahun 2021, kembali mendapat WTP,” kata Azis. (Bam)

Read More

Perpusling dan HMJ HTN IAIN Cirebon Bangun Gerakan Masyarakat Desa Membaca

Mahasiswa HMJ HTN IAIN Cirebon dan Perpusling tengah mengadakan kegiatan membaca buku bagi masyarakat dan anak anak di Desa Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Selasa, (19/6/2022).

FOKUS CIREBON, FC - Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan membaca buku yang diadakan oleh Perpustakaan Keliling Banjar Melati hasil berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ Hukum Tatanegara (HTN), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Cirebon begitu tinggi. 

Kegiatan yang diselenggarakan di Desa Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, guna menumbuhkan kesadaran minat baca di kalangan masyarakat, terutama anak anak Desa setempat.

Menurut Ketua HMJ HTN IAIN Cirebon, Fuji Nurrohman, bahwa masyarakat dan anak anak sangat antusias dalam kegiatan Perpusling ini. Buku yang dibawanya pun beragam, mulai dari cerpen, novel, majalah, buku panduan, edukasi dan lain sebagainya.

"Sehingga hal ini bisa membuat ketertarikan tersendiri dalam minat baca masyarakat, suasana yang nyaman dan menyenangkan pun sangat mendukung berlangsung nya kegiatan in," paparnya, Selasa, (19/6/2022).

Fuji Nurrohman juga menjelaskan, salah satu tujuan dari terselenggaranya perpustakaan keliling ini adalah untuk mengatasi kondisi minat baca masyarakat Indonesia yang memprihatinkan.

"Dilansir dari data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0.001%, artinya, dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca," ujarnya.

Maka dengan adanya kolaborasi dan koordinasi antara perpustakaan Banjar Melati dengan HMJ HTN IAIN Cirebon ini, pihaknya berharap masyarakat sekitar bisa mendukung penuh kegiatan ini agar terus bisa dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. (Red/Vivit)

Read More

Tarian dan Paduan Suara Siswa SDN 2 Sampiran Pukau Penonton

Siswa SD Negeri 2 Sampiran tampilkan tarian tradisional yang memukau penonton.

FOKUS CIREBON, FC  – Suara musik dari tarian di atas panggung, menggema saat seorang siswi sekolah dasar mulai menunjukkan kebolehannya. Tangan dan badan penari siswa ini dengan gemulai mampu meliuk liuk seirama dengan musiknya, membuat penonton sejenak terpukau dan riuh tepuk tangan pun terdengar.

Kemampuan tari siswa yang lulus tahun 2022 ini, sama serunya dengan penampilan siswa lainnya saat menggoyang penonton melalui puisi, triatikal maupun saat menyanyikan lagu Hymne yang ditunjukkan melalui paduan suara para siswa siswi. 

Para penari dan paduan suara ini adalah siswi SD Negeri 2 Sampiran, Kabupaten Cirebon, saat mengisi acara perpisahan siswa Kelas VI yang digelar di ruang kelas SD Negeri 2 Sampiran, Sabtu, (18/6/2022).

Penampilan yang disajikan para siswa siswi sekolah dasar ini, tak mengurangi kebanggan para penonton sekalipun dimainkan hanya di atas permadani yang dihampar di panggung halaman sekolah. Namun mereka mampu membuktikan talentanya melalui tari tersebut layaknya penari profesional yang biasa dibawakan orang dewasa.

Decak kagum pun dirasakan para orang tua dan guru, termasuk masyarakat setempat yang sempat menyaksikan penampilan mereka di atas panggung.

"Kemampuan para siswa-siswi SDN 2 Sampiran ini tak hanya di atas panggung, di meja belajar pun mereka berprestasi. Sebagai orang tua tentu kami sangat bersyukur atas apa yang sudah diberikan para guru kepada anak-anak kami, terimakasih bapak ibu guru," ucap salah satu orang tua saat menyaksikan aksi panggung para siswa-siswi SDN 2 Sampiran.

Selain itu, para guru pada kegiatan ini pun sangat terlihat kompak, bersama Kepala Sekolah, Ketua Komite dan para orang tua siswa yang terus ikut mensupport kepada para siswa yang akan tampil di atas panggung. Tak hanya itu, apresiasi pemberian penghargaan juga kepada ketiga siswa berprestasi sehingga suasana di panggung acara kian gembira dan meriah. 

