DPRD Kota Cirebon Dorong Pembiayaan UHC BPJS Kesehatan Segera Terserap

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB

FOKUS CIREBON, FC – Komisi III dan pimpinan DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja dengan pimpinan fraksi terkait penjelasan mekanisme pendataan dan pendaftaran penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

DPRD Kota Cirebon mengupayakan anggaran untuk pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan yang tersedia di APBD bisa segera diserap. 

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty SpB mengatakan, rapat bersama pimpinan dengan pimpinan fraksi DPRD menyepakati, anggaran untuk bantian iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sudah dialokasikan pada APBD 2021. Hanya saja penambahan kuota 20.000 calon penerima bantuan iuran dari Pemerintah Kota Cirebon belum didaftarkan. 

Atas dasar itu, hasil rapat Komisi III bersama pimpinan dan ketua fraksi menyepakati untuk secepat mungkin mendata warga Kota Cirebon yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Termasuk peserta BPJS yang ingin mutasi ke kelas III agar iurannya bisa ditanggung pemerintah daerah. 

“Agar anggaran UHC di APBD bisa segera diserap, kami harus secepat mungkin mendata warga yang belum terdaftar BPJS. Ini sudah memasuki bulan kedua. Akan tetapi penambahan kuota 20.000 belum digunakan, karena belum mendata warga,” ujarnya. 

Meskipun belum diketahui pasti jumlah keseluruhan warga yang akan didaftarkan, akan tetapi menurut Tresna, upaya pendataan warga calon PBI itu harus segera diselesaikan. Agar program UHC BPJS Kesehatan bisa segera dinikmati masyarakat. 

“Cetak kartu perlu waktu, proses verifikasi juga butuh waktu. DPRD ingin syarat pendaftaran jangan sampai menyulitkan warga. Untuk itu kami mengusulkan teknis pendataan dan pendaftaran satu pintu ditangani Komisi III,” kata Tresna. 

Dia menambahkan, pendaftar PBI BPJS cukup menyertakan salinan KTP, KK dan surat pengantar dari kelurahan bagi pendaftar baru maupun mutasi ke keanggotaan kelas III. Sementara surat rekomendasi dari puskesmas sudah ditiadakan. 

Tresna menjelaskan, alokasi anggaran untuk membiayai UHC Kota Cirebon dianggarkan sebesar Rp30 miliar. Anggaran tersebut mengakomodir calon peserta BPJS baru, peserta kelas II dan III yang menunggak, dan prediksi 1.700 angka kelahiran baru warga Kota Cirebon.

“Rekomendasi dari puskesmas sudah tidak perlu. Karena hasil rapat dengan BPJS, mereka sudah bisa memverifikasi sendiri. Yang terpenting ada surat keterangan dari Dinkes, bahwa warga tersebut merupakan warga Kota Cirebon yang preminya akan dibayarkan pemerintah daerah,” ujarnya. 

Saat rapat berlangsung muncul perdebatan terkait teknis pengajuan pendaftaran dikelola Dinas Kesehatan. Ketua Fraksi PPP, dr Doddy Ariyanto MM menyarankan kepada Komisi III DPRD untuk mendengar alasan dari Dinkes perihal keinginannya mengelola teknis pengajuan program UHC. 

Menurutnya, cara pandang berbeda antara legislatif dengan birokrasi tersebut jangan sampai menjadi persoalan di kemudian hari. Apalagi menyangkut nasib dan hak kesehatan masyarakat. Untuk itu, dia mengusulkan agar ada pertemuan dengan Dinas Kesehatan perihal teknis pengajuan PBI dan mekanisme pendataannya. 

“Pertemuan lanjutan akan mempertemukan seluruh anggota DPRD dan Dinas Kesehatan untuk menyelesaikan perbedaan cara pandang dan mempercepat proses pendataan,” katanya. (din)

Read More

Usung Inovasi Baru, DEMA FUAD IAIN Cirebon Gelar Event "GAPEDE"

 

Ketua Panitia Kegiatan 'Gapede' Omar Qad Panity

FOKUS CIREBON, FC - Kepengurusan DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) FUAD (Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah) periode 2021/2022 pertama kalinya  mengadakan event bernama “Gapede” yang di dalamnya tertampung aspirasi dari seluruh mahasiswa FUAD, Senin, (22/02/2021)

Kegiatan "Gapede” (Gathering Pengurus Dewan Mahasiwa) tersebut, menjadi inovasi baru untuk kepengurusan periode ini dengan memberikan kualitas kinerja yang lebih baik, mengingat organisasi ini merupakan penampung aspirasi bagi seluruh mahasiswa FUAD.

