This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
Sabtu, 26 Februari 2022
Rektor Sumanta : Inilah Tiga Aspek Penting Pada SE No 5 Tahun 2022
Jumat, 25 Februari 2022
Kick Off Jawara Digital, Lahirkan Generasi Agen Penggerak Digital yang Berkompeten
CIREBON - Adanya Agen Penggerak Digital (APD), dipastikan akan memberikan dampak positif bagi Kabupaten Cirebon dimasa yang akan datang. Sebagai upaya akselerasi transformasi digital, pemerintah harus memperbanyak target untuk mencari dan melatih SDM yang cakap dan mempunyai talenta digital. Demikian dikatakan Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, dalam acara Kick Off Jawara Digital, di Pesantren Buntet Cirebon, Jumat (25/2/2022).
Nanan menjelaskan, Diskominfo Kabupaten Cirebon adalah perangkat daerah yang mengampu tentang urusan pemerintahan untuk bidang komunikasi dan informatika. Mengurusi juga pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian. Ini disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.
"Kami selalu mengapresiasi setiap bentuk kegiatan yang dapat mendorong generasi penerus bangsa untuk bisa produktif, inovatif, serta berperan aktif dalam rangka membangun daerah. Tujuannya pasti, menuju masa depan yang cemerlang," kata Nanan.
Menurutnya, relawan Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai penggagas acara itu, telah banyak memberikan sumbangsih terhadap pengembangan Kabupaten Cirebon. Ini dilakukan melalui pemanfaatan TIK, khususnya di desa-desa dan sekolah.
"Segala upaya dan ikhtiar pembangunan melalui TIK sudah semestinya kita dukung bersama. Ini sebagai sarana saling berbagi, dan saling mendorong menuju Kabupaten Cirebon yang lebih maju," ungkap Nanan.
Nanan meminta, pada era digital dan akses komunikasi yang semakin bebas, tentu TIK menjadi faktor sentral yang harus dikuasai setiap kalangan. TIK menjadi kebutuhan bersama bagi seluruh masyarakat, terlebih warga Kabupaten Cirebon. Mereka harus ikut bersaing dalam kehidupan global.
"Imbasnya, konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat termasuk hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai," paparnya.
Untuk itu, semua kalangan harus terus meminimalkan konten negatif. Ruang digital harus diisi oleh konten-konten positif. Disinilah masyarakat harus bisa meningkatkan kecakapan digital, supaya mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, menyejukkan, serta menyerukan perdamaian.
"Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan membuat UMKM naik kelas. Perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi," ujar Nanan.
Nanan menambahkan, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah akunya, tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, untuk bisa mewujudkan Jawa Barat cakap digital.
Disinilah kolaborasi pentahelix pemerintah, masyarakat, akademisi dan pihak lainnya menjadi unsur yang sangat penting.
"Buzzer-buzzer saat ini sangat doyan untuk membuat konten hoax atau issu-issu seputar Covid-19 yang ujungnya melawan pemerintah. Disinilah peran agen literasi digital menjadi sangat efektif dalam memutus berita hoax tentang Covid-19," tukas Nanan.
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Yayasan Ponpes Buntet, Kadiskominfo Jabar diwakili oleh Kabid IKP secara virtual, relawan TIK Nasional diwakilkan Kabid Informasi Komunikasi Publik Jabar, Ketua relawan TIK Provinsi Jawa barat, serta Ketua relawan TIK Kabupaten Cirebon. (Indah)
IAIN Syekh Nurjati Cirebon Gelar Vaksinasi Booster Untuk 1000 Pegawai, Mahasiswa dan Masyarakat Umum
CIREBON - Pencegahan penularan virus Covid 19 yang terus dilakukan pemerintah, juga dilakukan pihak kampus di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Pada kegiatan ini, IAIN Cirebon menggelar vaksinasi booster untuk 1000 civitas akademika kampus dan masyarakat umum, Jumat (25/2/2022).
Kamis, 24 Februari 2022
Bupati Minta HIPMI Kabupaten Cirebon Lebih Kreatif
Bupati Cirebon, H Imron saat menghadiri pelantikan Ketua HIPMI Kabupaten Cirebon, Kamis (24/2/2022).
