Pelantikan Pengurus PMI Tingkat Kecamatan, Ini Yang Disampaikan Bupati Imron

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Imron menghadiri pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) tingkat kecamatan se-Kabupaten Cirebon di ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon.

Imron mengapresiasi atas pelantikan pengurus PMI kecamatan di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada Rabu (30/4/2025).

PMI merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam misi kemanusiaan. Imron menjelaskan, pelantikan pengurus merupakan momentum penguatan komitmen dan tekad PMI untuk mendedikasikan.

“Penguatan komitmen ini dalam wujud visi dan misi, program dan kegiatan organisasi, terutama dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan pelayanan masyarakat,” kata Imron.

Orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu mendoakan agar pengurus yang telah dilantik bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang diemban. Imron juga berterima kasih atas dedikasi dan kinerja PMI Kabupaten Cirebon.

“Keberhasilan dalam kegiatan donor darah, kegiatan bulan dana, kegiatan penanggulangan bencana, serta pelayanan kemanusiaan lainnya,” ucap Imron.

Ia pun berpesan agar pengurus PMI, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan wajib memahami peran, tugas, serta kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Kemudian, pengurus PMI di tingkat kecamatan mampu meningkatkan koordinasi dan kerja samanya dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.

“Kami berharap, PMI Provinsi Jabar lebih memberikan dukungan kepada PMI Kabupaten Cirebon dalam rangka memperlancar mobilitas tugas kemanusiaan,” ucapnya.

Imron juga mengimbau, agar camat yang juga sekaligus sebagai pelindung PMI tingkat kecamatan wajib mengalokasikan target untuk kegiatan bulan dana kepada para kuwu.

Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk pelaksanaan bulan dana 2025.

Sementara itu, Ketua PMI Jabar, Yossi Irianto mengatakan, substansi dari pelantikan adalah tentang pemberian pengetahuan nilai-nilai PMI.

“Sejak lahirnya Undang-Undang (UU) PMI, tentu posisinya menjadi berbeda, walaupun bergerak dalam kegiatan kemanusiaan. Maksud kita adalah agar tidak melenceng (sesuai dengan amanat UU),” ucap Yossi.

Lebih lanjut, Yossi mengatakan, pengurus harus saling menguatkan, karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah.

Ia menyebut, PMI memiliki tujuan yang berbeda saat kondisi perang atau tidak, atau seperti saat ini.

“Kalau saat perang kita fokus membantu korban. Dalam kondisi tidak perang, bantu pemerintah daerah dalam bidang kemanusiaan dan kesehatan, termasuk respons kebencanaan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Sri Heviyana, bersyukur bisa melaksanakan pelantikan pengurus PMI tingkat kecamatan. Heviyana mengaku, pengurus sejatinya sudah terbentuk sejak tiga bulan lalu.

“Kami adalah mitra kerja pemerintah daerah. Dan, PMI Kabupaten Cirebon ingin membantu meningkatkan IPM, baik pendidikan dan SDM-nya,” tuturnya. (Ara)

Read More

Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, Komitmen Pemkot Cirebon untuk Pelayanan Publik

CIREBON - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo memimpin apel pagi dalam rangka penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja di halaman Balai Kota, Rabu (30/4/2025).

Hadir Wakil Wali Kota, Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, para asisten dan staf ahli, serta kepala perangkat daerah Kota Cirebon.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau formalitas administratif semata. Menurutnya, dokumen yang ditandatangani adalah simbol dari komitmen moral dan profesional para pemimpin perangkat daerah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Yang sebenarnya ditandatangani hari ini adalah kesediaan kita untuk memberikan segenap kemampuan dalam pelayanan publik. Ini bukan soal tanda tangan di atas kertas, tapi soal komitmen yang lahir dari hati,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Pakta Integritas mencerminkan nilai moral dan etika jabatan, sementara Perjanjian Kinerja adalah rencana nyata yang dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.

“Dua hal ini ibarat dua sisi dari satu mata uang, satu bicara soal karakter, satu lagi soal kompetensi. Dan keduanya mutlak dimiliki oleh kepala perangkat daerah,” tambahnya.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa perangkat daerah tidak boleh hanya dilihat sebagai unit administratif. Ia ingin setiap kepala dinas tampil sebagai lokomotif penggerak pembangunan yang selaras dengan visi kota Cirebon, yaitu Setara Berkelanjutan.

“Tahun ini kita menghadapi tantangan berat, mulai dari percepatan pelayanan, efisiensi anggaran, transparansi, sampai adaptasi terhadap dunia digital yang bergerak cepat,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Wali Kota menekankan tiga hal utama sebagai fondasi kinerja. Pertama, integritas sebagai fondasi. Tanpa integritas, semua target kinerja akan rapuh. 

