Wabup Jigus Kunjungi Kecamatan Greged, Dorong Sinergi Program Desa dan Daerah

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 untuk delapan kabupaten/kota di Jawa Barat, yang digelar pada Jumat (23/5/2025), di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama atas kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bupati Cirebon, Imron, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

Ia mengapresiasi kerja keras seluruh tim penyusun laporan keuangan daerah, serta dukungan dan masukan dari tim pemeriksa BPK.

“Perolehan WTP kesepuluh ini merupakan cerminan dari konsistensi kami dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), serta bukti nyata dari komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas,” ujar Imron.

Ia menambahkan, proses penyusunan laporan keuangan tidak hanya dilakukan menjelang akhir tahun, melainkan dimulai sejak awal 2024 dengan rekonsiliasi bulanan untuk memudahkan proses konsolidasi akhir tahun.

Selain itu, Inspektorat daerah juga turut berperan dengan melakukan reviu dan memberikan rekomendasi perbaikan guna memastikan kualitas laporan yang optimal.

Imron juga berharap proses audit rinci ke depan dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ia menegaskan, Pemkab Cirebon akan terus menjaga ritme positif ini demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional.

“Kami berharap capaian ini bisa terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Opini WTP ini bukan semata penghargaan administratif, tetapi simbol dari tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya,” imbuhnya.

Pencapaian ini sekaligus menjadi bentuk penguatan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan transparan.

Hal ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Cirebon untuk menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Tak lupa, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN, pihak legislatif, serta BPK RI yang telah memberikan penilaian objektif dan konstruktif.

Dengan semangat Kabupaten Cirebon BERIMAN Katon Menterang Jeee, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat. 

Read More

Kholid Mawardi Terpilih Sebagai Ketua IJTI Cirebon Raya Periode 2025–2028

Selamet dan Sukses

CIREBON, FC – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Cirebon Raya resmi menggelar Musyawarah Koordinator Daerah (Muskorda) ke-III pada Jumat (23/5/2025) di ruang pertemuan Lantai 6 Hotel Apita, Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan kondusif dengan dihadiri sejumlah pejabat daerah, perwakilan media cetak, elektronik, media online, serta tamu undangan lainnya. 

Muskorda kali ini menjadi momentum penting bagi para jurnalis televisi di wilayah Cirebon Raya untuk memperkuat solidaritas sekaligus memilih kepengurusan baru.

Dari hasil Muskorda, Kholid Mawardi terpilih sebagai Ketua IJTI Cirebon Raya untuk masa bakti 2025–2028. Ia menggantikan kepengurusan sebelumnya melalui proses musyawarah yang melibatkan sekitar 20 jurnalis televisi dari berbagai wilayah di Cirebon Raya, mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu.

“Alhamdulillah, Muskorda ketiga ini berjalan lancar dan sukses. Selain memilih ketua baru, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat kekompakan antarjurnalis televisi di wilayah III Cirebon,” ujar Kholid Mawardi usai terpilih.

Kholid berharap, ke depan IJTI Cirebon Raya semakin solid dan mampu berperan aktif dalam menjunjung profesionalisme jurnalistik, sekaligus menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (din)

Read More

Wakil Wali Kota Tegaskan Komitmen Pemkot dalam Evaluasi Kota Layak Anak 2025

CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan membahagiakan bagi anak-anak melalui partisipasinya dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025 di Balai Kota Cirebon,  Jumat (23/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah, Agus Mulyadi, para asisten, serta kepala perangkat daerah terkait. 

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari refleksi mendalam atas kebijakan dan program yang selama ini dijalankan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Kegiatan evaluasi ini kami pandang sebagai proses yang sangat penting, karena memberikan ruang untuk melihat secara menyeluruh bagaimana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang kita jalankan telah berkontribusi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak,” ujar Wakil Wali Kota.

Seperti yang diketahui, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam hal ini, melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB pada 1989 dan berbagai kebijakan turunan seperti Indonesia Layak Anak (IDOLA), Provinsi Layak Anak (PROVILA), dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Pemerintah Kota Cirebon merespons hal ini dengan serius, menjadikan isu perlindungan anak sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah.

Melalui visi besar Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman (Setara) Berkelanjutan, Pemkot Cirebon mendorong pembangunan yang berpihak pada anak dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, hingga anak-anak itu sendiri sebagai subjek pembangunan.

“Lebih dari sekadar prosedur administratif, proses evaluasi ini memberi kami kesempatan untuk mengukur konsistensi dan ketulusan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan peran masing-masing,” tambah Wakil Wali Kota. 

Tidak hanya itu, lanjut Wakil Wali Kota, termasuk bagaimana perangkat daerah mampu bersinergi secara horizontal maupun vertikal, dan sejauh mana ruang partisipasi masyarakat, terutama anak-anak, diakomodasi secara bermakna.

Wakil Wali Kota juga memberikan apresiasi tinggi kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Cirebon, seluruh perangkat daerah, serta mitra pembangunan atas semangat kolektif yang telah ditunjukkan.

“Tentu masih banyak tantangan yang menanti. Namun dengan komitmen yang terus terjaga, kebijakan yang terarah, dan sinergi yang diperkuat, saya yakin kita bisa menjadikan Kota Cirebon sebagai rumah yang ramah dan layak bagi setiap anak,” pungkasnya.

Dengan semangat evaluatif dan kolaboratif, Kota Cirebon menunjukkan bahwa membangun kota layak anak bukan sekadar memenuhi standar, tetapi juga membangun masa depan yang inklusif dan penuh harapan bagi generasi penerus. (din)

Read More

Cetak Sejarah, Mahasiswa Non Muslim Raih Gelar Doktor di Prodi Hukum Islam UIN Siber Cirebon

CIREBON — Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang dikenal luas sebagai Cyber Islamic University (CIU), kembali mengukir sejarah emas dalam dunia pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia. 

Untuk pertama kalinya, seorang mahasiswa non-Muslim, Paris Manalu, tampil sebagai kandidat doktor dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi Gelombang VIII Program Doktor pada Jumat, 23 Mei 2025.

Paris Manalu, yang menempuh studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul:

“Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyitaan pada Tahap Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”

Sidang terbuka yang digelar di Auditorium Pascasarjana Gedung A Lantai 3 ini bukan hanya menjadi ajang akademik semata, namun juga menjadi simbol kuat dari komitmen UIN Siber Cirebon terhadap moderasi beragama dan inklusivitas dalam dunia pendidikan.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, dalam sambutannya menyatakan bahwa kehadiran mahasiswa non-Muslim seperti Paris Manalu adalah bukti konkret dari terbukanya akses pendidikan tinggi Islam bagi semua kalangan.

“Ini adalah cerminan nyata dari semangat moderasi beragama dan keterbukaan UIN Siber Cirebon sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Kami membuka ruang dialog akademik lintas iman, tanpa meninggalkan identitas keilmuan Islam,” ujar Prof. Aan.

Senada dengan itu, Direktur Pascasarjana UIN SSC, Prof. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag, turut mengapresiasi perjalanan akademik Paris Manalu.

“Kami bangga dan mengucapkan selamat kepada Saudara Paris Manalu yang telah menyelesaikan studi doktoralnya. Pilihan beliau menempuh pendidikan doktor di UIN Siber Cirebon membuktikan bahwa kualitas akademik dan suasana intelektual di sini diakui lintas latar belakang,” ungkap Prof. Ilman.

Disertasi Paris Manalu membahas secara mendalam kewenangan jaksa dalam melakukan penyitaan aset pada tahap penuntutan, dengan menelaahnya dari dua perspektif hukum: hukum positif Indonesia dan hukum Islam. 

Pendekatan multidisipliner ini menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan hukum modern, khususnya dalam kasus pencucian uang yang semakin kompleks dan melibatkan banyak sektor.

Sidang ini dipimpin langsung oleh Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Ketua Sidang dan Penguji I, dengan Prof. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag sebagai Sekretaris Sidang. Turut hadir sebagai promotor utama Prof. Dr. H. Sugianto, M.H, serta dua promotor pendamping, Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag dan Prof. Dr. Abdul Aziz, M.Ag. Tim penguji lainnya terdiri dari Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H, dan Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LLM. Sidang berlangsung khidmat dan penuh penghargaan terhadap capaian akademik sang kandidat.

