Humas UIN Siber Cirebon Perkuat Branding Kampus Digital Melalui Podcast Bersama Itjen Kemenag RI

 

CIREBON, FC — Upaya memperkuat citra sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pertama dan satu-satunya berbasis digital di Indonesia terus dilakukan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Salah satunya melalui program sinergi publikasi dengan Humas Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI yang dikemas dalam sesi podcast menarik dan informatif.(20/11).

Dalam kesempatan tersebut, Mohamad Arifin Pranata, Humas Ahli Muda UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, tampil sebagai host dan berbincang dengan tiga narasumber dari Humas Itjen Kemenag RI, yaitu Agus Sujiarko, Aeni Farah Tristiyanti, dan Dwi Endah Lestari. Perbincangan berfokus pada identitas dan keunggulan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai PTKIN yang kini menjadi pusat inovasi pembelajaran jarak jauh di Indonesia.

Arifin menjelaskan bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki Gedung Siber SBSN sebagai pusat kegiatan digital yang dilengkapi fasilitas modern, mulai dari studio podcast terbanyak di lingkungan PTKIN, ruang produksi bahan ajar Learning Management System (LMS) yang digunakan oleh mahasiswa 6 program studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), hingga sarana multimedia berstandar penyiaran profesional.

“Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berkomitmen mendorong percepatan transformasi SDM agar adaptif dengan perkembangan teknologi digital,” tegas Arifin dalam siaran podcast tersebut.

Arifin menambahkan, pada minggu kedua November 2025, komitmen tersebut semakin ditegaskan melalui kebijakan Rektor yang mendorong peningkatan kompetensi seluruh SDM di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sebanyak 108 dosen dan tenaga kependidikan, baik CPNS maupun PPPK, mengikuti pelatihan AI Generatif serta AI Dashboard Administrasi. Setelah pelatihan, setiap peserta diharapkan mampu menghasilkan inovasi aplikasi yang dapat membantu kelancaran tugas akademik maupun layanan administrasi kampus.

Arifin juga menekankan bahwa transformasi kampus tidak hanya sebatas pemanfaatan teknologi. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berkomitmen menjadi ruang pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk penyandang disabilitas maupun mahasiswa non-Muslim. Berbagai fasilitas pendukung aksesibilitas seperti jalur kursi roda, area parkir khusus, toilet aksesibel, serta layanan akademik yang setara disiapkan untuk memastikan tidak ada satu pun sivitas akademika terhambat dalam meraih pendidikan terbaik.

Tim Humas Itjen Kemenag RI memberikan apresiasi terhadap pesatnya perkembangan inovasi dan tata kelola UIN Siber Cirebon. Mereka menyatakan kesiapan untuk mendukung publikasi kampus pada skala nasional, terutama dalam penguatan branding inovasi digital dan integritas kelembagaan.

Kolaborasi strategis ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkenalkan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai kampus cerdas, inklusif, dan berdaya saing global — yang menghadirkan pendidikan agama Islam modern dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di era digital.

Read More

Isbat Nikah Terpadu, Solusi Pemkot Cirebon Penuhi Kepastian Hukum untuk Hak Perempuan dan Anak

CIREBON, FC – Pemenuhan hak sipil serta perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah prioritas. Pemerintah Kota Cirebon mewujudkan hak tersebut dalam kegiatan Isbat Nikah Terpadu. Kegiatan ini juga dalam rangka peringatan HUT Ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Harjamukti pada Kamis (20/11/2025). 

Tujuan penting lainnya dalam kegiatan ini adalah untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Dengan adanya penetapan hukum dari Pengadilan Agama, pernikahan yang telah dijalani secara agama dapat diakui sah menurut hukum negara.

"Perjalanan rumah tangga yang sudah dijalani selama ini, akhirnya diakui secara hukum. Dengan keluarnya penetapan hukum dari Pengadilan Agama, pernikahan yang sudah dilaksanakan sesuai agama, kini sah menurut hukum negara," ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo dalam sambutannya.