"Kepala perangkat daerah harus menjadi teladan bukan hanya dalam ketaatan aturan, tapi juga dalam keberanian mengambil keputusan yang benar, meski tidak populer," tuturnya.

Kedua, kinerja harus berdampak. Wali Kota mendorong agar setiap program yang dibuat harus benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat. "Tidak boleh ada program yang hanya bagus di laporan tapi tak terasa di lapangan," lanjutnya.

Ketiga, kolaborasi dan akuntabilitas. Wali Kota menyerukan pentingnya komunikasi antar dinas, pemanfaatan teknologi, serta budaya saling mengawasi demi menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

“Saya percaya, tidak ada organisasi hebat tanpa kepemimpinan yang tangguh di dalamnya. Dan saya berdiri di hadapan para pemimpin satuan kerja yang saya yakin mampu menjawab tantangan ini,” ucapnya optimis.

Di akhir sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa penandatanganan ini adalah awal dari sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjutinya dengan evaluasi internal dan aksi nyata.

“Kalau masih ada yang menganggap kinerja hanya urusan administratif, maka kita salah arah. Kita bukan sekadar manajer birokrasi, tapi juga arsitek perubahan. Rakyat hanya akan mengingat satu hal, apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh atau hanya sekadar menjabat,” tutupnya. (din)

Read More

Bupati Imron Serahkan SK CPNS dan Teken Komitmen Manajemen Talenta

 

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Imron, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024 kepada 56 orang CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Penyerahan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan komitmen penerapan manajemen talenta di Hotel Apita Cirebon, Selasa (29/4/2025).

Imron dalam sambutannya, mengucapkan selamat kepada para CPNS yang telah resmi diangkat. Ia berharap para aparatur baru ini dapat melaksanakan tugas dengan dedikasi dan menjadi agen perubahan di lingkungan kerja dan masyarakat.

“Kami berharap, anda semua bekerja dengan baik dan menjadi contoh. Jadilah agen perubahan untuk memajukan Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Imron menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Menurut dia, pegawai negeri harus menunjukkan kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ia juga menyampaikan, bahwa pemerintah daerah tengah mendorong penerapan manajemen talenta dalam sistem kepegawaian. Sistem ini disebut akan menjadi dasar dalam pengangkatan jabatan di lingkungan birokrasi.

“Pengangkatan jabatan nanti berdasarkan kemampuan dan penilaian kinerja, bukan lagi berdasarkan pendekatan pribadi. Tidak boleh ada kasak-kusuk ingin jabatan,” ujarnya.

Penerapan manajemen talenta, lanjut Imron, akan menciptakan birokrasi yang lebih sehat, transparan, dan profesional. Ia menyebut, sistem ini akan mengakhiri praktik-praktik yang tidak sesuai dalam proses promosi jabatan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menyatakan bahwa penyerahan SK ini merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi nasional CPNS yang telah dilaksanakan sesuai regulasi.

“Penyerahan SK ini memberikan legalitas dan kejelasan status kepada CPNS yang telah lulus. Ini juga menjadi awal pembekalan tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur sipil negara,” kata Hendra.

Ia menambahkan, komitmen penerapan manajemen talenta menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, khususnya dalam pembinaan karir ASN yang berbasis pada kompetensi dan kinerja.

“Penerapan sistem ini diharapkan menciptakan birokrasi yang dinamis, efektif, dan inovatif. Ini adalah langkah strategis untuk pengelolaan SDM aparatur yang lebih baik,” ujarnya.

Wakil Kepala Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Haryono Dwi Putranto, yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Pemkab Cirebon atas percepatan proses pengangkatan CPNS.

“Pak Bupati sudah mengambil kebijakan cepat dalam menyerahkan SK CPNS. Bahkan di instansi pusat banyak yang belum melakukannya. Di Jawa Barat, ini menjadi yang ke-12 tercepat,” kata Haryono.

Ia juga mendukung penuh langkah Bupati Cirebon dalam menerapkan manajemen talenta sebagai dasar dalam promosi jabatan. Menurutnya, sistem ini akan menghapus praktik tawar-menawar jabatan yang selama ini kerap terjadi.

“Dengan sistem ini, kepala daerah bisa lebih objektif dalam menentukan siapa yang layak menduduki jabatan tertentu, berdasarkan talenta, bukan kedekatan,” kata dia. (di )

Read More

Komisi II DPRD Kota Cirebon Berikan Catatan Pada Laporan LKPj Walikota Tahun 2024

CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon memberi sejumlah catatan sebagai bahan rekomendasi pada laporan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun 2024. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II dengan tiga SKPD Kota Cirebon, Senin (28/4/2025) di ruang serbaguna DPRD.