Perjalanan akademik Paris Manalu juga terbilang istimewa karena ia bukan sekadar akademisi, namun juga seorang penegak hukum senior yang telah malang melintang di berbagai posisi strategis Kejaksaan Republik Indonesia. Pengalaman tersebut memperkuat validitas disertasinya yang sarat nilai aplikatif dalam dunia penegakan hukum.

Dengan pencapaian ini, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menegaskan perannya sebagai pusat pendidikan tinggi Islam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menjadi model keberagaman, inklusivitas, dan toleransi dalam praktik nyata.

Paris Manalu kini resmi menyandang gelar Doktor Hukum Islam, menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan adalah jembatan yang merangkul semua, bukan membatasi. (din)

Read More

Bupati Imron Raih Penghargaan di IJTI Cirebon Raya Awards 2025

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, meraih penghargaan sebagai Tokoh Pemimpin Bersahaja dan Merakyat dalam ajang IJTI Cirebon Raya Awards 2025 yang digelar di Hotel Apita Cirebon, Jumat (23/5/2025) malam.

Dalam sambutannya, Imron mengungkapkan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Cirebon Raya.

Ia menekankan pentingnya peran media, khususnya para wartawan televisi, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Lewat pemberitaan, kata dia, pemerintah dapat mengetahui lebih cepat persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, mulai dari bencana alam hingga isu sosial.

“Kami di Pemerintah Kabupaten Cirebon punya banyak program yang ingin diketahui masyarakat. Tanpa bantuan rekan-rekan wartawan, informasi ini tentu tidak tersampaikan dengan baik,” kata Imron.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala perangkat daerah yang hadir dalam acara tersebut. Menurutnya, koordinasi antarinstansi serta keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari bencana alam hingga masalah sosial di Kabupaten Cirebon.

“Di era modern sekarang ini, informasi itu sangat diperlukan. Kalau ada bencana, masalah sosial, atau isu kemasyarakatan, pemerintah bisa segera tahu berkat informasi dari para wartawan,” ujarnya.

Imron sempat meminta maaf karena datang terlambat ke acara tersebut. Ia menyebut, baru saja tiba dari Bandung setelah menghadiri kegiatan di tingkat provinsi, yakni penyerahan predikat WTP ke-10 untuk Kabupaten Cirebon.

Ia berharap, penghargaan ini menjadi pemacu semangat seluruh jajaran Pemkab Cirebon, untuk terus bekerja melayani rakyat.

“Semoga ke depan, Kabupaten Cirebon semakin maju dan semakin bersinar,” tutup Imron.

Acara IJTI Cirebon Raya Awards 2025 turut dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah dari Kabupaten dan Kota Cirebon, serta Kabupaten Indramayu, dan Kuningan.

Momen ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan para jurnalis televisi, dalam mendorong sinergi membangun daerah. (din)

Read More

Komisi I DPRD Dorong Penguatan Kelembagaan BPBD Kota Cirebon

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja dan monitoring di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Kamis (22/5/2025) di Jalan Citra Remaja, Pekiringan, Kecamatan Kesambi.

Agenda tersebut membahas penguatan kelembagaan BPBD guna mengoptimalkan fungsi dan tata kerja dalam rehabilitasi rekonstruksi kebencanaan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, SH, mengatakan, optimalisasi kelembagaan BPBD menjadi penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di daerah.

“Selama ini, status BPBD masih sebagai badan sesuai Perda SOTK Nomor 5 Tahun 2021, sehingga kewenangannya terbatas. Perlu ditinjau ulang agar status kelembagaan bisa ditingkatkan,” ujar Agung Supirno SH.

Saat rapat kerja dan monitoring, Komisi II juga menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Salah satunya adalah kebutuhan gudang logistik untuk penyimpanan alat dan perlengkapan kebencanaan agar tetap aman, terawat, dan siap digunakan saat kondisi darurat.

Selain itu, Komisi I juga menyoroti pentingnya sistem peringatan dini. Rencananya, akan dipasang tiang dilengkapi alat early warning system (EWS) banjir hingga ke tingkat kelurahan.

Tak hanya itu, Komisi II DPRD juga merekomendasikan agar BPBD melibatkan tokoh agama dan lembaga keagamaan seperti FKUB dan MUI dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

“Para pemuka agama dapat menyampaikan pesan-pesan lingkungan dalam ceramah, misalnya mengingatkan agar tidak membuang sampah ke sungai,” kata Agung.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga diminta untuk berperan aktif dengan mengingatkan sekolah-sekolah agar mendidik siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan. Termasuk, mengimbau pemilik warung di sekitar sekolah agar tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air.

“Karena berdasarkan data eksisting, penyebab banjir di Kota Cirebon sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai dan saluran,” pungkasnya.

Merespons rekomendasi Komisi I DPRD, Kepala BPBD Kota Cirebon, Andi Wibowo SSos MSi, mengatakan Pemasangan EWS tersebut merupakan hasil pembahasan bersama BPBD Jawa Barat.

Rencana pemasangan alat EWS sampai ke tingkat kelurahan. Pembahasan dengan BPBD Jawa Barat, pemasangan alat EWS akan mencakup wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon, terutama di daerah rawan banjir.

“Peringatan akan disiarkan melalui sirine. Ketika dalam satu jam kondisi sungai melebihi ambang batas, sirine akan berbunyi sebagai tanda peringatan,” jelas Andi.

Rapat kerja dan monitoring di Kantor BPBD Kota Cirebon juga dihadiri Wakil Ketua Komisi I Syaefurrohman SE MM, Andi Riyanto Lie, Ruri Tri Lesmana, Imam Yahya SFilI MSi. (Ara)

Read More

Gebyar Pendidikan Masyarakat 2025, Tekankan Peran Lembaga Nonformal

KABUPATEN CIREBON — Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Gebyar Pendidikan Masyarakat 2025, sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi terhadap pendidikan nonformal yang selama ini berjalan di wilayah tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Disdik ini dibuka langsung oleh Bupati Cirebon, Imron, dan dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta pengelola lembaga pendidikan masyarakat, seperti PKBM dan LKP.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan eksistensi pendidikan nonformal di tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengevaluasi dan sekaligus menegaskan bahwa pendidikan nonformal di Kabupaten Cirebon terus berjalan dan memberikan kontribusi nyata,” ujar Ronianto.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pengelola PKBM, LKP, dan lembaga sejenis lainnya yang telah membantu masyarakat, khususnya mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal untuk tetap memperoleh pendidikan dan keterampilan.

“Anak-anak yang tidak melanjutkan ke jenjang formal tetap bisa mendapatkan bekal melalui pendidikan kesetaraan maupun pelatihan keterampilan di LKP dan LPK. Ini sangat membantu mewujudkan masyarakat yang mandiri,” ujarnya

Ronianto juga mengungkapkan, dalam kegiatan ini turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Disdik Kabupaten Cirebon dengan Kodim 0620, Kemenag, dan Disdik Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat sinergi dalam membangun integritas pendidikan di Jawa Barat.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Imron, dalam sambutannya menekankan pentingnya menggali potensi anak-anak melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal agar dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia juga menyinggung peran keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan dalam membentuk karakter anak.

Bahkan, Imron menilai perlu adanya pendekatan lebih tegas bagi anak-anak yang terindikasi menyimpang dari norma.

Imron juga mengingatkan orang tua agar lebih peduli terhadap perilaku anak, termasuk dalam penggunaan kendaraan bermotor yang belum sesuai usia dan pengaruh pergaulan bebas. (Hanin)

Read More

Wabup Jigus Kunjungi Kecamatan Greged, Dorong Sinergi Program Desa dan Daerah

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Greged, Kamis (22/5/2025), untuk berdialog langsung dengan para kuwu dari tiga kecamatan, yakni Greged, Astanajapura, dan Mundu.

Kunjungan tersebut didampingi sejumlah kepala perangkat daerah, difokuskan pada upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa dalam perencanaan, serta pelaksanaan program pembangunan.

"Alhamdulillah, kunjungan kerja di Kecamatan Greged berjalan lancar. Kami berdiskusi dengan para kuwu dari tiga kecamatan untuk membahas berbagai persoalan di tingkat desa,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.

Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, sejumlah isu strategis menjadi topik pembahasan, antara lain pengelolaan sampah dan pendataan kependudukan.

Wabup Jigus menegaskan pentingnya data dasar yang akurat sebagai landasan perencanaan program pemerintah, khususnya program bantuan sosial.