Acara yang digelar di Gedung FUAD ruang 405 ini, dihadiri oleh SEMA-I, Demisioner DEMA, dan perwakilan dari tiap-tiap pengurus HMJ yang sekaligus sebagai ajang silaturahmi, dengan tema  “Perspektif Delapan Sisi Menuju Solusi Satu Persepsi”.

Dalam kegiatan ini, setiap perwakilan pengurus HMJ  membawakan aspirasi yang telah tertampung dalam media google form, yang kemudian didiskusikan dan direalisasikan bersama.

Ketua Pelaksana, Omar Qad Panity menjelaskan, bahwa Gapede ini artinya bukan tidak percaya diri, tetapi sebuah event yang mempertemukan pengurus DEMA dan perwakilan pengurus HMJ, pasca pelantikan.

"Kita sengaja mengambil nama Gapede ini agar menjadi ciri khas dari DEMA sendiri,” ujarnya saat dihubungi di gedung FUAD.

Dijelaskan, dengan  terselenggaranya acara ini, secara tidak langsung dapat memberikan esensi cukup dalam, karena aspirasi yang telah diberikan dari teman-teman mahasiswa akan dimasukan ke dalam program kerja .

DEMA, SEMA dan Pengurus HMJ

Pihaknya berharap, dengan adanya event ini akan menjadi ajang aspirasi yang berkelanjutan, memperbaiki yang belum bisa dan menindaklanjuti yang sudah baik.

"Dengan adanya kegiatan ini semoga segala aspirasi dari mahasiwa dapat tersampaikan dengan baik sehingga Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi," pungkasnya. (Eva)

Read More

Wali Kota Cirebon : Pejabat Fungsional dan PPPK Dilantik Harus Bekerja Baik Untuk Masyarakat

FOKUS CIREBON, FC - Wali Kota Cirebon Drs. H. Nashrudin Azis, SH. melantik 33  Pejabat Fungsional dan 44 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Senin, 22 Februari 2021 di salah satu hotel di Kota Cirebon.

Azis meminta mereka yang baru dilantik hari ini bisa menjadi ASN yang bermanfaat bagi negara.

Dalam sambutannya, Azis menyampaikan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus diemban, disyukuri dan dipelihara dengan baik. 

“Pesan saya, setiap kali melangkahkan kaki dari rumah ke tempat kerja niatkan untuk pengabdian serta bekerja dengan ikhlas,” ungkap Azis.

Pada kesempatan itu Azis juga mengungkapkan bahwa penyerahan SK pengangkatan PPPK formasi tahun 2019 ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah No 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Kebutuhan ASN yang mendesak yang menjadi prioritas pemerintah adalah untuk pemenuhan Guru dan Penyuluh pertanian. 

Pada jabatan-Jabatan prioritas tersebut saat ini sudah banyak terisi non PNS yang telah lama bekerja dibidang tersebut telah berusia diatas 35 tahun. 

Perekrutan ASN melalui skema PPPK tahap I diharapkan menjadi solusi diangkatnya pegawai-pegawai non PNS tersebut menjadi ASN. 

“Mereka menempati bidang yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing,” ungkap Azis.

Menurut Azis, tidak semua orang bisa menjadi ASN. Untuk itu bagi yang sudah dilantik hari ini diminta untuk tiada putus mengucapkan syukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan. 

“Bagaimana caranya? Tentu dengan bekerja yang baik, bekerja yang ikhlas untuk masyarakat Kota Cirebon. Jadilah ASN yang memiliki kepribadian baik,” ungkap Azis.

Selain melantik PPPK dan Pejabat Fungsional, hari ini juga dilantik 3 orang inpassing jabatan fungsional. (Nur)

Read More

Kadisdik Kabupaten Cirebon Lantik Ketua MKKS Terpilih Periode 2021-2024

FOKUS CIREBON, FC - Tahapan pemilihan yang dilakukan secara profesional dan demokratis, akhirnya membuahkan keputusan bagi Drs DidinJaenudin M,M sebagai Ketua MKKS periode 2021-2024.

Pelaksanaan pemilihan yang gelar di Apita Hotel, Sabtu (19/2/202),  dihadiri Kepala SMPN sekolah se – Kabupaten Cirebon.