CIREBON - Bupati Cirebon meminta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Cirebon, terlebih kepemimpinan ketua yang baru bisa lebih kreatif. Dirinya berharap, peran pengusaha muda di Kabupaten Cirebon dapat membangkitkan perekonomian yang saat ini sedang terpuruk. Demikian dikatakan Bupati, saat menghadiri pelantikan Ketua HIPMI Kabupaten Cirebon yang baru, bertempat di Hotel Apita, Kamis (24/2/2022).
Menurut Bupati, saat ini tantangan yang dihadapi tidak mudah. Namun dirinya yakin, HIPMI Kabupaten Cirebon tidak patah semangat. Ia juga yakin kader HIPMI, mampu merubah tantangan menjadi sebuah peluang yang bisa menghasilkan dan membangkitkan perekonomian.
“Saya punya keyakinan penuh, perjuangan dan kerja keras pengusaha muda di Kabupaten Cirebon akan mampu membangkitkan perekonomian di Kabupaten Cirebon," aku Imron.
Imron berharap, HIPMI Kabupaten Cirebon untuk bisa memberikan perhatian dan menggali semua potensi yang ada. Masalahnya, untuk memperbaiki perekonomian di Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak.
“Dengan kepemimpinan HIPMI yang baru, setidaknya dapat memberikan semangat baru. Nantinya, bisa menciptakan inovasi yang menguntungkan. Ini akan membangkitkan perekonomian Kabupaten Cirebon,” paparnya.
Sementara itu, Ketua HIPMI Kabupaten Cirebon, Ahmad Abdul Hadi, mengaku mulai dari pengusaha pemula sampai menengah siap membantu potensi Kabupaten Cirebon yang sangat besar. Kedepan, HIPMI Kabupaten Cirebon bisa bersinergi dengan Pemkab Cirebon, agar bisa berperan penting dalam mendongkrak perekonomian.
"Kami minta kerjasama dan bimbingannya kepada Pemkab Cirebon. Kedepan kita harus bersinergi supaya semua bisa berjalan secara profesional," kata Abdul.
Sedangkan Ketum HIPMI Jabar, Surya Batara Kartika, meminta supaya semua anggota HIPMI siap menyongsong perubahan yang sudah ada di depan mata. Dirinya berharap, HIPMI bisa menjadi lokomotif perubahan pembangunan ekonomi dan menjadi role model pemuda cirebon, untuk penguasaan tekhnologi di era pandemi ini.
"Mari semua sama-sama songsong perubahan era digital ini. Semua harus semangat dan enerjik, supaya kita bisa membantu mendongkrak perekonomian pada masa pandemi ini," tukasnya. (Bam)
374 ribu Lebih Bidang Tanah di Kabupaten Cirebon Belum Bersertifikat
CIREBON, FC - Saat ini, BPN Kabupaten Cirebon masih punya PR besar. Pasalnya, masih ada sekitar 45 persen atau sekitar 374 ribu lebih bidang tanah belum memiliki sertifikat. Luas wilayah Kabupaten Cirebon sendiri sekitar 1.070 kilometer persegi. Hal itu diungkapkan Bupati Cirebon, Imron, saat menghadiri acara Zona Integritas BPN Kabupaten Cirebon, Kamis (24/2/2022).
Menurut Imron, pihaknya sangat mendukung penuh pencanangan eksternal zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada kantor pertanahan kabupaten. Dirinya berharap, setelah pencanangan tersebut, Kantor BPN Kabupaten Cirebon bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menerapkan perilaku anti korupsi disegala bidang.
"Sehingga nantinya akan tercapai predikat WBK dan WBBM. Ini karena zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM," ungkap Imron.
Dia menilai, membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM adalah pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, semua pihak harus mempunyai komitmen yang kuat, punya pola pikir dan budaya kerja yang sama. Ini akan membuat keberhasilan membangun zona integritas yang diinginkan.
"Kalau bicara zona integritas, kita tidak hanya berbicara tentang antikorupsi, namun juga tentang peningkatan kualitas pelayanan publik. Kantor BPN disini adalah salah satu instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada publik. Jadi pelayanan harus prima," jelasnya.
Imron berharap, saat ini adalah kesempatan yang baik sebagai momentum introspeksi bagi semua, untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi. Untuk itu, Pemkab Cirebon terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Disamping itu juga mewujudkan birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima.
"Harapan saya, pencanangan WBK dan WBBM ini tidak berhenti pada kantor BPN saja, melainkan terus berlanjut ke setiap instansi yang ada di Pemkab Cirebon," kata Imron.
