UIN Siber Cirebon Benchmarking ke UIN Ar-Raniry Banda Aceh: Perkuat Tata Kelola RPL dan Transformasi Digital PTKIN

 

BANDA ACEH — Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati (UIN SSN) Cirebon melakukan kegiatan benchmarking dan sharing session terkait tata kelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ke UIN Ar-Raniry Banda Aceh selama tiga hari, sejak 3–5 November 2025. 

Kegiatan ini menjadi langkah strategis kedua perguruan tinggi dalam memperkuat implementasi sistem RPL dan pembelajaran berbasis digital di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Kunjungan akademik ini dipimpin langsung oleh Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., dan disambut hangat oleh Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. di Gedung Rektorat kampus setempat. 

Kedua pimpinan perguruan tinggi sepakat bahwa kolaborasi semacam ini menjadi bagian penting dalam mempercepat transformasi tata kelola pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Dalam sambutannya, Prof. Mujiburrahman menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga PTKIN untuk memperkuat ekosistem akademik nasional.

“Kami merasa terhormat menjadi mitra sharing session UIN Cirebon. Ini bukan sekadar benchmarking, tetapi momentum memperkuat silaturahmi akademik dan berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan RPL,” ujarnya.

Ia menambahkan, UIN Ar-Raniry siap mendukung penguatan sistem RPL sebagai instrumen penting pengakuan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan.

“Sinergi antar-PTKIN adalah kunci kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui semangat Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri, kami berkomitmen menjadi mitra strategis dalam transfer pengetahuan dan peningkatan mutu perguruan tinggi Islam,” lanjutnya.

Sementara itu, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Cirebon, Prof. Aan Jaelani, menjelaskan bahwa benchmarking ini menjadi bagian dari komitmen universitas dalam memperkuat tata kelola akademik berbasis digital dan menyiapkan sistem RPL yang inklusif.

“Transformasi digital dalam pendidikan tinggi bukan hal mudah. Melalui RPL, kami berharap pengalaman belajar para guru dan praktisi pendidikan diakui, sehingga durasi studi mereka bisa lebih efisien dan proporsional,” jelasnya.

Prof. Aan juga menambahkan bahwa sistem RPL di UIN SSN Cirebon akan menjadi pilar penting dalam pengembangan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang fleksibel tanpa batas usia maupun waktu.

“RPL akan mendukung visi kami untuk menjadikan pendidikan Islam semakin terbuka, adaptif, dan inklusif bagi semua kalangan,” tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Cirebon, Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa universitas kini tengah membangun fondasi tata kelola data dan sistem akademik terintegrasi menuju konsep UIN Satu Data.

“Kami baru beberapa bulan menjalankan struktur kepemimpinan baru. Fokus kami adalah memperkuat sistem data, integrasi akademik, dan tata kelola kampus yang solid. Kunjungan ke UIN Ar-Raniry menjadi momentum penting untuk belajar langsung tentang implementasi RPL dan Research-Based Learning,” ujarnya.

Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti melalui pembentukan task force RPL UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Cirebon serta rencana kunjungan balasan dari UIN Ar-Raniry untuk pendampingan teknis. Kedua universitas juga sepakat menjajaki kerja sama lanjutan dalam bentuk joint research, pertukaran data akademik, kolaborasi publikasi ilmiah, dan pengembangan kurikulum RPL berbasis digital serta maqashid al-shariah.

Benchmarking ini menegaskan posisi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai pelopor transformasi digital PTKIN dan mitra strategis dalam pembangunan ekosistem pendidikan tinggi Islam yang kolaboratif, modern, dan berkelanjutan.

