Pemuda Harus Ikut Menjadi Penggerak Pemulihan Ekonomi

KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag bersama unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon dan sejumlah OPD mengikuti Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 secara virtual di Ruang Nyimas Gandasari Kantor Setda, Kamis (28/10/2021). 

Ketua Panitia Nasional Sumpah Pemuda yang merupakan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021 kali ini mengambil tema “Bersatu, Bangkit dan tumbuh”. 

Menurutnya, tema tersebut diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda."Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa.

Tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh ini sesungguhnya diperuntukan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi pemuda menjadi penting karena di tangan pemuda lah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," katanya. 

Ia menjelaskan, tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia, memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. 

"Untuk itu momentum Hari Sumpah Pemuda yang kita peringati hari ini, harus mampu menjadi perekat persatuan kita sebagai bangsa untuk bersama-sama bangkit melawan pandemi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh melalui kewirausahaan pemuda," katanya.

Selain itu, kata, Asrorun, Seiring dengan komitemen pemerintah melalui arahan menteri pemuda dan olahraga, bahwa para pemuda sekarang harus ikut fokus pada kondisi pemulihan dan bangkitkan ekonomi di masa Pandemi Covid-19. 

"Sekarang pemuda harus ikut dan pemuda sebagai pengerak pemulihan ekonomi, " katanya. 

"Dalam upaya membangkitkan ekonomi pemuda, juga percepatan pemulihan situasi ekonomi nasional menyongsong Indonesia maju, pemerintah terus mendorong tumbuhnya wirausaha baru, wirausaha muda, baik dalam hal penumbuhan minat, pemberian bantuan wirausaha, termasuk wirausaha berbasis perguruan tinggi dan pesantren, sampai pada apresiasi wirausaha berprestasi," tambahnya. (din)

Read More

Jabar Juara Umum PON XX Papua, Gubernur Apresiasi dan Berikan Penghargaan

KABUPATEN CIREBON - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan  penghargaan kepada Kontingen Paralympic Tokyo 2021dan PON XX Papua serta Pengukuhan dan Pelepasan Kontingen Jawa Barat pada Peparnas XVI 2021 Papua secara virtual, Rabu (27/10/2021). 

Penyerahan tersebut langsung diberikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan disaksikan langsung secara virtual kepala daerah kota/kabupaten se-Jabar. 

Tampak hadir secara virtual, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si, Asisten Pemerintahan, Asdullah Anwar di Command Center Kantor Setda Kabupaten Cirebon. 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya mengapresiasi kerja keras para atlet dan oficial yang sudah memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat pada PON XX Papua. 

Menurutnya, capaian prestasi ini harus mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

"Kami sangat bangga pada para Kontingen Jabar yang sudah membawa Jabar menjadi Juara Umum PON XX Papua," kata Kang Emil. 

Kang Emil juga meminta maaf kepada para Kontingen Jawa Barat yang sudah berprestasi dan belum sepenuhnya mendapatkan bonus. 

"Hari ini kami memberikan Bonus kepada para atlet yang berprestasi baik Paralympic Tokyo 2021, PON XX Papua akan tetapi kami hanya baru bisa memberikan setengahnya, dan setengahnya akan diberikan di tahun 2022 mendatang," katanya. 

Ia menjelaskan, pemberitahuan bonus tersebut terkendala dengan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengeluarkan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. 

"Kami Pemprov Jabar sudah habis Rp 5 triliun untuk penanganan Covid-19.  Tetapi kami juga tetap akan memberikan bonus kepada para atlet yang berprestasi walaupun dibayar dua tahap," kata Kang Emil. 

Kang Emil mengatakan, sebutan Jabar Juara bukannya isapan jempol semata. Pasalnya, Jabar mempunyai banyak prestasi pada olahraga maupun lainnya. 

"Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) kita juara, Pekan Olahraga Pesantren level santri kita juara nasional, di level PNS, korpri kita juara nasional termasuk Pepernas 2016 kita juara nasional yang terakhir minggu lalu juara olahraga tradisional. Sehingga kata Jabar Juara memang patut kita raih, dan kami juga bisa membuktikan Jabar tidak jago kandang," katanya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Engkus Sutisna mengatakan, sebagaimana kita ketahui Kontingen Jabar berhasil menyabet Juara Umum pada PON XX Papua. Artinya, Jawa Barat telah membuktikan bahwa Jabar tidak jago kandang. 