Sementara itu, Plt Kepala Kantor BPN Kabupaten Cirebon, Amir Sofwan, mengatakan bahwa pihaknya sedang menginventarisir tanah-tanah di Kabupaten Cirebon. Tercatat, sudah ada sekitar 462.936 yang sudah bersertifikat. Sedangkan tanah yang belum bersertifikat sekitar 374.396. Dirinya mengakui memang ini adalah PR besar yang harus dikerjakan BPN.
"Tahun ini kami punya target mengejar PTSL. Dan untuk aset Pemda baru terdaftar 74 bidang saja. Saya minta Pemda memberikan informasi berapa asset pemda yang ada," papar Amir.
Dirinya menambahkan, dukungan peta pertanahan melalui pembayaran BPHTB sampai Januari tahun ini, sudah terkumpul sekitar Rp7 miliar. Artinya, pelayanan pertanahan memang berkontribusi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon. (Indah)
Rapat Kerja Komisi I DPRD dan BKPSDM Bahas Penghapusan Tenaga Honorer 2023
Rapat kerja tersebut membahas terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sekretaris Komisi I DPRD, Tunggal Dewananto mengatakan, dalam PP tersebut terdapat beberapa kriteria yang memungkinkan tenaga honorer bisa bertahan dan diangkat menjadi PPPK.
“Masih ada harapan, yang penting tenaga honorer tersebut masuk kualifikasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Kualifikasi itu yang memungkinkan tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK,” ungkap Dewa.
Ia mencontohkan, misalnya honorer tenaga kependidikan, mereka yang bisa diangkat menjadi PPPK ialah yang sudah masuk data pokok pendidik (dapodik). Kemudian memiliki sertifikat profesi pendidik.
Pihaknya berharap, BKPSDM Kota Cirebon bisa mendata lebih rinci terkait jumlah tenaga honorer yang telah memenuhi kualifikasi untuk diangkat jadi PPPK dan yang belum. Sehingga apabila ada regulasi baru, bisa lebih cepat menyesuaikan.
“Informasi ini juga BKPSDM harus menyampaikan kepada seluruh tenaga honorer. Bagi yang belum masuk kualifikasi agar bisa memenuhi. Sehingga bisa ikut aturan yang berlaku,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Dra Sri Lakshmi Stanyawati MSi mengatakan, untuk rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) kin hanya ada dua jalur, yakni PNS dan PPPK.
“Tahapan seleksinya harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan,” kata Sri.
Diakuinya, tahun ini pemerintah tengah fokus pada rekrutmen PPPK untuk tenaga kependidikan, kesehatan, dan penyuluh. “Sejauh ini belum ada perekrutan CPNS,” katanya.
Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK telah dilakukan secara bertahap. Misalnya pada tenaga kependidikan, semula terdapat 900 lebih honorer, sekarang tersisa 717 pegawai honorer. Di Dinas Kesehatan terdapat 325 honorer dan di RSD Gunung Jati 912 honorer. (din)
Rabu, 23 Februari 2022
Pemkab Cirebon Distribusikan 10 Ribu Liter Minyak Goreng Bersubsidi
CIREBON, FC - Sebanyak 10.000 liter minyak goreng bersubsidi didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam kegiatan pasar murah yang dilakukan di tiga lokasi berbeda, Rabu 23 Februari 2022.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Industri (Disperdagin) Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Bulog dan Bank BJB ini, sebagai salah satu solusi, atas langkanya minyak goreng di pasaran.
" Kegiatan pasar murah kali ini, kami mendistribusikan minyak goreng sebanyak 10ribu liter," ujar Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si.
Ia menyebutkan, bahwa pihaknya mengajukan permohonan distribusi minyak goreng kepada Bulog Jabar, sebanyak 50ribu liter. Namun untuk tahap pertama kali ini, baru terealisasikan sebanyak 10ribu liter.
Sedangkan tiga lokasi pasar murah yang dilakukan hari ini, diselenggarakan di Kecamatan Sumber, Kelurahan Babakan dan Kecamatan Lemahabang.
Ayu sapaan akrab Wahyu Tjiptaningsih menuturkan, bahwa minyak goreng yang dijual dalam pasar murah ini, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp 14.000.
"Setiap orang, hanya dibatasi untuk membeli 2 liter saja," kata Ayu.
