This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Kamis, 14 Oktober 2021
Fakultas Syari'ah UIN Maulana Hasanudin Banten Jalin Kerjasama Tiga Bidang dengan Fakultas Syari'ah IAIN Cirebon
Reses Masa Persidangan III Tahun 2021, Ketua DPRD Affiati Temui Warga di Dua RW
CIREBON - Ada yang menarik pada kegiatan reses yang dilakukan pihak DPRD Kota Cirebon saat bertemu masyarakat di sejumlah tempat. Seperti reses yang dilakukan Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati SPd, yang menggelar Reses Masa Persidangan III tahun 2021.
Reses tersebut berlangsung di dua RW sekaligus, yakni RW 04 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi dan RW 03 Jagasatru, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Kamis (14/10).
Di tengah masa pandemi Covid-19 ini, pelaksanaan reses tidak lagi mengumpulkan konstituen di satu tempat karena bisa berpotensi penularan Covid-19, tetapi dengan mendatangi ke rumah warga secara door to door.
Dikatakan Affiati, kegiatan reses kali ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung konstituen dari rumah ke rumah, sehingga meminimalkan kontak langsung dengan banyak warga.
“Semua anggota DPRD yang melakukan reses wajib memakai masker dan alat pelindung lainnya dan warga yang dikunjungi anggota dewan harus memakai masker,” kata Affiati.
Hal ini, lanjut Affiati, untuk mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.
Masih kata Affiati, dengan mendatangi langsung ke warga, dirinya mendapat keuntungan yang lebih banyak karena bisa lebih dekat dan bisa berkomunikasi langsung dengan konstituen.
“Biasanya warga kalau berkumpul di tengah masa yang banyak suka enggan menyampaikan keluhan serta aspirasinya. Tetapi dengan mengunjungi langsung, banyak warga yang menyampaikan keluhan serta aspirasi dengan bebas dan tanpa malu-malu,” ungkapnya.
Kegiatan reses ini dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri setiap gang di RW 04 Kelurahan Drajat, dan RW 03 Jagasatru. Setiap bertemu warga, Affiati selalu bertanya tentang kesehatan dan memperkenalkan dirinya serta maksud dan tujuan kunjungannya.
Kunjungan tersebut disambut baik konstituen, bahkan beberapa warga merasa terharu karena mereka masih diingat di tengah kesibukan Affiati sebagai Ketua DPRD.
Dalam kesempatan itu, Affiati tak lelahnya menyampaikan dan meningkatkan pentingnya menjaga kesehatan di tengah mewabahnya Covid-19.
Hasil reses tersebut, Affiati mencatat sejumlah aspirasi warga yang akan menjadi pokok pikiran (Pokir) yang akan diperjuangkan di parlemen. Sebagian besar permasalahan warga, kata Affiati, terkait masalah infrastruktur, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan permodalan.
“Saya berharap pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga pokir dapat terealisasi, tidak seperti saat ini dimana banyak pokir yang terkena refocusing,” pungkasnya. (Nur)
Wakil Bupati Cirebon Ajak Semua Elemen Masyarakat Berantas Narkoba
FOKUS CIREBON - Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si menghadiri acara Pemusnahan Barang Bukti Miras dan Narkoba dalam rangka Cipta Kondisi Menjelang Pemilihan Kuwu di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, di Desa Surakarta Kecamatan Suraneggala Kabupaten Cirebon, Kamis (14/10/2021).
Wabup Ayu mengatakan, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah Kabupaten Cirebon.
"Mari bersama-sama berantas narkoba sampai akar-akarnya, karena narkoba akan merusak generasi muda kita," kata Ayu.
Ayu menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan stakeholder berupaya melakukan pembinaan kepada generasi muda.
"Kami melakukan pembinaan kepada masyarakat, anak sekolah, mahasiswa terkait bahaya narkoba. Kita ketahui bahwa di era globalisasi ini begitu besarnya pengaruh keterbukaan informasi yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap generasi muda," ujarnya.
Selain itu, kata Ayu, pihaknya akan melakukan penanganan secara holistik dan terintegrasi. Bahkan, BNK sebagai leading sektor dalam penanganan narkotika terus melakukan pencegahan serta pemberantasan.
"Walaupun BNK merupakan leading sektor penanganan. Tetapi ini juga merupakan tugas kita semua dari mulai tingkatan RT, RW, desa, kecamatan serta Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan pembinaan jangan sampai generasi muda kita terjerumus narkoba," kata Ayu.