"Pada gelaran PON XX Papua 2021 kontingen Jabar telah berhasil menjadi juara umum  dengan raihan, 133 mendali emas, 105 perak, 119 mendali perunggu. Hasil ini patut kita syukuri bersama karena membutuhkan  perjuangan yang keras dan tidak mudah untuk mendapatkan capaian tersebut, " kata Engkus.

Engkus mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyediakan anggaran untuk bonus para atlet yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. 

"Sebagai bentuk apresiasi kepada atlet Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 140 miliar lebih, penyaluran dilakukan 2 tahap, yang pertama melalui APBD perubahan tahun anggaran 2021 dan sisanya pada  APBD murni anggaran 2022," ujarnya.

Atas capaian tersebut, Engkus menambahkan, ini semua tidak luput dari perhatian Gubernur Jawa Barat terhadap pembinaan olahraga di Jabar. 

"Ini juga berkat kolaborasi semua pihak yang mengantarkan kontingen Jabar Juara Umum pada PON XX Papua tahun 2022," katanya.  (din)

Read More

Bupati Cirebon Minta Semua Jaga Kondusivitas Daerah di Pilwu Serentak 2021

Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag

KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag memimpin Deklarasi Damai Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak 2021 di Ruang Nyimas Gandasari, Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Rabu (27/10/2021).

Imron mengatakan, pilwu serentak bakal digelar di 135 desa pada 21 November mendatang. Seluruh calon kuwu, dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan menawarkan program inovatif, kreatif, serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Menurut Imron, calon kuwu bisa menarik simpati pemilih sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

"Dari deklarasi ini saya minta, semua calon kuwu agar menghindari cara-cara tidak terpuji dan tercela untuk meraih suara dari masyarakat yang bisa mencederai demokrasi," kata Bupati Imron.

"Saya ingin deklarasi ini bukan seremonial semata, namun merupakan komitmen seluruh elemen dalam menjaga kondusivitas daerah, sehingga tidak terjadi resistensi atau gesekan di masyarakat," sambungnya.

Pelaksanaan pilwu serentak tahun ini, kata Imron, berbeda dengan periode sebelumnya lantaran adanya pandemi Covid-19. Pihaknya meminta agar pada pelaksanaan nanti, tetap mematuhi protokol kesehatan.

Nantinya, di setiap tempat pemungutan suara (TPS), wajib menyediakan tempat cuci tangan, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan tetap mengenakan masker.

"Diharapkan, protokol kesehatan tetap terjaga di seluruh tahapan pilwu serentak. Ini sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19," ujar Imron.

Pilwu akan diselenggarakan di 135 desa yang tersebar di 38 kecamatan. Sebanyak 23 desa berada di wilayah hukum Polres Kota Cirebon dan 112 di Polresta Cirebon.

Sementara, kecamatan yang tidak menyelenggarakan pilwu serentak adalah Astanajapura dan Pabedilan. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Tetapkan Delapan Prioritas Pembangunan untuk Tahun 2022

KABUPATEN CIREBON - DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Cirebon terhadap Pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD setempat, Selasa (26/10/2021). 

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih saat membacakan Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2022, mengatakan, bahwa penyampaian hantaran nota keuangan disampaikan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD. 

Menurutnya, untuk memenuhi ketentuan tersebut pihaknya telah menyampaikan rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022 pada saat hantaran nota keuangan RAPBD dihantarkan pada tanggal 18 Oktober 2021 yang lalu. 

"Bahwa didasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2021 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 ditunjukkan dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan ekonomi yang inklusif berkeadilan dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan SDM," kata Wabup Ayu. 

Ayu menjelaskan, berdasarkan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 8 prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon untuk Tahun 2022. 

"Yang pertama meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dasar, serta  perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan kesehatan baik yang bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat," katanya. 