Wali Kota juga menegaskan bahwa dengan adanya akta nikah, pasangan yang telah mengikuti Isbat Nikah Terpadu akan memperoleh hak-hak sipil yang sah, termasuk hak waris dan hak akses terhadap berbagai layanan publik. 

"Ini memberikan kepastian status bagi anak-anak, sehingga mereka bisa mengakses hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan warisan tanpa hambatan administrasi," jelasnya. 

Kegiatan ini diikuti oleh 58 pasangan yang menjalani proses Isbat Nikah, serta 12 pasangan yang melaksanakan nikah ulang. Selain itu, sebanyak 41 Kartu Keluarga (KK) mengalami perubahan status, 39 Akta Kelahiran dikeluarkan, dan 38 Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan. Semua pencatatan sipil ini penting untuk memberikan kepastian dan melindungi hak-hak dasar warga.

Wali Kota menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan perangkat daerah terkait.

"Sinergi yang luar biasa antara instansi terkait ini menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak hanya fokus pada birokrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat," kata Wali Kota.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga mengingatkan kepada seluruh pasangan yang telah mengikuti kegiatan Isbat Nikah untuk menjaga dan merawat ikatan suci pernikahan.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh pasangan yang sudah sah secara hukum. Jadikan keluarga Bapak/Ibu sebagai keluarga yang berkualitas, harmonis, dan penuh kasih sayang, sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya kita," tegasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, turut menambahkan bahwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih terdapat lebih dari 2.000 keluarga di Kota Cirebon yang belum tercatat secara resmi pernikahannya. 

"Hal ini tentunya menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini melalui kerjasama dengan Kementerian Agama dan instansi terkait," ujarnya.

Di kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyaluran bantuan nutrisi dari program Gerakan OrangTua Asuh Cegah Stunting (GENTING) untuk ibu hamil dan anak-anak oleh Korpri Kota Cirebon dan PT Asha Kreatif Unggul (Gadgetdoc).

"Kami bersyukur bahwa target orang tua asuh stunting sudah mencapai lebih dari 100 persen, dan ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat," tambah Suwarso. (Nur)

Read More

Kota Cirebon Raih Penghargaan Kampung Wisata Proklim Terbaik Jawa Barat 2025

 

CIREBON, FC - Pemerintah Kota Cirebon kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Kampung Wisata Proklim – Desa Wisata Terbaik dalam program Gapura Sapta Pesona (Gerakan Penataan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata). Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya konsisten pemerintah daerah dalam mendorong kualitas pariwisata yang berkelanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, kepada Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam kegiatan Rakor TPPPS Provinsi Jawa Barat dan Aksi Stunting Award Tahun 2025 yang diselenggarakan di Bale Asri PUSDAI Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025). Acara tersebut turut dihadiri Kepala BKKBN Jawa Barat serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Melalui rakor tersebut, pemerintah provinsi kembali menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran bagi keluarga dan individu yang menjadi sasaran TPPPS. Konvergensi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat penurunan angka stunting di seluruh wilayah Jawa Barat.

Pendekatan menyeluruh ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. Karena itu, keterkaitan antara program pencegahan stunting dan pengelolaan desa wisata menjadi salah satu indikator penilaian yang semakin relevan untuk memastikan pembangunan daerah berlangsung secara seimbang.

Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan tersebut. “Alhamdulillah, penilaian ini tidak hanya melihat aspek pariwisata, tetapi juga bagaimana desa wisata mampu memberdayakan masyarakat, termasuk dalam edukasi dan penanganan stunting,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program kampung wisata yang dikembangkan Kota Cirebon mengusung isu lingkungan hidup dan keberagaman sebagai fondasi utama. Kampung Wisata Proklim di kawasan Kampung Keberagaman Merbabu Asih, nilai toleransi tercermin dari keberadaan berbagai rumah ibadah seperti masjid, gereja, hingga pura yang berdampingan secara harmonis. 

“Isu ramah lingkungan dan keberagaman menjadi kekuatan utama kampung wisata ini, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif bagi masyarakat sekitar,” tutur Wakil Wali Kota.