Read More

Kecamatan Karangwareng Kembangkan Website untuk Digitalisasi Arsip Vital

 

KABUPATEN CIREBON – Sekretaris Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, Riyanto, tengah mengembangkan inovasi digital bertajuk “Digitalisasi Arsip Vital Melalui Pengembangan Website Kecamatan”.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui digitalisasi arsip, Kecamatan Karangwareng berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang modern dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selama ini, sebagian arsip vital di lingkungan Kecamatan Karangwareng masih disimpan dalam bentuk fisik.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan, kehilangan, maupun kesulitan dalam pencarian dokumen. Karena itu, pengelolaan arsip secara digital menjadi kebutuhan yang mendesak.

Melalui website yang sedang dikembangkan, arsip-arsip penting seperti dokumen pemerintahan, data kependudukan, hingga surat keputusan akan disimpan secara digital.

Sistem ini memungkinkan pegawai mencari dan mengunduh dokumen dengan cepat, serta memberikan akses informasi yang lebih transparan kepada masyarakat.

Riyanto menjelaskan, pengembangan website ini tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan arsip, tetapi juga sebagai sarana pelayanan publik yang responsif.

“Dengan sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat dan akurat, sementara pegawai dapat bekerja dengan lebih efisien,” ungkapnya.

Inovasi ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan pemerintahan berbasis digital.

Transformasi digital di tingkat kecamatan diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Selain itu, program ini menjadi bagian dari komitmen reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Digitalisasi arsip vital menjadi salah satu upaya penting agar dokumen pemerintahan tersimpan dengan aman dan mudah diakses kapan saja.

“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik di Kecamatan Karangwareng dan menjadi contoh bagi kecamatan lain di Kabupaten Cirebon,” tuturnya.

Ia juga berharap dengan adanya inovasi ini dapat menunjukkan dedikasi untuk terus berinovasi dan mendukung terwujudnya birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (din)

 

Read More

Bupati Cirebon Tekankan Kolaborasi Multiheliks Hadapi Krisis Iklim: UIN Siber Cirebon dan Komunitas KARBON Dorong Aksi Nyata Melalui Edukasi Berbasis Komunitas

CIREBON — Upaya menghadapi tantangan perubahan iklim di Kabupaten Cirebon kini memasuki babak baru. Melalui kegiatan FGD bertema “Strategi Kolaborasi Hepta Helix untuk Edukasi Perubahan Iklim Berbasis Komunitas di Kabupaten Cirebon” LP2M UIN Siber Cirebon bersama Komunitas KARBON (Koalisi Rakyat Bersihkan Cirebon) menggagas langkah kolaboratif lintas sektor.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Astanajapura, Senin (3/11/2025), dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari Bupati Cirebon, Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag., perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda, BPBD, DPRD Kabupaten Cirebon, HIPMI, Camat Astanajapura, unsur media, akademisi, hingga tokoh masyarakat dan pemuda.

Dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon turut hadir Dr. Budi Manfaat, M.Si., Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan SDG’s, Dr. H. Sopidi, M.A., dan Wahyono, M.Pd.I., yang menjadi narasumber dalam sesi diskusi.

Bupati Imron: Krisis Iklim Adalah Kenyataan, Bukan Sekadar Isu Global

Dalam pidato kuncinya, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag., menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu global yang jauh, melainkan tantangan nyata yang kini dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Berbagai fenomena seperti rob, banjir, cuaca ekstrem, hingga gangguan pada sektor pertanian menjadi tanda jelas bahwa perubahan iklim sudah kita rasakan. Karena itu, kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat harus bersatu. Perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama,” ujar Bupati Imron.

Bupati menekankan bahwa arah pembangunan Cirebon ke depan akan berlandaskan prinsip pembangunan hijau yang berkelanjutan, menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

“Setiap kebijakan pembangunan harus memiliki kesadaran ekologis. Edukasi publik, kebijakan adaptif, dan partisipasi masyarakat harus menjadi bagian dari proses pembangunan Cirebon,” tegasnya.