Menurut orang tua siswa lainnya, SD Negeri 2 Sampiran, merupakan sekolah berprestasi yang sangat mendisiplinkan siswa. Keuletan dan kekompakan gurunya membuat siswa nyaman dalam belajar. 

Ketua Komite Sekolah SD 2 Sampiran te gah memberikan kenang kenangan kepada guru dan Kepala sekolah atas jasa yang telah ditorehkan dalam pendidikan dalam mencerdaskan anak anak bangsa.

"Ya, kami sangat senang bisa menyekolahkan anak kami di sekolah ini, kami sangat bangga dengan SDN 2 Sampiran," ujarnya menutup perbincangan dengan media.  (din)

Read More

Pesan Sukses Kepala Sekolah, Iringi Pelepasan Siswa Kelas VI SDN 2 Sampiran

Siswa siswi tengah bersungkem kepada ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sampiran dan juga kepada guru, pada acara pelepasan siswi siswi kelas VI.

CIREBON, FC - Tak terasa enam tahun sudah siswa siswi belajar di bangku sekolah dasar di SD Negeri 2 Sampiran, akhirnya harus berpisah dengan para guru yang sudah mendidik dengan tekun dan sabar. 

Guru yang selalu sayang kepada siswanya, terus memandangi wajah para siswa satu persatu, rasa haru bercampur gembira ikut menyelimuti pada acara perpisahan tersebut. 

Acara Pprpisahan tersebut dikemas dengan panggung gembira di ruang kelas, namun tak mengurangi kebahagian para siswa pada acara pelepasan siswa siswi kelas VI, Sabtu, (18/6/2022).

Acara pun berjalan dengan penuh kegembiraan, hingga tak terasa air mata menetes dari kelopak mata Kepala Sekolah dan sejumlah guru saat siswa memasuki acara sungkem siswa kepada guru. 

Tetesan air mata tersebut, bukti kasih sayang guru dan kepala sekolah yang membayangkan terus bersama hingga enam tahun dari mereka di kelas 1 hingga lulus sekolah di kelas 6. 

Pelukan hangat terus diberikan oleh para guru kepada para siswa, dan Kepala Sekolah Hj Juju Juhati S, Pd berbisik di telinga siswa, teruslah menuntut ilmu setinggi langit, capailah cita-citamu, ibu guru di sini selalu akan mendoakan untuk kesuksesan mu semua.

Pada acara tersebut, Komite Sekolah Bambang HS pun berpesan, agar siswa siswi lulusan SD Negeri 2 Sampiran terus gaoai cita-citanya dengan pendidikan setinggi mungkin. Jangan di antara kita terjebak oleh status sekolah, karena sekolah di mana saja itu sama, yang penting bagaimana kita nya, maka belajar adalah kunci kesuksesannya 

Sementara itu, dipenghujung kegiatan, aara pelepasan kemudian dilanjut dengan penampilan triatikal, puisi, tari-tarian dan lainnya. Setelah itu, acara ditutup dengan sesi foto bersama. (din)

  

Read More

Hadirkan Narasumber dari IPB, LP2M IAIN Cirebon Gelar Workshop Penguatan DPL KKN Tematik Berbasis Masjid

Dr H Ahmad Yani, M.Ag saat memberikan materi pada kegiatan Workshop DPL dan KKN - TBM Tahun 2022.

FOKUS CIREBON, FC - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menggelar acara Workshop Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Berbasis Masjid (TBM) Tahun 2022. 

Workshop ini diikuti seluruh Dosen Pembimbing Lapangan di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan digelar secara virtual. Kamis-Jum’at, (16-17 Juni 2022)

Hadir dalam workshop virtual ini, di antaranya Dr. Ahmad Yani, M.Ag (Ketua LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon), Mahbub Nuyadien, M.Ag (Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon), Ery Khaeriyah, S.Ag, M.A (Sekretaris LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon), dan Dr. Alfian Helmi, M.A (Narasumber/Institut Pertanian Bogor).