Ketiganya yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), dan Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD).

Dalam keterangannya, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos MAP mengatakan bahwa masih ada sejumlah catatan untuk LKPj tahun 2024. Sehingga, perlu adanya percepatan penyelesaian agar tidak berlarut-larut.

Seperti masih perlunya upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon. Sebab, hingga saat ini jumlah PAD di Kota Cirebon masih belum maksimal.

“Pada tahun 2024, ada beberapa catatan untuk LKPj. Seperti, perlu adanya tindak lanjut peningkatan PAD, karena itu masih menjadi permasalahan hingga saat ini,” kata Handarujati.

Di tempat yang sama, Abdul Wahid Wadinih SSos menambahkan, masih terdapat kawasan kumuh yang perlu segera diatasi, meski keberadaanya sudah mulai berkurang.

Di samping itu, Komisi II juga merekomendasikan agar pemda Kota Cirebon dapat mengalokasikan anggaran untuk program rutilahu. Sebab, masih ada sebanyak 3000 penerima yang mendapat program rutilahu.

“Untuk DPRKP, salah satunya yaitu penanganan kawasan kumuh. Memang sekarang tinggal sedikit, tapi masih perlu diperhatikan penanganannya,” tambahnya.

Sementara itu, catatan untuk DPUTR, Komisi berharap agar penanganan masalah banjir dapat segera teratasi. Salah satu di antaranya yakni dengan segera menyelesaikan pembuatan kolam retensi, hingga menyediakan pompa air untuk titik rawan banjir.

Selain itu, pembebasan lahan parkiran Benda Kerep masih belum terselesaikan, padahal catatan ini sudah ada sejak LKPj tahun 2023.

“Tentu kami berharap, Pemkot Cirebon menjadikan catatan LKPj ini jadi pedoman, sebab ini menjadi permasalahan seirus di masing-masing SKPD. Sehingga, catatan pada LKPj ini dapat dijadikan rujukan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Hadir dalam rapat anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto SE MM MMtr, dan Tommy Sofianna SH.

Read More

Wakil Wali Kota Hadiri Rapat Koordinasi Gawe Rancage untuk Wujudkan Jawa Barat Istimewa

CIREBON - Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama para camat, lurah dan kepala perangkat daerah terkait hadir dalam Rapat Koordinasi "Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah" se-Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Pusdai Jawa Barat, Senin (28/4/2025).

 Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari berbagai kementerian, antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Rapat ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian Visi Jawa Barat Istimewa dan menguatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah. Selain itu, acara ini juga menjadi momentum penting dengan digelarnya Deklarasi Jawa Barat Istimewa yang bertujuan untuk mewujudkan berbagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah Deklarasi Jawa Barat Istimewa, yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta para Bupati/Walikota se-Jawa Barat, Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah. Dalam deklarasi ini, para pemimpin daerah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat di desa dan kelurahan. 

Program ini mencakup lima poin utama. Pertama, desa dan kelurahan tidak ada kematian ibu, kematian bayi dan kematian ibu melahirkan, serta zero new stunting (tidak ada stunting baru). Kedua, desa dan kelurahan bebas dari kemiskinan ekstrim, serta turut mensukseskan Sekolah Rakyat. 

Ketiga, desa dan kelurahan yang bebas sampah dan lingkungannya lestari. Keempat, desa dan kelurahan Mandiri, bebas rentenir (bank emok), serta memiliki Koperasi Merah Putih. Kelima, desa dan kelurahan yang sukses dalam pembangunan Keluarga Berencana.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kesempatan tersebut memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya program Jawa Barat Istimewa. 

"Jika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah besar di Indonesia, kita harus mulai dari Jawa Barat. Kemiskinan, stunting, kematian ibu dan anak, serta sampah adalah masalah yang harus diselesaikan di sini. Karena Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, merupakan pintu gerbang bagi solusi Indonesia," ujar Dedi.

Gubernur juga menekankan bahwa setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga penting untuk memiliki data yang akurat dan presisi terkait kondisi setiap desa. 

“Bantuan yang diberikan kepada desa harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang ada. Saya mengusulkan kepada kementerian untuk memperhatikan hal ini agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan desa,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Cirebon menegaskan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa. 

"Kami di Cirebon siap mendukung penuh program-program ini. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting agar setiap program yang dijalankan tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan di desa dan kelurahan," ujarnya.

Wakil Wali Kota juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan, serta mendorong semua sektor untuk turut serta dalam pencapaian tujuan bersama ini. (din)

Read More