Bupati Imron juga menyoroti pentingnya edukasi perubahan iklim sebagai upaya membangun kesadaran kolektif di masyarakat, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga komunitas desa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengapresiasi langkah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan Komunitas KARBON yang berinisiatif memulai gerakan edukasi berbasis komunitas melalui kolaborasi hepta helix.

“Saya mengapresiasi langkah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan KARBON yang telah memulai gerakan kolaboratif ini. Pemerintah daerah siap mendukung hasil diskusi dan rekomendasi yang muncul agar dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Bupati menegaskan bahwa semangat kolaborasi multiheliks — melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, media, komunitas, LSM, dan masyarakat — harus menjadi fondasi menghadapi krisis iklim di Cirebon.

“Cirebon harus menjadi contoh daerah yang tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan. Kita ingin membangun masa depan yang tangguh terhadap krisis iklim, tapi tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tutur Bupati.

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Dorong Peran Akademisi dalam Transformasi Lingkungan

Sementara itu, Dr. Budi Manfaat, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peran perguruan tinggi dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui riset, edukasi, dan pengabdian berbasis komunitas.

“UIN Siber Cirebon berkomitmen memperkuat literasi ekologi masyarakat dengan melibatkan multi pihak. FGD ini diharapkan melahirkan peta jalan kolaborasi yang konkret antara akademisi, pemerintah, komunitas, dan dunia usaha,” jelasnya.

Melalui FGD ini, peserta sepakat untuk membentuk jaringan kolaborasi edukasi iklim berbasis komunitas, serta menindaklanjuti hasil diskusi menjadi rekomendasi strategis bagi kebijakan daerah.

Bupati Imron menutup dengan pesan reflektif, “Kita tidak sedang berjuang untuk hari ini saja, tapi untuk masa depan anak-anak kita. Kolaborasi dan kesadaran bersama adalah kunci menuju Cirebon yang hijau, tangguh, dan lestari," pungkasnya.

Read More

Dua Dosen FITK UIN Siber Cirebon Raih Hibah Internasional Mora The Air Funds 2024

Melbourne, Australia, - Langkah inovatif kembali ditorehkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Tim penelitinya sukses meraih hibah prestisius Mora The Air Funds 2024, program riset kolaboratif antara Kementerian Agama RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

Melalui program ini, tim UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menggandeng Monash University, Melbourne, untuk mengembangkan platform digital pendidikan Islam bagi anak-anak diaspora Indonesia di luar negeri.(01/11).

Riset bertajuk “Digitalizing Islamic Teaching and Learning: Toward a Transformative Model for Migrant Children’s Education” ini dipimpin oleh Dr. Atikah Syamsi bersama Dr. Maulidya Ulfah, Ema Wilianti Dewi, Deni Hadiana (BRIN), dan Ayu Luhanarky dari Monash University. Penelitian berlangsung di Melbourne mulai 21–28 Oktober 2025 dengan fokus menciptakan model pembelajaran Islam yang relevan dengan kehidupan anak-anak Indonesia di negara maju, khususnya Australia, melalui pendekatan digital, interaktif, dan kontekstual.

Dalam pelaksanaan riset di Melbourne, tim melakukan pengumpulan data lapangan, wawancara dengan keluarga diaspora, serta uji coba aplikasi “Tarbiyah-MAE” — platform digital yang dirancang untuk membantu anak-anak migran mempelajari ajaran Islam dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan budaya digital mereka.

“Anak-anak diaspora bukan kehilangan iman, melainkan kehilangan medium belajar agama yang sesuai dengan realitas digital mereka,” ujar Dr. Atikah Syamsi saat berdiskusi dengan akademisi Monash University, Fida Sanjakdar, Ph.D., di Faculty of Education, serta komunitas orang tua Muslim di Clayton, Melbourne.

“Melalui Tarbiyah-MAE, kami ingin menciptakan ruang belajar Islam yang informatif sekaligus reflektif dan transformasional.”