“Kami sangat membutuhkan data yang valid dari desa, agar program bantuan seperti PKH dan BPNT tepat sasaran. Sinkronisasi data menjadi kunci untuk kebijakan yang efektif dan akuntabel,” kata Jigus.

Selain itu, persoalan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah, kata Jigus, saat ini tengah melakukan pemetaan kondisi jalan rusak bekerja sama dengan Dinas PUTR.

Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 187 kilometer jalan yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.

“Data jalan rusak ini akan kami sinkronkan dengan BKAD agar pengalokasian anggaran bisa tepat sasaran. Anggaran murni sudah disiapkan di masing-masing kecamatan, dan untuk anggaran perubahan juga akan diinformasikan secara berkala,” jelasnya.

Ia berharap, kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan desa, dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang merata di Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Sekda Hilmy Riva'i Ucapkan Selamat Memperingati HUT Ke- 75 IGTKI-PGRI

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Kabupaten Cirebon, yang digelar di Gedung PGRI Kecamatan Sumber, Kamis (22/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Hilmy membacakan sambutan tertulis dari Bupati Cirebon, Imron, yang menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota IGTKI-PGRI Kabupaten Cirebon yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter anak usia dini.

“Kami sangat menghargai peran penting para guru TK dalam membentuk dasar-dasar pendidikan yang kokoh bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia mengatakan, melalui dedikasi dan kerja keras para guru TK, anak-anak di Kabupaten Cirebon dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia.

Pemerintah daerah juga berharap agar momentum ulang tahun ini dapat mendorong IGTKI-PGRI Kabupaten Cirebon, untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui program-program inovatif yang berbasis pada kebutuhan anak.

“Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu guru TK yang telah bekerja keras mendidik anak-anak kita. Saya percaya, dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, guru, dan orang tua, kita dapat menciptakan generasi yang unggul di masa depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyampaikan penghargaan kepada para guru TK atas dedikasi dan profesionalisme mereka dalam mendidik anak-anak, meski kerap menghadapi tantangan pribadi maupun profesional.

“Kadang para guru datang ke sekolah dengan beban persoalan di rumah, tetapi saat bertemu anak-anak di kelas, mereka tetap tersenyum, menyapa, dan memberikan kasih sayang. Itu bukti luar biasa dari dedikasi yang tak ternilai,” ujar Ronianto.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi utama dalam membangun generasi masa depan. Sebab, pendidikan itu dimulai dari bawah, bukan dari atas.

“Dari TK hingga SMA, semuanya harus tersambung dan terarah agar menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang unggul,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa usia ke-75 tahun bagi organisasi IGTKI-PGRI menunjukkan kematangan dan kedewasaan, yang harus diiringi dengan peningkatan kepemimpinan dan kapasitas lembaga demi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Cirebon. (din)

Read More

Komisi III DPRD Kota Cirebon Ingatkan Siap Keseriusan Dispora Merevitalisasi Stadion Bima

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon kembali mengingatkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) soal keseriusan merevitaliasi kawasan Stadion Bima. Hal itu disampaikan saat rapat kerja bersama Dispora di Griyasawala, Kamis (22/5/2025).

Ketua Komisi III DPRD Yusuf MPd mengatakan, Dispora Kota Cirebon memerlukan grand design yang matang terkait meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga di Kota Cirebon.

Sebab menurutnya, kawasan Stadion Bima dapat dimanfaatkan secara luas bagi para atlet dan masyarakat untuk berlatih, atau sekadar berolahraga.

Yusuf juga mengatakan Dispora pun perlu melibatkan sejumlah pihak dalam merealisasikan revitalisasi kawasan Stadion Bima, mengingat kawasan tersebut termasuk kawasan aset yang luas.

“Dalam revitalisasi kawasan Stadion Bima harus ada grand design yang matang, terutama dalam rangka meningkatkan prestasi di Kota Cirebon. Dalam merealisaikan itu Dispora harus sangat solid, dan dibutuhkan koordinasi lintas SKPD,” kata Yusuf.

Selain itu, Komisi III pun mengimbau agar pemerintah daerah melalui Walikota dan Wakil Walikota juga turut mendorong rencana revitalisasi kawasan Stadion Bima.

“Komisi III siap memfasilitasi untuk diskusi melalui rapat gabungan dalam rangka revitalisasi kawasan Stadion Bima,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sarifudin SH pun menyebut penataan kawasan Stadion Bima harus disikapi serius pemerintah daerah, mengingat potensi kunjungan masyarakat yang selalu ramai. Baik untuk olahraga maupun kegiatan rekreasi.

Sarifudin pun mengingatkan, Dispora seharusnya dapat merevitalisasi dari hal prioritas terlebih dahulu, seperti peningkatan fasilitas kebersihan, fasilitas parkir hingga penataan warung PKL yang kian menjamur.

“Revitalisasi kawasan Bima perlu perjalanan yang cukup panjang, namun saat ini Dispora dapat fokus perbaikan yang bisa dilakukaan saat ini, seperti parkir, kebersihan hingga penataan pedagang,” tuturnya.

Sementara itu dalam pemaparan video grand design kawasan Stadion Bima, Kepala Dispora Kota Cirebon Dr Irawan Wahyono SPd MPd menjelaskan ada sejumlah fasilitas yang nantinya menjadi daya tarik kunjungan masyarakat.

Seperti area Plaza utama Stadion Bima, Area parkir tambahan, Area entrance Stadion Bima, Area komersil dan klub, area pembelian tiket hingga fasilitas dalam stadion meliputi lapangan, lintasan lari, dan tribun penonton.

Hadir dalam rapat anggota Komisi III DPRD Indra Kusumah Setiawan Amd, Rizki Putri Mentari SH, Stanis Klau, dan Leni Rosliani SIP.  (Auda)

Read More

Komisi II DPRD Dukung DKUKMPP Berdayakan UMKM dan Koperasi di Kota Cirebon

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon mengapresiasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) dalam pemberdayaan UMKM dan sosialiasi koperasi merah putih.

Memimpin jalannya rapat, Ketua Komisi II DPRD M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan, capaian Mall UMKM yang berada di DKUKMPP menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya kunjungan baik dari dalam negeri maupun negeri.

Apalagi, Walikota Cirebon telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar menerima kunjungan luar daerah di Mall UMKM DKUKMPP.

“Progres Mall UMKM di DKUKMPP telah menunjukkan hasil yang jauh lebih baik, bahkan keberadaanya sudah bisa menarik tamu baik dari dalam maupun luar negeri. Capaian ini terus harus didukung sebagai pengenalan Kota Cirebon dan ruang promosi UMKM,” ujar pria akrab disapa Andru itu usai rapat kerja bersama DKUKMPP di ruang rapat serbaguna, Kamis (22/5/2025).

Andru juga menyampaikan hingga saat ini ada lebih dari 5.000 pelaku ekonomi yang tercatat di DKUKMPP Kota Cirebon yang terdiri dari 2.687 UMKM, 1.533 PKL, dan 2.227 IKM (Industri Kecil Menengah). Menurutya, seluruh pelaku ekonomi tersebut perlu terus didukung pemerintah daerah baik dari terutama dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat.

Kendati demikian, DKUKMPP masih perlu melakukan penataan PKL yang masih belum masuk dalam kawasan resmi, seperti yang sudah ada di Shelter Alun-Alun Kejaksan, samping Bank BJB, Kawasan Bima, dan Pujabon Cipto.

Di samping itu, terkait realisasi program Koperasi Merah Putih di tingkat Kelurahan, Komisi II mengapreasisi DKUKMPP karena telah rampung melakukan sosialisasi melalu musyawarah kelurahan.

Andru menilai, realisasi koperasi merah putih dapat memberdayakan ekonomi masyarakat karena terdapat sejumlah unit usaha yang dapat berjalan. Seperti, unit usaha simpan pinjam, kios pengadaan sembako, klinik kesehatan hingga gudang logistik.

Sementara itu, data koperasi yang tercatat DKUKMPP, hingga saat ini jumlahnya ada sebanyak 353 dengan rincian 221 yang masih aktif dan 132 tidak aktif.

