Pengabdian Tak Bertepi, Wali Kota Serahkan SK Pensiun dan Penghargaan 22 ASN Purnabhakti

CIREBON -  Sebanyak 22 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon menerima Surat Keputusan Pensiun dan Tanda Penghargaan atas pengabdiannya, Rabu (9/7/2025). Penyerahan SK Pensiun dan Tanda Penghargaan tersebut langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo.

ASN yang memasuki masa purnabhakti terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 ini terdiri dari 8 orang pejabat struktural, 9 orang pejabat fungsional tertentu, dan 5 orang pejabat fungsional umum. Seluruhnya telah menuntaskan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas di berbagai lini pemerintahan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Cirebon menyampaikan apresiasi mendalam atas pengabdian para ASN tersebut. Ia menyebut masa pensiun bukanlah akhir dari kontribusi, melainkan babak baru dalam bentuk yang berbeda.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Cirebon, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu telah menjadi teladan bahwa menjadi ASN bukan semata-mata tentang rutinitas, tapi juga soal ketulusan mengemban amanah dan melayani masyarakat," ungkap Wali Kota.

Wali Kota melanjutkan, para ASN yang memasuki masa purna tugas telah menjadi bagian penting dari jalannya roda pemerintahan selama bertahun-tahun. Teladan tentang disiplin, loyalitas, dan integritas diharapkan dapat terus diteladani oleh generasi ASN yang masih aktif.

"Kami berharap nilai-nilai itu tidak ikut pensiun, tapi justru menjadi warisan moral bagi ASN muda. Karena di balik pembangunan yang berkelanjutan, tersimpan semangat mereka yang pernah menorehkan pengabdian dalam diam," tuturnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kota Cirebon tengah berfokus pada reformasi birokrasi dan penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur. 

Visi pembangunan Kota Cirebon yang Setara Berkelanjutan yakni Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Aman, dan Berkelanjutan hanya dapat tercapai dengan peran ASN yang kompeten dan berintegritas.

"Saya percaya, meski secara administratif masa tugas Bapak dan Ibu telah usai, semangat pengabdiannya akan tetap hidup, baik di lingkungan sosial, maupun dalam keluarga. Rumah besar Pemkot Cirebon ini akan selalu terbuka untuk silaturahmi dan berbagi pengalaman," tutup Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Sri Lakshmi Stanyawati, dalam laporannya menjelaskan bahwa para ASN yang pensiun telah berkontribusi besar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

"Sebanyak 22 orang ASN yang memasuki masa purnabhakti ini adalah pribadi-pribadi yang telah memberikan warna dalam dinamika birokrasi kita. Mereka datang dari berbagai jabatan, membawa pengalaman dan semangat yang tak ternilai," ujarnya.

Ia berharap, ke depan akan lahir lebih banyak ASN yang tak hanya cerdas secara teknis, tapi juga matang secara etika, seperti para pendahulunya yang kini menapaki masa pensiun.

Kini, langkah para ASN purnabhakti tak lagi terikat oleh jam kantor, tetapi tetap menyala dalam kenangan dan teladan. Purnabhakti bukan sekadar perpisahan, melainkan awal dari pengabdian yang berganti wajah, lebih tenang, namun tetap menginspirasi. (din)

Read More

Pemkab Cirebon Matangkan Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Trusmi

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mematangkan rencana rekayasa lalu lintas di kawasan wisata Trusmi sebagai bagian dari upaya penataan arus kendaraan dan aktivitas masyarakat yang kian padat di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari sidak yang dilakukan pemerintah daerah untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di kawasan Trusmi.

“Rekayasa lalu lintas ini adalah strategi untuk menjawab tantangan kemacetan dan kepadatan yang terjadi, khususnya di kawasan wisata, perdagangan, dan jalan sekolah,” kata pria yang akrab disapa Jigus ini dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Cirebon 2025 di Sutan Raja Hotel, Selasa (8/7/2025).

Pemkab Cirebon, kata Jigus, telah mulai menerapkan uji coba rekayasa lalu lintas di beberapa titik, termasuk Trusmi, yang mencakup sistem satu arah, pengaturan jam operasional kendaraan berat, serta penempatan petugas di jam sibuk.

Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah bersama para pedagang telah menyepakati penataan lokasi usaha. PKL kuliner sore hingga malam akan ditempatkan di Jalan KH Abbas, sementara pedagang buah dan sayur dipindahkan ke Pasar Pasalaran yang memiliki 100 kios kosong dan bisa digunakan secara gratis.