Hasil awal penelitian menunjukkan tingkat validasi ahli mencapai 85,6%, menandakan platform ini layak digunakan dan berpotensi besar dalam mentransformasi pembelajaran agama di komunitas diaspora. Bahkan, 74% orang tua peserta uji coba aktif menggunakan fitur pemantauan perkembangan belajar anak mereka, menunjukkan respon positif terhadap integrasi teknologi dalam pendidikan Islam.

Program Mora The Air Funds sendiri merupakan inisiatif strategis Kemenag RI dan LPDP untuk memperkuat jejaring riset internasional di bidang pendidikan Islam berbasis digital. Program ini membuka peluang bagi akademisi Indonesia untuk berkolaborasi dengan universitas terkemuka dunia, memperkuat peran keilmuan Islam Indonesia dalam percaturan global.

“Kami sangat berterima kasih kepada LPDP dan Kementerian Agama atas dukungannya melalui Mora The Air Funds. Dukungan dari pimpinan UINSSC, LP2M, serta Monash University menjadi kunci keberhasilan riset ini,” tutur Dr. Atikah Syamsi, M.Pd.I.

Ke depan, riset ini diharapkan menjadi tonggak baru pengembangan pendidikan Islam digital, sekaligus mendorong Kemenag RI, khususnya Ditjen Pendis dan Puspenma, untuk menghadirkan program pendidikan agama yang lebih adaptif bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., menyampaikan apresiasinya atas capaian dua dosen FITK tersebut.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa dosen-dosen UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mampu berkompetisi di level internasional. Keberhasilan meraih hibah Mora The Air Funds dan berkolaborasi dengan Monash University menjadi bukti nyata transformasi akademik yang berorientasi global dan berbasis digital,” ujar Prof. Aan Jaelani.

“Kami terus mendorong para dosen untuk memperluas jejaring riset internasional dan menghadirkan kontribusi ilmiah yang berdampak bagi dunia pendidikan Islam.”

Senada dengan hal itu, Dekan FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Saifuddin, M.Ag., menegaskan bahwa keberhasilan dua dosen FITK ini menjadi motivasi bagi sivitas akademika lainnya.

“Kami bangga atas capaian Dr. Atikah dan Dr. Maulidya yang telah membawa nama FITK dan UIN Siber Cirebon di kancah riset global. Riset ini sangat relevan dengan misi FITK dalam mengembangkan pembelajaran Islam berbasis teknologi dan konteks masyarakat global,” tutur Dr. Saifuddin.

“Semoga hasil penelitian ini menjadi inspirasi dalam mengembangkan model pembelajaran inovatif di lingkungan PTKIN dan dunia pendidikan Islam pada umumnya.”

Ke depan, riset ini diharapkan menjadi tonggak baru pengembangan pendidikan Islam digital, sekaligus mendorong Kemenag RI, khususnya Ditjen Pendis dan Puspenma, untuk menghadirkan program pendidikan agama yang lebih adaptif bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Model pembelajaran yang dikembangkan — “Tarbiyah-MAE: Digital Learning Resources for Diaspora Identity Empowerment” — dinilai menjadi kontribusi baru dalam ranah Islamic EdTech global, menjawab tantangan pendidikan Islam di era digital dan migrasi modern.

Langkah ini sejalan dengan visi besar UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk menjadi Pusat Open Islamic Educational Resources (OIER), memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor pendidikan Islam berbasis teknologi di tingkat dunia. (din)

Read More

Bahas Penataan PKL di Jalan Provinsi, DPRD Kota Cirebon Tegaskan Pentingnya Pendekatan Humanis

CIREBON — Penataan pedagang kaki lima (PKL) di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali menuai perhatian DPRD Kota Cirebon. DPRD menilai perlu adanya koordinasi lintas instansi agar penertiban PKL tidak menimbulkan dampak sosial, dan menegaskan pentingnya pendekatan humanis.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE saat rapat pembahasan bersama Komisi I DPRD Kota Cirebon dan Jawa Barat dengan sejumlah instansi, baik perangkat daerah Pemprov Jabar dan Kota Cirebon, Senin (3/11/2025), di ruah Griya Sawala DPRD.