Prestasi ini, lanjutnya, tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan perangkat daerah terkait lainnya yang turut mendampingi sepanjang proses penilaian. Pemkot Cirebon memastikan bahwa kampung wisata yang dikembangkan di Kota Cirebon selalu melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Penghargaan yang diterima tahun ini menegaskan bahwa pembangunan Kota Cirebon berjalan secara terpadu, kesehatan masyarakat, pemberdayaan sosial, dan kualitas pariwisata tumbuh berdampingan. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen Kota Cirebon dalam membangun destinasi wisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga menghadirkan nilai keberlanjutan dan kesejahteraan bagi warga.

"Lebih dari sekadar destinasi, kampung wisata ini diharapkan menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat ketahanan keluarga, memperluas kesadaran lingkungan, serta merawat nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari," tutur Wakil Wali Kota. (Nisa)

Read More

Pendidikan Politik dan Demokrasi di Kota Cirebon, Bakesbangpol Dorong Pengawasan Partisipatif demi Pemilu Berintegritas

CIREBON, FC– Suasana hangat dan dialogis mewarnai kegiatan Pendidikan Politik dan Demokrasi yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cirebon, dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pemutakhiran data partai politik serta peran aktif warga dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, Mohamad Joharudin menyampaikan bahwa demokrasi yang sehat tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan masyarakat. 

Ia menekankan bahwa pengawasan partisipatif harus menjadi budaya bersama, terutama di tengah proses pemutakhiran data partai politik yang menjadi fondasi penting bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.

“Pemilih yang kritis adalah benteng utama demokrasi. Ketika masyarakat berani mempertanyakan, mengawasi, dan memastikan setiap proses berjalan transparan, maka di situlah integritas pemilu dapat terjaga,” ujar Joharudin dalam penyampaian materinya.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan bukan hanya tugas lembaga resmi seperti Bawaslu atau KPU, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral seluruh warga. Dengan memahami proses pemutakhiran data partai politik, masyarakat diharapkan mampu mendeteksi potensi masalah sejak awal, mulai dari keabsahan anggota parpol hingga validasi data kepengurusan.

Kegiatan ini tidak hanya berisi pemaparan, tetapi juga diskusi terbuka. Para peserta, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga kader organisasi kemasyarakatan, diberikan ruang untuk bertanya, berdialog, dan menyampaikan pandangan mereka mengenai dinamika politik lokal.

Joharudin menegaskan bahwa Bakesbangpol Kota Cirebon berkomitmen untuk terus menghadirkan program pendidikan politik yang mudah dipahami, humanis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi pemantik tumbuhnya pemilih yang sadar, kritis, dan berani menyuarakan kebenaran.

“Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi bagaimana kita menjaga agar suara rakyat tidak diselewengkan. Integritas pemilu adalah tugas kita bersama,” pungkasnya.

Dengan semangat kebersamaan ini, Bakesbangpol Kota Cirebon berharap masyarakat semakin memahami perannya dalam mengawasi proses politik sejak awal, sehingga Pemilu di Kota Cirebon dapat berlangsung lebih bersih, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat. (Ara)

Read More

Tips Lengkap Mitigasi Banjir dari BPBD Kabupaten Cirebon

 

KABUPATEN CIREBON — Memasuki musim hujan, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui BPBD Kabupaten Cirebon kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting untuk menekan risiko bencana banjir.

“Masyarakat perlu memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah banjir. Upaya sederhana bisa menyelamatkan nyawa,” ujar Ikin.

Sebelum Musim Hujan: Persiapan yang Tidak Boleh Diabaikan

BPBD mengimbau warga untuk melakukan langkah pencegahan sejak dini. Beberapa tindakan penting antara lain:

Menguras dan menutup sarang nyamuk untuk menghindari penyakit DBD.

Membuat sumur resapan sebagai upaya menahan limpasan air hujan.

Menyediakan karung pasir untuk penghambat air saat intensitas hujan meningkat.