“Harapan kami realisasi koperasi ini bisa berjalan dan legalitasnya diurus, sehingga nanti di masing-masing RW bisa berdiri koperasi berbasis RW yang merupakan pilar ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi II DPRD Dian Novitasari SKom MAP juga mendukung langkah Mall UMKM dalam mewadahi pelaku ekonomi di Kota Cirebon. Sejumlah fasilitas dapat diakses masyarakat secara gratis seperti promosi prduk UMKM, hingga pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami juga sampaikan bahwa kita punya Mall UMKM itu gratis diakses bagi pelaku UMKM, sehingga ini memudahkan dalam penjualan produk. Dan ini tidak terbatas pada makanan saja, termasuk barang atau ekonomi kreatif juga masuk,” kata Dian.

Terpisah, Kepala DKUKMPP Dr H Iing Daiman SIP Msi menyampaikan pihaknya akan terus mengoptimallkan pemberdayaan UMKM dalam memasarkan produknya. Salah satunya yakni melalui Mall UMKM di kantor DKUKMPP. Selain itu, PKL juga akan masuk prioritas program kerja agar penataanya lebih baik.

“Sementara itu, koperasi merah putih di Kota Cirebon sudah dilakukan melalui musyawarah di 22 kelurahan, dan sudah terbentuk. Selanjutnya mengaktakan melalui Dirjen AHU, dan kami sudah kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang nantinya dideklarasikan se-Indonesia 12 Juli mendatang,” tuturnya.

Hadir dalam rapat anggota Komisi II DPRD M Noupel SH MH, Tommy Sofianna SH, H Karso SIP, dan Abdul Wahid Wadinih SSos. (Ara)

Read More

Pemkab Cirebon Yakin Usulan Prioritas Dikawal DPRD Jabar

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan keyakinannya bahwa DPRD Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 12 akan mengawal dan memperjuangkan program prioritas daerah untuk masuk dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2026.

Keyakinan tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Imron, usai rapat koordinasi bersama DPRD Jabar Dapil 12 yang digelar di ruang rapat Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (21/5), sebagai tindak lanjut musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebelumnya.

Menurut Imron, keterbatasan fiskal di tingkat kabupaten membuat dukungan dari provinsi menjadi sangat penting, terutama untuk program-program strategis yang belum tertangani maksimal dalam APBD kabupaten.

“Kami optimis DPRD Jabar akan membantu membawa usulan kami ke provinsi. Para kepala dinas sudah menyampaikan kebutuhan sektoral secara rinci,” ujar Imron.

Ia menyebutkan, sejumlah kebutuhan mendesak mencakup pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap UMKM.

Rapat koordinasi ini melibatkan sejumlah perangkat daerah Pemkab Cirebon yang memaparkan langsung program prioritas teknis, sehingga anggota DPRD dapat memahami secara menyeluruh aspek yang perlu dikawal.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan provinsi, agar usulan dari Kabupaten Cirebon dapat masuk dalam pembahasan anggaran 2026 secara komprehensif.

“DPRD punya tanggung jawab anggaran sekaligus kewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hari ini, kami bahas usulan Kabupaten Cirebon secara lebih mendetail dan teknis,” kata Ono.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen mendukung pembangunan Kabupaten Cirebon secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Kita ingin Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik dan mentereng. Itu harus diwujudkan lewat kerja konkret dan perencanaan yang matang,” ucapnya.

Ono juga mengapresiasi kesiapan perangkat daerah yang hadir lengkap dalam rapat, sehingga proses sinkronisasi berjalan efektif dan berdasar data faktual.

Dengan sinergi ini, Pemkab Cirebon berharap program prioritas daerah bisa terakomodasi dalam APBD Jawa Barat 2026 dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (din)

Read More

DPRD Dukung Penuh Realisasi RPJMD Kota Cirebon 2025-2029

CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio SE mendukung penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kota Cirebon untuk direalisasikan. Sebab, RPJMD menjadi pijakan utama pemerintah daerah melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan.

Hal itu disampaikan dalam acara Musrenbang RPJMD Kota Cirebon 2025-2029 di Ruang Prabayaksa Gedung Setda, Rabu (21/5/2025).

Andrie juga menyampaikan bahwa RPJMD Kota Cirebon harus memperhatikan dan memuat visi misi yang telah ditentukan Pemerintah Pusat melalui Asta Cita, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui 9 Langkah Jabar Istimewa, dan Pemerintah Kota Cirebon melalui visi SETARA-Berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan DPRD Kota Cirebon berkomitmen mengawal arah pembangunan selama lima tahun ke depan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah baik dari sisi pengawasan maupun penganggaran.

“DPRD pada intinya sepakat dan mendukung penuh apa yang telah dirumuskan dalam Rancangan RPJMD, dan kami berkomitmen akan mengawasi apa yang sudah disepakati baik dalam RPJPD maupun RPJMD,” kata Andrie.

Adapun setelah musrenbang RPJMD, DPRD Kota Cirebon akan menerima Rancangan Akhir RPJMD yang nantinya dibahas pansus dan dibawa untuk disetujui melalui rapat paripurna maksimal enam bulan setelah Walikota dilantik atau bulan Agustus 2025.

Andrie juga mencatat ada empat hal yang saat ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, persoalan sampah yang saat ini masih ditemui sejumlah lahan yang dijadikan TPS liar oleh masyarakat. 

Selain itu, TPA Kopi Luhur juga perlu disikapi segera karena kapasitasnya diperkirakan hanya mampu bertahan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan.

“Kemudian persoalan banjir juga harus ditangani serius, agar masyarakat tidak menganggap banjir sebagai hal yang biasa terjadi. Kita harus hilangkan atau minimalisir, karena banjir pun bisa menjadi permasalahan ke infrastruktur jalan,” tuturnya.

Ketiga, Andrie juga menyebut pemerintah daerah harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon. Karena menurutnya berbagai pembangunan di daerah baik sekolah, rumah sakit, hingga bantuan sosial memerlukan anggaran dari APBD.

Salah satu di antaranya yakni memaksimalkan potensi daerah Kota Cirebon sebagai destinasi wisata, baik kuliner, religi hingga wisata lainnya. 

Saat ini, pemerintah daerah melalui Disbudpar telah menentukan 16 titik potensi destinasi wisata yang diproyeksikan mampu menarik wisatawan dan meningkatkan PAD di Kota Cirebon.

“Kami mengimbau segala potensi yang ada ditingkatkan, dan menjadi perhatian khusus dalam peningkatan PAD. Karena ketika ekonomi meningkat, itu juga meningkatkan pendapatan per kapita di Kota Cirebon,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Cirebon Siti Farida Rosmawati SPdI mengatakan RPJMD merupakan dokumen strategis untuk pembangunan Kota Cirebon lima tahun ke depan. Selain itu RPJMD 2025-2029 disusun untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kota Cirebon yang SETARA Berkelanjutan Tahun 2029”. (Ara)

Menurut Farida, ada tiga arah pembangunan strategis yang menjadi dasar RPJMD, yaitu pembangunan manusia dan pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta infrastruktur dan kewilayahan.

“Mari kita pastikan, pembangunan lima tahun ke depan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, menjawab tantangan zaman, dan membawa Cirebon lebih maju dan SETARA,” katanya.

Read More

Lewat Pembangunan Kolaboratif, Musrenbang RPJMD 2025–2029 Wujudkan Visi SETARA

CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Ruang Prabayaksa, Balai Kota, Rabu (21/5/2025). 

Mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati secara resmi membuka kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya menyusun kebijakan pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. 

“Musrenbang ini bukan hanya agenda rutin, tapi forum strategis untuk menyatukan pandangan, menyusun arah pembangunan, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat secara partisipatif dan berbasis data,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, RPJMD merupakan dokumen rencana lima tahunan yang akan menjadi pijakan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan. Untuk periode kali ini, Kota Cirebon mengusung visi besar “Terwujudnya Kota Cirebon yang SETARA Berkelanjutan Tahun 2029.”

Visi tersebut dijabarkan melalui lima nilai utama dalam akronim "SETARA" yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan. Menurut Wakil Wali Kota, kelima prinsip itu akan menjadi landasan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, menciptakan rasa aman, dan menjamin kesinambungan kebijakan.

Dalam paparannya, Wakil Wali Kota menyampaikan tiga arah pembangunan strategis yang akan menjadi fokus RPJMD, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan, penguatan sektor ekonomi lokal seperti UMKM dan pariwisata, serta pengembangan infrastruktur dan layanan digital yang merata dan tangguh.