Ayu juga mengungkapkan, bahwa saat ini, stok minyak goreng disejumlah tempat sudah mulai normal, sehingga masyarakat sudah lebih mudah untuk mendapatkan minyak goreng.
Adanya operasi pasar murah ini, sebagai salah satu bentuk hadirnya pemerintah, dalam mencarikan solusi atas langkanya minyak goreng di pasaran.
"Ini bukti hadirnya pemerintah ditengah masyarakat," kata Ayu.
Kepala Disperindag Kabupaten Cirebon, Drs. H. Dadang Suhendra M.Si. menambahkan, bahwa pihaknya juga akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan minyak curah.
Nantinya minyak goreng itu akan disebar di tiga pasar, yakni Pasar Sumber, Pasar Palimanan dan Pasar Ciledug. Setiap pasar akan mendapatkan jatah 6.000 liter minyak goreng curah.
"Satu titik pasar akan diberikan jatah 6.000 liter nanti masyarakat beli dengan harga 10.500 per liter," ungkapnya. (Indah)
Selasa, 22 Februari 2022
Mahasiswa IAIN Cirebon Dinobatkan Sebagai Duta Baca Kab Majalengka
Senin, 21 Februari 2022
DPPPAPPKB Targetkan Tahun 2022 Kota Cirebon Sebagai Kota Layak Anak
CIREBON – Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) menargetkan tahun 2022 ini Kota Cirebon bisa meningkatkan level sebagai kota layak anak dari madya ke nindya.
Kepala DPPPAPPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, SAP., M.Si., menjelaskan bahwa indikator yang ada pada kota layak anak ini bisa meningkatkan perlindungan anak, terutama di sekolah dan pesantren.
“Kita tahu banyak kasus yang dialami anak, baik kekerasan secara fisik maupun psikis. Melalui pemenuhan indikator kota layak anak, kita ingin meningkatkan pelayanan perlindungan anak dengan memenuhi hak anak,” kata Budi, Senin (21/2/2022).
Guna mewujudkan itu, kata Budi, pihaknya bekerja sama dengan lembaga pendidikan, baik Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Hal itu untuk menyasar sekolah dan pesantren.
“Melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan itu, harapannya tidak ada kasus yang kadaluarsa atau terlalu lama baru diungkap,” tuturnya.
Salah satu indikator lembaga pendidikan layak anak, lanjut Budi, orang tua atau orang dewasa yang ada di sekolah memiliki pemahaman tentang anak, serta implementasinya melalui perlindungan dari kekerasan, serta memfasilitasi hak anak selama di satuan pendidikan.
“Tahun lalu belum tersentuh, dan tahun ini kita sudah banyak keliling sekolah dan pesantren untuk memberikan pemahaman melalui sosialisasi tentang hak anak,” katanya.
Pihaknya mengapresiasi kepada lembaga pendidikan yang sudah memiliki komitmen, bahkan ingin mendeklarasikan menjadi layak anak. Hal itu menandakan ada semangat dan keinginan.
Selanjutnya, Budi juga mengatakan perihal indikator layak anak di sekolah, yakni tidak adanya aturan hukuman bagi anak yang tidak positif, serta mengatur tata tertib yang mempertimbangkan kepentingan anak.
“Indikator kebutuhan anak yang diperhatikan itu, misalnya sarana dan prasarana bermain yang dipenuhi,” katanya.
Soal target sekolah layak anak tahun ini, Budi ingin seluruh sekolah mendapat predikat layak anak.
“Bersama Disdik sudah ada komunikasi, targetnya seluruh sekolah. Tapi kita tidak ingin hanya angka, melainkan substansi juga terpenuhi,” harapnya.
Di sisi lain, pihaknya membuka layanan konsultasi keluarga pengaduan kekerasan perempuan dan anak. “Bisa diakses melalui whatsapp, kemudian dijadwalkan pertemuan. Rahasia pasti dijamin karena ada kode etik,” katanya.
Minggu, 20 Februari 2022
Dibuka Resmi Lurah Kalijaga, DKM Subulussalam Gelar Pelatihan Pemulasaraan Jenazah
Sabtu, 19 Februari 2022
Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Resmikan Kampung E3 Desa Durajaya, Greged
Kampung E3 bagi penyandang disabilitas merupakan proyek sosial dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Padma Wijaya bekerja sama dengan Yayasan Kumala Cirebon.