Mewakili Rektor IAIN Cirebon, Ahmad Yani saat membuka kegiatan menyatakan, anggaran KKN pada tahun ini masih disesuaikan dengan anggaran saat pandemi, namun hal yang paling penting adalah menjadikan pembimbingan KKN sebagai angka kredit pengabdian dan amal jariyah bagi DPL. Maka dosen pembimbing harus mampu memotivasi agar lebih semangat dalam melaksanakan pendampingan KKN. 

Yani juga menegaskan bahwa Workshop dilakukan sebagai pedoman kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebelum membimbing mahasiswa terjun ke tempat Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus memiliki mindset bahwa sebuah pengabdian kepada masyarakat harus berbasis riset. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Mahasiswa dan Masyarakat dapat berkolaborasi menghasilkan sebuah karya ilmiah sekaligus naskah akademik. 

Dr. Alfian Helmi, M.A, selaku narasumber hari pertama dalam paparannya menyebutkan, ada tiga hal, di mana DPL harus mampu membangun sikap mental yang perlu disiapkan oleh peserta KKN.

Tiga hal tersebut di antaranya, pertama Agility yakni Sikap pejuang peserta KKN dalam mengikuti program yang akan diikuti, lalu kedua Innovation yakni memilki jiwa Ide-ide segar,dan kreatif untuk menghadapi tantangan yang semakin komplek. Juga melakukan kegiatan yang out of the box sehingga bisa mengikuti perkembangan yang ada. Manusia yang bisa bertahan adalah manusia yang responsif terhadap perubahan yang ada. Lalu yang ketiga adalah Experimential yaitu selalu mencoba sesatu atau hal-hal yang baru.

Sementara itu di hari kedua, kegiatan diisi oleh beberapa materi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan KKN TBM tahun 2022.

Ada 3 (tiga) narasumber pada kegiatan ini, antara lain H.Mabub Nuruadien, M.Ag membawakan materi tentang Program dan Kegiatan KKN TBM. Kemudian Dr Budi Manfaat, M.Si dengan materi Pelaporan dan Penilaian DPL dalam KKN TBM_l dan pemateri yang ketiga adalah Drs H Ibnu Sina, M.Si dengan materi Teknis dan Proses Kegiatan KKN TBM melalui Akmal Sejati. (din)

Read More

Pemkab Berikan Apresiasi Kepada Wajib Pajak Teladan

CIREBON - Penerimaan pajak daerah selama ini masih menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Setiap pajak yang diterima, akan dimanfaatkan sebaik mungkin demi berkelanjutan pembangunan masyarakat. 

Atas dasar itulah, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada wajib pajak teladan tahun 2021, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 di Hotel Aston Kedawung Kabupaten Cirebon. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag didampingi Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon, H. Deni Agustin SE. 

Dalam sambutannya, bupati memberikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak daerah. Bupati menyebut, pembangunan bisa berlanjut dengan besarnya pajak yang disetorkan oleh WP. 

"Pandemi yang terjadi beberapa waktu terakhir sangat mempengaruhi pembangunan yang kita lakukan. Saya bersyukur wajib pajak disini masih konsisten dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga kita bisa terus memberikan layanan melalui pembangunan kepada masyarakat," ujar Imron. 

Di samping itu, bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang masih patuh dan taat.  Secara pribadi maupun atas nama pemerintah daerah, bupati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Saya pastikan, pengelolaan pajak yang kita lakukan sebaik mungkin dan penerimaan pajak akan dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat," tambahnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Bapenda Kabupaten Cirebon meluncurkan layanan aplikasi Akang Surja. Dijelaskan Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon, aplikasi Akang Surja ini memuat beberapa layanan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. 

"Ada beberapa kemudahan yang terdapat dalam aplikasi Akang Surja ini, seperti informasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), informasi pajak daerah termasuk tata cara pembayarannya, serta tanya Bapenda untuk wajib pajak memberikan saran maupun konfirmasi pembayaran pajak," ujar Deni Agustin. 

Diharapkan, dengan adanya aplikasi Akang Surja ini, masyarakat tidak kesulitan dalam menyetorkan pajaknya kepada pemerintah, khususnya 11 jenis pajak daerah. Terlebih, dengan perkembangan teknologi saat ini, maka sangat tepat digunakan, karena mempermudah wajib pajak membayarkan pajaknya di mana pun. 