“Kita tidak bisa lagi bekerja sektoral. Semua perencanaan pembangunan harus didasarkan pada prinsip Tematik, Holistik, Integratif, Spasial, dan Sinergis atau THISS,” tegasnya. 

Ia juga menambahkan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting agar hasil pembangunan benar-benar terasa oleh masyarakat luas.

Wakil Wali Kota menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar segera menyusun Renstra 2025–2029 yang mengacu langsung pada RPJMD, serta melakukan koordinasi aktif dengan Bappelitbangda. 

Ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan, baik dari APBN, bantuan provinsi, maupun kemitraan dengan dunia usaha melalui CSR dan TJSL.

“Kita tidak bisa membangun Kota Cirebon sendirian. Dibutuhkan semangat gotong royong dan keterlibatan semua elemen, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, ia berharap RPJMD 2025–2029 benar-benar menjadi dokumen yang hidup dan dinamis. 

“Jangan sampai RPJMD hanya jadi tumpukan kertas. Ini harus jadi panduan nyata yang mendorong perubahan dan membawa Kota Cirebon lebih maju, lebih inklusif, dan tentu saja lebih SETARA,” tutupnya. (Ida)

Read More

UIN Siber Cirebon dan Kankemenag Bersama Pusbangkom Kemenag RI Gelar Bimtek Tata Naskah Dinas

CIREBON, FC - Pusat Pengembangan dan Pelatihan (Pusbangkom) Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Naskah Dinas selama tiga hari, 20–22 Mei 2025. 

Kegiatan ini berlangsung di lantai 2 Auditorium Kankemenag Kabupaten Cirebon dan diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari 23 tenaga kependidikan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan 7 peserta dari Kankemenag Kabupaten Cirebon.

Pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, yakni Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. (Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon), Jajang Badruzaman (Kasi Penmad Kankemenag Cirebon), serta dua Widyaiswara Ahli Madya dari Pusbangkom Kemenag RI, yaitu H. Ahmad Nidjam, S.IP., MM. dan Agustina, S.Kom., M.Si., yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia.

Dalam arahannya, Prof. Aan menekankan pentingnya digitalisasi administrasi sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Ia menyampaikan bahwa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon telah menerapkan sistem administrasi paperless yang memungkinkan layanan tetap berjalan tanpa hambatan waktu dan tempat.

“Dengan layanan digital, kita tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Yang terpenting adalah komitmen pimpinan untuk menerapkannya di lingkungan kerja. Dan yang tak kalah penting, pimpinan harus senantiasa siap kapan dan di mana saja untuk mem-approve TTE (Tanda Tangan Elektronik). Kita telah menerapkannya di UIN Siber Cirebon,” tegas Prof. Aan.

Usai memberikan arahan, Prof. Dr. H. Aan Jaelani secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas. Pembukaan ini menandai komitmen bersama dalam meningkatkan kapasitas SDM dan tata kelola administrasi pemerintahan berbasis digital.

Sementara itu, Agustina, S.Kom., M.Si., selaku Ketua Panitia, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Pusbangkom, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan Kankemenag Kabupaten Cirebon. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi langkah konkret dalam membangun budaya kerja yang tertib, efisien, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Bimtek ini menjadi momentum penting dalam membekali aparatur dengan pemahaman dan keterampilan menyusun tata naskah dinas yang sesuai regulasi dan mendukung sistem administrasi pemerintahan modern.

Read More

Bupati Imron Sampaikan Pesan Kebangkitan Era Digital di Harkitnas ke-117

KABUPATEN CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Bupati Cirebon, Selasa (20/5/2025).

Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Cirebon, Imron, membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menekankan pentingnya semangat kebangkitan dalam menjawab tantangan zaman modern.

Dalam pidatonya, Imron menekankan peringatan Harkitnas bukan sekadar ritual tahunan, namun menjadi momentum untuk mengingat kembali perjuangan kolektif bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan.

“117 tahun lalu, melalui berdirinya Budi Utomo, kita belajar bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan sendiri,” ujarnya.

Imron menyoroti kebangkitan nasional hari ini menuntut keberanian baru di tengah tantangan global seperti disrupsi teknologi, krisis pangan, serta ancaman terhadap kedaulatan digital.

Ia menyebut, bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam arus globalisasi, tetapi harus tampil sebagai pemimpin perubahan.

“Indonesia memilih untuk berdiri sebagai mitra dialog yang aktif, menjaga kepentingan nasional sambil memberi solusi bagi dunia. Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif terus jadi jangkar dalam menghadapi kompleksitas global,” lanjutnya.

Ia pun menyampaikan capaian awal pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Imron menyebut langkah kebangkitan dimulai dari kebutuhan mendasar rakyat seperti program makan bergizi gratis, yang telah menjangkau 3,5 juta anak, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi lebih dari 777 ribu warga.

“Pemerintah memulai dari hal-hal sederhana seperti perut kenyang, hati lapang, dan akses kesehatan yang merata. Ini fondasi penting untuk membangun masa depan bangsa,” katanya.

Lebih jauh, pemerintah juga berkomitmen mengembangkan sektor ekonomi melalui pendirian Danantara Investment Agency, serta memperluas pelatihan vokasi dan talenta digital untuk menghadapi era kecerdasan buatan.

Selain itu, tutur Imron, perlindungan anak di ruang digital juga diperkuat melalui regulasi baru yang menjamin keamanan dan etika dalam interaksi daring.

Di akhir pidatonya, Imron menegaskan seluruh upaya ini berpijak pada satu tujuan besar yakni membangun masa depan Indonesia yang lebih maju, adil, dan berpihak pada rakyat.

“Hari Kebangkitan Nasional adalah momen untuk memperkuat arah perjalanan bangsa. Kita pastikan pembangunan bukan hanya megah, tapi juga bijak dan berkeadilan,” tutupnya. (Ara)

Read More

Refleksi Hari Kebangkitan Nasional, Wakil Wali Kota Serukan Semangat Pembangunan Berkelanjutan di Era Digital

CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 yang berlangsung di halaman Balai Kota Cirebon pada Selasa (20/5/2025). 

Upacara ini dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi pemuda, serta tokoh masyarakat setempat. 

Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali merenungi semangat para pendiri bangsa dan menjadikannya inspirasi dalam menjawab tantangan zaman.

“Tahun ini menjadi momen penting bagi kita semua untuk merefleksikan kembali semangat perjuangan para pendahulu bangsa. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat kebangkitan harus terus kita jaga dan kita nyalakan, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam kerja nyata, kolaborasi, dan inovasi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan tema Harkitnas tahun 2025 yang mengangkat pentingnya kebangkitan nasional di era transformasi digital dan penguatan kemandirian bangsa. Menurutnya, nilai-nilai kebangkitan harus tercermin dalam cara pemerintah memberikan pelayanan yang semakin inklusif, cepat, dan berbasis teknologi. 

"Sebagai bagian dari pemerintah daerah, kami percaya bahwa nilai-nilai kebangkitan nasional harus terwujud dalam pelayanan publik yang makin adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi, sejalan dengan visi Kota Cirebon yang Setara dan Berkelanjutan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga membacakan Pidato Menteri Komunikasi dan Digital RI yang menjadi bagian resmi dari upacara peringatan Harkitnas. Pidato tersebut mengulas kembali makna lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang menandai dimulainya kesadaran nasional sebagai fondasi perjuangan bangsa Indonesia.

Menteri menegaskan bahwa kebangkitan nasional bukanlah peristiwa masa lalu yang sudah usai, melainkan proses panjang yang menuntut kita untuk terus beradaptasi dan menjawab tantangan zaman modern seperti disrupsi teknologi, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital. 

“Kebangkitan adalah ikhtiar yang terus hidup. Ia menuntut keberanian, bukan nostalgia,” demikian kutipan dari pidato Menteri yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota.

Di tengah arus globalisasi dan ketidakpastian dunia, Indonesia disebut tetap kokoh berdiri di jalur politik bebas aktif yang menjaga kemandirian bangsa. Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, dengan memastikan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada rakyat.

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa komitmen kebangkitan harus dirasakan hingga ke tingkat lokal. 

“Di Kota Cirebon, semangat kebangkitan itu kami wujudkan lewat kerja nyata, melalui layanan publik berbasis digital, penguatan ekonomi rakyat, dan pembangunan kota yang berkeadilan,” ungkapnya.