Senin, 14 Februari 2022
Wali Kota Cirebon Sampaikan Empat Raperda
CIREBON – Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H. menyampaikan empat rancangan peraturan daerah (raperda) usulan eksekutif kepada DPRD Kota Cirebon melalui rapat paripurna, di ruang Griya Sawala gedung DPRD, Senin (14/2/2022).
Keempat raperda usulan wali kota itu yakni, Raperda tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 8/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031.
Azis menjelaskan maksud dari keempat raperda tersebut. Pertama, Raperda tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian bertujuan mengatur ketersediaan data yang akuntabel dan pengamanan informasi.
Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang dalam UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, kebebasan tersebut harus dibatasi oleh informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kedua, mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Menurut Azis, bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian dan ketertiban hukum.
Ketiga, Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Regulasi ini dibutuhkan sebagai dasar Pemda Kota Cirebon memungut retribusi terhadap penerbitan persetujuan bangunan gedung. Sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan mempertahankan pendapatan asli daerah (PAD).
Sementara mengenai Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 8/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, dijelaskan Azis, menindaklanjuti Surat Direktur Jendral Tata Ruang atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor pb.01/08-200/i/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Rekomendasi atas Peninjauan Kembali dan Revisi Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Cirebon.
“Berkenaan dengan hal tersebut, untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, perlu dilakukan pencabutan atas Perda Nomor 8/2012 tentang RTRW,” kata Azis. (din)
Wali Kota Cirebon Menerima Kunjungan Tiga Putri Indonesia dari Jawa Barat, Titip Promosikan Pariwisata
CIREBON – Wali Kota Cirebon, Drs. H. Nashrudin Azis, S.H., menerima kunjungan tiga orang Putri Indonesia dari perwakilan Jawa Barat didampingi Jaka Rara Kota Cirebon, di ruang Kanigaran Balai Kota Cirebon, Senin (14/2/2022).
Ketiganya yakni, Melanie Theresia Barentz, Putri Indonesia 2022 perwakilan Jawa Barat; Raden Anggi Rosidiani, Putri Indonesia 2022 perwakilan Jawa Barat; dan Maryam Kassem, Putri Indonesia 2021 perwakilan Jawa Barat.
Dalam pertemuan itu, Azis menyampaikan, Kota Cirebon dengan keragaman yang dimilikinya menjadikan kota ini punya ciri khas. Mulai dari budaya, tradisi, kesenian, hingga karakteristik masyarakatnya.
“Keragaman inilah yang menjadikan Kota Cirebon sebagai salah satu kota tujuan wisata. Terutama wisata sejarah, budaya, dan reliji,” ungkap Azis.
Oleh karenanya, Azis mengajak kepada para Putri Indonesia yang berasal dari Jawa Barat untuk bersama-sama mempromosikan potensi wisata yang dimiliki Kota Cirebon. Optimalisasi di sektor pariwisata sejalan dengan semangat yang diusung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Mari bersama-sama promosikan potensi wisata yang ada kepada dunia. Kota Cirebon maupun daerah lain di Jawa Barat memiliki potensi yang luar biasa dan daya tarik mengagumkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Azis juga menuturkan, kendati hidup dalam keragaman, namun kerukunan antar warga di Kota Cirebon senantiasa terjaga. Sikap toleran setiap warganya tidak perlu diragukan lagi.
“Keragaman ini membuat kita lebih kuat, lebih harmonis, karena mengedepankan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Ia juga berharap, para perwakilan dari Jawa Barat dapat sukses mengikuti ajang Putri Indonesia. Bahkan diharapkan menuai sukses pada jenjang serupa selanjutnya.
“Sehingga tidak hanya bisa mempromosikan sektor wisata, tapi menjadi duta dalam berbagai hal kebaikan. Kami doakan semoga sukses selalu,” katanya.
Bupati Lantik 56 PPPK Non Guru
CIREBON, FC - Bupati Cirebon, Imron, melantik 56 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk bidang kesehatan. Menurutnya, pelantikan tersebut dilakukan, karena Kabupaten Cirebon masih membutuhkan tenaga kesehatan. Sementara, ada tiga indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga indikator tersebut adalah kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi.
"Di Jawa Barat ini, IPM di Kabupaten Cirebon posisinya cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dalam pengusulan kebutuhan calon ASN Kabupaten Cirebon formasi tahun 2021, dititikberatkan pada usulan formasi pendidikan dan kesehatan," kata Imron usai melakukan pelantikan di Aula BKPSDM, Senin (14/3/2022).