“Kami ingin memastikn langkah ini berpihak pada kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi mobilitas warga, tanpa merugikan pihak mana pun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah, menyampaikan bahwa skema rekayasa ini masih dalam tahap uji coba selama dua hingga tiga bulan sebelum ditetapkan sebagai regulasi tetap.

Menurut Hilman, manajemen lalu lintas merupakan cara paling efisien dalam penataan kawasan tanpa membutuhkan biaya besar seperti penataan fisik infrastruktur.

“Semua akan kami evaluasi, termasuk dampaknya terhadap pedagang dan pengguna jalan. Ini bukan relokasi, tapi penggeseran lokasi agar tetap tertib dan berfungsi,” katanya.

Dishub Kabupaten Cirebon juga merancang skema transportasi wisata dengan membangun kantong parkir di kawasan Weru, memanfaatkan tanah tidak terpakai milik dinas yang saat ini dikuasai bangunan liar.

“Bus wisata nanti cukup parkir di sana, lalu wisatawan diantar ke pusat batik dengan andong atau kendaraan lokal yang disediakan pengusaha batik melalui CSR,” ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan rencana menjadikan Trusmi sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) yang bebas dari pedagang di trotoar dan bahu jalan.

Hilman memastikan pelaksanaan uji coba melibatkan unsur Satpol PP, TNI, dan Polri untuk menjaga ketertiban. Forum lalu lintas akan terus melakukan evaluasi setiap bulan.

“Kami ingin kawasan wisata Trusmi menjadi lebih rapi, aman, dan nyaman bagi semua pihak,” kata Hilman. (Hanin)

Read More

Wabup Jigus Buka Kejuaraan Karate Liga Pelajar Dispora Kabupaten Cirebon 2025

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, secara resmi membuka Kejuaraan Karate Liga Pelajar Dispora Kabupaten Cirebon 2025.

Kegiatan tersebut digelar di GOR Futsal Plumbon, Selasa (8/7/2025), dan diikuti sekitar 300 atlet dari berbagai sekolah di Kabupaten Cirebon.

Wakil Bupati Cirebon yang akrab disapa Jigus itu mengapresiasi terselenggaranya Kejuaraan Karate Liga Pelajar Dispora Kabupaten Cirebon 2025. Ia menyebut, ajang tersebut sebagai sarana untuk mencari bibit atlet karate berprestasi.

“Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) dan Dispora Kabupaten Cirebon yang sudah bisa menyelenggarakan acara ini,” ujar Jigus.

Ia berharap, melalui kompetisi ini para atlet muda dapat menjunjung tinggi nilai sportivitas serta memiliki semangat untuk terus berprestasi hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Jigus juga menyemangati para atlet yang berlaga untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

“Ke depan, mudah-mudahan para atlet bisa menjunjung sportivitas antara satu sama lainnya. Terutama terkait atlet, ini bisa mendapatkan bibit atlet yang unggul, terutama atlet karate yang ada di Kabupaten Cirebon, supaya bisa bertanding di jenjang yang lebih tinggi,” tambahnya.

Kejuaraan ini merupakan bagian dari program pembinaan olahraga pelajar yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan FORKI.

Kejuaraan bergengsi antarpelajar ini digelar sejak tanggal 7 Juli 2025, dan berakhir pada tanggal 9 Juli 2025. (Ara)

Read More

Pemkab Cirebon Turun Langsung Tertibkan Kawasan Wisata Trusmi

 

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung melakukan penertiban di kawasan wisata Trusmi, sebagai langkah awal menata kawasan tersebut agar lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi wisatawan.

Penertiban difokuskan pada keberadaan pedagang kaki lima (PKL), parkir liar, gelandangan, hingga anak-anak jalanan yang selama ini dianggap mengganggu kenyamanan dan estetika kawasan sentra batik tersebut.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemkab bersama unsur Forkopimda untuk menjadikan Trusmi sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Cirebon.

“Penertiban kami mulai dengan pendekatan persuasif kepada para pedagang dan warga. Kita ingin kawasan ini tertib tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk mencari nafkah,” kata pria yang akrab disapa Jigus ini, Senin (7/7/2025).

Ia menyebutkan, pemerintah daerah akan menyiapkan solusi jangka panjang, seperti relokasi pedagang ke lokasi yang lebih tertata serta pengaturan sistem parkir dan lalu lintas di sekitar kawasan.