Meninggikan rumah atau membuat tanggul sederhana bagi warga di wilayah rawan.

Membersihkan sampah di selokan dan sungai agar aliran air tidak tersumbat.

Mengamankan peralatan elektronik dari kemungkinan terendam air.

Menyediakan bak penyimpanan air bersih.

Menyiapkan jas hujan dan payung untuk aktivitas luar ruangan.

Menurut Ikin, tindakan-tindakan tersebut mampu mengurangi potensi kerugian saat puncak hujan datang. “Pencegahan adalah langkah paling murah dan paling mudah,” tegasnya.

Saat Banjir Mengancam: Warga Diminta Tetap Tenang dan Patuh Instruksi Petugas

Ketika air mulai naik, warga diminta fokus pada keselamatan: Matikan seluruh peralatan listrik untuk menghindari korsleting, Amankan barang elektronik dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, Menampung air bersih sebelum aliran air terganggu, Memeriksa kebocoran rumah agar tidak menjadi jalur masuk air, Memastikan sumur resapan berfungsi dengan baik, Mengikuti seluruh instruksi dari petugas BPBD atau aparat desa.

Ikin menekankan bahwa kepatuhan warga dapat mempercepat proses evakuasi jika dibutuhkan. “Petugas di lapangan bekerja sesuai prosedur. Ikuti arahan demi keselamatan bersama,” katanya.

Setelah Banjir Surut: Pastikan Lingkungan Aman dan Sehat

Usai banjir, masalah tidak berhenti begitu saja. Penyakit pascabanjir seperti leptospirosis, gatal-gatal, dan diare kerap muncul jika kebersihan tidak diperhatikan.

BPBD mengarahkan masyarakat untuk : Memberantas sarang nyamuk agar tidak terjadi peningkatan kasus DBD, Menggunakan kaporit jika sumur terkontaminasi air banjir, Mengonsumsi air minum dalam kemasan atau merebus air hingga benar-benar mendidih, Memeriksa kembali instalasi listrik dan gas sebelum dipasang, Menggunakan sepatu karet dan sarung tangan saat membersihkan rumah, Mewaspadai tanda-tanda penyakit pascabanjir.

Kondisi Gawat Darurat? Hubungi 112.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar menghubungi 112 (bebas pulsa) untuk mendapatkan penanganan cepat ketika menghadapi keadaan darurat.

“Jangan ragu menghubungi 112. Layanan ini tersedia 24 jam untuk membantu masyarakat,” pungkasnya. (din)

Read More

Komisioner KI Dilantik, Pemkot Cirebon Perkuat Tata Kelola Informasi Pertahankan Predikat Kota Informatif

CIREBON -  Pelantikan Komisioner Komisi Informasi Kota Cirebon periode 2025–2029 menjadi langkah penting dalam menjaga konsistensi keterbukaan informasi di daerah. Pemerintah Kota Cirebon juga kembali menegaskan komitmennya untuk mempertahankan predikat Kota Informatif yang telah diraih tahun sebelumnya.

Lima komisioner yang resmi dilantik diantaranya Agung Sedijono, Ibnu Abdillah, Luthfiyah Handayani, Ekky Bahtiar, dan Akhmad Junaeri. Keberhasilan para komisioner melalui proses seleksi yang panjang, transparan, dan terukur menjadi bukti keseriusan Pemkot Cirebon dalam menjaga kualitas lembaga pengawal keterbukaan informasi.

"Proses seleksi yang panjang telah dilalui dengan integritas. Dan hari ini, saya menaruh harapan besar agar Komisi Informasi semakin memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cirebon,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Selasa (18/11/2025).

Wali Kota menegaskan bahwa Komisi Informasi memegang peran sentral dalam menjamin hak fundamental masyarakat atas informasi. Ia menyampaikan bahwa amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bukan hanya kewajiban hukum, melainkan fondasi bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel. 

“Kehadiran Komisi Informasi adalah pengawal tata kelola pemerintahan yang baik. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan nyata dalam menjaga kepercayaan publik,” ungkapnya.