Imron menjelaskan, pelantikan PPPK juga sebagai bentuk ikhtiar dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut, direspon positif oleh Kemenpan-RB pada pengadaan calon ASN formasi tahun 2021. Hal itu diperkuat dengan keputusan Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2021. Isinya, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di lingkungan Pemkab Cirebon.
"Kami mendapatkan alokasi formasi sebanyak 4.338 pegawai. Dengan rincian sebagai berikut, PPPK non guru ada 90 formasi, PPPK guru 4.157 dan CPNS 91 formasi. Mungkin di Jawa Barat kita ini yang paling banyak," ungkap Imron.
Dirinya meminta kepada PPPK yang sudah dilantik, agar turut membantu dalam upaya peningkatan IPM di Kabupaten Cirebon. Mereka diminta bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mematuhi semua aturan yang sudah ditetapkan.
Sementara itu, Kabid PPI BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ramdan menjelaskan, kuota yang diperoleh untuk guru sebesar 4.157 orang. Sedangkan untuk PPPK non guru ada 90, dan untuk CPNS berjumlah 91 orang. Namun dalam perjalanannya, untuk PPPK non guru yang terisi hanya 56 orang saja, karena sisanya tidak bisa lolos passing grade.
"Untuk CPNS dari 91 formasi, hanya 78 saja. Kalau untuk PPPK guru, akan terbagi salam dua tahap. Tahap pertama yang lulus itu 1.716 orang, mengundurkan diri satu orang, dan tidak memenuhi syarat satu orang. Mereka semua dilantik di bulan April. Lalu untuk tahap kedua jumlahnya 1.216, akan kita targetkan dilantik di bulan Mei," paparnya.
Kenapa prosesnya lama, Ramdan mengaku, karena jumlahnya termasuk banyak. Untuk itu, pihaknya butuh pengadministrasian yang cukup lama juga. Sementara di daerah lain bisa cepat, karena memang jumlahnya juga sedikit. Pasalnya, Kabupaten Cirebon termasuk jumlah yang paling banyak di wilayah Jawa Barat.
"Tahap satu dan dua di pengajuan sudah beres. Kami tinggal menunggu Pertek verifikasi BKN, sebelum mengisi SK untuk penyusunan NIP. Inilah yang membuat lambat, karena kan jumlahnya cukup banyak," tukasnya. (Indah)
Minggu, 13 Februari 2022
Musyawarah Kerja LDM IAIN Syekh Nurjati Cirebon Gagas Kepengurusan Yang Optimal
Musyawarah Kerja Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di ruang Madya Masjid Raya At Taqwa, Kota Cirebon, Minggu (13/2/2022).
CIREBON, FC - Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggelar kegiatan Musyawarah Kerja (Muker) dalam rangka mensinergikan setiap program departemen dengan mengusung tema "Bersinergi Bersama Lembaga Dakwah Mahasiswa Untuk menciptakan kepengurusan optimal," Minggu (13/2/2022).
Sabtu, 12 Februari 2022
FUAD IAIN Cirebon Mulai Lakukan Sosialisasi PDDIKTI
CIREBON - Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) mulai disosialisasikan. Hal itu mulai dilakukan oleh Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Sosialisasi PDDIKTI dan bimbingan teknis praktik ini sebagai cara melakukan pelaporan per semester.
Kamis, 10 Februari 2022
Pelantikan Pengurus SEMA dan DEMA Institut, Ini Pesan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Tingkatkan Kemampuan dan Kecakapan Dosen, KPI-FUAD IAIN Cirebon Gelar Training Literasi Digital Nasional
Raker HMJ KPI Angkat Semangat Kinerja dan Aktualisasi Melalui Program Kerja Pengurus
CIREBON, FC -Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Komunikasi dan Penyiaran Islam, telah melaksanakan Rapat Kerja (RAKER), pada Kamis, 10 Februari 2022 yang bertempat di Auditorium Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Lantai 4.
Adapun tema yang diambil dari Raker ini yaitu “Mengoptimalisasi Pengimplementasian Pengurus HMJ KPI yang Bersinergis, Berintegritas serta mampu Mengaktualisasikan Program Kerja dengan Relavan.