“Para PKL menyampaikan aspirasi kepada kami, perihal adanya penertiban dari Pemprov Jabar. Kami menilai, berdagang bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga menjadi cara untuk menghindari potensi tindakan kriminal karena adanya aktivitas ekonomi yang produktif,” ucap Andri.

Andrie juga mengatakan, para PKL berharap pemerintah dapat memberikan solusi dan ruang usaha yang layak agar tidak kehilangan mata pencaharian. Ia menegaskan, langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan penataan dari Pemprov Jabar, melainkan sebagai solusi terbaik bagi para pedagang.

“Yang terpenting adalah menghadirkan solusi atas kebijakan yang diambil pemerintah provinsi. Kota Cirebon ini kecil, jika ada sedikit gejolak bisa langsung terdengar dan berpotensi menimbulkan kericuhan. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih bijak,” ujar Andrie.

Ia menambahkan, meski penataan berada di bawah kewenangan provinsi, para pedagang tetap merupakan warga Kota Cirebon. Karena itu, DPRD dan Pemkot perlu menunjukkan keberpihakan dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Meski bagaiamanapun, para PKL ini warga Kota Cirebon, sehingga DPRD dan Pemkot Cirebon memiliki kewajiban untuk berpihak kepada masyarakat,” tuturnya.

Menanggapi hal demikian, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat SH menerima aspirasi masyarakat Kota Cirebon yang disampaikan melalui DPRD Kota Cirebon.

Menurutnya, penertiban yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat merupakan bagian dari program penataan infrastruktur provinsi.

“Gubernur sangat konsisten terhadap penataan infrastruktur jalan dan alur sungai yang menjadi kewenangan provinsi. Kegiatan ini merupakan bagian dari visi Jabar Istimewa, agar seluruh ruas jalan dan sungai lebih indah dan tertata,” jelas Taufik.

Ia menambahkan, meski penertiban dilakukan di banyak wilayah Jawa Barat, aspirasi dari Kota Cirebon bisa menjadi salah satu contoh untuk pembahasan di Komisi I DPRD Jabar.

“Dalam proses penataan yang melibatkan PKL atau hunian di sekitar ruas jalan dan alur sungai, kami menekankan agar dilakukan secara humanis dan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Sumanto menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas terkait untuk memperoleh informasi dan memastikan proses penataan berjalan sesuai aturan.

“Kami memiliki tanggung jawab yang sama karena masyarakat yang terdampak juga warga Kota Cirebon. Oleh sebab itu, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi harus berjalan intensif,” ujarnya.

Sebagai informasi, jalur yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar sepanjang 6,5 Kilometer yang meliputi Jalan Kesambi, Lawanggada, Nyi Mas Gandasari, Jalan Pulasaren hingga Ariodinoto.

Pemprov Jabar sudah tiga kali melayangkan surat kepada PKL untuk melakukan pembongkaran mandiri sejak Agustus-Oktober, sehingga tahapan selanjutnya adalah pembongkaran paksa. Hingga saat ini belum ada keterangan waktu kapan pembongkaran paksa dilakukan.

Hadir rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik, Ketua dan anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH, Imam Yahya SFilI MSi, Syaifurrohman SE MM,

Hasil rapat bersama ini dihasilkan keputusan bahwa DPRD Kota Cirebon mendukung penataan PKL, Pemerintah harus utamakan kemaslahatan masyarakat, Hadirkan solusi untuk PKL, Perkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemprov Jabar dan Kota Cirebon, Hasil pertemuan jadi nota Komisi I DPRD Jabar dalam rapat bersama Pemprov Jabar, dan menjadi dasar kebijakan Pemprov Jabar. (Nisa)

Read More