Sejalan dengan meningkatnya transformasi digital, Wali Kota menekankan bahwa tantangan layanan publik saat ini semakin kompleks. Di tengah kebutuhan masyarakat yang makin tinggi terhadap informasi yang cepat dan akurat, Komisi Informasi diharapkan mampu adaptif dan responsif. Pemerintah Kota Cirebon, menurutnya, harus terus bergerak mengikuti dinamika tersebut agar tetap relevan dan dipercaya publik.

Wali Kota kemudian menyampaikan lima arahan penting yang harus menjadi perhatian para komisioner. Pertama, memperkuat kelembagaan Komisi Informasi sebagai pengawal utama keterbukaan informasi di daerah, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan tata kelola informasi publik. Kedua, memastikan penyelesaian sengketa informasi berlangsung profesional, berimbang, dan mampu memberikan rasa keadilan kepada seluruh pihak.

Ketiga, para komisioner diminta untuk meningkatkan edukasi publik secara berkelanjutan, baik kepada masyarakat maupun kepada PPID di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, pemahaman yang kuat tentang hak atas informasi adalah kunci terciptanya budaya transparansi. Keempat, Komisi Informasi didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal agar layanan publik menjadi lebih mudah diakses, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Kelima, menjaga integritas dan independensi dalam seluruh proses kerja Komisi Informasi. Ia menambahkan bahwa Pemkot Cirebon siap bersinergi penuh demi memperkuat agenda keterbukaan informasi sebagai manifestasi dari pemerintahan yang melayani.

“Integritas adalah fondasi. Tanpa itu, kepercayaan publik sebagai modal utama tidak dapat ditegakkan. Saya ingin komisioner menjadikan etika dan independensi sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegas Wali Kota. 

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, turut memberikan apresiasi pada momentum pelantikan tersebut. Ia menyebut Kota Cirebon memiliki jejak yang konkret dalam sejarah pembentukan lembaga keterbukaan informasi di Indonesia. 

“Di Jawa Barat, KI hanya terbentuk di Kota dan Kabupaten Cirebon. Bahkan, Kota Cirebon adalah kota pertama secara nasional yang membentuk Komisi Informasi. Ini adalah catatan historis yang sangat kuat,” ungkapnya.

Husni menegaskan bahwa dedikasi Kota Cirebon dalam menata sistem informasi publik telah terlihat dari tahun ke tahun. Jejak tersebut bukan hanya administratif, tetapi juga mencerminkan semangat membangun kota yang informatif dan inklusif. 

“Kota Cirebon memiliki jejak yang konkrit dan jelas, yang menunjukkan konsistensi dalam menata kota informatif. Semoga mampu mempertahankan predikat Kota Informatif,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kota Cirebon berhasil meraih Kategori Kota Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Capaian ini menjadi bukti kuat bahwa upaya pemenuhan hak publik atas informasi bukan hanya retorika, melainkan agenda kerja nyata yang terus diwujudkan dari tahun ke tahun. (din)

Read More

BPBD Kabupaten Cirebon Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Desa Slangit

KABUPATEN CIREBON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang terdampak bencana hidrometeorologi berupa hujan disertai angin kencang di Desa Slangit, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon.

Peristiwa yang terjadi pada Jumat, 14 November 2025 pukul 16.30 WIB itu mengakibatkan 32 rumah rusak.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin mengatakan, tim Pusdalops langsung bergerak melakukan kaji cepat begitu menerima laporan melalui pesan WhatsApp.

“Kami langsung menurunkan tim untuk melakukan assessment dan memastikan kebutuhan prioritas warga. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah desa serta pihak terkait lainnya,” kata Ikin dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

Ikin mengatakan, BPBD Kabupaten Cirebon telah menyalurkan bantuan logistik darurat, terutama terpal untuk kebutuhan penutup atap sementara pada hari ini, Senin (17/11/2025).

Ia menegaskan, pemberian bantuan menjadi langkah cepat agar warga dapat kembali menempati rumahnya dengan aman.