Pada kegiatan ini, Didin Jaenudin maju kembali mencalonkan diri dan dalam proses pemilihan tersebut, Didin Jaenudin akhirnya melenggang dengan mudah karena calon lainnya mengundurkan diri dan menjadi calon tunggal. 

Didin Jaenudin pun akhirnya langsung dikukuhkan dan dilantik saat itu juga oleh Kadisdik Drs.H Asdullah Sam Anwar menjadi Ketua MKKS di periode 2021- 2024 .

H.Asdullah berharap siapapun yang terpilih jadi Ketua MKKS hendaknya bisa bersinergi dan dapat membantu dan bekerja sama dengan kepala sekolah orang tua siswa juga yang lainya.

"Pemilihan Ketua MKKS adalah suatu hal yang biasa dan MKKS di bentuk di semua kota kabupaten agar bisa membantu kerja kepala sekolah," tandasnya.

Ketua terpilih Drs.Didin jaenudin M,M. juga menyampaikan bahwa dirinya dengan pengurus baru akan bersinergi dengan kepala sekolah media juga orang tua siswa dan mengarah ke arah lebih baik untuk pendidik di kabupaten Cirebon .

Lebih lanjut Didin Jaenudin juga mengatakan bahwa dengan kondisi Covid-19 ini juga jadi kendala di setiap sekolahan karena menurutnya tidak semua kepala sekolah atau sekolah dapat menjalankan pembelajaran jarak jau ( PJJ) karena setiap lokasi sekolah berbeda beda .

"Ada yang sekolahnya mampu melaksanakan dengan tidak terkendala baik sinyal dan para siswanya memiliki hp ya bisa menjalankan pelajaran cukup dengan PJJ saja namun ada juga yang tidak cukup dengan PPJ karena terkendala," pungkasnya. (Hafiz)

Read More

Bupati Cirebon Minta PMII Mampu Bersinergi dan Beri Solusi

Bupati Cirebon, H Imron M.Ag saat membuka acara MAPABA XV PMII, Rayon Pelangi Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jum'at (19/2/2021).

FOKUS CIREBON, FC - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag membuka secara resmi Mapaba XV PMII, Rayon Pelangi Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon di Gedung PCNU Kabupaten Cirebon, Jumat (19/2/2021). 

Acara tersebut diikuti sekitar 76 anggota mahasiswa baru PMII serta beberapa kampus di Cirebon dan berlangsung selama tiga hari. 

"Saya diminta untuk membuka acara Mapaba PMII, karena saya juga alumni PMII tahun 1983. Sehingga ini merupakan salah satu ajang silaturahmi dengan sahabat-sahabat PMII Cirebon," kata Bupati Imron. 

Imron mengatakan, PMII Cirebon harus mempunyai andil dalam permasalahan yang ada di masyarakat. 

Menurutnya, sebagai mahasiswa harus ada kepedulian. Karena dalam organisai itu selain membaca, mereka juga harus mempelajari permasalahan sosial yang ada di masyarakat. 

"Mereka harus membantu masyarakat yang sedang mempunyai masalah baik segi ekonomi maupun sosial. Serta para kader PMII juga harus mempunyai solusi bagaimana cara mengatasinya," kata Imron. 

Imron mengajak para mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam berbagai hal. Tidak hanya memberikan mengkritik. Akan tetapi bisa memberi solusi dan bersinergi dengan pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19 ini. 

"Mari para mahasiswa khususnya PMII Cirebon untuk ikut menyosialisasikan bahaya Covid-19 kepada masyarakat dengan solusinya 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan," katanya. 

Selain itu, Imron mengatakan, PMII oraganisasi mahasiswa yang sangat besar. Sehingga apa yang dilakukan di masa pandemi ini nantinya bisa membantu pemerintah daerah untuk mengatasi pandemi ini. 

"Pemda Cirebon sekarang sedang ada program vaksinasi Covid-19. Sehingga kami meminta agar teman-teman PMII Cirebon agar bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat umum bahwa vaksin itu aman dan halal," katanya. 

Ia berharap, agar PMII Cirebon bisa lebih maju lagi dan solid lagi. "Mari  bersama-sama dengan Pemerintah daerah untuk terus berkomunikasi dan diskusi untuk kemajuan yang ada di Kabupaten Cirebon," kata Imron.

Read More