Selain menata PKL, pemkab juga akan menertibkan parkir liar yang kerap menjadi sumber kemacetan, terutama saat akhir pekan. Penataan ini akan melibatkan perangkat daerah teknis serta aparat keamanan.

Ke depan, Pemkab Cirebon menargetkan kawasan Trusmi tidak hanya menjadi pusat belanja batik, tetapi juga sebagai kawasan wisata terpadu yang didukung sarana dan prasarana publik yang tertata.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, menegaskan bahwa penertiban dilakukan secara terpadu oleh jajaran Forkopimda dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, namun tegas terhadap pelanggaran ruang publik.

“Kami ingin badan jalan dikembalikan sesuai fungsinya. Karena kawasan Trusmi ini sudah menjadi ikon wisata, maka perlu ditata agar pengunjung merasa aman dan nyaman,” kata Sumarni.

Ia menambahkan, bahwa pelibatan Forkopimda penting untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sinergis, mulai dari pendekatan kepada masyarakat hingga pengawasan di lapangan.

Sumarni berharap, masyarakat ikut menjaga ketertiban dengan tidak menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan yang melanggar aturan, seperti berdagang di trotoar atau parkir sembarangan.

“Kalau Trusmi bersih dan rapi, bukan hanya wisatawan yang diuntungkan, tapi juga para pedagang sendiri. Karena citra yang baik akan mendatangkan lebih banyak pengunjung,” ujarnya. (Nisa)

Read More

Komisi III Dorong Sinergi Lintas Instansi Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak

CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama beberapa instansi terkait membahas penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Rapat berlangsung di Griya Sawala, Senin (7/7/2025) dengan menghadirkan KPAID Cirebon, Polres Cirebon Kota, DP3APPKB, Dinas Kesehatan, dan RSUD Gunung Jati.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPd menyampaikan keprihatinan adanya kasus kekerasan perempuan dan anak di wilayah Kota Cirebon. Ia menekankan pentingnya komunikasi efektif antarpihak agar upaya perlindungan bisa berjalan optimal.

“Dalam hal ini perlu ada komunikasi efektif, baik dari KPAID dengan pemerintah menyangkut kasus kekerasan anak dan perempuan, di Kota Cirebon sudah ada DP3APPKB di antaranya,” kata Yusuf usai rapat.

Yusuf juga mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menyediakan layanan gratis bagi korban kekerasan, termasuk layanan visum dan pendampingan psikologis melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RSUD Gunung Jati.

Menurutnya, Kota Cirebon telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui Perda Pelindungan Perempuan dan Perda Perlindungan Anak. Ia pun mendorong percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) agar layanan semakin terkoordinasi dan menjangkau lebih luas.

“Yang terpenting kita harus mampu memitigasi dan mendeteksi lebih awal terkait permasalahan anak dan perempuan. Maka, kolaborasi semua stakeholder dibutuhkan menangani ini semua,” ujarnya.

Kepala DP3APPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno AP MSi, menyatakan bahwa dari sisi regulasi, Kota Cirebon sudah memiliki perangkat hukum yang lengkap. Ia juga mencatat bahwa sinergi antar lembaga sudah cukup solid dalam penanganan kasus-kasus kekerasan.

“Secara regulasi sudah lengkap, perda pelindungan anak dan perempuan, perda kota layak anak. Tidak ada kendala berat, karena sinergi di Kota Cirebon sudah baik. Kita harus bangga punya PPT yang dikelola RSD Gunung Jati dan sudah menangani sekitar 1500 kasus kekerasan,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya mencatat sebanyak 34 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak Januari 2025.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr Siti Maria Listiawaty MM, menambahkan bahwa pihaknya bersama RSUD Gunung Jati terus memperkuat kolaborasi dengan DP3APPKB dalam memberikan layanan medis dan psikologis bagi korban.

Hingga saat ini PPT sudah menangani sebanyak 111 kasus sejak Januari 2025. Ia pun mendukung penuh langkah percepatan pembentukan UPT PPA untuk memperkuat layanan.

“Perlindungan perempuan dan anak sudah berjalan jauh-jauh hari, dan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) menjadi inovasi satu-satunya saat itu (2014) untuk perempuan dan anak,” katanya.

Hadir dalam rapat, Wakil Ketua Komisi III Sarifudin SH, Sekretaris Komisi III R Endah Arisyanasakanti SH, serta anggota Komisi III yaitu Leni Rosliani SIP, Stanis Klau, M Fahmi Mirza Ibrahim SE, dan Indra Kusumah Setiawan AMd. (Nur)

Read More