“Kami memastikan bantuan darurat tersalurkan sesuai kebutuhan di lapangan, khususnya untuk perlindungan sementara mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi,” katanya.

Sejumlah unsur terlibat dalam penanganan bencana ini, antara lain BPBD Kabupaten Cirebon, Polresta Cirebon, Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, perangkat Desa Slangit, serta relawan Destana.

Mereka bergotong-royong membantu warga membersihkan puing, memperbaiki bagian rumah yang rusak, dan memastikan lingkungan kembali aman.

BPBD Kabupaten Cirebon memastikan akan terus memonitor perkembangan di lokasi dan siap melakukan penanganan lanjutan bila diperlukan.

Dari hasil pendataan, terdapat 45 KK atau 200 jiwa terdampak. Tidak ada korban luka maupun meninggal dunia.

Sebagian besar kerusakan terjadi pada rumah warga di RT 001 RW 001 Desa Slangit, dengan rincian satu unit rumah rusak sedang dan 31 rumah rusak ringan. (DISKOMINFO)

Read More

Kecamatan Ciledug Kembangkan Sistem Arsip Pertanahan Digital

KABUPATEN CIREBON – Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Kecamatan Ciledug mulai mengoptimalkan tata kelola dokumen pertanahan berbasis digital dengan memanfaatkan Google Drive.

Inovasi ini menjadi bagian dari tindak lanjut implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sekretaris Kecamatan Ciledug, Toni Supriatna menjelaskan, dokumen pertanahan merupakan arsip vital yang mencakup berbagai data penting seperti akta tanah, hak guna bangunan, dan surat pelepasan hak.

Selama ini, pengelolaan arsip di tingkat kecamatan masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kendala dalam penyimpanan, pencarian, dan pengawasan dokumen.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap dokumen pertanahan tersimpan dengan baik, aman, dan mudah diakses kapan pun dibutuhkan,” ujar Toni.

“Pengelolaan berbasis digital menjadi solusi untuk menata ulang sistem arsip agar lebih efisien dan transparan,” tukasnya.

Melalui rencana aksi perubahan ini, Kecamatan Ciledug menargetkan pengelolaan 40 dokumen pertanahan secara digital pada tahap awal.

Selanjutnya, dalam jangka menengah ditargetkan 200 dokumen, dan pada jangka panjang seluruh dokumen pertanahan di Kecamatan Ciledug akan berbasis Google Drive.

Langkah ini, menurut Toni, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Kabupaten Cirebon yang menuntut pemerintahan lebih terbuka, akuntabel, dan cepat dalam pelayanan.

Arsip digital memungkinkan aparatur kecamatan mengakses dan memperbarui data secara real time tanpa terkendala jarak maupun waktu.

“Selain mendukung efisiensi administrasi, sistem ini juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan terpercaya,” jelasnya.

Penerapan sistem kearsipan digital ini juga diharapkan dapat mendukung hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik serta mempermudah lembaga audit dan pengawas dalam melakukan pemeriksaan.

Dengan demikian, pengelolaan arsip pertanahan tidak hanya menjadi urusan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Kami ingin mewujudkan layanan yang tertib arsip, cepat, dan responsif. Harapannya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat ke kategori baik,” tambah Toni.

Inovasi digitalisasi arsip ini juga menjadi contoh penerapan prinsip good governance di tingkat kecamatan.

Dengan adanya tata kelola dokumen berbasis Google Drive, Kecamatan Ciledug berupaya menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (MOH)

Read More

Pemkab Cirebon Fasilitasi Operasi Celah Bibir Bagi 14 Anak

 

CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memfasilitasi pelaksanaan bakti sosial operasi celah bibir dan langit-langit bagi 14 anak di RS Pasar Minggu Cirebon, Kecamatan Palimanan, Selasa (18/11/2025), dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni mengatakan, operasi tersebut terlaksana melalui kolaborasi dengan Yayasan Smile Bandung, IDI Jawa Barat, IDI Kabupaten Cirebon, Fakultas Kedokteran, dan RS Pasar Minggu.