"Komitmen Bapenda untuk mempermudah layanan kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Tak lupa, kita juga ucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang selama ini sudah melaksanakan kewajibannya," tutup Deni. (din)

Read More

IAIN Cirebon Lakukan Studi Banding Ke UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dalam rangka "Patok Bandung" IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kunjungi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

BUKITTINGGI, FC - Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek mendapat kunjungan istimewa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka “Patok Banding” yang dilakukan IAIN Cirebon mengenai pengimplementasin BLU (Badan Layanan Umum) yang telah berjalan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. 

Sebagaimana diketahui, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi institusi pertama yang berstatus BLU saat masih menjadi IAIN.

Wakil Rektor II IAIN Cirebon Dr. Kartimi, M.Pd menyatakan pihaknya secara khusus datang untuk mempelajari bagaimana tatacara pengelolaan BLU. Studi Banding untuk mendapatkan referensi yang berguna bagi pengimplementasian BLU di IAIN Cirebon. 

Tim terpilih yang hadir juga berasal dari Tim Penyusun BLU sebanyak 4 orang, agar patok banding ini secara sempurna dapat diserap oleh pihak yang memang akan terjun dalam pengaplikasian BLU.

Rektor Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum sangat menyambut dengan tangan terbuka mengenai kunjungan ini. Beliau berharap, setiap presentasi – presentasi dan panduan yang telah dipaparkan mampu menjadi referensi yang bermanfaat bagi IAIN Cirebon. Wakil Rektor II Dr. Novi Hendri, M.Ag turut menambahkan bahwa pengelolaan BLU di UIN Sjech M. Djamil Djambek sejatinya masih belum maksimal. Namun, upaya untuk meningkatkan pengelolaan secara optimal berangsur – angsur telah dijalankan. 

Dalam pengelolaan ini tidak ada kata instan, butuh upaya dan ketelatenan yang terus menerus, agar kekurangan dalam pengelolaan dapat diminimalisir.

Di samping itu, beliau juga menambahkan tentang sisi positif status BLU. BLU diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan kas, investasi, pengelolaan barang, surplus dan defisit, serta remunerasi. 

Mekanisme pengadaan barang/jasa pun menjadi lebih longgar pada BLU dengan pendelegasian pengaturannya kepada pemimpin BLU. 

Beberapa fleksibilitas tersebut ditujukan agar pemberian layanan pada BLU dapat segesit sebagaimana layanan serupa yang dilakukan oleh badan usaha pada umumnya. 

Pemberian fleksibilitas diharapkan mampu membuat BLU dapat terus memberikan layanan prima tanpa terkendala oleh hambatan yang biasanya terjadi pada satker pemerintah pada umumnya.

Acara “Patok Banding” ditutup dengan penyerahan cenderamata dari masing – masing Instansi serta dilanjutkan dengan acara foto bersama. (din)

Read More

Kenalkan Hukum Sejak Dini Kepada Siswa, Pemda dan Kejaksaan Negeri Lounching JSS

CIREBON, FC – Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon launching program Jaksa Sahabat Sekolah (JSS). Program tersebut guna memperkenalkan hukum sejak dini kepada peserta didik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., saat menghadiri Launching Jaksa Sahabat Sekolah (JSS) di Sekolah Pelita Bangsa, Jalan Terusan Cipto, Selasa (14/6/2022), menjelaskan jaksa masuk sekolah sebenarnya merupakan program dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Program ini kemudian diterapkan di Kota Cirebon dalam bentuk Jaksa Sahabat Sekolah (JSS) yang merupakan kolaborasi antara Pemda dan Kejari Kota Cirebon.

“Program ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melakukan pembinaan hukum sejak dini di lingkungan sekolah,” tutur Agus. 

Sasarannya seluruh civitas akademik di lingkungan sekolah. Mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, orangtua peserta didik dan komite sekolah.

Dengan memberikan pemahaman mengenai hukum sejak dini diharapkan peserta didik di Kota Cirebon terhindar dan tidak melakukan pelanggaran hukum.

Adapun penyuluhan dalam program JSS ini meliputi pencegahan narkoba dan NAPZA, perdagangan anak (trafficking), pencegahan bullying dan kenakalan remaja.