Ayu mengungkapkan, generasi muda merupakan penerus dalam pemerintahan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Sehingga jangan sampai generasi muda terjerumus narkoba dan miras.
"Nantinya kepemimpinan Kabupaten Cirebon berada di tangan generasi muda. Ini merupakan tugas bersama bahwa kita mempunyai generasi yang tidak terkena narkoba dan miras," tambah Ayu.
Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota, AKBP M. Fahri Anggia Natua Siregar, S.H., S.l.K., M.H mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam penanganan peredaran narkoba dan miras.
"Hari ini ada beberapa barang bukti yang kami musnahkan, di antaranya 10.250 botol miras. Narkotika jenis sabu sebanyak 1.03 gram, narkotika jenis tembakau sintetis atau gorila 79.7 gram, ganja 118.12598 gram serta obat-obat farmasi tanpa izin edar 327.822 butir," katanya.
Fahri menjelaskan, kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba dan miras ini juga bertujuan untuk mewujudkan cipta kondisi menjelang pemilihan kuwu (pilwu).
"Kami tidak hanya melakukan tindakan preemptif tetapi juga tindakan preventif serta melakukan represif untuk pengamanan menjelang pilwu agar wilayah yang sedang melakukan pilwu menjadi aman tanpa gangguan," ujarnya. (Bamb)
Soroti Anggaran di DPRKP, Komisi II DPRD Kota Cirebon Dinas Perumahan Rakyat Prioritaskan Program Rutilahu
CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) di ruang rapat DPRD, Rabu (14/10).
Rapat membahas program rumah tidak layak huni (rutilahu) yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 pada tahun ini.
Saat rapat berlangsung, Komisi II DPRD menyoroti prioritas anggaran DPRKP tahun 2021 yang tidak seimbang antara program prasarana sarana dan utilitas (PSU) dan rutilahu. Padahal, program rutilahu merupakan kebijakan prioritas untuk membantu masyarakat agar mendapat tempat tinggal yang layak huni.
Ketua Komisi II DPRD, Ir H Watid Syahriar MBA mengatakan, saat ini program rutilahu di Kota Cirebon masih mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Tahun ini, Kota Cirebon hanya mendapat bantuan perbaikan rumah 300 unit dari provinsi dan 100 unit rumah dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR.
Namun demikian, dari data yang dianalisis DPRKP tercatat sebanyak 4.892 rumah warga di Kota Cirebon yang perlu mendapat bantuan program rutilahu. Kondisi itu sangat timpang melihat kemampuan bantuan dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun pemerintah daerah.
“Kendalanya di daerah belum ada payung hukum untuk program rutilahu dari Pemda. Kalau perlu, kami siap buatkan perdanya. Karena ini menyangkut program prioritas masyarakat. Agar mereka mendapat tempat tinggal layak,” ujar Watid usai memimpin jalannya rapat.
Kendati belum ada regulasi daerah perihal rutilahu, Pemkot Cirebon sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta di tahun 2021. Nilai itu dirasakan masih sangat kecil jika dilihat dari jumlah keseluruhan anggaran untuk PSU di DPRKP sebesar Rp13,9 miliar.
“Kami di Komisi II ingin ada semacam kebersamaan dalam menyikap masalahi kelayakan hunian ini. Saya sendiri sebagai anggota DPRD, lebih memilih program rutilahu dulu diprioritaskan, ketimbang pembuatan taman,” tegas Watid.
Sementara itu, Kepala DPRKP, Ir Agung Sediono MSi memastikan untuk program rutilahu mulai kembali berjalan pada Oktober ini. Proses penerimaan program ini sudah terdata oleh DPRKP, sehingga runah warga yang hanya benar-benar tidak layak huni saja yang akan menerima bantuan.
Dia pun juga memastikan bahwa program rutilahu dari pusat dan provinsi ini mulai akan dieksekusi pada awal tahun 2021. Penerima bantuan tidak menerima uang secara tunai. Melainkan hanya menerima material bangunan berikut dengan biaya upah tukang.
“Saya pastikan yang sudah dapat, tidak akan dapat lagi. Satu nama satu unit rumah. Artinya, jika sudah mendapat bantuan, maka sudah otomatis sudah masuk daftar penerima program rutilahu,” katanya. (din)
Korcam KKN GM dorong Deklarasi RW Gemmar Mengaji
FOKUS CIREBON - Lokakarya KKN GM (Gemmar/Gerakan Masyarakat Magrib) Mengaji Tingkat Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon baru saja digelar, tepatnya Kamis, 14 Oktober 2021 bertempat di Aula Kecamatan setempat.