Ia juga mendukung penuh arah pembangunan nasional yang berpijak pada delapan misi utama atau Asta Cita sebagai panduan menuju perubahan yang berkelanjutan. 

Menurutnya, misi tersebut penting agar setiap warga negara, di kota besar maupun pelosok, merasakan manfaat dari pembangunan secara nyata.

Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh warga Kota Cirebon untuk menjaga semangat kebangkitan dalam keseharian. 

“Mari kita jaga kebangkitan ini seperti akar yang tumbuh pelan tapi kuat. Karena sesungguhnya, kebangkitan yang paling kokoh adalah yang berakar dalam nilai kemanusiaan dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama,” pungkasnya. (din)

Read More

UIN Siber Cirebon Jawab Tantangan Sosial Era Digital Lewat Prodi Sosiologi Agama

CIREBON, FC – Di tengah derasnya arus perubahan sosial akibat revolusi teknologi informasi, masyarakat global kini menghadapi tantangan kompleks: mulai dari pergeseran nilai-nilai sosial, penetrasi ideologi keagamaan dalam ruang digital, hingga meningkatnya krisis solidaritas dan identitas. 

Menanggapi fenomena ini, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon atau yang juga dikenal sebagai Cyber Islamic University (CIU), hadir dengan terobosan akademik melalui Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI).

Program studi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 460 Tahun 2021 sebagai langkah strategis untuk mencetak generasi intelektual yang mampu menjembatani nilai-nilai keagamaan dan persoalan sosial kontemporer di era masyarakat digital.

Sosiologi Agama, Jawaban atas Krisis Sosial Modern

Dalam satu dekade terakhir, masyarakat Indonesia dan dunia menyaksikan semakin kuatnya gejolak sosial dan keagamaan, yang kerap melahirkan konflik identitas, polarisasi sosial, dan melemahnya solidaritas kolektif. 

“Di sinilah pentingnya peran sosiolog agama,” ujar Kaprodi Sosiologi Agama, “mereka bukan hanya pengamat sosial, tetapi agen perubahan yang bisa menawarkan solusi berbasis nilai dan ilmu.”

Dengan pendekatan kontekstual, integratif, dan teknologi-adaptif, Prodi ini mencetak lulusan Sarjana Sosial (S.Sos) yang siap menghadapi dunia nyata—bukan sekadar dalam ranah akademik, tapi juga sebagai praktisi sosial yang bergerak dalam komunitas, organisasi, dan institusi global.

Program Unggulan: Riset, Magang, dan Aksi Sosial Nyata

Beberapa program unggulan yang menjadikan Prodi Sosiologi Agama CIU sebagai rujukan studi modern di bidang sosial-keagamaan antara lain:

• Pembelajaran Berbasis Riset dan Magang: Mahasiswa sejak awal diarahkan menjadi young researcher, didorong menerbitkan artikel ilmiah, dan mengikuti program magang di lembaga pemerintah, NGO, desa mitra, hingga industri sosial. Ini memberi mereka portofolio nyata sebelum lulus.

• Riset Kolaboratif Melalui Sekolah Riset: Di bawah laboratorium Sosiologi Agama, mahasiswa dan dosen bekerja sama menerbitkan riset ilmiah berbasis isu aktual. Karya mereka dapat diakses di platform seperti Google Scholar, mencerminkan semangat kolaborasi akademik dan keterlibatan dalam wacana ilmiah global.

Pengabdian Masyarakat Berbasis SDGs

Komitmen Prodi ini diwujudkan melalui program “Mitra Kampung SDGs” di Argasunya, Cirebon, tempat dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian langsung seperti:

• Menurunkan angka stunting (SDGs 3),

• Mencegah pernikahan usia dini (SDGs 5),

• Mengentaskan kemiskinan ekstrem (SDGs 1 & 2),

• Menciptakan kampung ramah Gender (SDGs 5).

Program ini menjadikan Prodi Sosiologi Agama bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Langkah Internasional: Mahasiswa Go Global

Tak hanya fokus di dalam negeri, pada tahun 2025 Prodi ini juga menorehkan prestasi dalam kancah internasional. Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama CIU mengikuti program student exchange ke Asia e University, Malaysia, serta aktif dalam berbagai seminar internasional yang memperluas perspektif dan memperkuat daya saing global lulusan.

Menjadi Cahaya di Tengah Gelapnya Tantangan Sosial

Kehadiran Prodi Sosiologi Agama di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon membuktikan bahwa pendidikan tinggi tak boleh stagnan dalam menara gading. Di era di mana ruang publik telah bergeser ke dunia digital, dan tantangan sosial kian kompleks, Prodi ini berdiri sebagai oase—menginspirasi generasi muda untuk menjadi pemikir, pemecah masalah, dan pelayan masyarakat berbasis nilai-nilai luhur keislaman.

“Cyber Islamic University bukan hanya tempat kuliah daring, tapi juga pusat transformasi sosial berbasis spiritualitas, teknologi, dan sains sosial,” tegas Dekan FDKI.

Dengan pendekatan lintas sektor, orientasi global, dan kepedulian lokal, Sosiologi Agama UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjadi model ideal pendidikan tinggi dalam menyongsong masa depan Indonesia yang inklusif, kuat, dan beradab. (din)

Read More

Komisi I DPRD Gelar Dengar Pendapat Bersama PWI Kota Cirebon

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cirebon di Griya Sawala, Senin (19/5/2025). 

Rapat ini merupakan langkah sinergi untuk mendukung peran media dalam menyampaikan informasi yang faktual dan bertanggung jawab.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH, menyampaikan apresiasi atas paparan PWI terkait program kerja dan arah organisasi ke depan. Ia mengatakan pentingnya peran PWI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi kebijakan kepada masyarakat.

“Sinergi ini penting agar PWI dapat terus menyampaikan informasi secara faktual, termasuk kebijakan yang direncanakan maupun yang sudah dijalankan pemerintah daerah,” katanya usai rapat.

Ia juga menekankan pentingnya penyebaran informasi yang obyektif dan konstruktif di tengah arus informasi yang begitu deras saat ini.

“Media memiliki peran strategis dalam membangun opini publik. Karena itu, kami berharap PWI bisa menjadi mitra dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab,” ujar Agung.

Anggota Komisi I DPRD Andi Riyanto Lie juga medukung program kerja PWI dalam meningkatkan kualitas kerja-kerja jurnalistik di Kota Cirebon yakni dengan sertifikasi wartawan.

Kendati demikian, Andi Lie juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi media sehingga pilar demokrasi dapat berjalan tanpa ada tekanan atau intervensi.

“Sinergi boleh terjalin, tapi sikap kritis media harus tetap dijaga. Pers adalah pilar demokrasi yang harus bebas dari tekanan atau intervensi,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Cirebon M Alif Santosa mengapresiasi RDP tersebut sebagai bentuk keterbukaan DPRD. Ia berharap eksistensi PWI dapat sejalan dan bersinergi dengan DPRD dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

“PWI tengah fokus pada peningkatan kompetensi profesi wartawan, dan kami butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD,” ucapnya.

Alif menambahkan, regenerasi dan kaderisasi juga menjadi prioritas pengurus PWI saat ini, mengingat sebagian besar anggotanya merupakan wartawan aktif di lapangan.

“Kita targetkan peningkatan kompetensi profesi wartawan bisa segera dilaksanakan tahun ini,”

Hadir pula anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon Imam Yahya SFil Msi dan pengurus PWI. (Ara)

Read More

Prodi Istimewa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon: Pilihan Spesial untuk Generasi Visioner

CIREBON, FC -- UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, sebagai pelopor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berbasis digital pertama di Indonesia, memiliki sejumlah program studi istimewa yang menyimpan potensi besar bagi masa depan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan dunia kerja.

Program studi istimewa tersebut di antaranya : 

Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUA):

1. Ilmu Hadis

Prodi yang mendalami khazanah hadis Nabi SAW secara ilmiah dan metodologis ini menjadi garda terdepan dalam menjaga otentisitas sumber ajaran Islam. Di era digital, keahlian dalam verifikasi sanad dan matan hadis semakin dibutuhkan untuk membendung hoaks keagamaan.

2. Tasawuf Psikoterapi

Merupakan kolaborasi unik antara spiritualitas dan ilmu psikologi. Prodi ini melahirkan lulusan yang mampu menangani kesehatan mental dengan pendekatan ruhani yang Islami—sebuah kebutuhan yang terus meningkat di masyarakat modern.