Selanjutnya, Agus meminta seluruh civitas akademika di sekolah untuk turut serta dan menyukseskan program JSS ini. “Saya harap semua bisa mendukung program ini dengan optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Cirebon,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cirebon, Umaryadi, SH., M.H., menjelaskan, launching JSS ini bertujuan agar Kejaksaan menjadi lebih dekat dan dikenal oleh sekolah.

“Kami berupaya memberikan pemahaman dan pengertian terkait hukum secara umum,” kata Umaryadi. Sehingga seluruh civitas akademika di sekolah dapat  terhindar dari pelanggaran hukum.

Pada kesempatan itu, Umaryadi juga menegaskan bahwa salah satu tugas Kejaksaan yaitu memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan analisis dan tindakan terkait hukum.

Untuk itu Umaryadi meminta mereka tidak sungkan untuk datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk melakukan konsultasi hukum. “Bisa juga melalui media sosial kami,” katanya. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Dukung dan Fasilitasi Kebutuhan Penyelenggaraan Pemilu

CIREBON - Bupati Cirebon, Imron menyatakan Pemkab Cirebon mendukung dan memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu. Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi persiapan dan kesiapan tahapan Pemilu serentak tahun 2024, Selasa (14/6/2022),  bertempat di Hotel Apita Cirebon. 

Menurut Imron, inventaris masalah harus dilakukan, supaya permasalahan dan hambatan dapat diantisipasi sejak dini. 

"Pemkab Cirebon berharap, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak 2024 dapat meningkat secara signifikan. Ini sebagai salah satu indikator suksesnya penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Cirebon," kata Imron.

Imron juga meminta, aparat keamanan dan penegak hukum dapat mengawal pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Pihaknya ingin, Pemilu berjalan aman, kondusif dan tanpa ekses. Imron juga berharap, penyelenggara dan calon peserta Pemilu dapat mengikuti dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam pelaksanaan Pemilu diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder Pemilu, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan aparat.  Tentunya, semua itu perlu ada kesiapan dan persiapan dari seluruh stakeholder dalam rangka mensukseskan Pemilu serentak tahun 2024," papar bupati.

Menurutnya, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat.  Mereka nanti memilih anggota DPR dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaannya juga dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Pemilu itu wadah demokrasi masyarakat. Prinsip penyelenggaraannya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Mari saat Pemilu nanti, kita bersama-sama menciptakan hal tersebut," papar bupati.

Hal senada dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi. Dirinya berharap, tanggal 14 Februari 2024, Pemilu akan bisa terselenggara dengan lancar dan tanpa gangguan. Untuk menunjang hal tersebut, saat ini harus dirumuskan hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan agar Pemilu nanti bisa sukses.

"Kita ingin Kabupaten Cirebon bisa memastikan pelaksanaan Pemilu dengan baik. Saya juga berharap, Pemilu ini akan menghasilkan pemimpin dan politisi yang bisa memajukan Kabupaten Cirebon," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi saat memberikan sambutan sempat memberikan sindiran. Menurutnya, politik itu mahal, meskipun untuk kalah sekalipun pasti mengeluarkan ongkos yang besar. 

"Sedangkan salah satu alasan masyarakat tidak tertarik politik, karena kebenaran bukan menjadi tujuan dari politisi, karena tujuannya adalah kekuasaan," paparnya.

Sopidi menambahkan, semoga nanti pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Cirebon akan berjalan lancar. Masalahnya, penyelesaian politisi menjalankan programnya menjadi tolak ukur sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilu.

"Intinya, kehadiran pemerintah daerah, kehadiran peserta politik dan pemilih, nantinya akan menjadi penentu kualitas kepemimpinan yang ada di Kabupaten Cirebon," tukasnya. (Bam)

Read More

Tim Monev Nasional Apresiasi Pelaksanaan UMPTKIN 2022 di Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr H Sumanta M.Ag beserta Tim Monev Nasional UMPTKIN 2022 dan Kepala PTIPD, Dr H Darwam M.Kom.

FOKUS CIREBON, FC - Pelaksanaan UMPTKIN 2022 yang dilaksanakan secara online di lantai 2, gedung M, kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon mendapat apresiasi dari tim Monev Nasional, Selasa, (14/6/2022).