Tema ini bermaksud agar kepengurusan HMJ KPI pada periode ini bisa optimal dalam melaksanakan program kerja dengan lebih nyata, sehingga kedepannya HMJ KPI bisa lebih maju dan lebih baik lagi.
“Rapat kerja ini bertujuan untuk memfiksasi program kerja setiap bidang yang ada di HMJ KPI periode 2022-2023,” ucap Ketua Umum Lestari Setia Budi saat memberikan sambutan.
Menurutnya, sebelum dilaksanakannya raker, pihaknya terlebih dahulu sudah melaksanakan pra-raker, selain itu juga agar semua pengurus HMJ KPI mengetahui proker bidang satu dengan bidang lainnya.
Dijelaskan, pada kegiatan ini, masing-masing pengurus tiap bidangnya memaparkan program kerja yang saat itu diawali oleh bidang Kominfo yang terdiri dari Public Relation dan Media, yang kedua dari bidang Kajian dan Keilmuan, kemudian dilanjut dari bidang Kewirausahaan, kemudian bidang Minat dan Bakat. Serta yang terakhir dari BPH Umum.
Pada kepengurusan HMJ KPI di periode 2022-2023 ini, terdapat bidang baru yaitu bidang Minat dan Bakat yang difokuskan untuk mengembangkan, mewadahi minat dan bakat mahasiswa KPI, terutama di lingkup media dan komunikasi.
Rapat yang berkonsep semi formal ini dihadiri oleh SEMA F, DEMA F, dan Demisioner HMJ KPI dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan.
Di KPI ini, kita memiliki dua aspek penting yaitu dakwah dan komunikasi, yang mana nantinya, kedua hal tersebut bisa dimanfaatkan dengan platform yang ada, kita bisa memanfaatkan Media Sosial yang sudah menjadi alat untuk berdakwah. (Red/Eva)
Rabu, 09 Februari 2022
Tanamkan Jiwa Mahasiswa Inovatif dan Produktif di Kepengurusan Baru, HMJ IQTAF Gelar Rapat Kerja Pengurus
CIREBON, FC - Ketua Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, MA, M.Si secara resmi membuka rapat kerja (Raker) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQTAF) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Rabu (09/02/2022),
Kegiatan bertema "Inovasi Program Kerja dengan Ide Kreatif untuk Menunjang Jiwa Mahasiswa yang Produktif", berharap di masa mendatang, melalui kepengurusan yang baru, HMJ IQTAF terus berkembang, terus mengepakkan sayapnya dan mengayomi elemen-elemen di dalamnya serta menjadi lebih baik dari periode-periode sebelumnya.
Alfath Pangestu Danar, selaku Ketua Umum periode 2022-2023 menyampaikan permintaan maaf apabila kurang maksimalnya acara disebabkan pandemi Covid Omnicron, yakni varian baru yang memaksa keadaan untuk tetap menjaga jarak dan menghindari keramaian.
Di samping itu, Alfath juga menegaskan bahwa Rapat Kerja ini merupakan jembatan awal untuk membuka lembaran baru dan memperbaiki lembaran lama dalam masa kepemimpinan yang sekarang.
Dengan Program Kerja yang mantap, kreatif, dan inovatif, diharapkan mampu mendirikan pondasi yang kuat, teguh, dan utuh dalam kepengurusan.
"Mohon maaf dalam penyelenggaraan raker ini kurang maksimal, misalnya pengurus yang hadir sedikit karena adanya pembatasan. Semoga untuk kepengurusan yang selanjutnya bisa lebih baik dalam penyelenggaraan setiap prokernya." ucap Alfath.
Kemudian dalam sambutan berikutnya, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Omar Qad Panity, juga menyampaikan ucapan terima kasih dan pesan berupa harapan bahwa mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) dapat selalu menjadi orang-orang yang selalu berpikir tentang ide.
"Meng-upgrade HMJ dengan program kerja yang sistematis, memiliki badan otonom jurnal dan tetap melaksanakan protokol kesehatan." ucap Omar.
"Rapat kerja itu analoginya seperti sholat, kita sholat harus rapat dan lurus, maka dengan rapat ini kita saling merangkul, mengajak bukan mengejek, saling merapatkan dan lurus, maksudnya kita punya satu tujuan, satu vision di bawah pimpinan nahkoda Ketum Alfath bersama pengurusnya," tambahnya.