3. PJJ SPI (Sejarah Peradaban Islam - Pendidikan Jarak Jauh)

Prodi PJJ SPI memberi kesempatan kepada siapa saja dari seluruh penjuru negeri untuk mempelajari peradaban Islam secara mendalam tanpa harus datang ke kampus. Fleksibilitas ini sangat cocok bagi pekerja, guru, atau santri yang ingin melanjutkan studi.

4. SPI (Sejarah Peradaban Islam)

Prodi ini menawarkan wawasan luas tentang dinamika peradaban Islam dari masa ke masa, serta kontribusinya terhadap perkembangan ilmu dan budaya dunia. Mahasiswa dilatih berpikir kritis dan analitis terhadap sejarah.

5. IAT (Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir)

Fokus pada kajian Al-Qur’an secara ilmiah dan kontekstual, prodi ini membuka jalan bagi lahirnya mufassir muda yang siap menjawab tantangan zaman dengan solusi berbasis wahyu.

6. AFI (Aqidah dan Filsafat Islam)

Prodi ini melatih daya nalar dan refleksi mendalam terhadap persoalan-persoalan keimanan dan eksistensi manusia. Di tengah krisis pemikiran dan ideologi, AFI menjadi benteng keilmuan yang kokoh.

7. BSA (Bahasa dan Sastra Arab)

Lebih dari sekadar bahasa, BSA membuka pintu pemahaman terhadap budaya, sastra, dan khazanah intelektual Arab. Prodi ini penting bagi mereka yang ingin menjadi penerjemah, peneliti, maupun diplomat budaya Islam.

Fakultas Syari’ah:

8. Ilmu Falak

Prodi langka yang sangat dibutuhkan dalam bidang hisab rukyat, astronomi Islam, serta penentuan waktu-waktu ibadah dan kalender Hijriyah. Keahlian ini menjadi sangat vital di tengah perdebatan tentang penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan peristiwa langit lainnya.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam:

9. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Prodi yang mencetak agen-agen perubahan sosial berbasis nilai-nilai Islam. PMI mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi fasilitator pembangunan berbasis komunitas yang mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara inklusif.

10. Sosiologi Agama

Mengupas dinamika kehidupan beragama di masyarakat multikultural. Prodi ini membuka ruang bagi pemahaman mendalam tentang hubungan antara agama dan realitas sosial, menjadikannya strategis dalam merawat harmoni dan toleransi di tengah keragaman.

Kenapa Memilih Prodi Istimewa?

• Persaingan Lebih Rendah, Peluang Lebih Besar

• Spesialisasi Ilmu yang Dibutuhkan Dunia

• Pengabdian Masyarakat yang Lebih Terarah

• Dukungan Pembelajaran Digital Penuh dari UIN Siber Cirebon

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meyakini bahwa kemuliaan ilmu tak ditentukan oleh jumlah pendaftar, tetapi oleh manfaat dan kontribusinya terhadap umat dan dunia.

Jadilah bagian dari kekuatan sunyi yang mengubah dunia. Temukan potensi dirimu di prodi-prodi istimewa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan buktikan bahwa pilihan yang berbeda dapat membawa perubahan besar.

Program studi istimewa ini bukanlah pilihan "alternatif", tetapi justru ladang keilmuan yang kaya dan strategis untuk membangun peradaban Islam modern berbasis teknologi, spiritualitas, dan sains. 

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memberikan akses digital dan fleksibilitas pembelajaran yang membuat semua prodi ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja.

Tertarik untuk menjadi pionir di jalur keilmuan yang langka namun menjanjikan? Bergabunglah dengan prodi-prodi istimewa di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan jadilah bagian dari generasi pembaharu yang berani menempuh jalan berbeda demi kemajuan umat dan bangsa. (din)

Read More

Kabupaten Cirebon Unjuk Gigi di detikcom Regional Summit 2025: Strategis, Kaya Budaya, dan Siap Jadi Magnet Investasi Rebana

MAJALENGKA — Masa depan kawasan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat terus menunjukkan geliat positif.

Dalam ajang detikcom Regional Summit 2025 yang digelar di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Senin (19/5/2025), para pemimpin daerah, menteri, dan pengambil kebijakan nasional berkumpul membedah strategi untuk menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu sorotan utama datang dari Kabupaten Cirebon. Dalam forum bergengsi ini, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mewakili Bupati Cirebon, Imron, untuk menyampaikan kesiapan dan potensi luar biasa daerahnya dalam mendukung percepatan investasi di kawasan Rebana.

“Kabupaten Cirebon memiliki potensi geografis yang sangat lengkap dari pegunungan hingga laut, serta lima akses keluar tol yang memperkuat konektivitas antarwilayah,” ujar Jigus–sapaan akrab Wakil Bupati Cirebon.

“Selain itu, kami juga kaya akan warisan budaya, kuliner khas, dan sejarah panjang yang menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan wisatawan,” ucapnya menambahkan.

Jigus menjelaskan, Pemkab Cirebon telah menempuh berbagai langkah konkret untuk membangun iklim investasi yang kondusif.

Salah satunya adalah pembentukan Satgas Anti-Premanisme sebagai jaminan keamanan dan kenyamanan bagi investor, serta koordinasi intensif dengan Forkopimda untuk memastikan stabilitas daerah tetap terjaga.

“Dalam dunia investasi, yang dicari adalah kepastian hukum, kepastian waktu, dan pembiayaan yang jelas. Dan dengan letak yang sangat strategis, Kabupaten Cirebon memiliki modal kuat untuk menjadi simpul industri dan ekonomi baru di kawasan Rebana,” tegasnya.

Meski begitu, ia juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti ancaman banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.

Isu ini menjadi perhatian serius, karena berpengaruh langsung terhadap ketersediaan infrastruktur pendukung industri, terutama kebutuhan air bersih.

“Kebutuhan air bersih menjadi sangat vital, terlebih dengan mulai masuknya investasi di sektor energi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB),” tutur Jigus.

“Kami juga mendorong penyederhanaan proses AMDAL, agar investasi bisa berjalan lebih cepat dan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan,” imbuhnya.

Acara ini mengangkat tema besar “Investasi dan Pengembangan Berkelanjutan di Jantung Jawa Barat” dan dihadiri tokoh-tokoh penting, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip, Sekjen Kementerian Perhubungan Antoni Qrif Pribadi, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Forum ini juga menjadi ruang diskusi terbuka bagi tujuh kepala daerah di kawasan Rebana. Mereka yang hadir antara lain Walikota Cirebon Effendi Edo, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Bupati Indramayu Lucky Hakim, Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, dan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman.

Dalam sesi dialog, para kepala daerah mengupas beragam tantangan dan peluang pengembangan Rebana, mulai dari sinergitas antarwilayah, pembagian peran strategis, hingga roadmap bersama untuk pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. (din)

Read More

Komisi I DPRD, Andi Lie: Sinergi Bokeh Terjalin Tapi Sikap Kritis Media Harus Tetap Dijaga

CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cirebon di Griya Sawala, Senin (19/5/2025). Rapat ini merupakan langkah sinergi untuk mendukung peran media dalam menyampaikan informasi yang faktual dan bertanggung jawab.

Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH, menyampaikan apresiasi atas paparan PWI terkait program kerja dan arah organisasi ke depan. Ia mengatakan pentingnya peran PWI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi kebijakan kepada masyarakat.

“Sinergi ini penting agar PWI dapat terus menyampaikan informasi secara faktual, termasuk kebijakan yang direncanakan maupun yang sudah dijalankan pemerintah daerah,” katanya usai rapat.

Ia juga menekankan pentingnya penyebaran informasi yang obyektif dan konstruktif di tengah arus informasi yang begitu deras saat ini.

“Media memiliki peran strategis dalam membangun opini publik. Karena itu, kami berharap PWI bisa menjadi mitra dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab,” ujar Agung.

Anggota Komisi I DPRD Andi Riyanto Lie juga medukung program kerja PWI dalam meningkatkan kualitas kerja-kerja jurnalistik di Kota Cirebon yakni dengan sertifikasi wartawan.

Kendati demikian, Andi Lie juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi media sehingga pilar demokrasi dapat berjalan tanpa ada tekanan atau intervensi.