Astri Amanati, MM, SSE-UMPTKIN 2022 menyatakan, bahwa dirinya berdua ditugaskan dari panitia nasional untuk memonev pelaksanaan kegiatan UMPTKIN di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Menurut Astri, selain dirinya, satu orang tim Monev lainnya adalah Muhamad Makmum dari Kesekretariatan. Sementara Astri dari Pokja Kehumasan.

Astri juga menjelaskan, tujuan monev ini untuk perbaikan pelaksanaan ke depan, yakni pelaksanaan UMPTKIN yang lebih baik lagi.

"Menurut saya pelaksanaan UMPTKIN di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon cukup baik,  persiapan pelaksanaannya sudah maksimal," terangnya.

Kendati demikian, Astri berharap, kemajuan tetap harus dilakukan, agar pelaksanaannya bisa lebih ditingkatkan, dengan pengertian agar pelaksanannya lebih memudahkan peserta, agar ketika peserta ada masalah bisa cepat ada solusi. 

Sementara itu, di gedung M lantai 2, tim Monev Nasional terus memantau pelaksanaan UMPTKIN di kampus IAIN Cirebon. Mereka keduanya didampingi Warek 1, Dr H Saefudin Juhri, M.Ag dan Dr. H. Darwan, M.Kom Kepala PTIPD.

Di ruang Studio 3 Pangeran Girilaya, tim Monev Nasional dan panitia lokal (Panlok) UMPTKIN 2022 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, mendengarkan langsung sambutan atau orasi UMPTKIN 2022 yang disampaikan oleh Menteri Agama RI, H.Yaqut Cholil Qoumas melalui zoom. 

Dalam pesannya, Menteri Agama RI menekankan agar panitia uMPTKIN 2022 lebih memudahkan peserta. (din)

Read More

Bangkitkan 'Speak Up' Mahasiswa, PSGA Bedah Implementasi UU TPKS Lewat Seminar Nasional

SEMINAR NASIONAL : PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggelar seminar nasional tentang UU TPKS. Seluruh peserta sangat antusias dengan seminar tersebut. 

FOKUS CIREBON, FC - Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional Perlindungan Anak dan Remaja dengan tema "Mengukur Implementasi dan UU TPKS di Kampus", Selasa, (14/6/2022).

Kegiatan hasil besutan PSGA dengan jargon 'Mencerahkan  dan Memberdayakan' ini menghadirkan dua narasumber yakni Hj Selly Andriany Gantina, Komisi VIII DPR RI dan Wakhit Hasim, M.Hum dari Dewan Etik PPKS IAIN Syekh Nurjati.

Seminar Nasional tersebut membedah materi Undang Undang No 12 Tahu 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ini dipastikan akan hangat, terutama menyangkut teknis perlindungan, pelaporan dan penindakan. 

Kepala PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Naila Farah M.Ag kepada fokus cirebon menjelaskan, seminar ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa UU TPKS sudah disahkan negara. 

Maka pengesahan UU ini menjadi angin segar bagi kita semua dan kampus sebagai tempat belajar akan memberikan ketenangan, sehingga dalam tugas belajar mahasiswa bisa berinteraksi dengan siapapun dengan nyaman.

Naila juga menjelaskan bahwa PSGA di kampus IAIN Cirebon sebagai leading sektor Pencegahan dan penanggulangan Kekerasan Seksual (P2KS). Ini adalah instruksi dari Dit.Kemenag RI, Jakarta.

Dengan disahkannya UU TPKS ini, maka mahasiswa dan seluruh civitas akademika itu berani untuk speak up (angkat bicara) ketika mereka menjadi korban, atau menyaksikan, atau mendengar adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. 

Artinya, mereka tidak perlu takut lagi karena negera sudah melindungi mereka dengan adanya UU TPKS ini. 

Untuk menindaklanjuti UU tersebut, PSGA melakukan sosialisasi dan rekruitmen di kalangan mahasiswa atau dosen untuk melakukan sosialisasi UU TPKS ini.

Jika ditemukan kasus, maka PSGA hanya sebagai awal pintu masuk saja dari laporan dan laporan tersebut kemudian diserahkan kepada Rektor dan dari Rektor diserahkan kepada Dewan Etik. 