Menurut Wabup Ayu, ada juga untuk peningkatan pelayanan dasar kelancaran kegiatan ekonomi daerah perbatasan dan rawan bencana. Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian industri perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial. 

Selain itu, kata Ayu, ada perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan. 

"Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Serta yang terakhir  reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima," katanya. 

Ayu menambahkan, dalam perumusan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022. 

Adapun Proporsi Alokasi Anggaran Yang Dirumuskan dalam R-APBD Tahun Anggaran 2022 adalah "Pada pelayanan umum sebesar 31,77 persen, ketertiban dan ketentraman sebesar 1,49 persen, ekonomi sebesar 5,32 persen, lingkungan hidup sebesar 6,27 persen, perumahan dan fasilitas umum sebesar 1,55 persen, kesehatan sebesar 22,5 persen, pariwisata sebesar 0,36 persen, pendidikan sebesar 29,85 persen dan perlindungan sosial sebesar 0,87 persen, melalui tema pembangunan tersebut pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2022 diharapkan  dapat mencapai 4,61 persen," katanya. 

Ayu mengatakan, untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 2,7 sampai 3,5 persen inflasi. 

"Dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa menekan laju inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan pada angka 11,04 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran angka 10,7 persen," katanya. (din)

Read More

Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Dorong Peran Pemda dalam Mendukung Program JKN

KABUPATEN CIREBON - Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. Rahmat Sutrisno, M.Si mengikuti acara Evaluasi dan Advokasi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dengan Kemendagri secara Virtual di Ruang Rapat Bappelitbangda, Selasa (26/10/2021).

Dalam kegiatan tersebut, Sekda didampingi Kepala DPMD, Erus Rusmana, Kepala Bappelitbangda, Suhartono, S.Sos, Kepala Bappenda, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Arjawinangun dan Wakil Direktur RSUD Waled.

Hadir secara Virtual dalam acara tersebut, Asisten Deputi Bidang Manajemen Iuran Peserta Penerima Upah BPJS Kesehatan, Rokhimah Hayati, Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Pemprov Jawa Barat, Hj Raden Dewi Sartika. 

Dalam paparannnya, Asisten Deputi Bidang Manajemen Iuran Peserta Penerima Upah BPJS Kesehatan, Rokhimah Hayati mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada kementerian, lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah melaksanakan kewajiban penganggaran dan pendaftaran JKN. 

Menurutnya, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mendorong peran pemda dalam mendukung program JKN sebagai program prioritas nasional. 

"Kami mengajak semua untuk kembali berkomitmen dalam kolaborasi untuk  mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera," katanya. 

Hayati berharap, dengan berbekal pengetahun dan informasi yang didapat, semua bisa memastikan penduduk di wilayahnya sudah terdaftar pada peserta aktif JKN.

"Kami memastiakn semua pekerja baik penerimah upah maupun bukan penerima upah termasuk pekerja Non ASN terdaftar secara aktif pada program JKN dan memastikan perndaftaran perencanaan anggaran dan pembayaran sebagai peserta aktif JKN sebagaimana diatur dalam Peraturam Mendargri Nomer 119 Tahun 2019," katanya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Hukum, dan Kesejahteraan Pemprov Jawa Barat, Hj. Raden Dewi Sartika mengatakan, dibutuhkan peran aktif semua pihak untuk menyukseskan program JKN. 

"Dalam menyukseskan program JKN semua pihak baik dari BPJS Kesehatan maupun pemerintah daerah harus berperan aktif di mana masih mempunyai peran mulai dari pendataan sasaran, jenis keanggotaan mulai dari PBI sampai dengan mandiri, penganggaran, pembayaran yang pembagian perannya mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota kemudian kebijakan dan program pelayanan kesehatan di lapangan," katanya. 

Dewi menjelaskan, data Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sampai bulan Oktober 2021 tercatat sebagai peserta JKN sebanyak 78.81 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat 47 juta jiwa lebih. 

"Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jabar sesuai dengan amanat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 telah menganggarkan kontribusi PBI pada Anggaran Perubahan 2021 untuk 16.966.876 jiwa selama satu tahun, sampai 12 bulan sesuai kapasitas Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Jabar," katanya. (din)

Read More