“Sinergi boleh terjalin, tapi sikap kritis media harus tetap dijaga. Pers adalah pilar demokrasi yang harus bebas dari tekanan atau intervensi,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Cirebon M Alif Santosa mengapresiasi RDP tersebut sebagai bentuk keterbukaan DPRD. Ia berharap eksistensi PWI dapat sejalan dan bersinergi dengan DPRD dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

“PWI tengah fokus pada peningkatan kompetensi profesi wartawan, dan kami butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD,” ucapnya.

Alif menambahkan, regenerasi dan kaderisasi juga menjadi prioritas pengurus PWI saat ini, mengingat sebagian besar anggotanya merupakan wartawan aktif di lapangan.

“Kita targetkan peningkatan kompetensi profesi wartawan bisa segera dilaksanakan tahun ini,”

Hadir pula anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon Imam Yahya SFil Msi dan pengurus PWI. (Ara)

Read More

Pemkot Cirebon Sosialisasi Sistem Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko untuk Dukung Investasi

CIREBON – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Cirebon, Senin (19/5/2025). 

Dalam acara ini, Wakil Wali Kota menekankan komitmen Pemerintah Kota Cirebon untuk mendukung transformasi pelayanan publik, terutama di bidang perizinan dan investasi.

Untuk diketahui, Sistem Online Single Submission berbasis risiko atau OSS-RBA adalah langkah penting untuk menciptakan iklim usaha yang lebih mudah, cepat, dan terintegras. 

Wakil Wali Kota mengatakan, pengawasan perizinan yang dilakukan pemerintah bukan untuk menyulitkan pelaku usaha, tetapi sebagai bentuk pendampingan untuk memastikan usaha berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, tanpa menghambat produktivitas.

"Pengawasan yang baik justru menjadi jembatan antara kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi. Mari kita bangun paradigma baru bahwa pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membantu usaha tetap patuh, aman, dan berkembang," ujarnya.

Sebagai informasi, Kota Cirebon mengalami perkembangan signifikan dalam sektor investasi dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, total nilai investasi yang masuk mencapai Rp 983 miliar, melebihi target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 114,34%. 

Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit juga mencapai 10.266 atau 111,7%  melampaui target tahunan dengan mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil.

Pemerintah Kota Cirebon berharap, pencapaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Wakil Wali Kota juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon akan terus mendukung fasilitas usaha, seperti sertifikasi halal, perizinan UMK, dan pelatihan manajemen. 

"Kami akan terus mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha agar pelayanan publik bisa berjalan maksimal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala DPMPTSP Kota Cirebon, Sosro Harsono, menjelaskan mengenai penerapan sistem berbasis risiko yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Usaha dengan risiko rendah cukup melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sistem ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri," ujar Sosro.

Sosro menjelaskan, hingga triwulan pertama 2025, capaian investasi sudah menyentuh Rp252 miliar, dengan 387 pelaku usaha baru yang telah menyerap 627 tenaga kerja. 99% dari NIB yang terbit berasal dari pelaku usaha mikro dan kecil.

Sosro juga menyampaikan bahwa melalui perubahan dalam perizinan usaha, Pemerintah Kota Cirebon memberikan berbagai kemudahan dan pengurangan prosedur yang rumit. 

"Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban mereka dalam melaksanakan penanaman modal sesuai regulasi yang berlaku, serta meningkatkan realisasi investasi di Kota Cirebon. 

"Dengan adanya regulasi ini, kami berharap akan ada peningkatan kualitas fasilitasi penanaman modal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah," harapnya. (din)

Read More

Wujudkan Keluarga Sejahtera, Pemkab Cirebon Gelar Layanan KB Gratis

KABUPATEN CIREBON — Dalam rangka 100 hari program kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menyelenggarakan layanan Keluarga Berencana (KB) Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) secara gratis bagi masyarakat di Rumah Sakit Pasar Minggu Palimanan, Kabupaten Cirebon, Sabtu (17/5/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara DPPKBP3A Kabupaten Cirebon dengan Rumah Sakit Pasar Minggu Palimanan dan Tim Medis Operasi dari Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Salamun Bandung.

Pelayanan ini diadakan dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, didampingi Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja sama seluruh pihak dalam pelaksanaan layanan KB ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada DPPKBP3A dan tim medis dari RS Pasar Minggu serta RSAU Salamun Bandung. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut bahkan ditingkatkan di masa mendatang,” ujar pria yang akrab disapa Jigus.

Layanan KB MOW dan MOP tersebut diikuti oleh 200 akseptor MOW dan 18 akseptor MOP. Program ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan reproduksi, tetapi juga edukasi serta perlindungan bagi pasangan usia subur.

Jigus menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah konkret untuk mendukung program pengendalian penduduk nasional, serta mendorong kesejahteraan keluarga di Kabupaten Cirebon.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam program KB dan mendaftarkan diri melalui kader KB, PKB/PLKB di wilayah masing-masing,” tambahnya.

Dengan keberhasilan pelaksanaan program ini, Pemkab Cirebon optimis bahwa laju pertumbuhan penduduk di daerahnya dapat lebih dikendalikan secara berkelanjutan.  (Herman)

Read More

Kompetisi Jaka Rara 2025, Panggung Kreativitas Anak Muda Menjaga Budaya dan Tradisi

 

CIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo didampingi Ketua TP PKK Kota Cirebon, Noviyanti Edo dan jajaran perangkat daerah menghadiri malam puncak Grand Final Pemilihan Jaka Rara Kota Cirebon yang digelar di Grage City Mall, Minggu (18/5/2025). 

Acara ini menjadi sorotan masyarakat tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai panggung aktualisasi generasi muda dalam melestarikan budaya dan mempromosikan pariwisata daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan pesan mendalam kepada seluruh finalis. Ia menegaskan bahwa Grand Final Jaka Rara bukan sekadar kompetisi untuk memperebutkan selempang kehormatan, tetapi lebih dari itu, merupakan proses pembelajaran dan pengenalan jati diri. 

“Ini tentang proses mengenal diri, menggali potensi, serta membangun kesadaran bahwa menjadi bagian dari Kota Cirebon berarti ikut menjaga warisan, menyebarkan nilai-nilai baik, dan membawa harum nama Kota Cirebon,” ucapnya.

Ia juga mengapresiasi semangat dan visi para peserta, yang menurutnya telah menunjukkan bahwa generasi muda Kota Cirebon tidak hanya cakap berbicara di atas panggung, tapi juga memiliki komitmen terhadap pengembangan budaya dan pariwisata. 

"Pembangunan tidak bisa hanya diukur dari infrastruktur dan angka statistik. Kita butuh fondasi lain yang lebih halus, tapi justru lebih menentukan, yaitu karakter, identitas, dan rasa memiliki terhadap kota ini,” imbuhnya.

Wali Kota menambahkan bahwa acara ini seharusnya tidak dipandang sebagai seremonial semata. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjadikan ajang seperti Jaka Rara sebagai ruang kolaborasi antar generasi dan elemen masyarakat. 

“Membangun kota tak cukup hanya oleh pemerintah, tapi harus berjalan bersama masyarakat, komunitas, termasuk generasi muda,” lanjutnya.

Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan ruang-ruang kreatif, program pengembangan pemuda, serta dukungan nyata terhadap sektor budaya dan pariwisata. 

Tak lupa, Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, juri, pelatih, mentor, dan semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini. 

"Terima kasih atas dedikasi dan kecintaan terhadap kota ini. Selamat kepada para finalis, semuanya adalah cermin harapan. Jadikan perjalanan ini sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih berarti," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, menyampaikan bahwa gelaran Grand Final ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang kontribusi nyata terhadap sektor ekonomi kreatif. 

“Ini adalah ajang kreativitas di mana kita membutuhkan keterlibatan anak-anak muda untuk menjadi duta budaya dan pariwisata,” ujarnya.

Agus juga menyoroti pentingnya sinergi antara kreativitas dan seni dalam ajang ini. Menurutnya, perpaduan antara seni kolosal dan sentuhan modern menciptakan daya tarik tersendiri. 

Ia optimistis, jika kolaborasi terus berjalan, Kota Cirebon bisa bersaing di level nasional bahkan internasional dalam bidang budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif. “Selama kita bisa berkolaborasi, kita bisa mengangkat Cirebon ke level yang lebih tinggi,” pungkasnya. (Ara)

Read More