"Dewan Etik inilah ya g melakukan investigasi dan pendalaman kasus tersebut, kemudian setelah melakukan investigasi dengan data-data yang mereka peroleh lalu Dewan Etik menjauhkan sanksi kepada pelaku, baik kategori ringan, sedang atau berat dan kemudian baru di SK kan oleh Rektor," paparnya. 

Kendati demikian, kata Naila, PSGA lebih fokus kepada pendampingan kepada korban. "Jadi nanti kalau korban itu trauma, atau butuh konseling maka PSGA menyediakannya," tutur Naila.

Untuk itu, Naila berharap, pada seminar nasional tentang UU TPKS ini, bisa memberikan pencerahan baru sehingga mahasiswa semakin berani untuk speak up tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi di kampus, karena negara sudah melindungi mereka.

"Jadi harapan kami adalah bagaimana kampus IAIN Syekh Nurjati ini menjadi kampus ruang aman bagi semuanya, khususnya bagi civitas akademika," tandasnya. 

Hal senada disampaikan aktivis LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr Eri khaeriyah. Menurutnya terkait TPKS ini, LP2M pada tahun 2019 baru menyusun draf pencegahan seksual, kemudian draft tersebut disusun pada tahun 2000 dan tahun 2021 IAIN Cirebon sudah melakukan pencegahan kekerasan seksual.

"Ya kita cegah segala bentuk kekerasan seksual, apalagi di kampus kita sudah memiliki dewan etik sebanyak 5 orang, ini bentuk keseriusan kampus untuk memberikan kenyamanan saat  berinteraksi dengan siapapun," katanya.

Maka Eri pun meminta agar PSGA terus melakukan upaya-upaya sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual di kampus.

Eri juga berharap, pada seminar nasional ini, mahasiswa bisa membedahnya agar menjadi pengetahuan dan pencegahan dari tindak kekerasan seksual. 

Sementara itu, seminar nasional yang dihadiri peserta dari para mahasiswa juga utusan DEMA dan SEMA ini, berlangsung hangat di Aula FUAD lantai 4. 

Dalam seminar ini, moderator membaginya kedalam 4 bagian, pertama sesi paparan, kedua sesi tanggapan dan ketiga sesi tanya jawab. 

Peserta pun sangat antusias mendengarkan pemaparan Selly Andriany Gantina dan Wakhit Hasim, sehingga seminar tersebut benar-benar hidup dan berjalan sukses hingga akhir kegiatan. (Udin)

 

Read More

Sukseskan UMPTKIN 2022, IAIN Cirebon Siapkan Petugas Sambut Tim Monev Nasional

Persiapan penyambutan tim Monev UMPTKIN 2022 di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

FOKUS CIREBON, FC - Sejak Pukul 07.00 WIB pagi, Satuan pengamanan (Satpam) kampus IAIN Cirebon beserta petugas lainnya, bersiaga di sejumlah titik startegis yang akan dilalui Stafsus Kementerian Agama RI dan Pokja Panitia Nasional UMPTKIN 2022.

Penjagaan ini dalam rangka menyambut kedatangan para tamu utama yang akan melakukan Monev UMPTKIN di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Kabarnya, setting tempat ini merupakan ide dan kerja keras H.M.Arifin M.Pd agar kampus terlihat lebih Asri dan nyaman. Sehingga sejumlah kendaraan yang memasuki kawasan Blok M, di mana sebagai tempat dilangsungkannya UMPTKIN, harus dialihkan ke sejumlah titik parkir kendaraan yang sudah disiapkan.

Edi Karmadi beserta petugas parkir kendaraan, dan Satpam lainnya terus memantau keluar masuknya kendaraan di kawasan ini, Selasa, (14/6/2022). 

Saat dihubungi via telepon selulernya, Arifin, yang juga Pejabat Kehumasan IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyatakan, Panitia Nasional Monev UMPTKIN diperkirakan akan datang tepat pada pukul 09.00 WIB. 

"Semua harus terlihat rapih dan bersih, karena ini untuk kenyamanan semua. Sehingga pelaksanaan UMPTKIN 2022 beserta kegiatan Monev bisa berjalan sukses dan lancar," tandasnya. (din)

Read More