“Dari 15 anak yang sudah di-screening, ada 14 yang bisa dioperasi hari ini. Mudah-mudahan operasinya berjalan lancar dan anak-anak bisa kembali tersenyum,” kata Eni.

Ia menjelaskan, celah bibir dan langit-langit dapat mengganggu proses bicara, komunikasi, hingga kemampuan mengunyah makanan.

Karena itu, tindakan operasi diharapkan mampu memperbaiki fungsi dasar dan tumbuh kembang anak.

Menurutnya, kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan ini merupakan komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

“Semoga setelah operasi, mereka tumbuh lebih sehat, lebih percaya diri, dan bisa menjalani masa depan tanpa hambatan,” ujarnya menambahkan.

Ketua IDI Kabupaten Cirebon, dr Catur, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

Ia menyebut operasi ini sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang inklusif dan humanis.

“Ini wujud komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ia menekankan operasi celah bibir tidak hanya memperbaiki struktur wajah, namun memberi kesempatan anak untuk tumbuh tanpa stigma dan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Catur menyampaikan penghargaan kepada para dokter dan tenaga medis, yang telah bekerja memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan aman dan bermutu.

Sementara itu, Direktur RS Pasar Minggu Cirebon, dr Tiar M Pratamawati, menjelaskan proses skrining dilakukan sejak 17 September 2025.

Dari 20 calon pasien, sebanyak 13-15 pasien memenuhi kriteria operasi.

Ia mengatakan, kegiatan ini selaras dengan tema HKN, yang menekankan pentingnya menyiapkan generasi sehat untuk masa depan Indonesia.

Menurut Tiar, operasi celah bibir dan langit-langit tidak hanya menyentuh aspek medis, tetapi juga aspek sosial, karena anak-anak dengan kelainan bawaan sering menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap kegiatan ini memberi manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi inspirasi untuk semakin banyak program sosial kesehatan di masa mendatang,” pungkasnya. (din)

Read More

Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum atas Raperda APBD 2026

CIREBON – Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon menyampaikan pemandangan umum atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna, Senin (17/11/2025) di Griya Sawala.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE. Ia menegaskan, pelaksanaan paripurna sejalan dengan ketentuan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Andrie menjelaskan, sesuai ketentuan tersebut, kepala daerah wajib menyampaikan raperda APBD kepada DPRD lengkap dengan dokumen pendukung paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir.

“Sesuai kedua peraturan itu, Walikota Cirebon harus menyampaikan Raperda APBD 2026 kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama dalam rapat paripurna,” ujarnya.

Andrie juga berharap agar substansi yang tercantum dalam APBD Tahun 2026 benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Cirebon.

“Harapan kami, apa yang tercantum dalam raperda APBD 2026 dapat mensejahterakan masyarakat dan bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan di Kota Cirebon,” katanya.

Pemandangan umum disampaikan secara berurutan oleh M Fahmi Mirza Ibrahim SE (Fraksi Partai Golkar), Andi Riyanto Lie (Fraksi Partai NasDem), Ruri Tri Lesmana (Fraksi Partai Gerindra), Imam Yahya SFilI MSi (Fraksi PDIP), Leni Rosliani SIP (Fraksi PKS Nurani), Aldyan Fauzan Ramadlan Sumarna (Fraksi PAN), M Handarujati Kalamullah SSos MAP (Fraksi Demokrat Pembangunan), dan Syaifurrohman SE MM (Fraksi PKB).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, M Fahmi Mirza Ibrahim SE menyoroti perlunya penguatan belanja daerah pada sektor-sektor dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

“Kami mendesak agar belanja diarahkan pada infrastruktur pelayanan dasar, seperti jalan, drainase hingga air minum. Dukungan untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga sangat penting,” tegasnya.

Fraksi Golkar menyetujui agar raperda ini segera dibahas dalam Prolegda serta memberikan apresiasi terhadap upaya pimpinan daerah dalam membangun Kota Cirebon yang SETARA-berkelanjutan.