Setelah itu, ada beberapa pesan dari Wakorwil Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadits se-Indonesia (FKMTHI) yang turut hadir dalam acara, Abdul Aziz Shutadi, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya raker ini, diharapkan HMJ IQTAF lebih baik dan lebih maju.
"Setiap program-program harus selaras dengan visi dan misi jurusan. Lalu, program-program yang dilaksanakan pun harus sesuai kebutuhan mahasiswanya itu sendiri. Dalam pembuatan program kerja, perhatikan masa depan mahasiswa, masa depan organisasi, dan masa depan lembaga institut." ucap Aziz.
"Mahasiswa Tafsir Hadits membuat program kerja harus bisa menjawab tantangan masyarakat, misalnya radikalisme, kekerasan seksual, dan politisasi ayat Al-Qur'an. Mahasiswa Tafsir Hadits harus bisa berperan dalam mengatasi hal tersebut," tambahnya.
Pada waktu yang sama, Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, H. Muhammad Maimun, M.A, M.S.I, juga menyampaikan pentingnya menjadi pribadi yang produktif, dengan slogannya "just do it" diharapkan HMJ IQTAF mampu menghasilkan karya yang luar biasa dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat.
"Dalam program kerja ini, mahasiswa hanya menyepakati program-program yang sudah dirancang dengan pengesahan program kerja. Untuk HMJ IQTAF sendiri sudah memiliki sound system dan kamera untuk menunjang kegiatan HMJ kedepannya," ucap Maimun.
"Semuanya harus kreatif, inovatif, dan mempunyai rasa memiliki. Hal yang terpenting adalah just do it, kegiatan HMJ harus disampaikan kepada dunia, dan wadahnya harus dapat menghasilkan sebuah karya yang tidak biasa dan mampu menjadi harapan bangsa kedepannya," tambahnya. (din)
Pererat Persaudaraan di Ormawa, DEMA FUAD adakan "GO FUAD"
Wakil Walikota : Kritikan Pers Harus Disikapi Sebagai Motivasi Untuk Perbaikan
CIREBON – Kehadiran Pers di Indonesia, khususnya Kota Cirebon, dirasakan telah berkontribusi banyak terhadap suksesnya program pembangunan. Kritik maupun masukan dari pers bagi penyelenggara pemerintahan mesti disikapi sebagai motivasi untuk perbaikan.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Cirebon, Dra. Hj. Eti Herawati usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cirebon Raya di Jalan Dukuh Semar, Rabu (9/22/2022).
“Kritik maupun masukan dalam bentuk pemberitaan dari insan pers menjadi bahan introspeksi untuk kami bekerja lebih baik lagi,” ungkap Eti.
Ia menambahkan, pihaknya sejauh ini masih dan akan terus berkomitmen mendukung kerja-kerja para insan pers dalam menjalankan tugasnya. Sinergi Pemda Kota Cirebon dengan insan pers pun, diakui Eti, telah terjalin sangat baik.
“Melalui fungsi kontrol maupun informasinya, pers kami anggap sebagai mitra strategis di luar lingkungan pemerintahan. Tidak hanya diingatkan, tapi sering juga kita mendapatkan masukan yang baik dari sahabat-sahabat para insan pers,” tutur Eti.
Eti menambahkan, di tengah arus deras digitalisasi dan informasi yang demikian kencang hari-hari ini, insan pers telah mampu menjadi referensi bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi.
“Kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan insan pers diatur oleh kode etik. Sehingga produknya pun dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu hal penting dalam menangkal hoaks dan sebagainya,” kata Eti.
Ia mencontohkan, ketika pandemi Covid-19 terjadi, selain penanganan secara medis, hal penting lainnya adalah menjaga masyarakat dari “serangan” berita bohong atau hoaks.
“Alhamdulillah pers di Kota Cirebon menjalankan perannya dengan baik, dalam hal edukasi maupun informasi saat masa pandemi,” katanya. (Bam)
Selasa, 08 Februari 2022
Rekruitmen Aparatur Desa Sampiran, Dilakukan Sesuai Mekanisme Peraturan Bupati
Tex Center IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kerjasama KPP Pratama Cirebon Satu Menggelar Pelatihan Relawan Pajak
CIREBON, FC - IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui Tex Center bekerjasama dengan KPP Pratama Cirebon satu mengadakan kegiatan pelatihan pengisian SPT pribadi atau perorangan kepada 42 mahasiswa sebelum mereka terjun ke lapangan.