Di sisi lain, Ketua Fraksi PDIP, Imam Yahya SFilI MSi menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

“Kami mendorong pemkot meningkatkan PAD melalui pemanfaatan aset daerah, penguatan BUMD, dan digitalisasi layanan publik. Upaya meningkatkan PAD tidak hanya lewat kenaikan pajak dan retribusi, tapi harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Imam juga menyoroti perlunya efisiensi belanja pegawai, barang dan jasa, serta penguatan mekanisme audit kinerja.

“Sistem reward and punishment perlu diperkuat agar kualitas pelayanan publik benar-benar menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi PDIP mendorong adanya penguatan peran kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Penguatan peran kelurahan dalam APBD itu penting, agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” tambahnya.

Sementara itu, mewakili Walikota Cirebon, Wakil Walikota Cirebon, Hj Siti Farida Rosmawati SPdI menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 telah disesuaikan dengan kebutuhan dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Ia menyampaikan postur APBD 2026 yaitu untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,49 triliun, dan untuk belanja diproyeksikan sebesar Rp1,48 triliun. Sehingga, terjadi surplus sebesar Rp9,26 miliar.

Farida juga menyampaikan bahwa seluruh masukan dari fraksi-fraksi akan dibahas lebih mendalam dalam tahap berikutnya.

“Banyak hal yang belum diulas secara rinci dan spesifik. Seluruh catatan fraksi akan menjadi materi utama dalam pembahasan selanjutnya antara Banggar dan TAPD, sehingga persetujuan bersama dapat tercapai tepat waktu demi kelancaran pelayanan publik,” ujarnya. (din)

Read More

Cepat Tanggap, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Syarifudin Tinjau Rumah Lansia Yang Runtuh di Karang Jalak

 

CIREBON, FC – Sikap cepat tanggap ditunjukkan Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Syarifudin, saat meninjau langsung lokasi runtuhnya rumah milik seorang warga lanjut usia, Bp. Dali, di RT 06 RW 07, Karang Jalak Mekar, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Senin (17/11/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Rumah sederhana milik Dali usia 78 tahun  secara tiba-tiba ambruk untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga mengalami kerusakan serupa. Kondisi bangunan yang sudah tua dan rapuh membuat peristiwa ini nyaris tak terhindarkan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Saat tiba di lokasi, Syarifudin langsung berinteraksi dengan warga, memastikan kondisi pemilik rumah, serta melihat secara langsung reruntuhan bangunan yang porak-poranda. Kehadirannya menjadi bentuk empati sekaligus upaya menegaskan bahwa setiap musibah yang menimpa masyarakat harus segera ditangani.

Namun hingga sore hari, warga menyampaikan bahwa belum ada bantuan atau respons dari BPBD, Dinas Sosial, maupun Baznas Kota Cirebon. Kondisi ini memunculkan rasa kecewa di tengah masyarakat, yang berharap pemerintah bergerak lebih cepat terutama dalam situasi darurat seperti ini.

“Ini kejadian kedua dan rumahnya benar-benar sudah tidak layak. Warga lansia seperti Bp. Dali seharusnya menjadi prioritas dalam penanganan cepat. Jangan sampai alasan belum ada anggaran terus berulang,” ujar seorang warga dengan nada kesal. “Pie to iki…? Hadehhh masih saja seperti biasanya,” tambahnya.

Melihat kondisi ini, Syarifudin menekankan pentingnya respons cepat dari perangkat pemerintah demi keselamatan dan kelayakan hidup warga, terutama yang rentan.

“Kami akan segera koordinasi dengan pihak terkait. Tidak boleh ada warga yang dibiarkan menunggu tanpa kepastian, apalagi ini sudah kejadian kedua,” tegasnya.

Warga berharap kejadian ini dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Cirebon, agar penanganan bencana rumah warga yang ambruk tidak lagi terhambat oleh alasan teknis atau administrasi, dan bantuan dapat diberikan dengan lebih manusiawi, transparan, serta tepat waktu. (Nur)

Read More